cover
Contact Name
Khairil Umami
Contact Email
khairilumami@iainponorogo.ac.id
Phone
+6285749001991
Journal Mail Official
antologihukum@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur 63492
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Antologi Hukum
ISSN : 28091078     EISSN : 28090748     DOI : https://doi.org/10.21154/antologihukum
JURNAL ANTOLOGI HUKUM adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Indonesia. Jurnal ini diterbitkan setahun dua kali. JURNAL ANTOLOGI HUKUM berfokus pada hasil penelitian dalam bidang hukum dan pranata sosial. JURNAL ANTOLOGI HUKUM memiliki spesialisasi hasil penelitian baik secara teoritis, pendekatan tertentu, atau secara geografis di bidang: Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Bisnis Syariah, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Industri Keuangan Non Bank, Fatwa, Ekonomi Syariah, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Bisnis, Hukum Keuangan, Fiqh, Usul Fiqh, Hukum Islam di berbagai Negara, Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana Islam, Hukum Tata Negara Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2022)" : 10 Documents clear
Analisis Yuridis terhadap Problematika Dispensasi Kawin bagi Janda atau Duda di bawah Umur sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan Wafa Suci Ningrum; Martha Eri Safira; Prabangasta Asfi Manzilati
Jurnal Antologi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.517 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v2i1.1182

Abstract

Marriage dispensation is one of the conditions that must be met in marriage. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that a person who has not reached the age of 19 years will then apply for a marriage dispensation to the Court as a condition for marriage registration. In February 2021, there was a case of underage widow marriage, to be precise in Sambit District, Ponorogo Regency. From this case, the question arises if there are underage widows or widowers who remarry, whether they still need a marriage dispensation or not. The formulation of the problem in this research is: What is the juridical analysis of the problems of marriage dispensation for underage widows or widowers as a prerequisite for registering marriages in Ponorogo Regency? What is the juridical solution to the problem of marriage dispensation for underage widows or widowers as a prerequisite for registering marriages in Ponorogo Regency? This research is an empirical research with the type of field research using a normative approach. While the technique used for data collection is through interviews and documents. The analytical method used in this study is the data analysis model of Miles and Huberman. From this research, it can be concluded that in the case of marriage dispensation for underage widows or widowers, 5 Heads of KUA and Head of PA in Ponorogo Regency use systematic, comparative, and subsumptive interpretation methods to handle it. In this case it is stated that the widow or widower who is underage no longer needs a marriage dispensation for his marriage. While the juridical solution in this case can use a systematic interpretation by interpreting it against Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration, and KHI. Using a comparative interpretation by interpreting it against Fiqh and the Civil Code. Using subsumptive interpretation by interpreting it against PERMA and the marriage dispensation decision. Based on the three interpretations above, it is concluded that underage widows or widowers no longer need a marriage dispensation. However, if it is examined from an authentic interpretation, whether a widow or widower is underage or someone who has never been married, as long as he has not reached the age of 19 years, he will still need a marriage dispensation. Dispensasi Kawin menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun maka ia hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan sebagai syarat pendaftaran pernikahan. Pada Februari 2021 lalu, terdapat kasus pernikahan janda di bawah umur, tepatnya di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Dari kasus tersebut muncul pertanyaan apabila terdapat janda atau duda di bawah umur yang melakukan pernikahan kembali, apakah mereka masih membutuhkan dispensasi kawin atau tidak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana analisis yuridis terhadap problematika dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur sebagai prasyarat pencatatan pernikahan di Kabupaten Ponorogo? Bagaimana solusi yuridis terhadap problematika dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur sebagai prasyarat pencatatan pernikahan di Kabupaten Ponorogo? Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah melakui wawancara dan dokumen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perkara dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur, 5 Kepala KUA dan Ketua PA Kabupaten Ponorogo menggunakan metode interpretasi sistematis, komparatif, dan subsumptif untuk menanganinya. Dalam hal ini dinyatakan bahwa janda atau duda di bawah umur tidak lagi memerlukan dispensasi kawin untuk pernikahannya. Sedangkan solusi yuridis dalam perkara ini dapat menggunakan interpretasi sistematis dengan menafsirkannya terhadap Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan KHI. Menggunakan interpretasi komparatif dengan menafsirkannya terhadap Fikih dan KUHPerdata. Menggunakan interpretasi subsumptif dengan menafsirkannya terhadap PERMA dan putusan dispensasi kawin. Berdasarkan ketiga interpretasi diatas, disimpulkan bahwa janda atau duda di bawah umur tidak lagi memerlukan dispensasi kawin. Akan tetapi apabila dikaji dari interpretasi otentik, baik janda atau duda di bawah umur atau seseorang yang belum pernah menikah, selama usianya belum mencapai 19 tahun, maka akan tetap membutuhkan dispensasi kawin.
Kerjasama Kemitraan Lebah Klanceng Antara Masyarakat Bali dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) Perspektif Hukum Islam Andrie Nindy Dwi Antari; Ima Frafika Sari; Verendhea Razdana
Jurnal Antologi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.852 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v2i1.1183

