Begawan Abioso
Begawan Abioso journal publish by Master of Law Universitas Krisnadwipayana. Our academic journal contains several studies and reviews from selected disciplines in several branches of legal studies. Begawan Abioso journal covers legal disciplines, including criminal law, civil law or business law, agrarian law, and constitutional law. In addition, the journal also contains several legal studies in a broader sense. This journal is published regularly twice every year, namely in June and December. Articles that have been approved and are ready to be published will be published regularly on the website which can be downloaded for free and a printed version will be circulated at the end of each period.
Articles
17 Documents
<![CDATA[Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspedisi Berkaitan Dengan Kelalaian Hilangnya Barang Kiriman ]]>
<![CDATA[Muhammad Nasruddin]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 12 No. 2 (2021): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4414.51 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v12i2.17
<![CDATA[Tujuan penelitian ini memperoleh pemahaman mengenai pertanggungjawaban perusahaan jasa pengangkutan dan pengiriman (ekspedisi) di dalam melayani pengiriman barang konsumen sebagai pengguna jasa atas barang yang cacat, rusak dan hilang, dan bagaimana upaya hukum bagi konsumen sebagai pengguna jasa terhadap barangnya, terkait pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang (ekspedisi). Permasalahan penelitian ini adalah pertanggungjawaban perusahaan ekspedisi berkaitan dengan kelalaian hilangnya barang kiriman menyangkut hukum konsumen kerugian konsumen akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi jasa pengangkut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif berdasarkan data primer serta berbagai data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini sebagai pertanggungjawaban pihak jasa pengangkutan atas kelalaian pengiriman barang dan solusi kerugian terhadap konsumen atas segala kerugian yang diderita sebagai pihak pengguna jasa.]]>
<![CDATA[Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Baru ]]>
<![CDATA[Murendah Tjahyani]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 12 No. 2 (2021): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3972.325 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v12i2.18
<![CDATA[Regulasi terhadap perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Salah satu syarat penting dalam perkawinan berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan yang mencolok pembatasan usia perkawinan terhadap wanita yang kelak akan menjadikan seorang ibu dianggap tidak mendasar, di mana wanita tersebut harus siap matang jiwa raganya untuk berkeluarga, yang selanjutnya diharapkan akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan meninjau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Melalui Koalisi Perempuan Indonesia tahun 2017 ada tiga pemohon mengajukan uji materiel terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 7 ayat (1) yang berkaitan dengan pembatasan usia perkawinan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut dijadikan bahan pertimbangan bagi pembentukan undang-undang atas perubahan undang-undang perkawinan lama, menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengizinkan perkawinan pria dan wanita sudah mencapai umur sembilan belas tahun.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Atas Perkara Penjualan Satwa Langka Kukang (Malu-Malu) ]]>
<![CDATA[Warasman Marbun]]>;
<![CDATA[Muhammad Ridwan]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 12 No. 2 (2021): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3397.361 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v12i2.19
<![CDATA[Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan untuk mengetahui pertanggungjawaban terdakwa atas hukuman yang diberikan oleh hakim, yang tidak membuat pelaku merasa jera berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Bdg. Metode penelitian hukum normatif hukum yang dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, penjelasan pada tiap pasal dan kekuatan untuk mengikat undang-undang. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa langka menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 penanganan terhadap suatu kasus sangat dituntut keahlian dari para penegak hukum dalam mengungkap dan mengusut tuntas kasus tersebut, bagaimana tindak pidana yang dilakukan, siapa yang terlibat, dan lain sebagainya; Kedua, kepastian hukum atas perkara Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Bdg tentang Jual Beli Kukang (Malu-Malu) menyatakan Terdakwa Agus Sofyan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.]]>
<![CDATA[Rasio Hukum dan Implikasi Kebijakan Legislatif Kewenangan Hakim Dalam Melakukan Penahanan Kapal ]]>
<![CDATA[Diah Turis Kaemirawati]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 12 No. 2 (2021): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3662.625 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v12i2.20
