cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
BASYARUDIN
Contact Email
lp3mpainan22@gmail.com
Phone
+6281808362356
Journal Mail Official
lp3mpainan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN
Published by SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PAINAN
ISSN : 24071250     EISSN : 27470628     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
FOCUS AND SCOPE JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN akan Diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Penelitian dan Pengbdian Masyarakt sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Maret dan September). Ruang lingkup Jurnal Hukum dan Keadilan adalah: A. Hukum: 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 10   11   12   13   14 
AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI ENDI SUHADI
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i1.259

Abstract

Dalam penelitian ini menunjukan akibat kepailitan pada perusahaan asuransi, baik akibat dalam bentuk material kepada nasabah yang dirugikan maupun dalam bentuk instabilitas keuangan nasional. Dengan adanya perusahaan asuransi dimaksudkan untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan terhadap pemegang polis, namun demikian kepailitan pada perusahaan asuransi dapat saja terjadi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menguatkan pada data yang bersifat emperis, dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pertama, ketentuan kepailitan asuransi diajukan o;eh kementrian keuangan Republik Indonesia sebagai upaya preventif kerugian masyarakat para pemegang polis, kedua, akibat kepailitan perusahaan asuransi dapat terjadi dalam bentuk kerugian materil para pemegang polis yang harus diganti oleh perusahaan asuransi dan akibat hilangnya kepercayaan nasabah asuransi jika proses kepailitan tidak diselesaikan dengan baik.
PERLINDUNGAN HAK ANAK BERDASARKAN THE CORRELATIVE OF A DUTY MOH SHOHIB
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i1.260

Abstract

Perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (Convention of The Right of a Child) turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan hak anak berdasarkan the correlative of a duty menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu. Oleh karena itu anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu perintah yang melindungi bangsanya.
TINDAK PIDANA PEMBUKTIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN ALAT BUKTI CCTV DALAM PASAL 363 KUHP FITRI IDA LAILA
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i1.261

Abstract

Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah.Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadapdirinya.Penelitian ini adalah Penelitian hukum Normatif.Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berfokus pada peran alat bukti CCTV dalam mengungkap Tindak Pidana Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu Pidana khususnya mengenai peran alat bukti CCTV dalam mengungkap Tindak Pidana Pencurian DenganKekerasan.Dalam menjawab permasalah, di dapatkan kesimpulan bahwa Penerapan alat bukti CCTV dalam membantu penyidik Kepolisian mengungkap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dapat dilakukan secara aktif dan pasif, cara aktif belum dilakukan oleh penyidik Kepolisian dikarenakan keterbatasan penganggaran dari dinas, sedangkan penerapan secara pasif sudah dilakukan dalam beberapa pengungkapan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan hal tersebut, maka disini alat bukti CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kekuatan hukumnya sama hal dengan alat bukti yang sudah diatur di Pasal 184 KUHAP dan alat bukti CCTV masuk kedalam Pasal 363KUHP.
PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA DADANG DADANG
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i1.262

Abstract

Perkembangan tugas-tugas negara pasca memasuki abad ke 20 menuntut negara semakin aktif dalam pergaulan di dalam masyarakat. Era ini merupakan babakan perkembangan negara yang menuntut negara hukum modern semakin mempunyai banyak kewajiban-kewajiban. Negara tidak hanya dibebani kewajiban sebagai penjaga kemanan dan ketertiban di masyarakat, namun negara juga dibebani berbagai macam kewajiban dalam rangka pencapaian masyarakat sejahtera. Tindakan atau perbuatan pemerintah semakin beragam, baik dalam rangka menjalankan undang-undang, membuat undang-undang, perencanaan, membuat keputusan, termasuk kewenangan bebas. Keputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Tindakan ini merupakan tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi publiknya. Memahami tindakan pemerintah dalam membuat keputusan administrasi negara merupakan hal penting untuk menjaga dan melindungi warga negara dari tindakan itu. Tindakan pemerintah melalui organ/pejabatnya ini terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap warga negara.
MENILIK PERAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KWALITAS DAN KEHORMATAN PROFESI FITRIYANTI FITRIYANTI
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v9i2.271