Abstract

The contract used in the bee clanceng partnership is the shirkah contract. The distribution of cultivation profits for the community is Rp. 500,000 per package for 4 months, while PT. MIB benefits from the volume of honey produced by the clanceng bee cultivation that has been cultivated by partners, with no clarity on the volume of the cultivated honey. The aims of this study are: 1) To find out the review of Islamic law on the bee clanceng partnership agreement between the community and PT. MIB, 2) To find out the review of Islamic law on profit sharing in the bee clanceng partnership between the community and PT. MIB, The researcher uses the inductive method, which describes specific empirical facts and then draws generalizations (theoretical explanations). The result of this research is a partnership agreement between the community and PT. MIB uses a shirkah contract, namely shirkah 'inan. The shirkah contract is valid and in accordance with Islamic law because it has fulfilled the pillars and conditions of shirkah. Then the profit sharing in the bee clanceng partnership between the community and PT. MIB is legal and in accordance with Islamic law, because the distribution of profits is proportional according to the capital issued and based on an agreement. Akad yang digunakan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng adalah akad shirkah. Pembagian keuntungan budidaya bagi masyarakat Bali sebagai mitra sebesar Rp 500.000 per paket selama 4 bulan, sedangkan PT. MIB mendapatkan keuntungan volume madu hasil budidaya lebah klanceng yang telah dibudidaya oleh mitra, dengan tidak ada kejelasan besarnya volume madu hasil budidaya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. MIB, 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. MIB, Peneliti menggunakan metode induktif yaitu memaparkan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis). Hasil penelitian ini adalah akad kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. MIB menggunakan akad shirkah, yaitu shirkah ‘inan. Akad shirkah tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat shirkah. Kemudian pembagian keuntungan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. MIB adalah sah dan sesuai hukum Islam, karena pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal yang dikeluarkan dan berdasarkan kesepakatan.
Implementasi Fiqh Khiyâr dalam Praktik Jual Beli dengan Sistem Pesanan: Studi di Desa Gelangkulon Ponorogo Andri Yurinta; Novi Fitia Maliha; Muhammad Aldo Arta Mardika
Jurnal Antologi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.68 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v2i1.1185

