cover
Contact Name
Khairil Umami
Contact Email
khairilumami@iainponorogo.ac.id
Phone
+6285749001991
Journal Mail Official
antologihukum@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur 63492
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Antologi Hukum
ISSN : 28091078     EISSN : 28090748     DOI : https://doi.org/10.21154/antologihukum
JURNAL ANTOLOGI HUKUM adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Indonesia. Jurnal ini diterbitkan setahun dua kali. JURNAL ANTOLOGI HUKUM berfokus pada hasil penelitian dalam bidang hukum dan pranata sosial. JURNAL ANTOLOGI HUKUM memiliki spesialisasi hasil penelitian baik secara teoritis, pendekatan tertentu, atau secara geografis di bidang: Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Bisnis Syariah, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Industri Keuangan Non Bank, Fatwa, Ekonomi Syariah, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Bisnis, Hukum Keuangan, Fiqh, Usul Fiqh, Hukum Islam di berbagai Negara, Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana Islam, Hukum Tata Negara Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2023)" : 10 Documents clear
Proses Pembuatan Produk Makanan Pada Industri Rumah Tangga: Studi Kasus Pada Merk Dagang Al-Barokah Di Desa Jurug Ponorogo Lesta Pangesti; Abid Rohmanu
Jurnal Antologi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2236

Abstract

This study aims to explain the halal assurance of food products and the standardization of product hygiene in the al-Barokah home industry. This research uses a qualitative approach with the type of field research. This research uses data collection techniques of interviews, observation, and documentation to obtain the required data. They are concluding using the inductive method. From the research, the results were that Business actors understand halal product assurance but do not apply it to the additional ingredients (fermipan) used to make gingerbread, so it is not following halal product assurance legislation. Business actors still ignore food hygiene because they let flies swarm around bananas during the banana roll sale drying process. Hence, the process is not following halal standards based on halal processing. Tujuan penelitian ini untuk menjelasakan jaminan halal produk makanan dan standarisasi kebersihan produk di industri rumah tangga al-Barokah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penelitian bahwa: Pelaku usaha paham dengan jaminan produk halal namun tidak menerapkan pada bahan tambahan (fermipan) pembutan roti jahe yang digunakannya sehingga tidak sesuai dengan perundang-undangan jaminan produk halal. Pelaku usaha masih mengabaikan kebersihan makanan karena membiarkan lalat mengerumuni pisang saat proses penjemuran sale pisang gulung, sehingga proses tersebut tidak sesuai dengan standarisasi halal berdasarkan halal cara memprosesnya.
Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Atas Keluarga Penerima Manfaat Desa Jenangan Ponorogo Maulina Walidatun Nisa; Yudhi Achmad Bashori
Jurnal Antologi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2237

Abstract

The purpose of this study is to explain the effectiveness of PKH in realizing a sakinah family in terms of the KPM economy in Jenangan Village, Jenangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo and to explain the effectiveness of PKH in realizing a sakinah family in terms of child care and education for KPM children in Jenangan Village, Jenangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. This research is qualitative research with a type of field research with an empirical approach. While data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data analysis technique that the author uses in this research is the inductive method. The results of the research conducted by researchers are as follows: The Family Hope Program in Jenangan Village is effective in creating a sakinah family in terms of the KPM economy. The improvement of the KPM economy evidences its effectiveness. KPM has eliminated the culture of frequent debt, fulfilled their needs, and applied a culture of saving even though the income is small. This shows that KPM can be said to be sakinah because, after PKH assistance, KPM is free from material poverty, which shows that KPM is physically prosperous. The Family Hope Program in Jenangan Village effectively realizes sakinah families regarding child care and education. This effectiveness is evidenced by achieving the objectives of assistance in childcare and education, namely, making better parents. With the achievement of these objectives, KPM is a sakinah family because of the increased sense of affection and mutual love among family members. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan efektivitas PKH dalam mewujudkan keluarga sakinahdari segi ekonomi KPM di Desa Jenangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dan menjelaskan efektivitas PKH dalam mewujudkan keluarga sakinah dari segi pengasuhan dan pendidikan anak KPM di Desa Jenangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: Program Keluarga Harapan di Desa Jenangan efektif untuk mewujudkan keluarga sakinah dari segi ekonomi KPM. Keefektian tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan ekonomi KPM, yakni KPM sudah menghilangkan budaya sering berhutang, kebutuhan mereka tercukupi, dan menerapkan budaya menabung meskipun pendapatan sedikit. Hal ini menunjukkan bahwasanya KPM dapat dikatakan sakinah, dikarenakan setelah adanya bantuan PKH, KPM terbebas dari kemiskinan harta yang hal tersebut menunjukkan bahwa KPM sejahtera secara secara lahir. Program Keluarga Harapan di Desa Jenangan efektif untuk mewujudkan keluarga sakinah dari segi pengasuhan dan pendidikan anak. Keefektifan ini dibuktikan dengan tercapainya tujuan dari pendampingan dalam pengasuhan dan pendidikan anak yakni menjadikan orang tua yang lebih baik, dengan tercapainya tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa KPM merupakan keluarga yang sakinah karena bertambahnya rasa kasih sayang dan saling mencintai sesama anggota keluarga.
Distribusi Zakat bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menurut Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo Atik Husnia Mabruroh; Ahmad Junaidi
Jurnal Antologi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2238