Abstract

Abstrak Bila dilihat dari sejarahnya, advokat justru jauh darimana sifat “tamak” maupun “rakus” akan nafsu duniawi. Halmana istilah “advokat” tersebut mulai dikenal sejak Zaman Romawi Kuno. Dimana saat itu, terdapat seorang tokoh dan pemuka agama, yang bernama Patronus, yang mengambil peran sebagai advokat pertama di dunia. Ketika itu, Patronus mengenalkan sistem pembelaan dari bentuk peradilan yang berbeda dari yang sebelumnya. Sehingga pada zaman itu, Patronus menjadi sandaran dan harapan publik untuk mendapatkan keadilan atas sengketa ekonomi, keluarga, properti ataupun yang bersifat pidana. Motifnya saat itu bukanlah profit, namun bagaimana dapat mengumpulkan power dan pengaruh di tengah masyarakat untuk menyeimbangi kekuasaan serta kedermawanan. Adapun fungsi daripada organisasi advokat tersebut secara garis besar adalah sebagai pengawas advokat yang bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya, dapat terwujud sebagaimana mestinya.
ANALISIS DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERPOTENSI MELANGGAR UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Ias Muhlashin
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i2.272

Abstract

Perpindahan ibu kota negara sebagai upaya untuk pemerataan ekonomi sehingga perlu ditinjau dari beberapa aspek terutama dalam aspek ekonomi, hukum, masyarakat, faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan kemanan, hingga faktor bencana alam. Pemindahan IKN akan berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan, mengganggu habitat flora dan fauna, merusak keanekaragaman hayati, merusak ekosistem mangrove, dan merusak kawasan hutan. Maka dalam hal ini pemerintah perlu mengkaji kembali dan mengikuti aturan sesuai UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini merupakan penelitian teoritis yuridis, yaitu tahapan untuk proses pengujian riset dengan didasarkan pada teori dengan hipotesis serta menganalisis Undang-undang. Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari buku, jurnal, berita maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan atau terkait dengan judul penelitian ini guna mendapatkan petunjuk yang mendukung penelitian. Penetapan perpindahan ibu kota ke wilayah Timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan program pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. pembangunan IKN diharapkan tidak dirancang dan dibangun oleh pemerintah saja, tapi diharapkan pemerintah bisa terbuka. Juga tidak hanya menyampaikan yang baik-baik saja, tetapi juga menyampaikan segala risiko sehingga menaruh kepercayaan kepada masyarakat umum. Dan masyarakat ikut andil dalam pembangunan IKN, sehingga rasa kebanggaan dan cinta tanah air akan semakin kuat
KONSEP DAN PRINSIP PASAR MODAL KONVENSIONAL VERSUS PASAR MODAL SYARIAH JAMILAH JAMILAH; BASYARUDIN BASYARUDIN
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i1.273

Abstract

Pasar modal Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Pasar Modal (UUPM) No 8 tahun 1995. UUPM tersebut tidak membedakan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana Konsep dan Prinsip Pasar Modal Konvensional Versus Pasar Modal Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pasar modal syariah tidak merupakan sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Pada umumnya, kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa ciri khusus Pasar Modal Syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak melanggar prinsip-prinsip syariah
REGULASI YANG MENGATUR SECARA KHUSUS TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA TENTANG HOAKS DAN KERAWANAN MEDIA SOSIAL (Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) YANTI KIRANA
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i1.274

