cover
Contact Name
Andri Winjaya
Contact Email
jurnalhukumunissula@gmail.com
Phone
+6281325035773
Journal Mail Official
jurnalhukumunissula@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, Central Java, Indonesia, 50112
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL HUKUM
ISSN : 14122723     EISSN : 27236668     DOI : http://dx.doi.org/10.26532/jh
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Notaris Aryani Witasari
Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i2.664

Abstract

Abstract               Notary is a state official who works in the lift by the Ministry of Justice and Human Rights, she serves people who need assistance services in terms of making a deed. Deed that has been made by a Notary under the legislation referred to an authentic deed, have the force of law and can be used as evidence when required. In order to conduct guidance and supervision of the performance of the Notary, required an institution assigned by law (UU No. 2 / 2014 on amendments to UU No. 30/ 2004 concerning Notary) , the agency called the Council of Trustees of Regions (MPD). Pursuant to Article 66 of Law No. 30 of 2004 Regional Supervisory Council is authorized to carry out the task of supervision on the performance of the Notary , to the benefit of the judicial process ,investigator , prosecutor or judge must be approved by the MPD and will take a copy of the minutes and certificates or letters attached to the minutes of a notary deed or protocol of storage , as well as when to call the notary to attend the hearings related to the deed prepared or protocols that are in storage Notary Public Notary . Based on the decision of the Constitutional Court Number 49 / PUU - X / 2013 ), the MPD no longer has the authority to give consent to the law enforcement if it will call the Notary related to their work , but by the Law on the switch to the Court of Honor , which until today Court of Honor was not yet in shape. Keywords : Notary, The Council of Trustees of Regions (MPD), Decision of The Constitutional Court Abstrak Notaris merupakan pejabat negara yang bekerja diangkat oleh Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, dia melayani masyarakat yang memerlukan bantuan jasanya dalam hal pembuatan suatu akta. Akta yang telah dibuat oleh seorang Notaris berdasarkan undang-undang disebut dengan akta otentik, mempunyai kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti manakala diperlukan. Dalam rangka untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Notaris, diperlukan suatu lembaga yang ditugasi oleh undang-undang(Undang-undang no 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), lembaga tersebut bernama Majelis Pengawas Daerah (MPD). Berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 30 tahun 2004 Majelis Pengawas Daerah (MPD) diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim harus mendapat persetujuan dari MPD manakala akan mengambil fotocopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, begitu pula jika akan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013), maka MPD tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan kepada para penegak hukum jika akan memanggil Notaris berkaitan dengan pekerjaannnya, tetapi oleh Undang-undang di alihkan kepada Mahkamah Kehormatan, yang sampai saat ini Mahkamah Kehormatan itu belum juga di bentuk. Kata kunci: Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Putusan Mahkamah Konstitusi
Benturan Hukum Antara Hukum Modern dan Budaya Hukum Dalam Praktik Perbankan Nasional Mustaghfirin Mustaghfirin
Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v15i1.11338

Abstract

Hukum  perbankan  Nasional  modern dari masa ke masa telah  dipengaruhi oleh  nilai-nilai   kekuasaan   dan  kapitalisme,   maka  dalam   realitasnya  perbankan nasional  berpihak   kepada   kepentingan   penguasa   dan  kelompok   pemilik   modal. Bahkan   harus   diakui   bahwa   kehadiran    lembaga   keuangan   modern   ini   telah menggusur  nilai-nilai   hukum  ekonomi   yang  dijiwai  oleh  mayoritas   kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan  budaya hukum bangsa dan mengabaikan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sekalipun  perbankan  telah  tampil  dalam  bentuknya yang  lebih  modern, namun benturan  hukum modern  dan  budaya hukum  tidak dapat dielakkan  lagi. Ini berarti   telah   terjadi   benturan   kepentingan    ekonomi    antara   para   bankir   dan masyarakat  Juas yang  menjadi  obyek  untuk  disejahterakan   tingkat  kehidupannya, sehingga tipologi  Jembaga ini sudah  mulai diragukan  eksistensinya  bahkan  banyak merugikan kepentingan negara dan  masyarakat  banyak.   Hal ini disebabkan  bahwa perbankan sudah jauh dari esensi fungsi yang sebenarnya.
HUKUM, PROFESI JURNALISTIK DAN ETIKA MEDIA MASSA Abdul Dahlan Choliq
Jurnal Hukum Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v25i1.200