Abstract

This study aims to explain how the views and the basis of thinking of MUI figures Ponorogo Regency in determining the law of women and children as mustahik zakat. This research is qualitative research with field research and a descriptive qualitative approach. While data collection techniques by conducting interviews and documentation. The analysis used in this research is descriptive analysis with an inductive method. The results of this study can be concluded that (1) Most MUI figures in Ponorogo Regency stated that the words "women and children victims of violence" were not mentioned among the eight mustahik zakat groups. However, women and children victims of violence can get zakat if they are included in one of the eight mustahik zakats (2) The basis of thinking of MUI figures in Ponorogo Regency in responding to women and children victims of violence adheres to the interpretation of the Qur'anic text of Surah At-Taubah verse 60. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pandangan dan landasan berfikir tokoh MUI Kabupaten Ponorogo dalam menentukan hukum perempuan dan anak sebagai mustahik zakat. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode induktif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Mayoritas tokoh MUI Kabupaten Ponorogo mengemukakan bahwa kata “perempuan dan anak korban kekerasan” tidak disebutkan di antara delapan golongan mustahik zakat. Namun demikian, perempuan dan anak korban kekerasan bisa mendapatkan zakat apabila dimasukkan dalam salah satu dari delapan asnaf mustahik zakat (2) Landasan berfikir tokoh MUI Kabupaten Ponorogo dalam menyikapi perempuan dan anak korban kekerasan berpegang pada penafsiram nash Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60.
Transaksi Jual Beli dengan Koin Kayu di Peken Lawas Candimulyo Madiun: Sebuah Tinjauan Hukum Islam Nala Rohmatul Aza; Khotifatul Defi Nofitasari
Jurnal Antologi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2239

Abstract

This study aims to determine the practice of using wooden coins to buy and sell transactions in Peken Lawas Candimulyo Dolopo. To find out the Islamic law on using wooden coins to buy and sell transactions in Peken Lawas Candimulyo Dolopo. This research is field research using qualitative methods. Data collection techniques in this research are observation, interview, and documentation. The method of analysis used in this research is the inductive method, which is a discussion that begins by introducing specific empirical facts and then drawing generalizations that are general (theoretical explanation). From this research, it can be concluded that buying and selling wooden coins in Peken Lawas Candimulyo Dolopo is allowed, and the law is valid. This is due to fulfilling the pillars and conditions of exchange, namely the agreement between the two parties, delivery at the time of the contract, and the goods used as an exchange rate are not goods that Shara forbids. Then the practice of leasing in Peken Lawas Candimulyo Dolopo, there is a discrepancy between the intention at the beginning and its implementation in the field and the fulfillment of the pillars and conditions of leasing. Therefore, the market management levy as a percentage of traders' income with a 5% cut in Peken Lawas Candimulyo Dolopo is not justified by Islamic Law. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan koin kayu sebagai alat transaksi jual beli di Peken Lawas Candimulyo Dolopo. Mengetahui hukum Islam terhadap penggunaan koin kayu sebagai alat transaksi jual beli di Peken Lawas Candimulyo Dolopo. Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukaan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo diperbolehkan dan hukumnya sah. Karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli nilai tukar yakni adanya kesepakan antara kedua belah pihak, diserahkan pada waktu akad dan barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara. Kemudian praktik seewa-menyewa di Peken Lawas Candimulyo Dolopo terdapat ketidaksesuaian antara maksud diawal dengan implementasinya dilapangan dan adanya tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari sewa-menyewa. Sehingga retribusi pengelolaan pasar presentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo tidak dibenarkan oleh Hukum Islam.
Praktik Poligami Bersyarat: Studi Kasus Di Desa Baosan Lor Kabupaten Ponorogo Nofita Nofita; Khairil Umami
Jurnal Antologi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2259