Abstract

Perkembangan teknologi sangat cepat, utamanya di dunia internet karenanya masalah keamanan adalah hal utama yang sagat diperlukan bagi para penggunanya. Masa seperti saat ini sangat besar kemungkinan data–data dan sistem yang ada di internet dapat di curi oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan teknologi seperti ini dapat dikatakan sebagai Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime). Hasil penelitian ini menerangkan, 1). Mengapa dunia maya seringkali mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer ? dan 2). Apa yang mempengaruhi Faktor-faktor cyber crime ?. Di era teknologi yang semakin canggih, penting untuk menjaga keamanan data pribadi. Karena, korban kejahatan digital hingga pembobolan data pada sistem masih sering dijumpai. Kehadiran internet saat ini tidak hanya memberi kemudahan akses informasi, tetapi turut memunculkan berbagai aksi kejahatan. Salah satunya ialah kejahatan siber atau cyber crime. Kejahatan ini muncul sebagai salah satu dampak negatif pesatnya perkembangan internet. Perkembangan dalam bidang apapun tidak dapat dielakan, peran pemerintah dalam rangka menjerat pelaku yang memanfaatkan secara negative perkembangan tekhnologi dalam bentuk apapun harus dapat disentuh oleh hukum.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK Maya Sri Novita
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i1.275

Abstract

Munculnya masyarakat informasi yang dianggap sebagai salah satu program penting masyarakat dunia pada milenium ketiga ditandai dengan semakin maraknya penggunaan internet dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Kehadiran fasilitas dan utilitas dalam membantu kebutuhan manusia telah berdampak dengan adanya kecanggihan teknologi informasi. Terciptanya jaringan komputer yang bersifat global pun karena adanya kombinasi antara teknologi komputer dengan jaringan telekomunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencegah adanya pemalsuan data dengan mencari jalan keluar dari pengenaan sanksi dalam undang-undang ITE, serta dampak terhadap masyarakat sehubungan dengan penipuan data. Kajian ini merupakan kajian hukum dengan pendekatan perundang-undangan terhadap UU No. 11 Tahun 2008 di ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena yang harus diwaspadai terhadap kejahatan pemalsuan data di Internet agak berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya. Kejahatan mengenai pemalsuan data di Internet dapat dilakukan tanpa memandang batas negara dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dan korban kejahatan tersebut, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangannya dengan cara: (a) Keamanan sistem, dimana tujuan sebenarnya dari sistem yang aman adalah untuk mencegah bagian-bagian dari sistem dikompromikan sebagai akibat dari penyusupan oleh pengguna yang tidak diinginkan. (b) Penanggulangan global, yang merupakan langkah penting yang harus diambil setiap negara untuk mengalahkan penipuan data internet. (c) Kebutuhan dukungan organisasi khusus, baik pemerintah maupun LSM (lembaga swadaya masyarakat), diperlukan untuk memerangi kejahatan internet
ANALISIS MINAT INVESTASI MASYARAKAT DI PASAR MODAL GIBSON L S; BASYARUDIN BASYARUDIN
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v9i2.276

Abstract

Karena memiliki dua peran sekaligus, pasar modal memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian suatu negara. Pasar modal adalah tempat di mana penanam modal dan perusahaan bertukar uang untuk mendapatkan dana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat masyarakat Indonesia terhadap investasi di pasar modal. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai metode keabsahan data, triangulasi digunakan. Hasil analisis data dan diskusi menunjukkan bahwa pengetahuan tentang investasi sangat penting bagi seorang calon investor sebelum memulai bisnis atau pasar saham. Pemahaman yang memadai akan mengajarkan seseorang untuk menciptakan nilai dan profitabilitas serta mengelola risiko, baik kecil maupun besar, untuk mengurangi kerugian yang mungkin terjadi.

Page 13 of 14 | Total Record : 132

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Hukum Dan Keadilan Vol. 7 No. 2 (2020): Hukum Dan Keadilan Vol. 7 No. 1 (2020): Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 2 (2019): Hukum dan keadilan Vol. 6 No. 1 (2019): Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 2 (2018): Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 1 (2018): Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 2 (2017): Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 (2017): Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 (2016): Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2016): Hukum dan Keadilan More Issue