cover
Contact Name
Luthfiya Eka Putri
Contact Email
jurnalazzawajiriaitfdumai@gmail.com
Phone
+6282293524290
Journal Mail Official
jurnalazzawajiriaitfdumai@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/jaz/Editorial_Team
Location
Kota dumai,
Riau
INDONESIA
Jurnal Az-zawajir Jurnal Hukum Islam
ISSN : 26230712     EISSN : 27980030     DOI : https://doi.org/10.57113/jaz.v3i1
Core Subject : Religion, Social,
Jurnal Az-Zawajir merupakan jurnal enam bulanan yang memuat naskah di bidang ilmu Syariah. Ruang lingkup dari Az-Zawajir berupa hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum Islam. Pemuatan artikel di jurnal ini dialamatkan ke kantor editor khusus untuk civitas akademika kampus IAI Tafaqquh Fiddin Dumai, khususnya di Fakultas Syariah. Informasi lengkap untuk pemuatan artikel dan petunjuk penulisan artikel tersedia di dalam setiap terbitan. Artikel yang masuk akan melalui proses seleksi mitra bestari atau editor. Jurnal ini terbit secara berkala sebanyak dua kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Tentang Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas Ahmad Roza'i Akbar
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 1 No 1 (2018): Az-zawajir Jurnal Hukum Islam
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v1i1.7

Abstract

Praktek poligami marak diperbincangkan akhir-akhir ini. Banyak kasus terjadinya poligami dari orang yang telah menikah dan memalsukan identitas perkawinan sebelumnya. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) yang memfokuskan pada aspek normatif hukum. Hasil penelitian ditemukan kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Dumai pada 14 September 2015. Pertimbangan yang dipakai oleh hakim, salah satunya adalah berdasarkan hukum Islam dan UUP.
Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Bentuk Menuju Keluarga yang Sakinah Susiana
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 1 No 1 (2018): Az-zawajir Jurnal Hukum Islam
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v1i1.8

Abstract

Kafaah ini hak yang dimiliki bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan guna untuk membentuk keluarga yang diidam-idamkan yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah. Disini peneliti mencoba menerangkan bahwa sesungguhnya kafaah ini sangatlah penting bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan. Peneliti menggunakan metode library research yakni dengan memahami dan menganalisa serta mengambil literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Perbedaan pendapat pun terjadi diantara para ulama atau para imam mazhab dalam mengukur tingkat kafaah itu sendiri.
Penerapan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Melayu dan Adat Minang di Kota Dumai Neneng Desi Susanti
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 1 No 1 (2018): Az-zawajir Jurnal Hukum Islam
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v1i1.9

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yang memfokuskan perbandingan antara suku Melayu dan Minang dalam hukum kewarisan. Sistem pembagian harta warisan dalam adat melayu biasanya dilakukan dalam internal keluarga yang dikenal dengan sebutan perdamaian warisan. Sistem kewarisan Islam dengan kewarisan Minangkabau, beserta asas-asas yang terkandung dalam dua sistem kewarisan tersebut, akan terlihat bahwa kedua sistem kewarisan tersebut bertentangan satu sama lain. Kata kunci: Kewarisan, Melayu, Minang
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Elektronik Denny Febriansyah
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 1 No 1 (2018): Az-zawajir Jurnal Hukum Islam
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v1i1.10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa uang elektronik dari peraturan Perbankan dan Perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini ialah penelitian Kepustakaan (Library Research). Dan dalam prakteknya sendiri uang elektronik memiliki hal – hal yang dilarang dalam Islam yakni adanya Gharar, Maisir adanya spekulasi dan juga ketidakstabilan nilai kursnya sehingga sangat rentan kehilangan uang dalam jumlah besar sehingga banyak kemudharatan yang didapatkan oleh pengguna maka dari hal ini penulis menyimpulkan bahwa uang elektronik atau bitcoin itu haram.
Upaya Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak Novita Husni
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 1 No 1 (2018): Az-zawajir Jurnal Hukum Islam
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v1i1.11

Abstract

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal- hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya adalah penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mengambil fokus permasalahan pada persoalan cerai talak yang sedang marak terjadi di Kota Dumai.
Kedudukan Surat Hibah yang Dikeluarkan oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia, Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Fadiyah Syfa; Ahmad Roza'i Akbar
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 2 No 1 (2019): Az-zawajir Jurnal Hukum Islam
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v2i1.108