<![CDATA[Perkara pidana di bidang pelayaran, penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap kapal sepanjang berkaitan dengan peristiwa pidana sebagaimana ketentuan Pasal 39 KUHAP. Dalam penyitaan kapal penyidik telah berkoordinasi dengan syahbandar, dan penyidik. Pertanyaan yang layak diajukan ketika perkara pidananya sampai di tingkat pengadilan apakah untuk kepentingan pemeriksaan hakim akan melakukan penahanan kapal sesuai dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang pelayaran. Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan menganalisis rasio hukum Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagai kebijakan legislatif yang memberi kewenangan hakim untuk melakukan penahanan kapal yang terkait perkara pidana dan menganalisis implikasi hukum Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap penerapan penahanan kapal oleh hakim. Untuk menjawab permasalahan penelitian digunakan penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum pada rasio hukum dan implikasi kebijakan legislatif pada kewenangan hakim dalam melakukan penahanan kapal. Hasil penelitian ini ialah rasio hukum Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai kebijakan legislatif memberi kewenangan hakim untuk menahan kapal dalam rangka mempermudah pemeriksaan pada perkara pidana yang berkaitan dengan kapal dengan tujuan untuk membuat efektif peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pelayaran dan implikasi hukum undang-undang pelayaran yaitu untuk melakukan penahanan terhadap kapal yang terkait dengan perkara pidana maupun yang terkait dengan perkara perdata oleh hakim ialah, melengkapi KUHAP.]]>
<![CDATA[Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Anak ]]>
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Hana Fauziyah]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3706.273 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v13i1.28
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan anak dan mengetahui kendala yang dihadapi di dalam ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diteliti dari bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan peranan pemeriksaan kedokteran forensik dalam tindak pidana pembunuhan anak akan dituangkan di dalam visum et repertum, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP visum et repertum masuk ke dalam alat bukti surat sebagai pembuktian atas tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia. Dalam pemeriksaan ilmu kedokteran forensik terhadap jenazah pada kasus ini ialah seorang bayi, pembuktian terhadap tubuh manusia memiliki perubahan setelah kematian yang bersifat alami, untuk itu pemeriksaan terhadap korban tindak pidana harus sesegera mungkin dilakukan.]]>
<![CDATA[Program Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan Lengkap (PTSL) di Jakarta ]]>
<![CDATA[Mutiarany Mutiarany]]>;
<![CDATA[Dea Perdana]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3299.877 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v13i1.29
<![CDATA[Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan program pendaftaran tanah secara sistematis dan kendala beserta cara penyelesaian dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan lengkap (PTSL) di wilayah Jakarta. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dengan melihat hukum sebagai suatu kaidah hukum yang berisi secara otonom. Hasil penelitian PTSL tersebut merupakan program lanjutan sebelumnya yaitu PRONA sebagai perwujudan program catur tertib di bidang pertanahan, sehingga program sertifikat hak atas tanah secara massal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat. Pelaksanaan yang terdapat di Jakarta sudah seharusnya lebih ditegaskan, mengingat luas wilayah dari Jakarta dan terdapat banyak masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Jadi sudah seharusnya di wilayah Jakarta lebih diperbanyak jumlah sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk menangani permasalahan PTSL.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Atas Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Konsumen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ]]>
<![CDATA[Umdah Aulia Rohmah]]>;
<![CDATA[Dini Rahmayanti]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3163.982 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v13i1.74
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas pembebanan jaminan fidusia yang belum didaftarkan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Diketahui bahwa sertifikat jaminan fidusia yang telah dikantongi oleh perusahaan pembiayaan dianggap memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dalam hal hak eksekutorial. Adapun hak eksekutorial tersebut bisa dipergunakan oleh pemegang hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia atas konsumen yang melakukan wanprestasi. Pada kenyataan lapangannya, masih banyak praktik di mana perusahaan pembiayaan menyewa atau mengandalkan pihak ketiga sebagai pihak yang diminta untuk melaksanakan eksekusi benda dengan jaminan fidusia. Hal tersebut terjadi dikarenakan objek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan sehingga tidak mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Oleh karena tidak terdaftarnya objek jaminan fidusia tersebut mengakibatkan tidak optimalnya PNBP serta tidak pastinya penyelesaian piutang pemerintah atas PNBP. Hal tersebut berdampak pada target penerimaan negara yang tidak maksimal serta timbulnya kerugian negara yang berdampak pada tidak lancarannya operasional khususnya pelayanan publik oleh pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.]]>
