cover
Contact Name
Andri Winjaya
Contact Email
jurnalhukumunissula@gmail.com
Phone
+6281325035773
Journal Mail Official
jurnalhukumunissula@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, Central Java, Indonesia, 50112
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL HUKUM
ISSN : 14122723     EISSN : 27236668     DOI : http://dx.doi.org/10.26532/jh
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 100 Documents
Eksistensi Penanaman Investasi Asing di Indonesia dan Hak Menguasai Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Rihantoro Bayu Aji
Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i2.663

Abstract

 AbstractActually the existence of foreign investment in Indonesia is not new phenomenon, due to foreign investment exist since colonialism era.The existence of foreign investment is still continuing to Soeharto era until reformation era. Spirit of foreign investment in colonialism era, Soharto era, and reformation era are different. Foreign investment in colonialsm era just explore of nation asset and ignore of nation welfare, and this matter is different from the character of foreign investment in Soeharto era also reformation era. Eventhough the involvement of foreign investor have any benefits to the host country, but on the other hand foreign investment have business oriented only whether the investment is secure and may result of profit. Refer to The Law Number 25 Year of 2007 Concerning Investment (hereinafter called UUPM) can not be separated from various interest that become of politic background of the law, even the law tend to liberalism of investment. Liberalism in the investment sector particularly of foreign investment basically exist far from issuing of UUPM, and the spirit of liberalism also stipulate in several rules among others The Law Number 5 Year of 1999 Concerning Prohibitation of Anti Trust and Unfair Competition, The Law Number 22 Year of 2001 Concerning Oil and Gas, The Law Number 7 Year of 2004 Concerning Water Resource, and also The Law Number 30 Year of 2009 Concerning Electricity.   Many rules as mentioned above has liberalism character and also indicator opposite wit the right to manage of the state to nation asset that relate to public interest as stipulated in the Indonesia Constitution. Actually the issuing of UUPM in case of implementation of article 33 Indonesia Constitution (UUD NRI 1945). Due to opportunity by Government to foreign investment as stipulate by article 12 UUPM and also the existence of many rules as well as The Law Number 5 Year of 1999 Concerning Prohibitation of Anti Trust and Unfair Competition, The Law Number 22 Year of 2001 Concerning Oil and Gas, The Law Number 7 Year of 2004 Concerning Water Resource, and also The Law Number 30 Year of 2009 Concerning Electricity, so the foreign investment that relate to public service is more exist in Indonesia. The existence is reflected many foreign companies. Free of foreign investment relate to public service is opposite with spirit of article 33 Indonesia Constitution. Keywords: Foreign Investment, Right of  State, Article 33 Indonesia Consitution AbstrakEksistensi penanaman modal asing (investasi asing) di Indonesia sebenarnya bukan merupakan fenomena baru di Indonesia, mengingat modal asing telah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial dahulu.   Eksistensi penanaman modal asing terus berlanjut pada era orde baru sampai dengan era reformasi. Tentunya semangat penanaman modal asing pada saat era kolonial, era orde baru, dan era reformasi adalah berbeda. Penanaman modal asing pada saat era kolonial memiliki karakter eksploitatif atas aset bangsa dan mengabaikan kesejahteraan rakyat, hal ini tentunya berbeda dengan karakter penanaman modal asing pada era orde baru, dan era reformasi. Sekalipun kehadiran investor membawa manfaat bagi negara penerima modal, di sisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi bisnis (oriented business), apakah modal yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan. Melihat eksistensi Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) tidak dapat dilepaskan dari beragam kepentingan yang mendasari untuk diterbitkannya undang–undang tersebut, bahkan terdapat kecenderungan semangat dari UUPM lebih cenderung kepada liberalisasi investasi. Liberalisasi pada sektor investasi khususnya investasi asing pada dasarnya eksis jauh sebelum lahirnya UUPM ternyata juga tampak secara tersirat dalam beberapa peraturan perundang–undangan di Indonesia. Perundang–undangan tersebut antara lain Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.Banyaknya peraturan perundang–undangan yang berkarakter liberal sebagaimana diuraikan di atas mengindikasikan bahwa hak menguasai negara atas aset bangsa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sebagaimana diamahkan oleh Undang–Undang Dasar 1945 (Konstitusi) mulai “dikebiri” dengan adanya undang–undang yang tidak selaras semangatnya. Padahal, UUPM diterbitkan dalam kerangka mengimplementasikan amanat Pasal 33 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dengan adanya peluang yang diberikan oleh pemerintah kepada investor asing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UUPM ditambah lagi dengan adanya Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka investasi asing yang berhubungan dengan cabang– cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak semakin eksis di Indonesia. Terbukanya investasi asing atas cabang–cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tentunya hal ini bertentangan dengan konsep hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Kata Kunci: Investasi Asing, Hak Menguasai Negara, Pasal 33 UUD NRI Tahun          1945
Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Bambang Ali Kusumo
Jurnal Hukum Vol 30, No 2 (2014): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v30i2.419