Abstract

This study aims to determine the marital status of conditional polygamy in Baosan Lor Village and how the rights of wives and children after divorce in conditional polygamy in Baosan Lor Village. The type of research conducted by researchers is qualitative, field research using an empirical normative approach. The results of this study concluded that conditional polygamy, with the condition proposed by the first wife to divorce the second wife after giving birth, is a condition that negates or contradicts the purpose of the marriage contract or even prevents the husband from enjoying his marriage, so conditions like this are void, and these conditions are conditions prohibited by religion, but the marriage remains valid. The fulfillment of the rights and obligations of wives and children due to divorce in conditional polygamy is not fulfilled correctly and is neglected. The reason is that the husband cannot be fair to his wife because he is more inclined to his first wife. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status perkawinan poligami bersyarat di Desa Baosan Lor dan Bagaimana hak istri dan anak pasca perceraian dalam poligami bersyarat di Desa Baosan Lor. Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa poligami bersyarat dengan syarat yang diajukan oleh istri pertama untuk menceraikan istri kedua setelah melahirkan merupakan syarat yang meniadakan atau bertentangan dengan tujuan akad nikah atau bahkan menghalangi suami untuk menikmati pernikahannya maka syarat-syarat seperti ini adalah batal dan syarat tersebut merupakan syarat yang dilarang agama, namun pernikahan tetap sah. Pemenuhan hak dan kewajiban istri dan anak akibat perceraian dalam poligami bersyarat tidaklah terpenuhi dengan baik dan terabaikan. Penyebabnya suami tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya karena lebih cenderung ke istri pertamanya.
Sistem Pengembalian Barang dan Dana Jual Beli di Marketplace Shopee prespektif Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Salam Risma Ayu Tiara; Rizki Amalia Sholihah
Jurnal Antologi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2261

Abstract

The purpose of writing this research is to analyze, study, and explore the phenomenon of the goods and funds return system on the Shopee marketplace. This research study uses a type of qualitative research method using a field research approach. This research can be concluded that the system for returning goods and funds in online buying and selling transactions on the Shopee marketplace if it is linked to the as-salam contract by the fatwa of the MUI National Sharia Council Number 05/DSN-MUI/IV/2000 then this sale and purchase is a sale and purchase that is faced (damaged) and is detrimental to one of the parties, especially the consumer as the buyer. The realization of the legal terms of buying and selling as-salam, because there is no element of consumer willingness to accept goods that are defective or damaged or incomplete and there is dishonesty on the part of the seller in selling, the as-salam contract is invalid, because the legal terms of sale and purchase are not fulfilled, especially regarding the case of returning goods and funds as contained in the contents of the provisions of the fatwa of the MUI National Sharia Council Number 05/DSN-MUI/IV/2000 regarding the sale and purchase of salam. ksplorasi femona terhadap sistem pengemblian barang dan dana pada marketplace Shopee. Study penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yaitu penelitian lapangan (field research. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahwa sistem pengembalian barang dan dana dalam transaksi jual beli online pada marketplace Shopee ini jika dikaitkan dengan akad as-salam oleh fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 maka jual beli ini merupakan jual beli yang fasid (rusak) dan merugikan salah satu pihak terutama pihak konsumen sebagai pembeli. Dalam hal proses ketentuan dan syarat yang dicantumkan dalam aplikasi Shopee terkait pengembalian barang dan dana yang dilaksanakan tidak sesuai, serta tidak terwujudnya syarat sah jual beli as-salam, karena tidak adanya unsur kerelaan konsumen dalam menerima barang yang cacat maupun rusak atau tidak lengkap serta adanya ketidakkejujuran dari pihak seller dalam berjualan maka akad as-salam tersebut tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat sah jual beli terutama mengenai kasus pengembalian barang dan dana sebagaimana yang ada di dalam isi dari ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 terkait jual beli salam.
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis dalam perspektif Maslahah Via Lutviana; Soleh Hasan Wahid
Jurnal Antologi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2262

