cover
Contact Name
Donna Okthalia Setiabudhi
Contact Email
donna_setiabudi@unsrat.ac.id
Phone
+6289612891712
Journal Mail Official
tumoutoulawreview@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Jalan Kampus Bahu Unsrat, Lantai 3, Malalayang, Manado, 95115, Sulawesi Utara
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Tumou Tou Law Review
ISSN : -     EISSN : 29642574     DOI : https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44828
Core Subject : Social,
Tumou Tou Law Review (TOUREV) adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Unsrat 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Jurnal ini merupakan sarana publikasi bagi akademisi, praktisi dan peneliti di bidang hukum untuk menerbitkan hasil penelitian (original research) atau artikel telaah konseptual (review article). Ruang lingkup jurnal ini mencakup bidang Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Administrasi Negara; Dasar-Dasar Ilmu Hukum; serta Hukum dan Masyarakat. ISSN Online: 2964-2574
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan Menggunakan Data Palsu Andi Dwi Ayu Lestari; Musakkir Musakkir; Wiwie Heryani
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang pencatatan kelahirannya menggunakan identitas palsu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak terkait dengan penerbitan akta kelahiran sebagai hak pertamanya sebagai warga negara adalah dengan mengajukan permohonan pengakuan anak luar kawin kepada pengadilan. Dengan dilakukannya pengakuan terhadap anak luar kawin, maka anak tersebut akan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya melainkan juga dengan ayah biologisnya. Setelah dilakukan pengakuan anak luar kawin, maka pasangan hidup luar kawin dapat melakukan perubahan data kependudukan dengan menyertakan data yang benar untuk perubahan akta kelahiran anak mereka, sehingga asal-usul anak menjadi jelas. Proses ini sangat penting untuk memenuhi hak dasar anak untuk memperoleh identitas yang mana akan berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak anak tersebut di kemudian hari.
Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Rakyat dalam Bidang Pertambangan Donna Okthalia Setiabudhi; Toar Neman Palilingan
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.88 KB)

Abstract

Kegiatan penambangan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. Namun pada tataran praktis, belum dilakukan dalam kerangka legal yang mampu memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu untuk melakukan pembentukan peraturan daerah inisiatif untuk memberikan pengaturan yang sejalan dengan kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat di daerah. Materi muatan perda inisiatif dimaksud adalah asas penyelenggaraan pertambangan di daerah, local content (pengadaan barang, jasa, dan SDM oleh pelaku daerah), peran BUMD, partisipasi masyarakat, pengembangan/ pemberdayaan masyarakat dan CSR, perlindungan masyarakat, data dan Informasi, peran pemerintah kabupaten/kota, usaha jasa pertambangan berorientasi kepentingan daerah, dan mining fund (dana tambang).
Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Khairil Andi Syahrir; M. Said Karim; Hijrah Adhyanti Mirzana
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.559 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur kesalahan (mens rea) pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian unsur kesalahan korporasi dinyatakan terbukti oleh hakim dengan memberikan pertimbangan dan penilaian  apakah korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana, mengkhendaki terjadinya suatu tindak pidana atau melakukan langkah pencegahan. Hakim menitikberatkan pada unsur kesalahan (mens rea) yang dilakukan oleh pengurus korporasi, seperti direktur sehingga kesalahan direktur pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara dianggap sama sebagai kesalahan korporasi. Mekanisme pembaharuan pembuktian unsur kesalahan terhadap korporasi telah mengadopsi teori identifikasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi. Hanya saja belum mengatur dengan tegas batasan antara pembebanan kesalahan terhadap pengurus, badan hukum ataupun keduanya, serta tidak mengatur langkah antisipatif dalam penerapan sanksi pada korporasi. 
Urgensi Hukum terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Manado Anna S. Wahongan; Kathleen C. Pontoh
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.642 KB)

Abstract

Sampah merupakan permasalahan global sehingga memerlukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu. Pengelolaan sampah merupakan bentuk tanggung jawab negara yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada pemerintah daerah khususnya dalam hal ini pemerintah daerah Kota Manado.  Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menganalisa data-data yang ditemukan selanjutnya dilakukan pendekatan yuridis melalui peraturan perundangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Manado memiliki beberapa kebijakan tentang sistem pengelolaan sampah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.  Kegiatan pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatn kembali sampah. Penanganan sampah terdiri dari aspek operasional, aspek hukum dan aspek kelembagaan.  Namun hingga saat masih dilakukan sistem kumpul, angkut dan buang dan belum dilakukan pemilahan sampah dari rumah (asal sampah) tersebut. Sehingga Peneliti, menyarankan agar sistem pengelolaan sampah di Kota Manado perlu disinkronisasi melalui jadwal yang berdasarkan jenis sampah, jadwal tersebut dibuat kedalam suatu kebijakan pemerintah kota Manado.
Pemenuhan Hak Dipilih dan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Muhammad Abdi Sabri Budahu; Aminuddin Kasim; Asri Lasatu; Toar Neman Palilingan
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.855 KB) | DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44641

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai keadilan sebagai dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi No 74/PUU-XVIII/2020 Pengujian Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan Legal Standing Pemohon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa argumentasi  kerugian  konstitusional  para  pemohon  seharusnya  Mahkamah  Konstitusi  mempertimbangkan  kembali  terkait  kedudukan  hukum  para  pemohon.  Norma ambang batas (presidential threshold) pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  diajukan  oleh  para  pemohon  sangat berpotensi  menimbulkan  kerugian  konstitusional. Para  pemohon  juga  secara  konkret  telah  terjadi  suatu  peristiwa  hukum  dimana  partai-partai  baru  tidak  dapat  mencalonkan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  disebabkan  norma  ambang  batas  Pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Diperlukan pengaturan  secara  spesifik  terkait  dengan  penentuan  kualifikasi  legal  standing  perkara  abstrak  dan  perkara  konkret  tehadap  pemohon  dua  perkara  tersebut  agar  dapat  terwujudnya  kepastian  hukum  dalam permohonan  judicial  review.
Problema Kontruksi Undang-Undang Bermuatan Pancasila Juhaidy Rizaldy Roringkon
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.627 KB) | DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44706