Abstract

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research).Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relavan dan akurat dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian. metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konsep, pendekatan analisis dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hukum perdata, seorang penerima hibah yang menerima hibah itu langsung dari orang tuanya maka penerimaan tersebut diperhitungan sebagai warisan kelak,hukum perdata tidak menjadikan ia terhalang untuk menerima waris. Hanya saja, penerima hibah dianggap telah mendapatkan warisan. hasil penerimaan hibah dari orang tua, terhitung sebagai warisan sehingga kelak ia dapat saja menerima warisan dari orang tuanya saat orang tuanya meninggal ,pada perspektif fiqih islam dan KHI itu dapat diperhitungkan sebagai warisan.
Analisa Penolakan Ahli Waris Terhadap Hasil Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indah Sabarina; Deny Febriansyah
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 2 No 1 (2019): Az-zawajir Jurnal Hukum Islam
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v2i1.109

Abstract

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematik dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat dengan cara melakukan penelitian dan menganalisanya. Pihak yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Hal tersebut juga diatur secara jelas dalam Pasal 1058 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris”. Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal (Pasal 1059 KUH Perdata).Keturunan dari ahli waris yang menolak warisan tidak bisa mewaris karena pergantian tempat sesuai dengan Pasal 1060 KUH Perdata yang menyatakan “orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama”.
Penundaan Ikrar Talak (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Huruf C Angka 1 Ditinjau Dari Maqasid Syari’ah dan Kompilasi Hukum Islam Mona Dalila; Ahmad Roza'i Akbar
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 2 No 1 (2019): Az-zawajir Jurnal Hukum Islam
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v2i1.110

Abstract

Berangkat dari fakta lapangan, penelitian ini mengambil rumusan tentang apa dasar syari’ah hakim menetapkan penundaan sidang ikrar talak karena suami belum membayar nafkah didepan persidangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan data wawancara sebagai data primer dan dokument-dokument sebagai data sekunder. Dari perjalanan ini, peneliti mendapatkan jawaban bahwa: Memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab, Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, Kepastian hukum itu diperlukan, akan tetapi harus memperhatikan moral, rasa keadilan dan juga kemanfaatannya dalam ketetapan ikrar talak.
Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah Mursida; Neneng Desi Susanti
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 2 No 1 (2019): Az-zawajir Jurnal Hukum Islam
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v2i1.111

Abstract

Dispensasi kawin merupakan pengecualian aturan atau hukum yang diberikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini penulis mengupas tentang putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Dumai. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Dimaksud untuk mendapatkan gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan analisa tentang objek yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi pemohonan dispensasi kawin yaitu anak pemohon dan calon pemohon berpacaran dan sudah pernah melakukan hubungan badan layakya suami isteri tetapi belum hamil. Pengadilan Agama Dumai dalam menolak permohonan dispensasi kawin tidak berdasarkan Nash Syara’ hanya berdasarkan hukum positif. Hakim tidak memperimbangkan dampak negatif yang akan terjadi yang bisa menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Seperti halnya akan terjadi pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan dan terjadinya hubungan diluar nikah kembali. Hakim seharusnya juga melihat dari beberapa unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Analisis Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Kota Dumai (Studi Kasus Perceraian Tahun 2018 - 2020) Zulfahmi; Susiana
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 2 No 1 (2019): Az-zawajir Jurnal Hukum Islam
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v2i1.112

Abstract

Banyaknya perkara perceraian yang terjadi di Kota Dumai menjadi pertanyaan/ persoalan besar sehingga perlu koreksi hukum dan pembinaan untuk mewujudkan keluarga yang agamis dan langgeng. Penelitian ini kualitatif dengan kajian lapangan (field riset), yaitu data yang di himpun atau dikumpulkan dari PA Dumai. skripsi ini menggambarkan serta menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan, dengan metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dilakukan proses editing, di seleksi dan dianalisis. Di samping itu juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat apa yang telah diperoleh di lapangan. Dari permasalahan yang ada muncul beberapa jawaban yang menunjukkan bahwa yang melatar belakangi meningkatnya perceraian yang terjadi di Kota Dumai diantara nya adalah karena tidak adanya cinta dalam pernikahan atau pernikahannya karena paksaan, perselingkuhan, perzinaan, suami tidak dapat memenuhi nafkah batin (lemah syahwat), salah satu pihak sakit dan tidak sanggup merawat, KDRT, tidak adanya kejujuran dan keterbukaan dari salah satu pihak, suami meninggalkan istri dan tidak memberi nafkah, ekonomi kurang tercukupi, komunikasi jarak jauh, dan cemburu.

Page 1 of 3 | Total Record : 25