Abstract

In the development of the era of buying and selling models have various kinds that apply in society. As is the case with the practice of buying and selling bricks in Gelangkulon Village, Sampung District, Ponorogo Regency, there are 2 types of contract models used in buying and selling bricks, namely: first, direct is a contract that is carried out directly between brick producers and brick buyers. indirectly between brick collectors and brick buyers. Brick collectors buy bricks from brick manufacturers who do not yet have customers. In indirect transactions, there is often a delay in the return of defective goods from the buyer and collectors also often provide compensation that is not in accordance with the amount of loss. Departing from this background, the authors are interested in conducting research with the title Application of Fiqh Khiyâr in the Practice of Buying and Selling Bricks with an Order System in Gelangkulon Village, Sampung District, Ponorogo Regency. The problems studied are the first, how is the khiyâr review of the delay in returning defective goods in the practice of buying and selling bricks with an order system in Gelangkulon Village, Sampung District, Ponorogo Regency?. Second, how is the khiyâr review of the provision of compensation for defective goods in the practice of buying and selling bricks with an order system?, This research is a field research, using a qualitative approach, namely collecting data through observation, interviews, and documentation. Data analysis using inductive method. The discussion of this research can be concluded that: First, the practice of khiyâr on delays in returning defective goods in buying and selling bricks in the village of Gelangkulon, Sampung, Ponorogo district, even though it has passed the time limit according to custom, is still enforced where collectors are still willing to provide compensation. Second, the practice of buying and selling bricks in Gelangkulon Village, Sampung District, Ponorogo Regency has implemented khiyâr. The khiyâr used is khiyâr 'aib, because the defective item is known after the delivery process. However, the application of khiyâr 'disgrace is not perfect, because the compensation is only half of the total amount of damage. Model praktik jual beli di masyarakat sangat beraneka macam. Seperti halnya pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon, Ponorogo, ada 2 macam model akad yang digunakan dalam jual beli tersebut, yaitu: secara langsung (akad yang dilakukan secara langsung antara produsen batu bata dengan pembeli batu bata), dan secara tidak langsung (dilakukan antara pengepul batu bata dengan pembeli batu bata). Pengepul batu bata membeli batu bata dari produsen batu bata yang belum memiliki pelanggan. Dalam transaksi secara tidak langsung, sering dari terjadi keterlambatan pengembalian barang cacat dari pihak pembeli, serta pihak pengepul juga sering melakukan pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan jumlah kerugian. Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Implementasi Fiqh Khiyâr Dalam Praktik Jual Beli dengan Sistem Pesanan (Studi di Desa Gelangkulon, Ponorogo). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif. Kesimpulan dari penelitian ini: Pertama, praktik khiyâr pada keterlambatan pengembalian barang cacat pada jual beli batu bata di Desa Gelangkulon, Ponorogo meskipun sudah melewati batas waktu menurut adat, tetap diberlakukan dimana pengepul tetap bersedia memberikan ganti rugi. Kedua, pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan khiyâr. Khiyâr yang digunakan adalah khiyâr ‘aib, sebab barang cacat diketahui setelah proses pengiriman. Namun penerapan khiyâr ‘aib kurang sempurna, karena pemberian ganti rugi hanya setengah dari jumlah keseluruhan kerusakan.
Penolakan KUA terhadap Perkara Permohonan Pencatatan Nikah Janda Hamil dalam Kacamata Maṣlaḥah Hanik Mariatul Khoiriah; Achmad Baihaqi; Ardinta Hidayatul Umam
Jurnal Antologi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.402 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v2i1.1187

Abstract

This research is about the refusal of KUA in Pulung sub-district to register marriages because sirri marriages are pregnant. The purpose of this study is to explain the maṣlaḥah review of the refusal of the Pulung District KUA for the application for marriage registration in a pregnant condition and to explain the siri marital status of the marriage registrar in the maṣlaḥah review. This research is field research with a qualitative approach. While the data collection techniques using observation, interviews, and documentation. From this study, it can be concluded that the refusal is included in the maṣlaḥah ājiyyah because when registering the marriage, the divorce certificate only came out 3 (three) months before the marriage registration to KUA Pulung, while MY was 6 (six) months pregnant. This study also succeeded in finding that the unregistered marriage registrar's marital status (MY and MA) caused more harm than maṣlaḥah. Because with the implementation of a serial marriage before taking care of her divorce with her first husband to the Religious Courts, the status and lineage of the child in the womb is unclear. This violates the maṣlaḥah arūriyyah in terms of maintaining offspring. Penelitian ini mengenai penolakan KUA kecamatan Pulung terhadap pencatatan nikah karena nikah sirri dalam kondisi hamil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tinjauan maṣlaḥah terhadap penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah dalam kondisi hamil dan menjelaskan status pernikahan siri pemohon pencatat nikah dalam tinjauan maṣlaḥah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penolakan tersebut termasuk maṣlaḥah ḥājiyyah karena saat mendaftarkan pernikahannya, akta cerai baru keluar yaitu 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran perkawinan ke KUA Pulung, sedangkan MY telah hamil 6 (enam) bulan. Dalam penelitian ini juga berhasil menemukan bahwa status pernikahan siri pemohon pencatat nikah (MY dan MA) lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maṣlaḥah nya. Sebab dengan dilaksanakannya pernikahan siri sebelum mengurus perceraiannya dengan suami pertama ke Pegadilan Agama menyebabkan tidak jelasnya status dan nasab anak dalam kandungan. Hal ini melanggar maṣlaḥah ḍarūriyyah dalam hal memelihara keturunan.
Problematika Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama: Analisis Perkara Nomor 802/pdt.G/2019/PA.pct Ira Yuni Rachmawati; Agus Purnomo; Khoirun Nisa Aprilian Agmar
Jurnal Antologi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.761 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v2i1.1188