Abstract

Dalam kajian hukum dan media massa, moral dan etika tersebut dikaitkan pada kewajiban para jurnalistik antara lain seperti; pelaksanaan kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya, tunduk pada institusi dan peraturan hukum untuk melaksanakan dengan etiket baiknya sebagaimana ketentuan-ketentuan di dalam hukum tersebut yang merupakan perangkat prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang pada umumnya sudah diterima dan disetujui oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, prinsip etika bagi profesi jurnalistik memberikan dasar hukum bagi pengelolaan pemberitaan di media secara tertib dalam hubungan antar subyek hukum.Pada perkembangan di institusi media di Indonesia, aspek kepemilikan saham di media (kepemimpinan), ekonomi dan pemasaran media akan sangat menentukan ideologi yang diusung media, di mana ideologi tersbeut jika mengarah pada pendekatan ekonomi politik media akan memunculkan pelaku media yang kurang akrab dengan etika komunikasi. Etika komunikasi di sini ditempatkan hanya sebagai instrumen belaka dan menjadi kurang bermakna dalam menentukan isi program, kualitas program serta penghormatan pelaku media terhadap hak asasi manusia yang direpresentasikan pada individu sebagai sumber informasi. Pilihan ini menimbulkan etika komunikasi pada pelaku media dianggap sudah mengalami reduksi. Pelaku media sebagai profesi telah mengambil jalan pintas dengan mengacu asas manfaat lebih mengutamakan asas manfaat dalam peliputan dan pemberitaannya, yang sekaligus paradoks dengan etika profesi yang diembannya. Diperparah lagi ketiadaan penghormatan atas asas praduga tak bersalah atas nama demi kepentingan publik untuk memperoleh informasi, akan semakin menjadikan media massa dan pelaku media sebagai pribadi-pribadi yang dominan dalam merekonstruksi dan memanipulasi realitas sosial.Hingga di sini pilihan terhadap kecenderungan pemaknaan pendekatan ekonomi politik atau pendekatan etika, sebenarnya keduanya tidak memiliki implikasi hukum yang kentara, semuanya dikembalikan kepada masing-masing pribadi yang terlibat dalam aktivitas di institusi media massa.Kata Kunci : deontologi, reduksi, profesi, etika komunikasi danjurnalistik
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLRI TERHADAP PELAKU PENGGUNA SABU-SABU DI BAWAH 1 GRAM (Studi Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) Bambang Hartono
Jurnal Hukum Vol 28, No 2 (2012): Jurnal Hukum Volume XXVIII No. 2 Tahun 2012
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v28i2.217

Abstract

Imprisonment is not the only way out of the actions for the perpetrator who use drugs and psychotropic, there is other way which can be passed by rehabilitation. The executant and distributor have different position which has to know. The executant is victim who should be rehabilitated, while distributor is criminal who should be in prison. The problems of this research is how the police policy toward the perpetrator of Heroin less than 1 gram.The research method which is used in this thesis is normative and empirical approach. Secondary data is obtained from any document or literature, and this approach is supported by three (3) legal materials, namely: primary legal materials, secondary and tertiary.According to the result, it can be concluded that the police provides policies to Heroin user less than 1 gram, but it bases on several considerations. It includes as follows: narcotic sand psychotropic perpetrator who is still under age at the first time caught and forced by someone, the evidence of heroin less than 1 gram, if the child is using heroin. Policy which is given by police toward the perpetrators of heroin under 1 gram consists of rehabilitation policy and the separation policy between users and distributor of narcotic sand psychotropic confinementKeywords : Implementation, Police, Heroi
Hukum Zakat dan Filosofinya Sebagai Instrumen Kemakmuran Umat M. Ali Mansyur
Jurnal Hukum Vol 30, No 2 (2014): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v30i2.415

