Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Indonesia of Journal Business Law

ijbl
Website

Published by Information Technology and Science

ISSN : - EISSN : 28098439 DOI : https://doi.org/10.47709

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Indonesia of Journal Business Law adalah jurnal yang memuat hasil penelitian atau kajian ilmu di bidang Hukum Bisnis. Indonesia of Journal Business Law (IJBL) terbit setiap dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. IJBL mempublikasikan karya ilmiah berdasarkan proses seleksi (peer review) di bidang hukum dan bisnis dengan berfokus pada penerbitan makalah berkualitas. Artikel yang diserahkan akan ditinjau oleh komite teknis Jurnal. Semua artikel yang dikirimkan merupakan laporan asli, memiliki nilai kebaruan atau hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, eksperimental atau teoritis, dan akan diulas oleh mitra bestari dengan sistem Double Peer Review. Artikel yang dikirim ke jurnal IBJL tidak boleh dipublikasikan di tempat lain. Naskah harus mengikuti pedoman penulis yang disediakan oleh IBJL dan harus ditinjau dan disunting. IBJL diterbitkan oleh Information Technology and Science (ITScience), sebuah Lembaga Penelitian di Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 23 Documents

1 2 3

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Shavira Bonita
Indonesia Journal of Business Law Vol. 1 No. 1 (2022): Volume 1 Nomor 1, Januari 2022
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ialah pajak yang dikenakan untuk setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia, baik dikarenakan pemindahan hak dari orang pribadi atau badan hukum kepada orang pribadi atau badan hukum lainnya maupun pemberian hak baru oleh pemerintah atau Negara kepada orang pribadi maupun badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan BPHTB baik dalam menentukan besaran nilai, cara penyetoran, hambatan yang dihadapi dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayarnya. Hambatan yang timbul biasanya diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang BPHTB, tidak adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), adanya upaya untuk menghindari pajak, dan yang terakhir ialah tidak dipenuhinya kewajiban melaporkan SSB lembar ketiga ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Disarankan kepada pihak pihak yang bersangkutan pada pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB di seluruh indonesia untuk mensosialisaiskan terlebih dahulu tentang pentingnya pembayaran pajak khususnya BPHTB untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yang mengunakan pendekatan perundang – undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach)

PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA Carissa Chandra
Indonesia Journal of Business Law Vol. 1 No. 1 (2022): Volume 1 Nomor 1, Januari 2022
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Ketentuan-ketentuan Umum sera Tata Cara Perpajakan, pajak merupakans suatu hal yang wajib untuk negara yang terlibat utang oleh orang atau badn yang menpunyai sifat yang memaksa dengan didasari oleh UndangUndang, tidak terdapat keuntungan yang secara langsung serta berguna juga untuk negara agar bisaterciptanya rakyat yang makmur.Pemungutan pajak terdapat sistem yang harus dilaksanakan secara mudah dan praktis hingga hasil yang keluar dari perpajakan pun akan lebih bagus. Yang berarti dalam sistem pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan mudah, tepatsasaran, tepat waktu serta pengeluaran biaya yang sedikit.Menurut Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,dikatakan bahwa Pajak Daerah merupakan suatu hal yang harus dilaksnakan secara pribadi atau badan kepadaDaerah tanpa hubungan timbal balik langsug yang setara, peraturan perundangundangan yang berlaku ,yang berguna dalam pembiayaan penyelenggaran pemerintah Daerah serta pembangunan Daerh.Dari hasil penelitian inilah dapat diketahui bahwa keikut sertaan pengusaha dalam pendaftaan pajak dan pajak yang diaporkan masih sedikit dan kurang terpenuhi, kemudian hasil penelitian dan data dari tahun 2020 tidak ditemukan adanya pengusaha-pengusaha yang membayar pajak sarang burung walet,bukan hanya yang telah terdaftr pada tahun 2018 & 2019 melainkan masih terdapat pendaftar baru.Telah diperoleh hasil penelitian dikatakan bahwa dalam pendaftaran serta pendattaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapattan Daerah masih tidak melampaui tempat usaha yang terletak disuatu tempat dimana sarang burung walet saat ini akan berpindah dari kota kedaerahdaerah diluar perkotaan.