Abstract

According to Article 105 letter a of the KHI, custody of a child who has not been mumayyiz or has not reached the age of 12 is the right of the mother. However, when viewed from the point of view of Islamic law, the virtue of the mother can be lost if the mother cannot be trusted (fasiq). The respondent who is proven to be having an affair with another man other than her husband shows that he has committed a disobedience so that he is out of obedience to Allah. That means he can't be trusted with parenting responsibilities. However, in the decision of the Pacitan Religious Court in the divorce case No. 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, the Panel of Judges determined the mother as the holder of child custody. Based on these problems, researchers are encouraged to examine more deeply the judges' considerations and the legal impact of the Pacitan Religious Court's decision on Case Number 802/Pdt.G/2019/PA.Pct regarding child custody. Because judges are the main actors in law enforcement, their decisions are considered very important for the creation of certainty, justice and legal benefit. From the research conducted by the researcher, it can be concluded that the judge's considerations in determining custody of children who have not been mumayyiz to the mother in the decision number 802/Pdt.G/2019/PA.Pct are in accordance with Article 50 of Law No. 48 of 2009. When viewed from the aspect of legal certainty, there is a contradiction between the judge's decision number 802/Pdt.G/2019/PA.Pct and Article 49 paragraph 1 letter b of Law Number 1 of 1974. As for the legal impact on custody the child in the decision is correct and relevant to the aspect of justice and the aspect of expediency. Menurut Pasal 105 huruf a KHI, hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu. Tetapi, bila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, keutamaan ibu tersebut dapat gugur jika ibu tidak dapat dipercaya (fasiq). Termohon yang terbukti berselingkuh dengan pria lain bukan suaminya menunjukkan bahwa ia mengerjakan maksiat sehingga keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu berarti ia tidak bisa dipercaya mengemban tanggung jawab pengasuhan. Namun, dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara cerai talak Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, Majelis Hakim menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti lebih dalam terkait pertimbangan hakim dan dampak hukum dari putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang hak asuh anak. Karena hakim sebagai pelaku utama penegak hukum, putusannya dianggap sangat penting untuk terciptanya sebuah kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif. Dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan, bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu pada putusan nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct telah sesuai dengan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009. Apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum, terdapat sebuah kontradiksi antara putusan hakim nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct dengan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun dampak hukum mengenai hak asuh anak pada putusan tersebut sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.
Praktik Standard Contract pada PT iGrow Resources Indonesia Fatwa DSN MUI terhadap Standard Contract Latifah Nur Aini; M. Ilham Tanzilulloh; Moch. Khoirul Fajar Sidik
Jurnal Antologi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.622 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v2i1.1190

