cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Winjaya
Contact Email
jurnalhukumunissula@gmail.com
Phone
+6281325035773
Journal Mail Official
jurnalhukumunissula@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, Central Java, Indonesia, 50112
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL HUKUM
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 14122723     EISSN : 27236668     DOI : http://dx.doi.org/10.26532/jh
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
 8   9   10   11   12 
ANALYSIS OF THE VAN RECHT VERVOLGING ONSLAG CASE DECISION IN THEFT IN THE HOUSEHOLD Hubert Armano Thomas; Sahatman Malau
Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i1.15730

Abstract

Putusan Van Recht Vervolging Onslag merupakan putusan yang berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan  No.126PK/Pid/2012 merupakan putusan yang berkaitan dengan pencurian dalam rumah tangga. putusan ini menjadi menarik karena sangat merugikan korban sehingga perkara tersebut diajukan tahap peninjauan kembali. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian menyebutkan bahwa berdasarkan duduk perkara diatas dilihat dari sisi hukum pidana adalah merupakan dugaan tindak pidana pencurian pemberatan dalam lingkungan keluarga, sehingga syarat harus terpenuhinya hubungan keluarga antara korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana itu sendiri harus dibuktikan terlebih dahulu. Bahwa perbuatan para terdakwa lebih terkualifikasi dalam ketentuan pasal 363 (1), 4e, 5e KUHP Jo. Pasal 367 (2) KUHP akan tetapi salah satu unsur dari ketentuan pidana dimaksud tidak terpenuhi sehingga perbuatan tersebut bukanlah menjadi tindak pidana.The decision of Van Recht Vervolging Onslag is a decision that argues that the act that was charged to the defendant is proven, but the act does not constitute a criminal act, then the defendant is dismissed from all lawsuits. In the decision No.126PK/Pid/2012 is a decision related to theft in the household. This decision is interesting because it is very detrimental to the victim so that the case is submitted to the stage of review. The approach method used in this study uses a normative juridical method, the results of the study state that based on the case above from the perspective of criminal law, it is an alleged criminal act of theft of weight in the family environment, so that the requirements must be fulfilled for family relationships between victims of crimes and perpetrators of criminal acts. itself must be proven first. That the actions of the defendants are more qualified in the provisions of Articles 363 (1), 4e, 5e of the Criminal Code Jo. Article 367 (2) of the Criminal Code, but one of the elements of the criminal provisions referred to is not fulfilled so that the act is not a criminal act.
POLITIK HUKUM PELARANGAN DEMONSTRASI MAHASISWA MELALUI SURAT EDARAN KEMENDIKBUD NO. 1035/E/KM/2020 DI MASA PANDEMI Astri Astari
Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i1.15846

Abstract

Demonstrasi dalam konteks demokrasi sangat memiliki keterkaitan erat, dalam negara yang demokratis. Undang-Undang Cipta Kerja yang mengundang reaksi masyarakat dan mengundang demonstrasi oleh para buruh dan mahasiswa yang menolak undang-undang ini. Sebagai buntut dari demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan buruh tersebut, terbitlah Surat Edaran Kemendikbud Nomor 1035/E/KM/2020 menghimbau mahasiswa tidak berpartisipasi dalam kegiatan penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan kesehatan mahasiswa, seperti demonstrasi karena pandemic di Indonesia belum usai. Tujuan dari penelitian ini adlah untuk melihat bagaimana kekuatan hukum surat edaran dalam praktik pemerintahan dan politik hukum pelarangan demonstrasi mahasiswa melalui Surat Edaran Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 1035/E/KM/2020 di masa pandemi. Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan merujuk pada teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan. Perdebatan mengenai peraturan kebijakan telah memperlihatkan bahwa tugasnya memang sebagai penjelas peraturan yang telah ada dan mengatur hal-hal terperinci di dalamnya. Dalam permasalahan demontrasi yang baru-baru ini terjadi, adanya surat edaran dari Kemendikbud, dianggap sebagai suatu pembatasan dan kesewenangan hingga ramai dibicarakan masyarakat. Dalam aspek lain, harus tetap dilihat kondisi pandemi yang masih terjadi di Indonesia. Kedua hal ini kemudian menjadi dua gagasan yang menarik dan saling tolak belakang.
PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW ON MARITIME DISPUTE: CASE BETWEEN KENYA AND SOMALIA Yordan Gunawan; Andi Agus Salim; Ewaldo Asirwadana; Satya Bayu Prasetyo
Jurnal Hukum Vol 37, No 2 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i2.16241