Abstract

AbstractPerma No. 02/2012  on the level of investigation and prosecution does not have any implications or impact on the enforcement of penal. This is due to socialization Perma No. 02/20012 has not been done optimally. In addition, this rule does not bind to be implemented by the investigator or prosecutor. Then Perma at the level of examinition in court does not have any impact or implications for the enforcement penal. This is due to the Chairman of the District Court did not respond to calls that actually explicitly required  to be implemented. Not responding is due, first: the suggestion that such Perma not a law, so it is not binding. The second: the Chairman of the District Court did not have the authority to change misdrijven become lichte misdrijven that is authority for the prosecutor.         Keywords: law enforcement, legality, justice.  AbstrakPeraturan Mahkamah Agung (Perma)  No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada tingkat penyidikan dan penuntutan belum mempunyai implikasi atau dampak terhadap penegakan hukum pidana. Hal ini disebabkan sosialisasi Perma No. 02 Tahun 2012 belum dilakukan secara maksimal. Selain itu aturan ini tidak mengikat untuk dilaksanakan oleh penyidik maupun penuntut umum. Kemudian Perma pada tingkat pemeriksaan di pengadilan tidak  mempunyai dampak atau implikasi terhadap penegakan hukum pidana. Hal ini disebabkan Ketua Pengadilan Negeri tidak merespon himbauan yang sebenarnya secara eksplisit wajib untuk dilaksanakan. Tidak meresponnya ini disebabkan, pertama: anjuran itu berupa perma bukan suatu undang-undang, sehingga tidak mengikat. Kedua: Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk merubah tindak pidana biasa (misdrijven) menjadi tindak pidana ringan (lichte misdrijven) yang merupakan kewenangan pihak kejaksaan.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepastian Hukum, Keadilan.
APLIKASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN PROBLEMATIKANYA PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG Ira Alia Maerani
Jurnal Hukum Vol 28, No 2 (2012): Jurnal Hukum Volume XXVIII No. 2 Tahun 2012
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v28i2.221

Abstract

Zakat is an obligation for Muslims who associated with property owned by someone. It has tremendous potential for alleviating poverty. According to data Bappeda of Semarang, the number for poor people in the year 2008 reached 498,700 people or 31 % of the total population of the city of Semarang. This thesis raised two formulations of the problem. They are how the application of Islamic values in Local Zakat Management and what the problems and the solutions in the application of Islamic values against the Law Zakat Management in the era of regional autonomy in the city of Semarang.Application of Islamic values in the management of zakat as the values into the divinity (Tawheed), humanity, brotherhood, responsibility, and justice. Islamic values are already visible in our country basis of Pancasila. Islamic values are also contained in the Regional Regulation (Perda) Number 7 of 2009 on Management of Zakat. But the application of Islamic values is still weak. Normative problem faced is the lack of the punishments for the Muzakki who is ungrateful to pay zakat. The absence of sanctions to make products of this law (Law No. 38 of 1999 and Regional Regulation No. 7 of 2009) can not be said to be a law. As John Austin says there are four important elements to be named as the law, ie: commands, punishments, obligations, and sovereignty.Keywords: Application, Values of Islam, Regional Regulation, Zakat Management.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MALPRAKTIK PROFESI MEDIS Bambang Tri Bawono
Jurnal Hukum Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v25i1.204