Abstract

The standard contract is in the Fatwa of DSN MUI Number 117/DSN-MUI//II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. In practice, the standard contract of PT iGrow Resources Indonesia contradicts the fatwa on profit sharing, disclaiming responsibility in the event of a loss. The objectives of this study include: knowing that iGrow's profit sharing is fluctuating and knowing that iGrow's disclaimer is contrary to the fatwa of DSN MUI. This study uses qualitative research methods, with the object of field research. The analytical method used in this study is the deductive method. The results of this study are: 1) iGrow's profit sharing is contrary to DSN Fatwa No. 117, namely financing is not allowed to have an element of usury while iGrow. It sets the amount of profit with an absolute nominal, which can be equated with usury; 2) The form of iGrow's disclaimer is contrary to the Fatwa of the MUI DSN. The standard iGrow contract states that iGrow transfers its responsibility to the capital manager in the event of a loss. Kontrak baku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI//II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam prakteknya kontrak baku PT iGrow Resources Indonesia bertentangan dengan fatwa pada pembagian keuntungan, pelepasan tanggung jawab jika terjadi kerugian. Tujuan penelitian ini antara lain: mengetahui pembagian keuntungan iGrow bersifat fluktuatif dan mengetahui bentuk pelepasan tanggung jawan iGrow bertentangan dengan fatwa DSN MUI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan objek penelitian lapangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pembagian keuntungan iGrow bertentangan dangan Fatwa DSN No 117 yaitu pembiayaan tidak diperbolehkan ada unsur riba sementara iGrow menetapkan jumlah keuntungan dengan nominal mutlak, ini dapat dipersamakan dengan riba; 2) Bentuk pelepasan tanggung jawab iGrow bertentangan dengan Fatwa DSN MUI. Dalam kontrak baku iGrow disebutkan bahwa iGrow mengalihkan tanggung jawabnya kepada pengelola modal apabila terjadi kerugian.
Problematika Pengembangan Wali Nasab Tanpa Izin Pengadilan Agama: Studi Analisis Penetapan Itsbat Nikah No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 Qoriana Ula Putri; Ahmad Syakirin; Hafshah Maulida Alfa Hasanah
Jurnal Antologi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.166 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v2i1.1191

Abstract

By Law Number 1 of 1974, a valid marriage is a marriage that is carried out based on religion and belief. The Petitioners in the Itsbat case No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 applied the determination of their marriage in 1994. This study aimed to determine the validity of the substitute nasab guardian in the applicants' marriage. The result of this study is a juridical analysis of the consideration of the Panel of Judges which ignores the existence of a substitute nasab guardian without the permission of the Religious Court in case No. 55/Pdt.P/PA.PO/2021 is valid. Based on the principle of civil procedural law, the judge is passive, which means that the judge may not make a decision beyond what the petitioners demand. The maqashid sharia analysis of the consideration of the Panel of Judges who ignores the existence of a substitute nasab guardian without the permission of the Religious Courts in case No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 is by the Hifzh An-Nasl principle, which protects the descendants of the applicants' marriages to get legal protection when something unexpected happens. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya. Para Pemohon dalam perkara Itsbat No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 mengajukan permohonan penetapan perkawinan mereka yang telah terjadi pada tahun 1994 Tujuan dari penelitian ini adalah mengenatahui keabsahan wali nasab pengganti pada perkawinan para pemohon. Hasil dari penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan adanya wali nasab pengganti tanpa izin Pengadilan Agama pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 adalah sah. Berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu hakim bersifat pasif, yang berarti bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut para pemohon. Analisis maqashid syariah terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan adanya wali nasab pengganti tanpa Izin Pengadilan Agama pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 sesuai dengan asas Hifzh An-Nasl yakni menjaga keturunan hasil perkawinan para pemohon agar mendapat perlindungan hukum ketika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Problematika Penetapan Wali Adlal dalam Pandangan Hukum Islam dan Maqashid Syariah: Analisis Perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt Tri Retno Pujiani; Yudhi Achmad Bashori; Sri Wahyuningsih
Jurnal Antologi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.717 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v2i1.1192