Abstract

The research analysed the maritime dispute between Kenya and Somalia under the international law perspective. Both states have been experiencing maritime disputes over maritime boundaries of more than 100,000 sq km of seabed in the waters of the Indian Ocean. They began to clash after Somalia accusing Kenya of illegally granting exploration rights to resources in the waters to multinational companies, Total and Eni. As Kenya declared, the waters of the East African Coast are one of the hottest oil exploration prospects in the world, and the contested area has hydrocarbon reserves. The research method is normative legal research. Accordingly, the nature of the research was descriptive-qualitative with data collection techniques by conducting a literature study. The research shows that maritime boundary dispute has worsened diplomatic relations between Kenya and Somalia. Prior to bringing the case to the International Court of Justice (ICJ), the two states agreed to resolve the dispute through bilateral negotiations. However, the case was still unsettled. Therefore, Somalia decided to bring the case before the Court.
DAMPAK PEMISAHAN KEWENANGAN ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGINTERPRETASIKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DIBAWAHNYA Chandra Yusuf
Jurnal Hukum Vol 37, No 2 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i2.17377

Abstract

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memerlukan pendapat (opinion) yang dapat menguatkan hierarkhie peraturan perundang-undangan. Pendapat dari hakim yang terdiri dari 9 (sembilan) orang dianggap telah mewakili kepentingan masyarakat. Namun setiap hakim MK  bebas memberikan pendapat atas perkara yang dihadapi. Akibat dari kebebasannya, hakim MK dapat melakukan penolakan terhadap pendapat hakim MK mayoritas. MK itu sendiri telah menyediakan dissenting opinion bagi hakim MK yang tidak menyetujui pendapat hakim MK mayoritas. Hakim MK yang menolak tersebut dapat menuangkan pendapatnya dalam lembaran tersendiri. Tetapi permasalahannya hakim yang berbeda pendapat tersebut wajib menandatangani putusan hakim MK mayoritas, dibawah pernyataan pengambilan putusan berdasarkan musyawarah yang jelas tidak mewakili pendapatnya sendiri. Artikel ini dibuat dengan tujuan mengatasi perbedaan interpretasi UU yang dibuat oleh MK maupun Mahkamah Agung (MA) terhadap UU. Artikel ini disusun atas hasil penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang diunduh melalui website. Analisa data dilakukan secara kualitatif dan pemaparannya dilakukan denga deskriptif analisis. Artikel ini memiliki dua kesimpulan: Pertama, Perbedaan pendapat hakim MK tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan dissenting opinion, karena sistem civil law berbeda dengan common law yang memiliki  preseden. Kedua, perbedaan pendapat hakim MK akan mempengaruhi interpretasi UU yang juga menjadi kewenangan MA sebagai lembaga yang dapat menguji peraturan perundang-unadangan dibawah UU, sehingga cara yang terbaik dengan mewajibkan putusan MK sebagai rujukan MA
DESAIN IDEAL PEMBENTUKAN OTORITAS INDEPENDEN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Ahmad Mahardika Mahardika
Jurnal Hukum Vol 37, No 2 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i2.16994

Abstract

Artikel ini membahas tentang pentingnya pembentukan otoritas independen perlindungan data pribadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu disebabkan, RUU Perlindungan Data Pribadi belum mencantumkan pembentukan otoritas independen. Pengelolaan data pribadi masih berada secara sektoral di kementerian. Padahal pembentukan otoritas independen perlndungan data pribadi sangat penting sebagai upaya kehadiran negara untuk menjamin hak privasi setiap warga negara. Mengacu pada sistem hukum di negara lain, pembentukan otoritas independen mutlak diperlukan, sebagai upaya untuk memastikan independensi lembaga tersebut, dikarenakan tanpa adanya otoritas independen maka akan muncul potensi penyimpangan terhadap penggunaan data pribadi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam artikel ini adalah perlunya dibentuk otoritas independen perlindungan data pribadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.  
Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi Moh Hamzah Hisbulloh
Jurnal Hukum Vol 37, No 2 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i2.16272