Abstract

Criminal law policy in essence an attempt to create criminal legislation to fit the circumstances at a certain time (ius constitutum) and future (ius constituendum). Efforts to prevent and control crime is not just law enforcement duties, but also the task forces of law-making (legislative), even this legislative policy is the most strategic stages of the penal policy, therefore, faults / weaknesses of the legislative policy is a strategic mistake that a barrier to prevention efforts and crime prevention at this stage of the application and execution.From the results of this study concluded that the positive criminal law in Indonesia about the malpractices continue to show weakness in mitigation policy and shows also that the uniform criminal laws in the medical field is not working properly (Wetboek van Strafrecht, Health Regulations). As a parent rule of criminal law, Code number 29 of 2004 on the legal practice of Medicine as a primary rule in the medical field to come up with emphasis on uniformity and consistency in the formulation of crime, the right and responsibility for the crime so as to provide a sense of justice for victims and can be a deterrent effect and also the use of penal mediation as a regional medical crime constituendum ius in an effort to provide justice for those who become victims of crime in the medical field. This is related to the development of criminal law in many countries today, which is using the law of mediation as an alternative to solve the problems in the field of criminal law.Keyword : Medical Law Policy, Medical Profession
Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan seksual terhadap Anak Kodrat Alam
Jurnal Hukum Vol 36, No 2 (2020): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v36i2.7561

Abstract

The involvement of forensic doctors in the criminal justice process places doctors as one of the professions who have an important role and assistance in every stage of investigation, investigation, prosecution and evidence in court. The purpose of this study was to understand the scope of the role and assistance of doctors in the criminal justice process, as well as to examine the regulations on child protection in regulating the involvement of doctors in chemical castration. The research method used is normative juridical. Professional organizations reject the involvement of doctors in the implementation of chemical castration because it is against the code of ethics and medical oath. The regulation of the role and assistance of forensic doctors in principle places forensic doctors as experts in the field of judicial medicine whose opinions and expertise can be requested to prove the occurrence of criminal acts involving crimes against body and life.
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Abdul Manan
Jurnal Hukum Vol 36, No 1 (2020): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v36i1.11194

Abstract

This research aims to determine the policy on the formulation of the death penalty against the eradication of corruption and to find out the obstacles and solutions in implementing the death penalty against the eradication of corruption based on the applicable laws in Indonesia. This research method uses an empirical juridical approach. Based on the research findings, it is known that the capital punishment policy can be interpreted as a special maximum criminal sanction in which the level of implementation in Indonesia is difficult to apply because so far capital punishment still reaps pros and cons in its imposition in various criminal cases. no exception in the criminal case of corruption. There are several weaknesses and obstacles in the application of the death penalty in the eradication of the criminal act of corruption, one of which is the death penalty as a burden is only punishable for certain criminal acts of corruption and is not aimed at all forms of corruption. In certain circumstances the most likely juridical reason to occur is in the form of a recidive crime, however it does not contain any rules or definitions (recidive) even though repetition is a juridical technical term.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK Budi Astuti
Jurnal Hukum Vol 35, No 1 (2019): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v35i1.11043

Abstract

The research objective was to determine the process of social welfare services carried out by the Woro Wiloso Salatiga Social Rehabilitation Center in realizing children's social welfare, and to find out the efforts taken by the Woro Wiloso Social Rehabilitation Center in overcoming obstacles in social services This research methodology uses the approach of juridical sociology with descriptive of research type. The method of collecting data uses observation and interview. The method of analyze data uses qualitative description. The writer applied the theory of good governance and public service to observe whether or not the undertaking of social service in the social service office “Woro Wiloso” Salatiga has fulfilled the aspect and  function of  good governance and public service as the efforts in improving the children welfare to reach the success of the development of social welfare in Central Java.
SOLIDARITAS ISLAM DAN PENCEGAHAN PENGARUH ISIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Jawahir Thontowi
Jurnal Hukum Vol 31, No 1 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i1.652