Abstract

This study assesses the judgment of the Magetan Religious Court judge case number 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt regarding guardian adlal on the grounds that the marriage guardian believes in the Javanese tradition that the first child should not be married to the third child, if violated it will cause things that are not good . The purpose of this study was to determine the analysis of Islamic law on the considerations of the Magetan Religious Court judges and to determine the determination of the analysis of the application of the guardian judge as a substitute for the adlal guardian in case number 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. This research is a research study with the type of literature research with a qualitative approach. From this research, it can be concluded that the correlation between the Qur'an Surah An-Nur verse 32, the Hadith of the Prophet SAW. and the book of I'anatut Thalibin Juz III page 319 on case number 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt with this adlal guardian's request has been relevant in the adoption of Islamic law is used in the consideration of Islamic law against the granting of the guardian's application adlal case number 10 / Pdt.P/2022/PA.Mgt and the relationship between the granting of this adlal guardian's request and maqashid sharia in accordance with the five main aspects of maintenance, maintenance of maintenance. If the request is not granted, it can result in things that deviate from the five main aspects of maintenance such as adultery, unregistered marriage, elopement, and others. Meanwhile, between the Petitioner and the Petitioner's prospective husband, there is no legal prohibition against marriage. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt tentang wali adlal dengan alasan wali nikah mempercayai tradisi Jawa bahwa anak pertama tidak boleh dinikahkan dengan anak ketiga, apabila dilanggar menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan dan untuk mengetahui analisis maqashid syariah terhadap penetapan hakim atas permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adlal pada perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. Adapun penelitian ini merupakan penelitian studi putusan dengan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa korelasi antara Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32, Hadist Nabi Saw. dan kitab I’anatut Thalibin Juz III halaman 319 pada perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt dengan permohonan wali adlal ini telah relevan dalam pengambilan hukum Islam tersebut digunakan dalam dasar pertimbangan hukum Islam terhadap dikabulkannya permohonan wali adlal perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt serta hubungan antara dikabulkannya permohonan wali adlal ini dengan maqashid syariah sesuai dengan lima aspek pokok pemeliharaan, khususnya pemeliharaan keturunan. Apabila permohonan tidak dikabulkan, dapat mengakibatkan hal yang menyimpang dari lima aspek pokok pemeliharaan tersebut seperti berzina, nikah sirri, kawin lari, dan lain-lain. Sedangkan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan hukum dalam melangsungkan perkawinan.
Praktik Ruwatan dalam Pernikahan Calon Pengantin Anak Tunggal Perspektif ‘Urf Riska Nikmatul Rohmah; Wahyu Saputra; Tia Abna
Jurnal Antologi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.777 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v2i1.1193