<![CDATA[Tugas TNI Angkatan Laut Menjaga Perairan Indonesia dari Bahaya Navigasi Berdasarkan Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Sigit Sutadi Nugroho]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2519.708 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v13i1.76
<![CDATA[Laut memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, hampir 90% kegiatan ekspedisi barang ekspor impor menggunakan moda transportasi laut, dan sekitar 50% melalui perairan Indonesia. Kondisi tersebut memberikan potensi keuntungan secara ekonomi bagi Indonesia. Namun, juga memberikan konsekuensi bagi pemerintah memberikan garansi keselamatan navigasi di wilayah Perairan Indonesia. Angkatan laut di dunia mempunyai dimensi peran dan tugas trinitas yakni peran militer, diplomasi, dan polisionil. Peran polisionil TNI Angkatan Laut termuat dalam Pasal 9 huruf b UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yakni angkatan laut bertugas menjaga keamanan laut. Laut aman apabila bebas dari ancaman kekerasan, ancaman pelanggaran hukum, ancaman sumber daya laut dan ancaman bahaya navigasi. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan menganalisis lebih lanjut mengenai tugas TNI Angkatan Laut menjaga perairan Indonesia dari bahaya navigasi. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, dan menggunakan data sekunder. Tulisan ini menyimpulkan bahwa TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut telah melaksanakan tugas menjaga perairan Indonesia dari ancaman bahaya navigasi sesuai dengan hukum internasional.]]>
<![CDATA[Hukum Sebagai Bakti Pandangan Krisnadwipayana Terhadap Hukum (Suatu Kajian Filosofis Tentang Hukum Dalam Kitab Mahabarata dan Bhagavad Gita) ]]>
<![CDATA[Hendra Haryanto]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2782.807 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v13i1.104
<![CDATA[Hukum sebagai bakti merupakan pandangan dari Krisnadwipayana yang terurai secara jelas dalam kitab Mahabarata dan Bhagavad Gita. Krisnadwipayana adalah seorang Maha Resi yang mempunyai pemikiran yang sangat cemerlang. Hal ini dapat diketahui dari karangannya yang berjudul Mahabarata. Di dalam kitab Mahabarata ini terdapat suatu kitab yang disebut Bhagavad Gita, yang merupakan satu buku tersendiri yang tidak terpisahkan. Dalam rangkaian Mahabarata dan Bhagavad Gita dapat ditarik keluar tentang arti hukum. Hukum dalam artian filosofis yang secara luas dan mendalam serta menyeluruh. Krisnadwipayana mempunyai pendapat bahwa hukum adalah sebagai bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mempunyai kesadaran diri dengan melakukan bakti, orang tersebut sudah mantap dan dapat mengendalikan diri, hidup dengan penuh kebaikan. Hidup orang yang melakukan bakti selalu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, dapat mengendalikan diri pikiran dan perbuatannya dengan hati-hati. Hukum sebagai bakti kepada masyarakat. Bakti kepada sesama manusia mempunyai arti tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang dapat menyakiti dan melukai perasaan masyarakat. Hukum sebagai bakti kepada alam semesta. Bakti kepada alam semesta dapat dilakukan dengan menjaga dan memelihara lingkungan hidup, memelihara manusianya dengan memberikan kesejahteraan. Hukum sebagai bakti kepada Negara. Negara sebagai eksistensi Dewa Wisnu menjadi pembuat hukum. Melaksanakan hukum berarti melakukan bakti kepada negara. Hukum sebagai bakti kepada Hukum itu sendiri. Hukum sebagai wujud Tuhan Yang Maha Kuasa yang adalah hukum sekaligus sebagai hukuman.]]>
<![CDATA[Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Akibat Penghinaan Melalui Aplikasi ]]>
<![CDATA[Rizka Anindya Manjayani]]>;
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2983.753 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v13i2.117
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum akibat penghinaan dan pertimbangan Hakim dalam menerapkan hukum pada kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan sekunder. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, sehingga kembali pada keadaan seperti seandainya tidak ada penghinaan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pengajuan gugatan terdapat batas waktu kadaluwarsa yaitu gugatan harus diajukan dalam waktu satu tahun sejak hari dilakukannya perbuatan dan diketahui oleh penggugat, sehingga tidak perlu menunggu putusan pidananya terlebih dahulu apabila ingin mengajukan gugatan perdata. Ganti rugi akibat penghinaan terdapat 2 (dua) bentuk ganti rugi yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Adapun untuk mengetahui besaran nominal ganti rugi immateriil diberikan dengan mengikuti persyaratan yuridis yaitu dengan memperhatikan berat ringannya penghinaan, pangkat, kedudukan, kondisi, dan kemampuan si terhina maupun penghina, pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum, adanya perdamaian di antara para pihak.]]>
