cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayu Widowati Johannes
Contact Email
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Phone
+6281222242754
Journal Mail Official
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : -     EISSN : 26856069     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) berisi tulisan, artikel yang berisi isu-isu hangat terkait Manajemen Keuangan dan Ekonomi baik dilingkup Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN PERWUJUDAN GOOD GEVERNANCE PEMERINTAHAN DAERAH Edy Sudaryanto
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.1 - Juni 2017
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, membuka kesempatan luas bagi pemerintahan daerah untuk memperbaiki dan membangun daerah berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka.Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut di atas, maka akan membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, orientasi yang kuat telah membuat birokrasi yang semakin menjauh dari misinya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintahan daerah tanpa peran penganggaran merupakan salah satu isu penting yang harus diuji. Sejak diundangkan proses penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintahan daerah dituntut kemampuannya untuk menghasilkan kinerja keuangan dan kinerja non keuangan pemerintahan daerah yang lebih baik.Dari keadaan tersebut pemerintahan daerah perlu mengembangkan sistem penganggaran yang berbasis kinerja, sehingga akan mengarah pada tanggung jawab keuangan daerah yang tepat, jelas dan nyata hasilnya, pelaksanaan dan pembangunan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efisien, efektif, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari korupsi. Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Good Governance, dan Kualitas Pelayanan Publik 
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN Indra Muhammad Nur Nasution
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.1 - Juni 2017
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat perwujudan desentralisasi fiskal. APBD memiliki peranan yang cukup penting untuk mempercepat gerak roda pembangunan di setiap daerah terutama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Berutu (2009:3) dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dalam rangka mensejahterakan masyarakat.Penelitian ini dibangun berdasarkan beberapa teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan suatu gejala sehingga didapat hubungan kausal yaitu hubungan sebab akibat. Penelitian ini akan menggambarkan adanya pengaruh variabel pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tahun 2011–2015. Desain penelitian merujuk pada data sekunder dari tahun 2011-2015 karena penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berguna untuk menguji hubungan antar fenomena dengan data sekunder serta untuk validasi dan menguji reliabilitas data penelitian.Hasil penilitian yang diperoleh berupa Variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah (X) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y1) dengan nilai koefisien korelasi (R) antara variabel 0,804 dan nilai R Square  (R2) atau koefisien determinasi 0,647, artinya 64,70% variasi yang terjadi terhadap tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan variasi Pengeluaran Pemerintah, sedangkan sisanya (35,30%) tidak dapat diterangkan. 
PENGARUH KESIAPAN SUMBER DAYA APARATUR DAN PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, 2016) Marja Sinurat
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.1 - Juni 2017
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, pengaruh persepsi pemerintah daerah untuk menerapkan SAP akrual, dan pengaruh kesiapan sumber daya manusia dan persepsi terhadap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (2016).Penelitian ini bersifat ex post facto, dengan responden 80 orang yang terdiri dari 60 pejabat dan staf PPK SKPD dan 20 pejabat dan staf PPK SKPKD Kabupaten Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data adalah tes (soal) dan survai dengan menggunakan instrument skala Likert. Penolahan data menggunakan Analisis Varians Dua Jalan (two way Anova). Karena jumlah n tiap sel tidak sama, maka perhitungan rata-ratanya menggunakan rata-rata harmonik (harmonic means) atau menggunakan the method of unweighted means, bukan rata-rata hitung. Untuk menguji rerata sesudah Anava (multiple comparison) menggunakan Metode Tuckey.Temuan pertama dimana aparatur yang mempunyai kesiapan yang tinggi mempunyai kemampuan penerapan akuntansi berbasis akrual yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan aparatur dengan kesiapan sumber daya rendah dengan hasil perhitungan Fh = 93,01> Ft = 6,98 (a= 0.01) dan kedua aparatur dengan tingkat persepsi pemerintah daerah tinggi mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan penerapan akuntansi berbasis akrual dengan tingkat persepsi pemerintah daerah rendah diperoleh Fh = 34,48 > Ft = 6,98 (a= 0.01) serta ketiga, tidak ada pengaruh interaksi antara kemampuan aparatur rendah dan persepsi pemerintah daerah yang rendah dengan tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, dengan ANAVA diperoleh Fh = 0,64 < Ft = 3,97 (a= 0.05).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUNGAIRAYA KECAMATAN SUNGAIRAYA KABUPATEN KUBURAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT Abdul Harsin
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.2 - Des 2017
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasikebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya Kecamatan SungairayaKabupaten Kuburaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasidana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya secara umumcukup terlaksana dengan baik. Akan tetapi, ditemukannya berbagai permasalahan dalamimplementasi kebijakan alokasi dana desa. Kenyataan tersebut terungkap dari tiga aspekproses implementasi kebijakan alokasi dana desa yang terdiri dari tahap pengorganisasian(organization), tahap interpretasi (interpretation) dan tahap aplikasi (application). Tahappengorganisasian (organization) antara lain: implementasi kebijakan alokasi dana desatahun 2015 membutuhkan penataan sumber daya yang memiliki kompetensi dalampengelolaan kebijakan alokasi dana desa. Akan tetapi, penataan sumber daya manusiabelum kompeten belum tersedianya standar operasional procedure (SOP) yang baku dankesuksesan pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sangatberhubungan erat dengan kesatuan antarpelaksana. Pemerintah Desa Sungairaya masihmengalami hambatan dalam menyukseskan kebijakan alokasi dana desa dikarenakanpendamping desa hanya berjumlah 1 orang dari jumlah 20 desa yang ada di KecamatanSungairaya. Penetapan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam implementasikebijakan. Sarana dan prasarana di Desa Sungairaya sudah memenuhi standar dalammelaksanakan kebijakan alokasi dana desa. Tahap interpretasi (interpretation) antaralain: isi dan tujuan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sesuai denganPeraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2014 yang bertujuan penyelenggaraanpemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kebijakanalokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya sangat berhubungan erat denganpetunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan yang saat ini dipedomani oleh pemerintahDesa Sungairaya adalah Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2014. Pelaksanaankebijakan alokasi dana desa tahun 2015 harus didukung dengan adanya perkiraan sumberdaya manusia yang berkompeten. Akan tetapi, kompetensi sumber daya manusia dalampengelolaan kebijakan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik, ketelitian dankonsisten implementasi kebijakan alokasi dana desa belum terwujud, rendahnya dukungandan sikap masyarakat terhadap kebijakan yang diakibatkan sosialisasi yang kurang kepadamasyarakat. Tahap aplikasi (application) antara lain: diarahkan pada pelaksanaan programdan kegiatan. realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun 2015 di bidang penyelenggaraanpemerintahan desa, bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatanterlaksana dengan baik.Kata kunci: implementasi, kebijakan, alokasi dana desa
OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PADES DI KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR (STUDI KASUS DI DESA SUKOREJO KECAMATAN BOJONEGORO) Afifa Rachmanda Filya
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.2 - Des 2017
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Desayang bertujuan salah satunya untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Namun seringditemukan tujuan tersebut belum terpenuhi karena antara pendapatan dan kontribusiyang diberikan tidak signifikan. Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi pengelolaanBUMDes dalam meningkatkan PADes. BUMDes Guyub Reksa Dana milik DesaSukorejo, Kecamatan Bojonegoro merupakan salah satu BUMDes yang perlu dilakukanoptimalisasi karena setelah mengalami mati suri dan kembali beroperasi selama 2 tahunterakhir kontribusi yang diberikan ke dalam PADes hanya 10 juta per tahun. Angkatersebut tidak mencapai 10% dari total Pendapatan Asli Desa Sukorejo.Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknikpengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitianuntuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi pengelolaan BUMDes dalammeningkatkan PADes di Desa Sukorejo.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes sudah berjalan baik namunmasih belum optimal, dikarenakan belum terpenuhi beberapa indikator yaitu tenaga kerja,modal, pangsa pasar, akuntable dan peningkatan laba/rugi. Saran yang diberikan penelitiyaitu: (1) Dilakukannya perbaikan dan peningkatan terhadap dimensi dan indikator yangbelum terpenuhi, (2) Menarik minat masyarakat terhadap BUMDes dengan membuatacara dan (3) Pemerintah Desa melakukan pendampingan intensif terhadap BUMDesagar memacu pendapatan.Kata kunci: BUMDes, optimalisasi, pendapatan asli desa, pengelolaan
EVALUASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Anindita Primastuti
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.2 - Des 2017
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPaper ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang proses perencanaan danpenganggaran di Kota Samarinda dan menjabarkan berbagai masalah yang terjadi saatproses tersebut berjalan. Membuat suatu perencanaan pembangunan dan menuangkannyadalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukanlah perkara yang mudahdan harus melalui proses panjang karena pemerintah daerah harus mempertimbangkanberbagai sumber daya yang dimiliki dan bagaimana sumber daya tersebut berinteraksi(Affandi Anwar dan Setia Hadi dalam Riyadi (2004: 8) dan menyesuaikannya dengananggaran daerah yang terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatifdeskriptif diketahui bahwa dalam proses perencanaan dan penganggaran di KotaSamarinda masih terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan pengesahanAPBD menjadi terlambat dan berimbas pada pelaksanaan keuangan yang juga menjadimundur dari ketentuan yang ada. Keyword:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEBAS BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 Kurniati Kurniati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.2 - Des 2017
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi hasil penerapan KeputusanGubernur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Pemberian Keringanan Pajak KendaraanBermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Dinas PendapatanDaerah Provinsi Kalimantan Barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teoriWilliam N. Dunn tentang implementasi hasil kebijakan dengan menggunakan 6 (enam)indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun dikatakan sudah efektif dan efisien darisegi hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai target, namun masih terdapatpermasalahan, antara lain: Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)belum efektif dan tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kendaraanbermotor berplat luar namun beroperasional di dalam wilayah Provinsi KalimantanBarat serta kualitas pelayanan yang belum maksimal yaitu terjadinya kekeliruan penginput-an dalam aplikasi pendataan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang kurang update. Selain itu, jikaditinjau dari segi responsivitas masyarakat belum bisa mengurangi jumlah wajib pajakyang menunggak pajak yang justru mengalami peningkatan setiap tahunnya sehinggabelum bisa memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibanmembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu.Kata kunci: implementasi, hasil, kebijakan.
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA NAHAAYA KECAMATAN PESOHILIR KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Noviyanti Noviyanti; Mulyana Mulyana
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.2 - Des 2017
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research has aim to determine the process of village fund allocation management,the benefit or the barrier factors perceived by the public, as well as how to overcome obstaclesin order to better in the future. This research method used qualitative techniquein accordance with the inductive approach. The results of this study is indicated thatthe village fund allocation management each year in the Nahaaya Village said overallhas been running as expected. It is proved that the funds are used in accordance withproper and appropriate regulations. Although it has been going well of course there isstill found barriers obstacle occurring in the Village Fund Allocation Management forexample due to the lack of human resources qualified caused by their education. The authoralso determine the contributing factors to support the process of village fund allocationmanagement, for example is the cooperation between the government and societyin the development process. Efforts are being made to overcome these obstacles is theaddition of a schedule as well as outreach to rural communities to provide counseling tothe village to see and learn the guidelines given by the Bulungan Regency. In this study,the author suggest that Team Facilities of Village Fund Allocation Program in PesohilirDistrict, Bulungan Regency, should be more effective, efficient, and more thorough indisseminating the Village Fund Allocation to the public. Besides that, good cooperationshould be done by all elements of the program managers Village Fund Allocation Management,both from the Village Government, District Government and Regency Government.And evaluation of various deficiencies in the process of disbursement of funds,which is done in the future to find the right solution for joint comfort.Keywords: management, village, village fund allocation
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR ) Afni Nooraini; Afif Syarifudin Yahya
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.5, No.2 - Desember 2018
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/je & kp.v5i2.416