Abstract

The purpose of this study is to determine the understanding of business actors about the free halal certification program and to determine the consistency of business actors in maintaining the halalness of their products after registering for free halal certification. This research uses a field research method with a qualitative approach, which means that researchers make direct observations about the phenomena that occur in the field—at the same time, collecting data through interviews, documentation, and observation. Based on the study's results, Geger District, Madiun Regency's business actors have mostly taken good actions. Still, due to a lack of knowledge, some do not realize that essential rules must be obeyed. According to the Mas}lah}ah review, the actions of business actors who are already aware of the law in terms of their content are following Maslahah 'Ammah, while business actors who are not aware of the law in terms of their content are included in Maslahaha Khassah. And in maintaining consistency in terms of the level of importance, including Maslahah Dhoruriyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha tentang program sertifikasi halal gratis dan untuk mengetahui konsistensi para pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produknya setelah mendaftar sertifikasi halal gratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang berarti peneliti melakukan pengamatan langsung tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa para pelaku usaha di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagian besar sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik, namun karena kurangnya pengetahuan sehingga sebagian dari mereka tidak menyadari jika terdapat aturan-aturan penting yang harus dipatuhi. Menurut tinjauan Mas}lah}ah tindakan para pelaku usaha yang sudah sadar hukum jika ditinjau dari segi kandungannya telah sesuai dengan Maslahah ‘Ammah, Sedangkan para pelaku usaha yang tidak sadar hukum jika ditinjau dari segi kandungannya termasuk dalam Maslahaha Khassah. Dan dalam menjaga konsistensi ditinjau dari segi tingkat kepentingan termasuk Maslahah Dhoruriyah.
Ragam Regulasi Poligami di Negara Muslim Modern : Komparasi Hukum Keluarga di Asia Tenggara dan Afrika Utara Irwan Ramadhani
Jurnal Antologi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2313

Abstract

This article aims to find out the regulations related to polygamy applied in modern Muslim countries in Southeast Asia and North Africa. Research with the concept of previous research through comparative studies. By examining the family law and Islamic civil law as the basis for regulating polygamy applied in these modern Muslim countries. The author's research focuses on regulating polygamy in modern Muslim countries in Southeast Asia, namely Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, and countries in North Africa, Morocco, and Tunisia. The aim is to compare the regulations enacted in these countries. Polygamy regulations in modern Muslim countries described by the author are those that allow and those that prohibit. Those that allow it have strict conditions in the regulation of polygamy. With its marriage law, Indonesia conceptualizes monogamy but allows polygamy with court permission. Malaysia, which does not explain its concept but allows it with court permission as well. Brunei Darussalam is almost the same as Malaysia but more liberal. Morocco prohibits polygamy but not absolutely. Tunisia prohibits polygamy absolutely and even provides penalties for those who do it. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui regulasi terkait poligami yang diterapkan di Negara muslim modern dikawasan asia tenggara dan afrika utara. penelitian dengan berkonsep dari penelitian terdahulu melalui studi komparatif. Dengan melakukan telaah terhadap hukum keluarga dan perdata islam yang dijadikan dasar atas regulasi poligami yang diterapkan dinegara-negara muslim modern tersebut. Titik berat penelitian dari penulis disini adalah regulasi poligami di Negara muslim modern yang ada di asia tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Negara yang ada di afrika utara yaitu Maroko dan Tunisia. Yang bertujuan untuk membandingkan regulasi yang diberlakukan dinegara-negara tersebut. Regulasi poligami yang terdapat di Negara-negara muslim modern yang dipaparkan oleh penulis yaitu ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Dari sisi yang membolehkan memiliki syarat-syarat yang ketat dalam regulasi poligami. Indonesia dengan undang-undang perkawinannya yang berkonsep monogami tapi membolehkan poligami dengan izin pengadilan. Malaysia yang tidak dijelaskan konsepnya tapi membolehkan dengan izin pengadilan juga. Brunei Darussalam yang hampir sama dengan Malaysia namun lebih leluasa. Maroko yang melarang poligami tapi tidak secara mutlak. Tunisia yang melarang poligami secara mutlak bahkan memberikan hukuman bagi yang melakukannya.
Praktik Utang-Piutang pada Shopee Pinjam menurut Teori Qard: Studi Kasus di Desa Nglandung Kabupaten Madiun Nanda Tri Lestari; Muhammad Ali Murtadlo
Jurnal Antologi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2314