PERMASALAHAN TERKAIT PAJAK HOTEL DI PROVINSI DKI JAKARTA Oliver Gultom
Indonesia Journal of Business Law Vol. 1 No. 1 (2022): Volume 1 Nomor 1, Januari 2022
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

ABSTRAK Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pajak yaitu kelemahan peraturan terkait perpajakan itu sendiri, lalu sosialisasi terkait peraturan pajak yang masih kurang, tingkat kesadaran wajib pajak yang kurang, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, data yang tidak lengkap, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan sanksi yang belum konsisten dan tegas. Pada makalah ini yang menjadi permasalahan terkait pajak adalah tidak adanya pengaturan terkait suatu permasalahan khusus yang terjadi di negara Indonesia. Solusi penyelesaian permasalahan tersebut adalah menyempurnaan peraturan atau regulasi, melakukan sosialisasi untuk menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang Adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana. ABSTRACT Tax is a mandatory contribution to the state that is owed by an individual or entity that is coercive in nature based on the law, with no direct compensation and is used for the needs of the state for the greatest prosperity of the people. There are several problems related to taxes, namely the weakness of regulations related to taxation itself, then socialization related to tax regulations that are still lacking, the level of awareness of taxpayers is lacking, knowledge and low economic levels, databases that are not complete and accurate, weak law enforcement in the form of supervision and imposing sanctions that have not been consistent and firm. In this paper, the problem related to taxes is the absence of regulations related to a special problem that occurs in Indonesia. The solution to solving these problems is perfecting regulations or regulations, conducting socialization to increase knowledge to raise awareness of tax-abiding taxpayers, increasing law enforcement in monitoring and imposing sanctions consistently and firmly, and conducting fair tax collection, based on the law, not disturbing economy, efficient and the system must be simple.

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN (PAD) Mohammad Daffa Thaif Soeroso
Indonesia Journal of Business Law Vol. 1 No. 1 (2022): Volume 1 Nomor 1, Januari 2022
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi pendapatan asli daerah Medan. Penerimaan pajak jugadipengaruhi oleh inflasi daerah, dimana keadaan umumnya adalah tingginya harga barang dan jasa berdampak negatif terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga upaya percepatan pembangunan juga terpengaruh,pembangunan juga terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh penerimaan pajak hiburan dan inflasi terhadap pendapatan aslidaerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder. Sebagai data kinerja pendapatan daerah awal di kota Medan untuk tahun 2013-2015. Variabel dalam penelitian ini,pajak hiburan dan inflasi, merupakan variabel bebas, dan pendapatan daerah sebagai variabel terikat. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan. Hal ini dibuktikan dengan hasil yang diperoleh berdasarkan pengujian hipotesis, dimana pajak hiburan signifikan pada ? =1% dengan t – hitung > t – tabel (20.50026 > 2.750), dan Inflasi dengannilai signifikan sebesar ? = 1% dengan t – hitung < t – tabel (-1.142896 < -2.750). Oleh karena itu, peningkatan variabel pajak hiburan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan variabel inflasi akanmenurunkan pendapatan asli daerah

PAJAK PENERANGAN JALAN Patricia Meilita Aritonang
Indonesia Journal of Business Law Vol. 1 No. 1 (2022): Volume 1 Nomor 1, Januari 2022
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu dari sekian pajak yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang dimana keberadaanya sebagai sumber utama dalam penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar potensi dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan yang sebenarnya dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengitung potensi pajak penerangan jalan digunakan beberapa variabel terkait yaitu biaya beban dan biaya minimum dari tiap golongan tarif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan sangat kecil, jauh di atas nilai realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Kata kunci: basis pajak penerangan jalan, potensi penerimaan

PENGAKUAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT RAKYAT PENUNGGU KAMPONG SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT Abdi Harapanta Jaya
Indonesia Journal of Business Law Vol. 1 No. 2 (2022): Volume 1 Nomor 2, July 2022
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