Abstract

AbstrakStudi latar belakang penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusiPajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Hal ini merupakankonsekuensi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dimana pemerintahdaerah membutuhkan sumber pembiayaan untuk melaksanakan tugas pokok danfungsinya di daerah.Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi, serta data penelitiandalam tulisan ini adalah data sekunder.Berdasarkan hasil analisis penulis, menunjukkan bahwa tahun 2012 memiliki efektivitasyang tertinggi (130,24%) dan tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas yang terendah(107,41%), serta untuk kontribusi tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar(157,36%) dan tahun 2013 memiliki kontribusi yang terkecil (75,15%). Saran yangdiberikan penulis dalam penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu lebihmeningkatkan kinerjanya dalam melakukan pendataan seluruh potensi pajak daerah,melakukan pengawasan yang ketat dalam proses pemungutan pajak, mensosialisasikankepada seluruh stakeholder, melakukan pemungutan pajak langsung ke masyarakat.Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan intesifikasi dan ekstensifikasipajak guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah.Kata kunci: efektivitas, kontribusi, pajak daerah, pendapatan asli daerah
PENGARUH BELANJA MODAL, INVESTASI, JUMLAH WISATAWAN, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA Dzakiyyah Ulfah Wadjaudje; Santi Susanti; Indra Pahala
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.5, No.2 - Desember 2018
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/je & kp.v5i2.417

Abstract

AbstrakPendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungutberdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh Belanja Modal, Investasi,Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah.Objek dalam penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 hingga 2016. Datapada penelitian merupakan data kuantitatif yang diperolah dari Badan Pusat StatistikProvinsi DKI Jakarta, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan PengelolaKeuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah regresilinier berganda.Hasil analisis menggambarkan, Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap pendapatanasli daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan dalam belanja modal pengadaan fasilitasfasilitasumum dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga meningkatkan pendapatanasli daerah melalui pajak dan retribusi. Investasi tidak memiliki pengaruh terhadappendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pajak untuk penanam modal dalamnegeri lebih tinggi dibandingkan dengan penanam modal asing sehingga menjadipertimbangan investor dalam negeri dalam menanamkan modal. Jumlah Wisatawanmemiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan berbagai sektorpariwisata menarik yang mendukung wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi DKIJakarta. Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.Hal ini dikarenakan peningkatan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang didominasi olehsektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan perdagangan hotel dan restoranyang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Secarasimultan, Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomimemiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.Kata kunci: pendapatan asli daerah, belanja modal, investasi, jumlah wisatawan,pertumbuhan ekonomi

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 1 (2022): Vol 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 1 (2021): Vol 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.5, No.2 - Desember 2018 JEKP : Vol.4, No.2 - Des 2017 JEKP : Vol.4, No.1 - Juni 2017