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai bidang aspek kehidupan, salah satu efek dari perkembangan teknologi dirasakan dalam proses sistem pengelolaan data yang seluruhnya hampir berbasis digital. Disisi lain dalam pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan permasalahan baru, permasalahan yang sering muncul dalam era saat ini terkait perlindungan data pribadi. pengaturan terkait perlindungan data pribadi baik dalam lembaga pemerintah maupun swasta, sudah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi data pribadi. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis terkait urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Metode riset menggunakan Penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah berbagai jurnal terkait dengan topik yang penulis kaji, peraturan perundang-undangan terkait dan beberapa pemberitaan yang bersumber dari media cetak maupun elektronik. Banyaknya kasus terkait kebocoran data pribadi, dan digunakan untuk kepentingan komersil individu atau kelompok tertentu. Menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena hal tersebut menjadi bom waktu yang harus diwaspadai, mengingat kebocoran data pribadi sangat merugikan dan melanggar privasi masyarakat. Penggunaan data pribadi harus diimbangi dengan adanya perlindungan yang kuat terkait perlindungan data pribadi, dalam prakteknya di Indonesia kurangnya aturan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi membuat terjadi banyaknya kasus kebocoran data.The rapid development of technology affects various aspects of life, one of the effects of technological developments is felt in the process of data management systems which are almost entirely digital based. On the other hand, the rapid development of technology creates new problems, problems that often arise in the current era regarding the protection of personal data. Regulations related to the protection of personal data, both in government and private institutions, have been regulated in several laws and regulations, but in their implementation the rules governing the protection of personal data are not sufficient to provide protection for personal data. Therefore, this study analyzes the urgency of the Personal Data Protection Bill. The research method uses a conceptual-analytical approach to literature review. The data used are various journals related to the topic the author is studying, related laws and regulations and several news sources from print and electronic media. The number of cases related to the leakage of personal data, and used for the commercial interests of certain individuals or groups. It is something that needs to be considered, because it is a ticking time bomb that must be watched out for, considering that the leakage of personal data is very detrimental and violates people's privacy. The use of personal data must be balanced with strong protections related to the protection of personal data, in practice in Indonesia the lack of legal regulations related to the protection of personal data has resulted in many cases of data leakage.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG TERDEGRADASI SEBAGAI AKTA DI BAWAH TANGAN Gusriadi Gusriadi; Taufiq El Rahman
Jurnal Hukum Vol 37, No 2 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i2.16325

Abstract

This study has two (2) objectives, first to analyze the legal consequences of the Power of Attorney to Charge for the Right of Land Mortgage (SKMHT) which has been relegated into privately made deed and used as a requirement to create a Mortgage Deed (APHT) that was registered to National Land Authority of Bantul Regency. The second objective is to analyze the legal protection of creditor against SKMHT which has been relegated into privately made deed. As a result, that APHT made based on SKMHT was not issue as a violation of the subjective and objective conditions for the validity of the agreement and the principle of freedom of contract, resulting in APHT being null and void. A form of internal legal protection given back to the principal agreement, i.e. a credit agreement made by the parties. External legal protection is legal protection provided by legislation, namely provided by Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code, namely as holders of general guarantees known as concurrent creditors or conducting credit restructuring as an effort to save credit. Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama, yakni untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap SKMHT yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan telah ditindaklanjuti pembuatan APHT serta didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Tujuan yang kedua adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur akibat SKMHT yang terdegradasi sebagai akta dibawah tangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa APHT yang dibuat berdasarkan SKMHT tidak melanggar syarat subjektif dan syarat objektif sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak sehingga mengakibatkan APHT menjadi batal demi hukum. Kedua, perlindungan hukum terhadap kreditur meliputi perlindungan hukum internal dan eksternal. Secara internal, perlindungan hukum diberikan oleh perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit, dan secara eksternal, perlindungan hukum diberikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu diberikan oleh Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yakni sebagai pemegang jaminan umum yang dikenal sebagai kreditur konkuren atau melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit.
IMPLEMENTATION OF REHABILITATION FOR DRUG ABUSES ACCORDING TO LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS Bambang Tri Bawono; Dwi Wahyono; Andri Winjaya Laksana
Jurnal Hukum Vol 38, No 1 (2022): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v38i1.20869