Abstract

AbstractZakat Law is an instrument of prosperity of the people, if the principle of normative religious charity can be understood and implemented in life through understanding, practice and efficient distribution, then ideals to reduce or eradicate poverty through zakat will be realized. Reality shows the awareness of paying zakat remains low, which is considered as a liability zakat only the individual, so it does not considered as personal responsibility. Efforts to raise awareness of Muslims to pay zakat is very important and needs to be pursued through a variety of ways including: providing an understanding, make a breakthrough improvement in the economy of the people, professional management, transparency, encouraging people to tithe and the example of leaders who set an example by people with no intention of riya or show off. It is no less important thing to grow the awareness law of people to change and optimally utilize our potential, changing from mustahiq become the muzakki.Keywords: Zakat Law, the prosperity of the people, and self-awareness law of paying zakat. AbstrakHukum zakat merupakan instrumen kemakmuran umat, jika prinsip – prinsip zakat yang bersifat normatif agamis dapat dipahami dengan baik dan diimplementasikan dalam kehidupan melalui pemahaman, pengamalan dan pentasyarufannya, maka cita – cita mengurangi atau memberantas kemiskinan melalui zakat akan terwujud. Realitas menunjukkan kesadaran hukum masyarakat muslim membayar zakat masih rendah, hal mana karena menganggap zakat hanya sebagai kewajiban yang bersifat individual, sehingga tidak membayar zakat dianggap tanggung jawab pribadi.  Upaya menumbuhkan kesadaran muslim untuk membayar zakat sangat penting dan perlu ditempuh melalui berbagai cara diantaranya: memberikan pemahaman, membuat terobosan perbaikan ekonomi umat, profesionalisme pengelolaan, transparansi, membangkitkan semangat umat untuk berzakat dan keteladanan dari tokoh – tokoh umat yang menjadi panutan dengan tanpa bermaksud riya atau pamer. Hal yang tidak kalah penting lagi adalah menumbuhkan kesadaran hukum umat untuk berubah dan mendayagunakan potensi diri secara optimal, berubah dari mustahiq menjadi muzakki.Kata kunci: Hukum Zakat, kemakmuran umat, dan kesadaran hukum umat untuk berzakat.
Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Ira Alia Maerani
Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i2.659

Abstract

Abstract                Indonesian Criminal Justice System consists of the police, public prosecutor and the courts. The role of the police investigators is certainly vital as the frontline in building public confidence in the rule of law in Indonesia. The role of the investigator is quite important in realizing society’s  justice. The era of globalization requires a pattern fast-paced, instant, measurable, and transparent of life and it requires investigators to follow the times by optimizing the use of technology. The aim of this study is to give effect to the rule of law in Indonesia that provides fairness, expediency and certainty. However, it considers to have priority of Pancasila values in the process of inquiry and investigation. The values of supreme divinity, God (religious), humanity, unity, democracy and justice are values that establish a balance (harmony) in enforcing the law. Law and its implementation can create product which meets the demands for social justice. This paper will examine the role of the investigator according to positive law currently in force as well as the role of investigator in implementing the values of Pancasila, accompanied by optimizing the use of technology. Keywords: Re-actualizing, Investigation, Police, values of Pancasila, Technology   AbstrakSistem Peradilan Pidana Indonesia meliputi institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Peran penyidik dalam institusi kepolisian tentunya amat vital sebagai garda terdepan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Peran penyidik amat besar dalam terwujudnya keadilan di masyarakat. Era globalisasi yang menuntut pola kehidupan yang serba cepat, instan, terukur, dan transparan menuntut penyidik untuk mengikuti perkembangan zaman dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Tujuannya adalah untuk memberikan arti bagi penegakan hukum di Indonesia yakni memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Namun yang harus diperhatikan adalah mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Nilai-nilai ketuhanan yang maha esa (religius), kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan nilai-nilai yang membangun keseimbangan (harmoni) dalam menegakkan hukum. Sehingga produk hukum dan pelaksanaannya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tulisan ini akan mengkaji tentang peran penyidik menurut hukum positif yang saat ini berlaku serta peran penyidik dalam mengimplementasikan  nilai-nilai Pancasila dengan diiringi optimalisasi pemanfaatan teknologi.Kata Kunci: Reaktualisasi,Penyidikan,Kepolisian,Nilai-nilai Pancasila,Teknologi
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Agus Setiawan
Jurnal Hukum Vol 35, No 2 (2019): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v35i2.11051