Abstract

This article aims to discuss, first, how qard analysis of the debt-repayment contract at Shopee Pinjam (SPinjam) in Nglandung Village RT 08 / RW 01, Geger District, Madiun Regency and secondly, how and analysis of the implementation of debt-repayment at Shopee Pinjam (SPinjam) in Nglandung Village RT 08 / RW 01, Geger District, Madiun Regency. As for the type, this research includes field research, while the approach used is qualitative. The data collection techniques used were in-depth interviews, observation, and documentation. The analysis method used in this research is the inductive method. From this research, it can be concluded that first, the practice of debt and credit in SPinjam carried out by the women of RT 08 Nglandung village uses sight mu'athah or sight which is not accompanied by a lafaz or only uses actions, and this is allowed according to the qard theory. Second, there are deductions for admin fees, interest, and late fees, which are included in usury and prohibited in Islamic law. Artikel ini bertujuan membahas tentang; pertama, bagaimana analisis qard terhadap akad utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dan kedua bagaimana analisis qard terhadap implementasi utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Adapun menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, praktik utang-piutang pada SPinjam yang dilakukan oleh ibu-ibu RT 08 desa Nglandung menggunakan shighat mu’athah atau shighat yang tidak disertai dengan lafaz atau hanya menggunakan tindakan, dan hal tersebut diperbolehkan menurut teori qard. Kedua, adanya potongan biaya admin, bunga, serta biaya keterlambatan yang termasuk riba dan diharamkan dalam syariat Islam.
Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Konsumen Minimarket Indomaret perspektif Maslahah Rifkiawatizahra Rifkiawatizahra
Jurnal Antologi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2323

Abstract

This research aims to find out and analyze the factors behind reimbursing the remaining shopping money and its impact on consumers based on maslahah review. This type of research is field research with a qualitative approach method. In comparison, the data collection technique is done by interview, observation, and documentation techniques. The analysis of the results of the study, namely, the replacement of the remaining shopping money due to several factors, including the difficulty of circulation of coins and odd product prices, which resulted in the need for coins increasing, while the supply of coins in each transaction is limited in number so that the policy is a form of relief (rukhsah) eliminating difficulties to reach the point of maslahah by replacing the remaining shopping money into a donation system, which in this case is in line with Islamic law which prioritizes convenience for every human being and does not conflict with the provisions in the nash. Replacing the remaining shopping money into a donation system impacts consumers differently. Some consumers understand this as a convenience in transactions and a means of fostering care, while others have not entirely accepted the existing policy. However, the policy is intended for the benefit of the people. This research aims to determine and analyze the factors that influence this policy. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik penggantian sisa uang belanja serta dampaknya bagi konsumen berdasarkan tinjauan maslahah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara obsevasi dan dokumentasi. Adapun analisis dari hasil penelitian yakni, adanya penggantian sisa uang belanja dikarenakan oleh beberapa faktor diantarnya adalah sulitnya peredaran uang koin dan harga produk ganjil (ood price) yang mengakibatkan kebutuhan terhadap uang koin meningkat, sementara persediaan uang koin dalam setiap transaksi terbatas jumlahnya, sehingga kebijakan tersebut merupakan bentuk keringanan (rukhsah) menghilangkan kesulitan demi mencapai titik maslahah yakni dengan menggantikan sisa uang belanja menjadi sistem donasi, yang mana dalam hal ini sejalan dengan syariat islam yang mengedepankan kemudahan bagi setiap umat manusia serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam nash. Penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi menimbulkan dampak yang berbeda-beda bagi konsumen, sebagian konsumen memaklumi hal tersebut sebagai kemudahan dalam transaksi dan sarana untuk menumbuhkan kepeduli, sedangkan di lain pihak belum menerima sepenuhnya terkait kebijakan yang ada. Namun pada dasarnya kebijakan tersebut ditujukan demi kemaslahatan umat.

Page 1 of 1 | Total Record : 10