Abstract

Kedudukan pancasila dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, yang dimana salah satu sudut pandang adalah peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, pancasila dapat menjadi peraturan perundang-undangan yang tertinggi jika setiap kedudukannya harus diakui dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang, akan tetapi mengharuskan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Pancasila. Kedudukannya menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sehingga dapat menjadi kendaraan yang terbaik untuk mebawa bangsa kita berkembang dari waktu ke waktu. Pada konteks ini, gagasan regulasi yang menjadi landasan bagi pancasila merupakan hal yang seharusnya tidak dilanjutkan. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari segi konstruksi, undang- undang bukanlah tempat yang tepat bagi pengaturan spesifikasi mengenai Pancasila. Sebagai falsafah bangsa,  Pancasila  merupakan hukum tertinggi, sehingga hanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia yang dapat menjadi wadah konstitusional untuk mewadahi dan pengimplementasian Pancasila.
Menakar Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika: Dimensi Hak Asasi Manusia Novelinda S.G Sembel; Emma V. T. Senewe; Jeany A. Kermite
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44709

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) terhapap penerapan pidana mati terhadap pengedar narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa peraturan dalam konvensi-konvensi internasional tidak menyetujui adanya praktik pidana mati karena dipandang bertentangan dengan pemenuhan HAM, yaitu hak hidup seseorang sebagai hak derogable atau hak yang tidak dapat dicabut atau dikurang-kurangi. Tetapi di Indonesia, pidana mati masih di berlakukan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup seseorang karena dalam penerapannya, pidana mati diberlakukan demi mengutamakan kepentingan keamanan nasional. Hal ini bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferiori di mana produk hukum yang lebih rendah seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberlakukan pidana mati harusnya tidak boleh menentang produk hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang menolak hukuman mati dan mengutamakan perlindungan HAM.
Dilema Amendemen Konstitusi: Urgensitas Amendemen dan Mempertahankan Konstitusi Demokratis Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.821 KB) | DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44711

Abstract

Muatan UUD 1945 hasil perubahan yang mengandung prinsip konstitusionalisme sehingga bercorak konstitusi yang demokrasi tetapi disisi lain, aktualisasi UUD 1945 setelah perubahan dalam perjalannnya kemudian dinilai oleh para pakar substansinya masih banyak mengandung problematik konstitusional yang berdampak buruk pada aktivitas penyelenggaraan negara.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa muatan UUD NRI Tahun 1945 sudah sejalan dengan semangat konstitusionalisme tetapi dalam aktualisasinya masih temukan beberapa problematik konstitusional seperti sistem perwakilan (parlemen) yang tidak jelas dan lemahnya peran DPD, terjadinya pergeseran fungsi legislatif kepada presiden dan terakhir adanya dua model pengujian peraturan perundangan undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya melahirkan disharmoni implementasi putusan, sehingga diperlukan amandemen konstitusi terbatas problematik konstitusional
Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Muhammad Rivai S; Hijrah Adhyanti Mirzana; Audyna Mayasari Muin
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.261 KB) | DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di dilakukan di Kejaksaan Negeri Paser. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser perlu diuraikan secara spesifik terkait karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang dapat dihentikan sehingga diperlukan Surat Edaran yang secara khusus mengatur terkait kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan mengatur batasan-batasan dalam mekanisme pelaksanaanya seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana korupsi, mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan, dan bukan merupakan tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik langsung ke masyarakat serta tidak bersifat still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan) yang dapat menjadi pedoman dan tolak ukur untuk melaksanakan kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penghentian perkara dengan adanya pengembalian kerugian negara.
Relevansi Gugatan Iklim Warga Pulau Pari Ke Pengadilan Swiss Tindakan Faktual Pemerintah Arsya Perdana Javaraziqa; Shintiya Permata Puteri
Tumou Tou Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35801/tourev.v2i1.44128

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan berupa menganalisis gugatan terkait perubahan iklim yang dilakukan warga Pulau Pari ke Pengadilan Swiss. Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Swiss sebagai bentuk maladministrasi dari tindakan faktual pemerintah berupa pembiaran dengan tidak adanya pembuatan kebijakan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan penelitian hukum empiris (empirical legal research). Pendekatan yang digunakan di dalam ini yaitu dua pendekatan.Pertama berupa pendekatan kasus (case approach) serta kedua pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari studi kepustakaan dan penganalisisan secara kualitatif. Penelitian ini memiliki hasil bahwa Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim dinilai buruk dibuktikan dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Masyarakat Pulau Pari. Dalam hal ini kebijakan buruk yang dimaksud ialah berupa tidak adanya kebijakan untuk menuntut perusahaan yang menyangkut persoalan mengenai perubahan iklim. Keadaan tersebut mengakibatkan Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten dengan komitmennya dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon yang terkait dengan perubahan iklim. Penelitian ini juga menemukan bahwa maladministrasi dari tindakan faktual berupa pembiaran dalam kasus perubahan iklim masyarakat Pulau Pari ini telah menyalahi salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi pengaturan. Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintah (UUAP), tindakan faktual dijadikan sebagai objek sengketa yang dapat diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan banyak sekali hambatan.

Page 1 of 2 | Total Record : 14