ABSTRAK Latar Belakang: Konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan negara tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan mempersulit masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan tersebut. Tesis ini bertujuan mencari instrument hukum yang ideal bagi masyarakat adat Rakyat Penunggu Kampong Secanggang dalam memperjuangkan hak-hak tradisionalnya. Metode dalam penelitian: penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analistis. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian: Penelitian ini menemukan adanya konflik agraria antara PTPN II dengan masyarakat adat Rakyat Penunggu Kampong Secanggang dalam mempertahankan ruang hidup dan wilayah adatnya. Konflik ini terjadi karena Negara Republik Indonesia belum hadir untuk memberikan kepastian hukum yang dapat melindungi segenap hak-hak masyarakat adat Rakyat Penunggu Kampong Secanggang. Kesimpulan: Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat masih bersifat konstitutif, yakni masih mengakui dan menyatakan keberadaan masyarakat adat berdasarkan pembatasan bersyarat dan berlapis menurut perundang-undangan. Mekanisme pendaftaran tanah ulayat pada masyarakat hukum adat di Indonesia telah diatur di dalam Permen ATR Nomor 18 Tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, tidak semua entitas dapat memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai subjek hak ulayat. Belum adanya penetapan pengakuan masyarakat adat Rakyat Penunggu Kampong Secanggang oleh Bupati/ pemerintah daerah menyebabkan subjek hukum tidak berhak atas objek hak ulayat/ wilayah adat nya. Program PTSL Kluster 3 menjadi instrument hukum baru bagi masyarakat adat Rakyat Penunggu Kampong Secanggang dalam mendaftarkan tanah adatnya. Kata Kunci : Pengakuan, Hak Ulayat, Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Secanggang.

ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN BPHTB DAN PPH FINAL PHTB DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) Hari Juliento Wijaya
Indonesia Journal of Business Law Vol. 1 No. 2 (2022): Volume 1 Nomor 2, July 2022
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

ABSTRAK Latar Belakang: PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah pemerintah mengalamin hambatan dimana engganya masyarakat melakukan pendaftaran tanah karena beratnya membayar biaya PPh Final PHTB dan BPHPTB, melalui PTSL masyarakat diberikan kemudahan dimana penerima sertifikat hak atas tanah tidak atau belum mampu membayar BPHTB dan/atau masih adanya tunggakan pembayaran PPh tetap dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Metode Penelitian: Penelitian ini mengunakan metode yuridis-normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu inventaris perturan-peraturan yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah, PTSL, PPh Final PHTB, BPHTB, dan peraturan Menteri terkait untuk hasil penelitian yang lebih mendalam. Hasil Penelitian: ESENSI keadilan dalam hal pemungutan PPH Final PHTB dan BPHTB dalam rangka PTSL berdasarkan asas Equity, asas Certainly, maupun asas Daya Pikul tidaklah terpenuhi. Dimana pemohon melalui program PTSL dimungkinkan untuk menerima sertipikat atas lahan yang diajukannya tanpa melaksanakan kewajibanya untuk membayar PPH Final PHTB dan BPHTB terlebih dahulu, sedangkan pemohon yang melakukan pendaftaran tanah yang tidak bisa melalui program PTSL tetap harus memenuhi kewajibanya dalam membayar PPH Final PHTB dan BPHTB sebagaiamana ketentuanya, dan wajib pajak yang sama-sama melakukan pendaftaran tanah melalui PTSL walau kemampuan membayarnya berbeda memperoleh perlakuan pemungutan pajak yang sama. Kesimpulan: yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa yang menjadi dasar hukum PTSL adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kewenagan PPH Final PHTB merupakan kewenangan Kementerian Keuangan, dan kewenangan BPHTB merupakan kewenagan pemerintah kabupaten/kota. Esensi keadilan dalam hal pemungutan PPH Final PHTB dan BPHTB dalam rangka PTSL berdasarkan asas Daya Pikul tidaklah terpenuhi dimana wajib pajak yang sama-sama melakukan pendaftaran tanah melalui PTSL walau kemampuan membayarnya berbeda memperoleh perlakuan pemungutan pajak yang sama. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PPh Final PHTB, BPHTB