Abstract

The development of narcotic crime over time shows an increasing trend, so that enforcement should be improved. In law enforcement the narcotic crime, the police are law enforcement officers act as investigators. The problems discussed in this research is how the law enforcement narcotic crime in the jurisdiction of Police Semarang, the factors that affect law enforcement narcotic crime and any obstacles that arise in law enforcement narcotic crime in the jurisdiction of Police Semarang and effort overcome. The method used in this research is juridical sociological. The data used are primary data and secondary data. The method of data collection is done through field studies and literature, while the method of data analysis using qualitative analysis. The results show, that law enforcement narcotic crime at the stage of investigation carried out under the provisions of the Criminal Procedure Code. Factors that affect law enforcement narcotic crime is a factor of legislation, law enforcement apparatus, means or facility factors, community factors, and cultural factors. The obstacles that arise in law enforcement narcotic crime consist of internal resistance and external barriers.
PELEMBAGAAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI HAK JAMINAN ATAS TANAH Umar Ma'ruf
Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v15i1.11332

Abstract

Hak  Jaminan  atas  Tanah  (Zekerheidsrechten) sudah  ada  sejak masa kolonial.  Pada  saat  itu  lembaganya adalah   Hyphoteek,  Creditverband dan Fiduciare  Eigendom  Overdracht.  Sejak  Keluamya  UUPA  pada  Tahun  1960Hak Jaminan  atas Tanah  lembaganya adalah Hak Tanggungan  tetapi  karena belum lengkap peraturannya  dalam operasionalnya digunakan ketentuan- ketentuan  Hyphoteek dan  Creditverband.  Baru  sejak  Tahun   1996  dengan keluamya   Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan, maka  Hak  Tanggungan  sudah  mandiri  sehingga  ketentuan-ketentuan Hyphoteek   dan  Creditverband sudah  tidak  berlaku  lagi  dalam  operasional Hak Tanggungan  sebagai lembaga hak Jaminan atas Tanah.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG ILLEGAL LOGGING BAGI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA Bambang Tri Bawono; Anis Mashdurohatun
Jurnal Hukum Vol 26, No 2 (2011): Jurnal Hukum Volume XXVI, Nomor 2, Edisi Agustus 2011
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v26i2.211

Abstract

Criminal Law Enforcement in the Field of Illegal Logging for environmental sustainability has not been completed properly, In fact the government was impressed as if keen to eradicate illegal logging, while the court would release him diligently. development of environmental law in Indonesia. Constraints, the Indonesian legal system is still associated with the pattern of claims with losses that are real. Future losses can not be applied in real terms, therefore losses are not yet occurred, is still a problems of law in Indonesia. Illegal logging is highly impact on the state of ecosystems in Indonesia. Logging provides a very adverse impact surrounding communities, and even the world community. Losses caused by forest destruction is not only the economic value of damage, loss of lung Indonesia and the world, global warming, will be followed by climate change such as increased rainfall in some parts of the world, catastrophic floods and landslides, but instead in another hemisphere experiencing a prolonged drought.Keywords : Criminal Law Enforcement, Illegal logging, Environment
Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pers Ira Alia Maerani
Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v29i1.329

Abstract

 Abad millenium ketiga salah satunya ditandai dengan desakan tumbuhnya kebebasan pers seiring dengan maraknya media pers yang mengikuti laju arus reformasi. Agar kebebasan pers berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu diatur dalam sebuah aturan yang tidak mereduksi kebebasan pers itu sendiri. Sehingga pers tumbuh dan berkembang sesuai peran yang diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam tulisan ini akan diangkat bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pers saat ini, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pokok permasalah kedua yang dikaji adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pers yang akan datang selaku ius constituendum. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan Konsep KUHP Tahun 2012 sebagai acuan.Kata kunci: Kebijakan, hukum pidana, penanggulangan tindak pidana pers.

Page 2 of 12 | Total Record : 117