Abstract

Tradition is a habit in society that is carried out from generation to generation. The tradition is carried out to commemorate important days such as weddings. In Prajegan Village, Sukorejo, Ponorogo, there is a ruwatan tradition, namely a traditional ceremony carried out by parents to marry off their only child (ontang-anting) before or after the implementation of the qabul consent. In practice, this ruwatan tradition is accompanied by wayang kulit performances and some equipment commonly called offerings. There are people in Prajegan Village who still believe in this tradition and there are also those who consider this tradition idolatrous because there are offerings and the procession is still thick with kejawen customs which in Islam itself there are no rules regarding the ruwatan tradition. The people in Prajegan Village believe that if the only child who is going to get married does not carry out the ruwatan tradition, one of the bride's family members will die. So, this article would like to show that, firstly, the meaning and procession of the ruwatan tradition in single child marriages from the 'urf perspective in Prajegan Village, Sukorejo, Ponorogo can be categorized as 'ūrf shahīh if the ubo rampe used is used as a symbol of human life and is used as an effort to get closer. and ask forgiveness from Allah SWT. However, it can be categorized as 'ūrf fāsid if it is believed to be the determinant of human good or bad luck if it does not carry out the ruwatan tradition. Second, the acculturation of Islamic values ​​in the ruwatan tradition for only child marriage from the perspective of rf in Prajegan Village, Sukorejo, Ponorogo is included in 'ūrf shahīh, namely customs that are repeated, accepted by many people and do not conflict with syara'. Tradisi adalah suatu kebiasaan di dalam masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Tradisi tersebut dilakukan untuk memperingati hari-hari penting seperti halnya pernikahan. Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terdapat tradisi ruwatan, yaitu upacara tradisi yang dilakukan oleh orang tua untuk menikahkan anak tunggal (ontang-anting) sebelum atau sesudah terlaksanakannya ijab qobul. Dalam prakteknya, tradisi ruwatan ini diiringi dengan pagelaran wayang kulit dan beberapa peralatan yang biasa disebut sajen. Masyarakat di Desa Prajegan ada yang masih percaya dengan tradisi ini dan ada pula yang menganggap tradisi ini musyrik karena terdapat sajen dan prosesinya masih kental dengan adat kejawen yang didalam Islam sendiri tidak ada aturan mengenai tradisi ruwatan tersebut. Adapun masyarakat di Desa Prajegan percaya apabila anak tunggal yang akan melangsungkan pernikahan tidak melaksanakan tradisi ruwatan maka salah satu dari anggota keluarga mempelai akan meninggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berjenis penelitian lapangan. Artikel ini hendak menunjukkan bahwa, pertama, makna dan prosesi tradisi ruwatan dalam pernikahan anak tunggal perspektif ‘urf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan sebagai ‘ūrf shahīh apabila ubo rampe yang dipakai dijadikan sebagai simbol kehidupan manusia serta dijadikan upaya mendekatkan diri dan mohon ampun kepada Allah SWT. Namun dapat dikategorikan sebagai ‘ūrf fāsid apabila diyakini sebagai penentu nasib baik atau buruk manusia apabila tidak melaksanakan tradisi ruwatan. Kedua, akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal perspektif ūrf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo termasuk kedalam ‘ūrf shahīh yaitu adat kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan syara’.
Praktik Jual Beli Saren untuk Pengobatan Perspektif Hukum Islam Nadhatul Munawaroh; Fuady Abdullah; Trisna Setya Ningrum
Jurnal Antologi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.662 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v2i1.1204

Abstract

In the modern era like today, there are still many traditional products circulating whose benefits have not been clinically tested. One of these products is saren which is made from chicken blood. The use of saren as a drug is not based on advice or advice from medical experts. So, it is not known for certain whether the saren is good for consumption or not, especially for health. Moreover, the perpetrators in the transaction are Muslims. Thus, this study was conducted to find out how Islamic law reviews the practice of buying and selling, as well as what factors are behind the practice of buying and selling saren for the drug. The approach used in this research is a qualitative approach (field research), while the data collection uses the methods of observation, interviews and documentation. From the results of this study it can be concluded that the saren product is unclean and forbidden in Islamic law. Even though the saren product has undergone various production processes, the law is still haram and there is no istiḥālah on it. In addition, from a medical point of view, in the saren there are also toxic substances that can harm people who consume it. So that the use of saren as a medicine is just a belief of the local community. The factors behind the practice of buying and selling saren for these drugs are based on economic factors, cultural factors, religious and educational factors. Pada era modern seperti sekarang ini, masih banyak beredar produk tradisional yang manfaatnya belum teruji secara klinis. Salah satu produk tersebut adalah saren yang terbuat dari darah ayam. Penggunaan saren sebagai obat tersebut tidak berdasarkan saran atau anjuran dari ahli medis. Sehingga tidak diketahui secara pasti apakah saren tersebut baik untuk dikonsumsi atau tidak, terutama untuk kesehatan. Apalagi para pelaku dalam transaksi tersebut adalah seorang muslim. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam meninjau praktik jual beli tersebut, serta faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli saren untuk obat tersebut. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (field research), sedangkan pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa produk saren tersebut hukumnya najis serta diharamkan dalam hukum Islam. Meskipun produk saren tersebut telah mengalam beragai proses produksi, hukumnya tetaplah haram dan tidak ada istiḥālah atasnya. Selain itu dari segi medis, di dalam saren juga terdapat zat racun yang dapat membahayakan orang yang mengkonsumsinya. Sehingga penggunaan saren sebagai obat tersebut hanyalah sekedar kepercayaan masyarakat setempat. Adapun yang menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli saren untuk obat tersebut adalah karena didasari oleh faktor ekonomi, faktor budaya, faktor agama dan pendidikan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10