Analisis Yuridis Penyelesaian Harta Gono Gini melalui Proses Mediasi: (Studi Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA.Bji) Aisya Agraida
Indonesia Journal of Business Law Vol. 1 No. 2 (2022): Volume 1 Nomor 2, July 2022
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Latar Belakang: Perkawinan dalam kehidupan nyata tidak selamanya harmonis seperti yang diharapkan. Padasaatterjadi keretakan suami istri tidak mampu mengendalikan dan tidak ada niat untuk mencari solusi, maka penyelesaian lewat perceraian tidak bisa dielakkan. Dalam hal perceraian harus memiliki alasan yang kuat sebagai dasar keinginan untuk bercerai. Fenomena yang terjadi dimana suami istri melakukan perkawinan secara resmi dan dicatatkan. Namun ketika suami ingin bercerai, hanya dengan mengucapkan kata cerai secara lisan saja. Padahal perceraianharus dilakukan di depan sidang pengadilan dan menggunakan penetapan dari hakim. Dari penjelasan tersebut di atas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana prosedur perceraian menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan, Bagaimana akibat hukum bagi istri yang diceraikan secara sepihak di luar pengadilan menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi istri yang diceraikan secara sepihak di luar pengadilan menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Metode dalam penelitian: ini adalah bersifat deskriptif analitis,. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Hasil Penelitian: ini menunjukkan bahwa prosedur perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sama sama mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan acara peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Akibat hukum bagi istri yang diceraikan secara sepihak di luar pengadilan dianggap perceraiannya tidak sah secara hukum karena tidak dilakukan di depan pengadilan sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan istri tidak dapat menuntut pembagian harta benda dalam perkawinan maupun hak-haknya, serta hak asuh anak anak tetap menjadi tanggung jawab ibunya, namun biaya hidup anaknya dari suaminya tanpa putusan pengadilan akan sulit diperoleh, kecuali dilakukannya upaya cerai gugat dari pihak istri. Kesimpulan: Tidak ada perlindungan hukum bagi istri yang diceraikan secara sepihak di luar Pengadilan karena tidak melakukan perceraian menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak ada perubahan status hukum terhadap perkawinan tersebut. Kata Kunci : Wasiat, Notaris, Akta Notaris, Akta Dibawah Tangan

Pertanggungjawaban ahli waris atas perbuatan hukum pewaris dalam perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU: (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI POLEWALI NO.13/PDT.G/PN.POL/2019) T. Randy Ardhansyah Kesuma
Indonesia Journal of Business Law Vol. 1 No. 2 (2022): Volume 1 Nomor 2, July 2022
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

ABSTRAK Latar Belakang: Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh para pihak sudah seharusnya ditaati klausulnya oleh kedua belah pihak yang sepakat mengikatkan dirinya, namun bagaimana jika para pihak yang berjanji tersebut meninggal dunia sebelum berakhirnya perjanjian tersebut dan prestasi belum dilaksanakan sehingga menimbulkan pertanyaan pihak mana yang akan bertanggungjawab atas perjanjian tersebut sehingga hak dan kewajiban sesuai dengan klausul dalam perjanjian tersebut tetap terlaksana. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: 1) Apakah ahli waris yang bukan merupakan pihak dalam kontrak kerjasama pengelolaan SPBU dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak lain yang juga berstatus sebagai ahli waris menurut KUH Perdata; 2) Apakah ahli waris dari pewaris pemilik SPBU dapat dimintakan pertanggungjawaban atas wanprestasi perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU menurut KUH Perdata; 3) Bagaimanakah analisa hukum terkait pertimbangan hukum hakim dalam gugatan perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU pada putusan Pengadilan Negeri Polewali No.13/Pdt.G/2019/PN.Pol menurut KUH Perdata. Metode Penelitian: Dalam penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi putusan Pengadilan Negeri Polewali dengan menggunakan data sekunder serta teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan case study lalu dianalisis secara kualitatif.. Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian terkait pertanggungjawaban ahli waris atas wanprestasi berkaitan dengan perjanjian kerjasama Studi Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.Pol tersebut bahwa hakim memutuskan bahwa para tergugat bersalah atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pewaris sebelumnya di dasarkan pada Pasal 8 Perjanjian Kerjasama tersebut dan dikuatkan oleh Pasal 1338 KUH Perdata serta Pasal 1318 KUH Perdata yang mana secara langsung berdasarkan landasan hukum tersebut ahli waris mengambil tempat sebagai para pihak jika terjadi kematian dari pewaris. Serta dilandaskan pada Pasal 1100 KUH Perdata dan Pasal 123 KUH Perdata bahwa ahli waris yang menerima warisan harus menanggung semua beban yang disebabkan oleh objek warisan tersebut yaitu SPBU yang dikelola dan dinikmati oleh ahli waris tersebut. Kesimpulan: Pembebanan yang dibebankan kepada para tergugat terkait pembayaran sejumlah uang akibat wanprestasi tersebut berdasarkan analisa hukum hakim sedikit keliru karena menambahkan bunga yang harus dibayarkan oleh para tergugat yang mana bunga tersebut tidak ada tercantum dalam klausul perjanjian sehingga berdasarkan prinsip hukum unsur accidentalia sudah seharusnya hal tersebut tidak dibebankan kepada para tergugat. Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Wanprestasi, Tanggung Jawab Ahli Waris.

