cover
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711-418873
Journal Mail Official
jurnallexstricta@stihpada.ac.id
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : -     EISSN : 29636639     DOI : -
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Artikel Hukum yang dipublikasikan pada jurnal ini merupakan Hasil Karya Ilmiah Mahasiswa dan Dosen yang telah memenuhi Pedoman Penulisan bagi Penulis (Author Guidelines) yang telah ditentukan oleh Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum. Semua artikel yang dikirimkan oleh penulis dan dipublikasikan dalam jurnal ini ditelaah melalui peer review process. Jadwal penerbitan setahun 3 (tiga) kali pada bulan April, Agustus, Desember. Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada Metode Penulisan Ilmiah dan petunjuk penulisan sebagai terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus" : 5 Documents clear
ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH NOMOR: 25/PID. B/2021/PN/PBM) Sanjaya; Rizki Fitri Amalia; Affreddyan; Roby; Darwin Butar Butar
Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.599 KB) | DOI: 10.46839/lexstricta.v1i1.2

Abstract

Abstrak Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana analisa hakim didalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa apakah telah memenuhi unsur keadilan, baik terhadap keluarga korban maupun terhadap pelaku itu sendiri. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjatuhkan Putusan Pidana Nomor: 25/Pid.B/2021/PN Pbm terhadap tindak pidana pembunuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif (Legal Research), pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan Kasus (Case Approach). Hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dalam melakukan tugasnya. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kata Kunci: Hakim, Putusan, Tindak Pidana Pembunuhan Abstract The problem raised in this study is how the judge's analysis in imposing criminal sanctions on the defendant has fulfilled the elements of justice, both to the victim's family and to the perpetrator himself. What factors were taken into consideration by the judges of the Prabumulih District Court in passing the Criminal Decision Number: 25/Pid.B/2021/PN Pbm against the crime of murder. The methods used in this research are normative juridical (Legal Research), the statute approach and the conceptual approach, the case approach. Judges in exercising their judicial power are obliged to interpret the law for the sake of the community's sense of justice and find or interpret the law in accordance with the sense of justice in that society, because judges cannot be separated from the community where they are in performing their duties. As law enforcers, judges have a duty in the judicial field, namely to receive, examine, decide and settle every case submitted to him.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM PROSES PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PALEMBANG Rajisa Putri; Andries Lionardo; Tugan Siahaan; Sandradi
Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.044 KB)

Abstract

Abstrak Kekerasan terhadap anak merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan karena Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap anak adalah suatu usaha untuk menciptakan kondisi supaya setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang, kehidupan bernegara dan bermasyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Per-lindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Peng-hapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang mendapatkan kekerasan atau diskriminasi dari pihak manapun. Proses pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palembang hanya sebatas rujukan-rujukan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang. Dalam proses pendampingan maka lembaga swadaya masyarakat hanya berperan sebagai pendamping saja (pengganti orang tua/keluarga) karena lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi non pemerintah dan belum memiliki aturan hukum yang pasti dalam proses pelaksanaan pendampingan. Kata Kunci: Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaga Swadaya MasyarakatAbstractViolence against children is a form of action that is more physical in nature that results in injury, disability, illness, or suffering because children as buds, potentials, and the younger generation who succeed the ideals of the nation's struggle have a strategic role, characteristics, and special characteristics so that they must be protected from all forms of violence. forms of inhumane treatment that result in human rights violations. Protection of children is an effort to create conditions so that every child can carry out his rights and obligations. In addition, child protection is the embodiment of justice in a society. Thus, child protection must be sought in various fields, state and social life, including in the field of law. The government has enacted Undang-Undang No. 35 of 2014 concerning Child Protection which is an amendment to Undang-Undang No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Undang-Undang No. 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence as a form of protection for children who experience violence or abuse. discrimination from any party.The process of assisting Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) for children who are victims of domestic violence in Palembang is only limited to referrals from the Palembang Women's and Children's Protection Service. In the mentoring process, Lembaga Swadaya Masyarakat act as a companion (substitute for parents/family) because Lembaga Swadaya Masyarakat is non-governmental organization and do not yet have definite legal rules in the process of implementing mentoring.
SAKSI A DE CHARGE DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lisa Wahyuni; Fatria Khairo
Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.64 KB)

Abstract

AbstrakTidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Permasalahan dalam penelitian ini Siapa saja yang berhak menghadirkan saksi a de charge dalam perkara tindak pidana korupsi. Bagaimana tanggungjawab hukum saksi a de charge dalam mempengaruhi keputusan hakim. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang dilakukan berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapat kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penelitian ini. Penelitian menunjukan bahwa, yang berhak menghadirkan saksi a de charge dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Menghadirkan Saksi ADe Charge dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah terdakwa atau Penasihat Hukum (PH), saksi a de charge dalam proses persidangan TIPIKOR memiliki kedudukan yang sama dengan saksi a charge. Keterangan dari saksi a de charge merupakan keterangan yang menguntungkan terdakwa pada saat persidangan. Dan Penyidik dapat juga meminta bantuan saksi A Charge dan keterangan seorang ahli hukum guna membuat terang suatu perkara, dan tanggungjawab hukum saksi a de charge dalam mempengaruhi keputusan hakim saksi a de charge dapat membantu terdakwa untuk membuktikan diri bahwa bisa saja terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap diri terdakwa. Keterangan saksi a de charge juga dapat membantu untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu TIPIKOR. Keterangan saksi a de charge yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sidang TIPIKOR tentu harus berhubungan dengan kasus Tipikor dan juga harus memiliki bobot pembuktian yang kuat yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim bahwa memang benar keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge benar dan mendukung dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Kata Kunci : A Charge, Saksi, Korupsi AbstractThere is no criminal case that escapes the evidence of witness testimony. Almost all evidence in criminal cases always relies on examining witness statements. At least in addition to proving with other evidence, it is still necessary to prove it by means of witness testimony. The problem in this study is who has the right to present a de charge witness in a corruption case. How is the legal responsibility of a de charge witness in influencing the judge's decision. This research method uses an empirical juridical approach. The juridical method is a method of legal writing which is based on legal theories, literatures and laws and regulations that apply in society. While the empirical method is a method by conducting direct observation or research in the field to get accurate truth in the process of perfecting this research. The research shows that those who have the right to present a de charge witness in a corruption case are to present an Ade Charge Witness in a Corruption Crime Case, namely the defendant or Legal Counsel (PH), the a de charge witness in the TIPIKOR trial process has the same position as witness a. charge. The testimony of a de charge witness is a statement that favors the defendant at the time of trial. And investigators can also ask for help from witness A Charge and testimony from a legal expert to make a case clear, and the legal responsibility of witness a de charge in influencing the judge's decision, witness a de charge can help the defendant to prove himself that the defendant may not have committed the act that was charged. Public Prosecutor (JPU) against the defendant. The testimony of a de charge witness can also help to reveal the truth of a Corruption Crime. The testimony of the a de charge witness that can be used as a means of proof in the TIPIKOR trial must of course be related to the Corruption case and must also have a strong evidentiary weight that can influence the judge that it is true that the information given by the a de charge witness is correct and supports the statement. given by the defendant.
IMPLEMENTASI PASAL 13A PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI TERHADAP MASYARAKAT Tito Dalkuci; Herman Junaidi; Indraweni Asahi; Jamaludin; Candra Setia
Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.959 KB)

Abstract

Abstrak Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, permasalahan penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak dari penolakan penerapan vaksinasi oleh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin menurut pasal 13A peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 adalah a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; c. dan/atau denda” kemudian mengenai penerapan sanksi denda pasal 13A ayat (4) Huruf c peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 penulis menilai sebuah kebijakan yang tidak tepat, karena dengan dibayarkannya denda oleh masyarakat penolak vaksin maka sudah sepatutnya masyarakat tersebut terbebas dari tuntutan untuk melaksanakan vaksinasi sehingga dapat dipastikan program vaksinasi yang diharapkan pemerintah dapat menanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) akan sulit tercapai. Seharusnya sebaiknya Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 bagi masyarakat yang menolak di vaksin corona virus Disease 19 (Covid-19) tidak perlu mencantumkan sanksi denda terhadap masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima vaksinasi covid-19 karena apabila masyarakat sudah membayar denda maka sepatutnya masyarakat tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman lagi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Kata Kunci: Corona Virus, Impelmentasi, Vaksinasi, Pemerintah AbstrackCorona viruses are a large family of viruses that cause disease in humans and animals. In humans, it usually causes respiratory tract infections, ranging from the common cold to serious illnesses such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). A new type of coronavirus found in humans since an extraordinary event appeared in Wuhan, China, in December 2019. This thesis research method uses normative legal research, meaning that the issues raised, discussed and described in this study are focused on applying the rules or norms in positive law. The results of the study show that the impact of refusing the application of vaccination by people who have been designated as vaccine recipients according to article 13A of presidential regulation number 14 of 2021 are a. postponement or termination of the provision of social security or social assistance; b. postponement or termination of government administration services; c. and/or fines” then regarding the application of fines in Article 13A paragraph (4) Letter c presidential regulation number 14 of 2021 the author considers a policy that is not appropriate, because with the payment of fines by people who refuse vaccines, they should be free from demands to implement vaccination so that it is certain that the vaccination program that the government hopes to overcome the 2019 Corona Virus Disease Pandemic (Covid-19) will be difficult to achieve. Recommendation, it should be that Presidential Regulation No. 14 of 2021 for people who refuse the corona virus Disease 19 (Covid-19) vaccine should not include fines for people who are designated as recipients of covid-19 vaccination because if the community has paid the fine then the community should cannot be sentenced again for the violation that has been committed.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU TERKAIT TINDAKAN PEMBERIAN HUKUMAN (PUNISHMENT) KEPADA SISWANYA Erlan Efendi; M. Ainal Hakim
Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.185 KB)

Abstract

AbstrakTugas guru bukan sekedar menumpahkan semua ilmu pengetahuan tetapi juga mendidik seseorang menjadi warga Negara yang baik, menjadi seorang yang berpribadi baik dan utuh. Penelitian ini mengajukan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi guru terkait kasus tindakan pemberian hukuman (punishment) kepada siswanya. Sejauh manakah tanggungjawab Organisasi Profesi Guru PGRI terhadap guru yang dikriminalisasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer). Hasil penelitian menunjukan Upaya perlindungan hukum bagi guru terkait kasus tindakan pemberian hukuman (punishment) kepada siswanya, bahwa kebijakan perlindungan terhadap praktik mengajar guru dari ancaman kriminalisasi ada nota kesepahaman antara PGRI dan Polri. Yang tertuang pada Pedoman Kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia terhadap profesi guru yang bertujuan agar proses perlindungan hukum kepada profesi guru dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan tanggungjawab organisasi profesi guru PGRI terhadap guru yang dikriminalisasi, Organisasi profesi guru memperjuangkan perlindungan hukum, pembinaan dan perlindungan keselamatan kerja serta menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggotanya. Optimalisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada dibawah naungan PGRI diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memberikan perlindungan terhadap guru yang tengah menghadapi permasalahan hukum. Kata Kunci : Hukuman, Guru, Perlindungan AbstractThe task of the teacher is not only to shed all knowledge but also to educate someone to be a good citizen, to become a person who has a good and whole personality. This study poses the following problems. How are legal protection efforts for teachers related to cases of punishment for students. To what extent is the responsibility of the PGRI Teacher Professional Organization towards the criminalized teacher. The type of research used in this research is empirical juridical. Empirical juridical research is field research (research on primary data). The results showed that legal protection efforts for teachers related to cases of punishment for students, that the policy of protecting teachers' teaching practices from the threat of criminalization was a memorandum of understanding between PGRI and the National Police. As stated in the Work Guidelines between the Indonesian National Police and the Indonesian Teachers Association towards the teaching profession, which aims to ensure that the legal protection process for the teaching profession can be carried out as well as possible, and the responsibility of the PGRI teacher professional organization to criminalized teachers. law, fostering and protecting work safety as well as collecting and channeling the aspirations of its members. Optimizing the Legal Aid Institute (LBH) under the auspices of PGRI is expected to be one of the solutions in providing protection for teachers who are facing legal problems.

Page 1 of 1 | Total Record : 5