Abstract

Abstrak Persaudaraan dalam Islam (ukhuwah Islamiyah) adalah ajaran yang ideal berdasarkan prinsip syariah. Hal ini terkait dengan konsep solidaritas Islam yang efektif digunakan untuk perlawanan dan perlindungan diri terhadap agresi non muslim. Ketika Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menyatakan kendali mereka terhadap Irak dan Suriah, mereka didukung oleh konsep solidaritas Islam dari beberapa negara Muslim. Meskipun ISIS memenuhi persyaratan untuk berperang, seperti sebagai memiliki zona dibawah kendali, komandan, pengikut, dan seragam militer; tetapi ia tidak dapat diklasifikasikan sebagai berperang dalam hukum internasional karena fakta bahwa tindakan ISIS melanggar hukum humanis, ISIS saat ini ditolak oleh negara-negara muslim. Mengusulkan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh muslim akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk dipromosikan daripada melakukan intervensi kemanusiaan. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memerangi pengikut ISIS, dan hal ini tidak akan berhasil tanpa ada usaha yang dilakukan. Kata kunci: Solidaritas Islam, ISIS, Hukum Internasional, Pemberontakan Abstrak Brotherhood in Islam (ukhuwah Islamiyah) is an ideal teaching based on Islamic principle.  It’s related to the concept of Islamic solidarity that is effectively used for resistence and self protection against non Moslem aggression. When the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) claimed their control to the Iraq and Syria, they are supported by the concept of Islamic solidarity from some Moslem countries.  Althought the ISIS comply belligerent requirements like as having under control zone, commander, follower, and military uniform; it cannot be classified as belligerent in international law due to the fact that the ISIS actions violate agains humanitarian law the ISIS currently rejected by Moslem countries to be valid and just war. Proposing humanitarian assistance conducted by Moslem would better choice to be promoted rather than humanitarian intervention. Indonesian government attemptes to combat against the ISIS followers cannot be tralled effectively, whithout any effort played.  Key Words: Islamic Solidarity, Islamic State of Iraq and Syria, Internasional Law, Belligerency
Urgensi Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penerapan Sanksi Pemilu di Indonesia Jawade Hafidz
Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v29i1.327

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan memainkan peran penuh dalam menjaga nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, sehingga fungsi dan tugas MK  diposisikan sebagai: (1) pengawal konstitusi (the guardian of konstitusi), (2) interpreter akhir konstitusi (penafsir akhir konstitusi), (3) pengawal demokrasi (the guardian demokrasi), (4) perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (pelindung hak-hak konstitusional warga negara), dan (5) hak perlindungan hak asasi manusia (pelindung hak asasi manusia). Sejak 13 Agustus 2003 sampai dengan 2009, setidaknya MK telah mengadili sengketa hasil pemilihan umum (Perselisihan hasil pemilihan umum) jumlah 45 kasus yang terdiri dari 274 kasus pemilu 2004 dan 71 kasus yang terdiri dari Pemilu 2009 dari 657 kasus, dan 27 kasus sengketa pemilu kepala daerah (perselisihan kepala hasil pilkada). Mahkamah Konstitusi juga menerima permohonan sengketa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dan 2009 masing-masing satu kasus. Jadi, Mahkamah Konstitusi adalah palang pintu hukum dalam menyelesaikan konflik pemilu dengan orientasi dasar hukum dan menjalankan demokrasi yang muncul di negara Indonesia dengan sanksi hukum bagi pelanggar UU Pemilu.
TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN Bambang Tri Bawono
Jurnal Hukum Vol 26, No 2 (2011): Jurnal Hukum Volume XXVI, Nomor 2, Edisi Agustus 2011
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v26i2.209

Abstract

Law enforcement is a process to realize the desires that have positive law through the Act into reality. Thus the issue is a matter of law enforcement efforts to realize these abstract ideas into concrete reality. Inclusion of the right of a defendant to obtain legal aid in the inspection process investigation level in the positive law does not mean that the poem was entitled to them, that the suspect will simply obtain legal assistance from attorneys in the enforcement of legal ideas into reality, there are several factors that influence. These factors can be positive in terms of support, and negative in the sense of inhibiting. An obstacle will result in enforcement of the idea of legal aid can not be realized. Factors affecting the enforcement of legal ideas into reality, that is: (1) substance, (2) the structure and culture (3) the means and facilities. substance associated with the positive aspects of the law that allocates rights legal aid, the structure associated with the institutional mechanism of legal aid providers, the culture associated with the existing values in the circles. institutions, infrastructure and facilities associated with the things that make it possible for an institution to carry out the tasks assigned to him. So although legal aid is certainly one of the rights granted by the positive law, but it's right before the form of abstract ideas.Keyword : Legal Protection, Rights of Suspects, Investigation

Page 1 of 10 | Total Record : 100