ANALISIS HUKUM KEABSAHAN SITA EKSEKUSI OLEH PENGADILAN TERHADAP OBJEK EKSEKUSI YANG TELAH BERALIH KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 210/PDT.BTH/2017/PN MDN) Emnovita Sari br Sembiring
Indonesia Journal of Business Law Vol. 1 No. 2 (2022): Volume 1 Nomor 2, July 2022
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

ABSTRAK Latar Belakang: Dalam Putusan PN. Medan Nomor 210/Pdt.Bth/2017/PN.Mdn, terdapat adanya pihak tereksekusi yang melakukan peralihan tanah objek eksekusi kepada pihak ketiga menjelang tanah objek eksekusi akan diletakkan sita eksekusi oleh pengadilan. Peralihan tanah objek eksekusi dilaksanakan melalui Akta PPJB. Pihak ketiga selaku pembeli tanah objek eksekusi melakukan perlawanan terhadap sita eksekusi yang diletakkan oleh pengadilan atas tanah yang dibelinya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sita eksekusi dalam kaitannya dengan kepastian identitas objek yang akan dieksekusi. Bagaimana upaya hukum pihak ketiga terhadap penetapan sita eksekusi oleh pengadilan dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap keabsahan sita eksekusi oleh pengadilan atas objek eksekusi yang telah beralih kepada pihak ketiga (Studi Putusan PN Medan Nomor 210/Pdt.Bth/2017/PN Mdn) Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-kualitatif. Hasil Penelitian: Hasilnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sita eksekusi dalam kaitannya terhadap kepastian identitas objek yang akan dieksekusi adalah memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi. Artinya, objek eksekusi telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh juru sita sebelum dilakukan eksekusi sehingga objek eksekusi tidak “error in objecto”. Upaya hukum pihak ketiga terhadap sita eksekusi oleh pengadilan adalah dengan mengajukan gugatan perlawanan dari pihak ketiga atau derden verzet. Majelis hakim telah tepat menyatakan sah dan mengikat sita eksekusi yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) nomor: 46/Eks.2015/221/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 18 April 2017. Kesimpulan: sebaiknya penyitaan yang dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti selain didampingi oleh dua orang saksi juga selalu didampingi oleh aparatur pemerintahan setemapat (lurah/kepala desa). Sebaiknya pihak ketiga yang mengajukan gugatan adalah pihak ketiga yang secara nyata dirugikan dan berdasarkan hak milik yang diperolehnya dengan benar sesuai ketentuan undang undang. Sebaiknya putusan ini dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menghadapi upaya menghalang-halangi eksekusi melalui gugatan pihak ketiga. Kata Kunci : Sita, Sita Eksekusi, Perlawanan Pihak Ketiga

Page 1 of 3 | Total Record : 23

1 2 3

Filter by Year

2022 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2, July 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1, Januari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Volume 1 Nomor 2, July 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Volume 1 Nomor 1, Januari 2022

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Khoiruddin Harahap

Contact Email
publikasi@itscience.org

Phone
+6282251583783

Journal Mail Official
publikasi@itscience.org

Editorial Address
Medan

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Khoiruddin Harahap

Contact Email publikasi@itscience.org

Phone +6282251583783

Journal Mail Official publikasi@itscience.org

Editorial Address Medan

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Khoiruddin Harahap

Contact Email
publikasi@itscience.org

Phone
+6282251583783

Journal Mail Official
publikasi@itscience.org

Editorial Address
Medan

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA