cover
Contact Name
Khairil Umami
Contact Email
khairilumami@iainponorogo.ac.id
Phone
+6285749001991
Journal Mail Official
antologihukum@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur 63492
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Antologi Hukum
ISSN : 28091078     EISSN : 28090748     DOI : https://doi.org/10.21154/antologihukum
JURNAL ANTOLOGI HUKUM adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Indonesia. Jurnal ini diterbitkan setahun dua kali. JURNAL ANTOLOGI HUKUM berfokus pada hasil penelitian dalam bidang hukum dan pranata sosial. JURNAL ANTOLOGI HUKUM memiliki spesialisasi hasil penelitian baik secara teoritis, pendekatan tertentu, atau secara geografis di bidang: Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Bisnis Syariah, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Industri Keuangan Non Bank, Fatwa, Ekonomi Syariah, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Bisnis, Hukum Keuangan, Fiqh, Usul Fiqh, Hukum Islam di berbagai Negara, Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana Islam, Hukum Tata Negara Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2021)" : 10 Documents clear
Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Penti Vidiantika; Lia Noviana
Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.873 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v1i2.303

Abstract

There are various kinds of buying and selling activities in the Pulung market, starting from providing basic and secondary needs. Including buying and selling fruits with a sack system. In this sale and purchase, the collector does not provide a clear explanation of the quality of the object, so there are often discrepancies. This article aims to answer the following focus issues: First, it is related to how the Sharia Economic Law Compilation reviews the quality of objects in buying and selling fruit with the sack system. Second, it is related to how the Sharia Economic Law Compilation reviews the implementation of compensation in buying and selling fruit with the sack system at Pulung Ponorogo Market. This research includes field research using qualitative methods. While the data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. From the results of this study, it can be concluded that the quality of objects in the sale and purchase of fruit with the sack system in the Pulung market, Pulung District, Ponorogo Regency is in accordance with KHES, because Article 76 of the KHES regarding the conditions for objects being traded has been fulfilled. And for the implementation of compensation in the sale and purchase of fruit with a sack system at the Pulung market, Pulung District, Ponorogo Regency, Article 77 of the KHES, because the collectors are already responsible and provide compensation for object defects. Terdapat berbagai macam kegiatan jual beli di pasar Pulung, mulai dari menyediakan kebutuhan pokok dan sekunder. Termasuk jual beli buah-buahan dengan sistem karungan. Dalam jual beli tersebut pihak pengepul tidak memberikan penjelasan mengenai kualitas objek dengan jelas, sehingga sering terdapat ketidaksesuaian. Artikel ini bertujuan menjawab fokus masalah berikut: Pertama, terkait bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap kualitas objek dalam jual beli buah dengan sistem karungan. Kedua, terkait bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan ganti rugi dalam jual beli buah dengan sistem karungan di Pasar Pulung Ponorogo. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas objek dalam jual beli buah dengan sistem karungan di pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan KHES, karena sudah terpenuhi Pasal 76 KHES mengenai syarat obyek yang diperjualbelikan. Dan untuk pelaksanaan ganti rugi dalam jual beli buah dengan sistem karungan di pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah dengan Pasal 77 KHES, karena pengepul sudah bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi atas kecacatan obyek.
Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam: Studi Desa Kincang Wetan Madiun Levi Winanda Putri; Anis Hidayatul Imtihanah
Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.47 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v1i2.305

Abstract

Custody of minors (Hadhanah) is the right to take care of small children, both male and female, or those who are mentally unsound. The issue of Hadhanah received particular attention in Islamic teachings. The divorce occurs in the household, the one who is more entitled to take care of the child is the mother or the mother's lineage and above. Meanwhile, what happened in one of the families in Kincang Wetan Village was because the mother worked abroad, so that child custody was given to her biological father. This study aims to discover more about the hadhanah rights of children who have not been mumayyiz given to their biological fathers. The type of research conducted by the author is field research that uses qualitative methods, while the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results showed that the hadhanah rights of children who had not been mumayyiz were given to the father because the mother worked abroad, and for the care of the child since joining his father, he received good care. According to Islamic law, the hadhanah rights granted to the father are allowed because the mother cannot obtain these rights. Based on the maslahah mursalah, the hadhanah rights given to the father are allowed because it is to realize goodness, besides that because the child has been accustomed to following his father since childhood, and so that the rights of the child are still fulfilled. Hak asuh anak di bawah umur (Hadhanah) merupakan hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya. Masalah Hadhanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian, yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah pihak ibu atau garis keturunan ibu ke atas. Sedangkan yang terjadi di salah satu keluarga di Desa Kincang Wetan karena ibu bekerja di luar negeri sehingga hak asuh anak diberikan kepada Ayah kandungnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang hak hadhanah anak yang belum mumayyiz yang diberikan pada ayah kandung. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak hadhanah anak yang belum mumayyiz diberikan ke ayah karena ibu bekerja di luar negeri, dan untuk pemeliharaan anak sejak ikut ayahnya mendapatkan pemeliharaan yang baik. Berdasarkan Hukum Islam hak hadhanah diberikan pada ayah diperbolehkan karena ibu berhalangan untuk mendapatkan hak tersebut. Berdasarkan maslahah mursalah hak hadhanah diberikan ke ayah diperbolehkan karena untuk mewujudkan kebaikan, selain itu karena anak tersebut sudah terbiasa ikut ayahnya sejak kecil, dan agar hak-hak anak tetap terpenuhi.
Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Safira Khofifatus Salima; Endrik Safudin
Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.749 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v1i2.307

Abstract

This study discusses about how the effectiveness of the e-court that runs in the Kediri Regency Religious Court. As it is understood that the e-court regulation was born because of the need for the easier, cheaper, and efficient services based on PERMA Number 1 of 2019. The formulation of the problem in this study is: How is the effectiveness of the implementation of e-court on the process of filing cases at the Religious Court of Kediri Regency, and What factors influence the implementation of e-court in the process of filing cases and e-litigation. To answer this question, the researcher uses a combination research method, where researchers can use data in the form of interviews (triangulation), and data analysis that is both deductive and inductive as well as a conceptual approach to the theory of effectiveness that will be brought by researchers in this study. From the results of this study, it can be concluded that the e-court that occurred at the Kediri Religious Court has fulfilled the effectiveness of the court in litigation. This can be seen from the fulfillment of a judicial process which is simpler, faster, and less expensive than the usual proceedings. With the existence of e-court litigation services, both justice seekers and courts can get better benefits than ordinary litigation. Penelitian ini membahas tentang bagaimana keefektivitasan e-court yang berjalan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sebagaimana dipahami bahwa regulasi e-court lahir karena kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah, dan efisien berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas pelaksanaan e-court terhadap proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pelaksanaan e-court di dalam proses pengajuan perkara dan e-litigasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kombinasi, dimana peneliti bisa menggunakan data baik berupa wawancara (triangulasi), dan analisis data yang bersifat deduktif maupun induktif serta pendekatan secara konseptual mengenai teori efektivitas yang akan dibawa peneliti didalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa e-court yang terjadi di Pengadilan Agama Kediri sudah memenuhi keefektivitasan pengadilan dalam berperkara. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan jika dibandingkan dengan proses beracara secara biasa. Dengan adanya layanan berperkara secara e-court, baik pihak pencari keadilan maupun pengadilan dapat memperoleh manfaat yang lebih baik daripada berperkara secara biasa.
Kerjasama Penyadapan Getah Pinus di Desa Baosan Lor Ponorogo: Tinjauan Fiqh Musāqah Ika Purwahyuni; Moh. Mukhlas
Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.319 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v1i2.321

Abstract

This research departs from the collaborative practice of pine tree tapping which is mostly done by the community in Ngrayun Ponorogo. During the collaboration, there were irregularities in the cooperation agreement as well as discrepancies in the distribution of the results of the cooperation. Based on this, this study aims to examine through the Musāqah fiqh perspective on the practice of cooperation with pine tappers in Ngrayun Ponorogo. The research method used in this study is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. from the data analysis, it can be concluded that there are abuses that are detrimental to the landowners, although not directly, namely the planting of other crops by rubber tappers outside the agreement in the contract. The results obtained from these other plantings do not contain the element of ḥalālan thayyiban because in this case the land tappers have done things that are not in accordance with the agreement made in accordance with the agreement made from the initial agreement. However, the result obtained is that there is no ḥalālan thayyiban element because in this case the eavesdropper did things that were not in accordance with the initial agreement. The process of obtaining the results from the cooperation was said to be ḥalālan because it was in accordance with the Shari'a and there was no element of gharar, but the proceeds from the distribution received by the tappers could not be said to have been carried out in accordance with the tappers. Penelitian ini berangkat dari praktik kerjasama penyadapan getah pinus yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Ngrayun Ponorogo. Selama kerjasama berlangsung terdapat penyelewengan dalam akad kerjasama serta ketidaksesuaian dalam pembagian hasil kerjasama. Berdasarkan hal tersebut kajian ini bertujuan untuk menelaah melalui perspektif fiqh Musāqah terhadap praktik kerjasama penyadapan getah pinus di Ngrayun Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat penyelewengan yang merugikan pemilik lahan meskipun tidak secara langsung, yaitu penanaman tananan lain oleh penyadap getah diluar kesepakatan dalam akad. Hasil yang didapat dari penanam tanaman lain tersebut tidak adanya unsur ḥalālan thayyiban lantaran dalam hal ini penyadap lahan melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dibuat. Bagi hasil dari penyadapan getah yang dilakukan sudah sesuai dengan fiqh musāqah, karena telah ditetapkan di awal kesepakatan akad dibuat. Akan tetapi hasil yang diperoleh tidak adanya unsur ḥalālan thayyiban lantaran dalam hal ini pihak penyadap melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dibuat. Proses dalam perolehan hasil dari kerjasama tersebut sudah dikatakan ḥalālan karena telah sesuai dengan syariat dan tidak adanya unsur gharar, namun hasil dari pembagian yang diterima penyadap tidak dapat dikatakan thayyiban karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh penyadap getah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Implikasi Penambangan Pasir terhadap Perekonomian Petani: Perspektif Maqāṣhid Syarī’ah Popy Anggun Brilianti; Umarwan Sutopo
Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.397 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v1i2.322

Abstract

One of the uses of natural resources is sand mining, as happened in the village of Bolosingo, Pacitan. However, these activities have a negative impact on the environment that affect the economy of the surrounding farmers. Damage to agricultural land make it unproductive and result in sub-optimal yields. The study aims to explain the maqashid sharia review of sand mining which has an impact on the damage to agricultural land in the village of Bolosingo, Pacitan and a review of maqashid sharia on the socio-economic impact of the surrounding community in the village of Bolosingo, Pacitan. The research method used is a qualitative method. With data collection techniques through observation, interviews and documentation. From this research, it can be concluded that the implications of sand mining for farmers in the village of Bolosingo, Pacitan which have an impact on the damage to agricultural land are not in accordance with the maqashid sharia, which has not realized the benefits to be achieved both in the world and in the hereafter. From the impact of the need to protect the environment from damage and greed caused by human hands. While the socio-economic impact of sand mining on the farmer’s economy is not appropriate according to the maqashid sharia hifdzu nafs and hifdzu mal, because the negative impact caused by sand mining has a greater risk than the benefits. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam adalah penambangan pasir seperti yang terjadi di Desa Bolosingo Pacitan. Namun demikian, kegiatan tersebut menimbulkan dampak negatif pada lingkungan yang berpengaruh terhadap perkonomian petani sekitar. Rusaknya lahan pertanian menjadikan tidak produktif dan berakibat hasil panen tidak maksimal. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan maqāṣhid syarī’ah terhadap penambangan pasir yang berdampak kepada kerusakan lahan pertanian di Desa Bolosingo Pacitan dan tinjauan maqāṣhid syarī’ah terhadap dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar di Desa Bolosingo Pacitan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implikasi penambangan pasir terhadap petani di Desa Bolosingo Pacitan yang berdampak pada kerusakan lahan pertanian belum sesuai dengan Maqāṣhid Syarī’ah yaitu belum mewujudkan kemaslahatan yang hendak dicapai baik didunia maupun diakhirat. Dari dampak yang ditimbulkan perlunya untuk menjaga lingkungan dari kerusakan dan keserakahan ulah tangan manusia. Sedangkan dampak sosial ekonomi dari adanya penambangan pasir terhadap perekonomian petani belum sesuai menurut Maqāṣhid Syarī’ah hifdzu nafs dan hifdzu mal, karena dampak negatif yang ditimbulkan penambangan pasir memiliki resiko yang lebih besar daripada manfaatnya.
Analisis Metode Hisab Kontemporer terhadap Jam Istiwa’: Studi Penentuan Awal Waktu Salat di Fathul Ulum Kediri Abdul Majid Amirudin; Ahmad Junaidi
Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.243 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v1i2.323

Abstract

In determining the beginning of prayer times in this modern era, there are several very practical and efficient ways, such as the Contemporary Hisab method in which there are various theories such as the Nutical Almanac theory and the Ephemeris theory, both of which are used by the government as a reference in determining early prayer time. In contrast to the Fathul Ulum Islamic boarding school, one of the Islamic boarding schools in Kediri which still adheres to the Istiwa Hour in determining the start of prayer times, which in the calculation results have a difference of about 5, 15, 30 to 45 minutes with the prayer time schedule used by the community. government. The purpose of this study was to determine the differences, calculation processes and contemporary Hisab analysis on the use of special hours in determining the beginning of prayer times. This research is a field research using qualitative analysis methods. From this study it was concluded that the difference in time between Contemporary Hisab and Istiwa' Clock in determining the beginning of prayer timeThe difference between the prayer times is about 5-45 minutes. The difference is due to the different time rules, ikhtiyat, and calculation methods. Based on the results of the contemporary reckoning analysis, the use of this special clock is still very relevant, because this special clock includes tahqiqi reckoning, in which the tahqiqi reckoning and contemporary reckoning are both used. spherical triangle formula. Penentuan awal waktu salat di era moderen seperti ini terdapat beberapa cara yang sangat praktis dan efesien seperti halnya metode Hisab Kontemporer yang mana didalam nya terdapat berbagai teori-teori seperti teori Nutical Almanac dan teori Ephemeris yang kedua teori tersebut digunakan oleh pemeritah sebagai acuan dalam menentukan awal waktu salat. Berbeda dengan pondok pesantren Fathul Ulum salah satu pondok pesantren di Kediri yang mana masih berpegang teguh terhadap Jam Istiwa’ dalam menentukan awal waktu salat, yang mana didalam hasil perhitungannya memiliki selisih sekitar 5, 15, 30 sampai 45 menit dengan jadwal waktu salat yang digunakan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan, proses perhitungan dan analisis Hisab kontemporer terhadap penggunaan jam istiwa’ dalam menentukan awal waktu salat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunkan metode analisis kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa perbedaan selisih waktu antara Hisab Kontemporer dengan Jam Istiwa’ dalam menetukan awal waktu salat adalah selisih jadwal waktu salatnya sekitar 5-45 menit. Perbedaan itu disebabkan karena kaidah waktu yang digunakan, ikhtiyat, dan metode perhitunganya berbeda dan Berdasarkan hasil analisis hisab kontemporer penggunaan jam istiwa’ ini masih sangat relevan, karena jam istiwa’ ini termasuk hisab tahqiqi yang mana hisab tahqiqi dengan hisab kontemporer itu sama-sama menggunkan rumus segitiga bola.
Upaya Membentuk Keluarga Sakīnah pada Keluarga Penghafal Alquran Muzalifatul Muna; Moh. Munir
Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.477 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v1i2.332

Abstract

The memorization of the Qur'an that has a family, of course, becomes increasingly mandatory, namely taking care of the family well and maintaining memorization. It happened to the four families memorizing the Qur'an in the village of Nglewan. Their activities are often preoccupied with practicing the Qur'an to make their obligation to take care of the family to be not maximal. The purpose of this study is to explore how the fulfillment of the rights and obligations of the husband and wife in the family of memorization of the Qur'an and how efforts to solve problems in the family of memorization of the Qur'an in the village of Nglewan Ponorogo. This research used qualitative descriptive approaches and interviews and observations to collect data. Based on the results of this study can be concluded, First, the fulfillment of the rights and obligations of the husband and wife to the family of memorization of the Qur'an in Nglewan Village as a whole is by Islamic law. Because of the fact on the ground, husband and wife have tried to carry out their obligations even though their application is still less than optimal. They also must keep the Qur'an. Second, efforts to solve problems with the family of memorization of the Qur'an in Nglewan Village as a whole have been applied by Islamic law. Because of the effort to resolve it using deliberation and to advise each other until they make peace. Bagi penghafal Alquran yang sudah berkeluarga tentu menjadi bertambah kewajibannya, yaitu mengurus keluarga dengan baik dan menjaga hafalan. Sebagaimana terjadi pada keempat keluarga penghafal Alquran di Desa Nglewan. Aktifitas mereka yang kerap kali disibukkan dengan mengamalkaan Qur’an sehingga menjadikan kewajibannya mengurus keluarga menjadi tidak maksimal. Tujuan penelitian ini untuk menggali bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga penghafal Alquran dan bagaimana upaya penyelesaian problematika pada keluarga penghafal Alquran di Desa Nglewan Ponorogo. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan wawancara maupun observasi, sebagai metode pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, Pertama, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga penghafal Alquran di Desa Nglewan secara keseluruhan sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena fakta dilapangan suami dan istri sudah berusaha untuk melaksanakan kewajibannya meskipun dalam penerapannya masih kurang maksimal. Dikarenakan mereka juga mempunyai kewajiban untuk menjaga hafalan Alquran. Kedua, upaya penyelesaian problematika pada keluarga penghafal Alquran di Desa Nglewan secara keseluruhan sudah diterapkan sesuai dengan hukum Islam. Karena upaya untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan dengan saling menasehati hingga mereka berdamai.
Penetapan Upah dan Struktur Skala Upah dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Analisis Kritis Perspektif Ibn Khaldun Nabilla Umroh Yuliatul Korida; M. Muhsin
Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.788 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v1i2.333

Abstract

This study aims to find out how changes in wage policy in the Job Creation Act No. 11 of 2020 is seen from the perspective Ibn Khaldun's theory of wages. There are three discussions, namely: 1) How provisions for determining the minimum wage in the Job Creation Act No. 11 of 2020, 2) What are the provisions on the structure and scale of wages in the Law Job Creation Law No. 11 of 2020, 3) How are the components and determination wages in the Job Creation Law No. 11 of 2020. Types of research used is library research, then the data is obtained from documentation which is then drawn to conclution objectively and systematically in a context, do the research results have similarities or the difference between the rule of law and Ibn Khaldun's theory. Could concluded that, 1) Determination of the minimum wage in the Job Creation Act different from Ibn Khaldun's wage theory, namely the Job Creation Law based on economic and labor conditions and take into account the value of KHL, while Ibn Khaldun is based on the ability / skill or workload that is owned by workers. 2) Determination of the structure and scale of wages in the Copyright Law Work according to Ibn Khaldun's theory of wages, namely the ability/skill of the workers become one of the factors in determining wages. 3) While in wage determination there are similarities between Ibn Khaldun and the job creation law because it is based on demand and supply or production results. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan kebijakan pengupahan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilihat dari perspektif teori upah Ibn Khaldun. Terdapat tiga pembahasan, yaitu: 1) Bagaimana ketentuan penetapan upah minimum dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 2) Bagaimana ketentuan struktur dan skala upah dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 3) Bagaimana komponen dan penetapan upah dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, maka data diperoleh dari dokumentasi yang kemudian ditarik kesimpulan secara objektif dan sistematis dalam suatu konteks, apakah hasil penelitian memiliki persamaan atau perbedaan antara peraturan undang-undang dengan teori Ibn Khaldun. Dapat disimpulkan bahwa, 1) Penetapan upah minimum dalam UU Cipta Kerja berbeda dengan teori upah Ibn Khaldun yaitu UU Cipta Kerja berdasar pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan serta memperhitungkan nilai KHL, sedangkan Ibn Khaldun mendasar pada kemampuan/skill atau beban kerja yang dimiliki para pekerja. 2) Penetapan struktur dan skala upah dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan teori upah Ibn Khaldun yaitu kemampuan/skill para pekerja menjadi salah satu faktor dalam penetapan upah.3) Sedangkan dalam penetapan upah ada persamaan antara Ibn Khaldun dengan UU Cipta kerja karena didasarkan pada permintaan dan penawaran atau hasil produksi.
Telaah ‘Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon di Desa Tawun Ngawi Dian Candra Kumala Putri; Shofwatul Aini
Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.329 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v1i2.335

Abstract

For the Muslim community, guidelines regarding marriage are contained in the Qur'an, hadith, positive law, and Urf. In practice, people still use traditions in carrying out marriages, one of which is Mbarep Telon, meaning that the marriage is carried out by the prospective bride and groom who are both the first child and one of the parents is also the first child. The focus taken from this research is related, first, how to find out 'urf against the practice of prohibiting mbarep telon marriages in Tawun Ngawi Village? Second, how do we 'urf against the tradition of slametan redeeming children as a rejection of balance in the ban on mbarep telon marriages in Tawun Ngawi Village? This research uses ushul fiqh approach with qualitative research type and uses interview, observation, and documentation techniques. Based on this research, it can be said that, First, the practice of prohibiting mbarep telon marriage meets the requirements accepted by 'urf as a source of law and is included in 'urf sahih because in this custom it is as a caution in determining a partner. Second, that the slametan tradition of redeeming children as a rejection of balance in the prohibition of mbarep telon marriage is included in 'urf typical, 'urf fi'li, and 'urf sahih. Bagi masyarakat muslim, pedoman mengenai perkawinan termaktub dalam Alquran, hadits, hukum positif, serta Urf. Dalam praktiknya, masyarakat masih menggunakan tradisi dalam melaksanakan perkawinan, salah satunya Mbarep Telon, artinya pernikahan dilakukan oleh calon mempelai yang keduanya adalah anak pertama dan salah satu orangtuanya juga anak pertama. Fokus yang diambil dari penelitian ini yaitu terkait, pertama, bagaimana tinjauan ‘urf terhadap praktik larangan nikah mbarep telon di Desa Tawun Ngawi? Kedua, bagaimana tinjauan ‘urf terhadap tradisi slametan tebus anak sebagai tolak balak dalam larangan nikah mbarep telon di Desa Tawun Ngawi? Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqih dengan jenis penelitian kualitatif serta menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama bahwasanya praktik larangan nikah mbarep telon memenuhi syarat-syarat diterima ‘urf sebagai sumber hukum dan termasuk dalam ‘urf shahih karena dalam adat ini bersifat sebagai penghati-hatian dalam menentukan pasangan. Kedua, bahwasanya tradisi slametan tebus anak sebagai tolak balak dalam larangan pernikahan mbarep telon termasuk dalam ‘urf khass, ‘urf fi’li, dan ‘urf shahih.
Penggunaan Aplikasi BuzzBreak Perspektif Hukum Islam Umi Lailatul Hanifah; Khusniati Rofiah
Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.477 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v1i2.336

Abstract

This research used the BuzzBreak Application in Bungkuk Magetan Village. The purpose of this study is to explain the principles of Islamic law on contracts and the mechanism for using BuzzBreak, then the application of Islamic law on passive income using BuzzBreak in Bungkuk Magetan Village. The qualitative research method was used, with data collection techniques through interviews and documentation. From this research, the key is that the contract and mechanism for the BuzzBreak application in Bungkuk Magetan Village have met the terms and conditions of the ju'ālah contract. It is mainly the official BuzzBreak application from the Google Play Store. The mechanism for using the BuzzBreak application from a website that has implemented it does not meet the requirements. One condition of the ju'ālah contract is that the benefits made by the actor ('āmil) must have a value for their efforts (kulfah), because work that does not have the value of hard work is not worthy of being commercialized according to sharia. Meanwhile, the bonus given to the BuzzBreak application according to the DSN-MUI Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Regarding Sharia Tiered Direct Selling is not appropriate because there are still bonuses that can be obtained without carrying out the missions in the BuzzBreak application. Penelitian ini berangkat dari praktik penggunaan Aplikasi BuzzBreak di Desa Bungkuk Magetan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme penggunaan aplikasi BuzzBreak dan tinjauan hukum Islam terhadap passive income pada penggunaan aplikasi BuzzBreak di Desa Bungkuk Magetan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa akad dan mekanisme aplikasi BuzzBreak di Desa Bungkuk Magetan menurut hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat dari akad ju’ālah terutama aplikasi BuzzBreak yang resmi dari Google Play Store, sedangkan untuk mekanisme penggunaan aplikasi BuzzBreak dari website yang sudah dimodifikasi belum memenuhi salah satu syarat dari akad ju’ālah yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku (‘āmil) harus ada nilai jerih-payahnya (kulfah), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih-payahnya, tidak layak dikomersilkan secara syar’i. Sedangkan pemberian bonus pada aplikasi BuzzBreak menurut Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah belum sesuai karena masih ada bonus yang diperoleh secara pasif tanpa menjalankan misi yang ada di aplikasi BuzzBreak.

Page 1 of 1 | Total Record : 10