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of rehabilitation for narcotics abusers according to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and Barriers and what solutions are faced in the implementation of rehabilitation for addicts or narcotics abusers. The approach method used in this research is juridical sociology. The results of this study indicate that the implementation of rehabilitation for addicts or victims of narcotics abuse in principle is carried out through court decisions or requests from addicts or victims of narcotics abusers. There are three stages carried out to return addicts or victims of narcotics abusers to their original state, namely the medical stage, the non-medical stage, and the periodic or advanced stage. The obstacles faced in the implementation of rehabilitation are addicts or victims of narcotics abusers who are already in a semi-crazy condition, addicts or narcotics abusers do not want to open up, family factors, and the view of the police who still apply imprisonment for narcotics addicts.
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY POST ELIMINATION OF COAL FABA WASTE STATUS FROM B3 WASTE CATEGORY IN INDONESIA Nur Hidayah Febriyani; Hartiwiningsih Hartiwiningsih
Jurnal Hukum Vol 38, No 1 (2022): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v38i1.20971

Abstract

This study analyzes legal issues related to the elimination of fly ash and bottom ash (FABA) coal waste status from the hazardous and toxic waste category (B3) as a result of the promulgation of Governor Regulation No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management. This applied prescriptive study aims to explain the consequences of the legal policy on the concept of corporate criminal liability when corporation is committing criminal acts in the field of coal FABA waste management in Indonesia, which now is no longer belonged to the hazardous and toxic waste category (B3). The result showed that the implementation of penal sanctions on coal FABA waste management throughout 2014 to 2020 did not show any significant restoration nor reclamation in the location of contaminated area. At this time, the concept of coal FABA waste management mechanism which is no longer use strict B3 waste standards potentially raise problems related to environmental sustainability threats in the power plant zone. Moreover, the provisions of Article 88 UUPPLH is unapplicable to FABA waste corporate liability. This legal research belongs to normative legal research with statutory approach, conceptual approach. Data collection techniques are carried out with library study methods. 
LAW ENFORCEMENT CONCERNING THE CRIME OF MONEY LAUNDERING BASED ON PANCASILA Muhammad Ridwan Lubis
Jurnal Hukum Vol 38, No 1 (2022): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v38i1.20985

Abstract

The purpose of this research is to find out about law enforcement regarding the crime of money laundering in Indonesia based on Pancasila, and what are the obstacles faced. This study uses a normative juridical approach, the results of the study state that the crime of money laundering is legally regulated in Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. In Article 4 of Law no. 8 of 2010, also imposed on those who enjoy the proceeds of the crime of money laundering which is imposed on any person who hides or disguises the origin, source of location, designation, transfer of rights, or actual ownership of Assets which he knows or reasonably suspects is proceeds of a crime. In the crime of money laundering, there are at least two major problems in carrying out investigations and investigations faced by a country.

Page 10 of 12 | Total Record : 117

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2005 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 1 (2023): Jurnal Hukum Vol 38, No 2 (2022): Jurnal Hukum Vol 38, No 1 (2022): Jurnal Hukum Vol 37, No 2 (2021): Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum Vol 36, No 2 (2020): Jurnal Hukum Vol 36, No 1 (2020): Jurnal Hukum Vol 35, No 2 (2019): Jurnal Hukum Vol 35, No 1 (2019): Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum Vol 31, No 1 (2015): Jurnal Hukum Vol 30, No 2 (2014): Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum Vol 28, No 2 (2012): Jurnal Hukum Volume XXVIII No. 2 Tahun 2012 Vol 26, No 2 (2011): Jurnal Hukum Volume XXVI, Nomor 2, Edisi Agustus 2011 Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011 Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum More Issue