cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Intan Maulina
Contact Email
intanmaulina1509@gmail.com
Phone
+628177776163
Journal Mail Official
intanmaulina1509@gmail.com
Editorial Address
Jl. Setia Luhur LK V No.18 A Medan Helvetia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Hukum Bisnis
Published by Yayasan Cita Cendekiawan Al Khwarizmi
ISSN : 08524912     EISSN : 23019190     DOI : 10.47709/jhb
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Bisnis, an open-access journal, is blind peer-reviewed and published January, March, May and July every year. The journal accepts contributions in English/Indonesia (Preferably in English). Jurnal Hukum Bisnis is providing scholars the best in theory, research, and methodology as well as providing platform to professionals and academics to share their ideas, knowledge and findings. The main objective of this journal is to provide a channel for the publication of articles based on original research as well as commentaries on a range of areas including legal issues related to business. Jurnal Hukum Bisnis publishes original papers, review papers, conceptual framework, analytical and simulation models, case studies, empirical research, technical notes, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia Rumawi Rumawi; Siti Sariroh; Udiyo Basuki; Mellisa Towadi; Moh Ali; Supianto Supianto
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 02 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 02, Maret 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i2.2151

Abstract

Latar belakang: Dalam dekade terakhir ini, di Indonesia terdapat perkembangan yang luar biasa yaitu dalam hukum perusahaan. Perusahaan yang identik dengan perseroan terbatas, sering disebut dengan PT, telah mengalami perubahan makna. Perubahan tersebut sangat fundamental, bahwa pendiri PT tidak harus lebih dari satu orang, sekarang pendirian PT dapat didirikan oleh satu orang. Pendirian PT dengan satu orang pemegang saham ini dapat memantik perdebatan dipelbagai kalangan. Dengan pendirian PT oleh satu orang maka menampik keberadaan perjanjian dalam pendiriannya. Di samping itu, akibat dari pendirian hanya oleh satu orang pemegang saham, PT tersebut tidak perlu terdiri atas persekutuan modal. Modal hanya berasal dari pendirinya yang hanya satu orang pemegang saham tersebut. Metode penelitian: penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada riset terhadap normat-norma tematik dengan pendekatan peraturan perundang-undnagan dan pendekatan konspetual. Hasil penelitian: Berdasarkan kajian perseroan terbatas memiliki unsur-unsur sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam perseroan terbatas. Unsur-unsur tersebut meliputi: badan hukum, PT adalah persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian (oleh undang-undang), melakukan kegiatan usaha, dan modalnya terdiri dari saham-saham. Sedangkan, perseroan terbatas perorangan memiliki unsur-unsur dalam kategori yang terdapat badan hukum. Unsur-unsur perseroan terbatas perorangan meliputi: adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur, dinyatakan sebagai badan hukum oleh undang-undang. Kesimpulan: perseroan terbatas perorangan dapat diklasifikasikan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Debitur (Studi pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar) Agus Siswanto; Elpina Tanjung; Parlin Dony Sipayung; Mhd Ramadhan
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 01 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 1, Januari 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i01.2153

Abstract

Latar belakang: Tujuan penelitian ini adalah 1) bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan fidusia pada FIFGROUP, 2) bagaimana permasalahan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada FIFGROUP, 3) bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang dialihkan debitur pada FIFGROUP. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), lapangan (field research) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Metode penelitian: Objek penelitian FIFGROUP Cabang Pematangsiantar dengan sampel 138 responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian untuk analisis data adalah kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian: Dapat sebaiknya agar debitur tidak lalai, salah satunya objek jaminan fidusia tidak mengalihkan objek tanpa sepengetahuan kreditur, yang pada pokoknya diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, harus ada kesadaran dan sosialisasi hukum dalam kaitannya dengan penjaminan pemenuhan jaminan fidusia, sehingga kekurangan yang terdapat dalam undang-undang jaminan fidusia dapat diminimalkan dalam perjanjian pembiayaan Kesimpulan: Pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan fidusia pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar. Permasalahan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang dialihkan debitur pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar.
Aspek Hukum Peserta Pemagangan dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 Nizam Zakka Arrizal; Lanny Ramli; Samuel Dharma Putra Nainggolan; Hezron Sabar Rotua Tinambunan; Jamalum Sinambela
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 01 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 1, Januari 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i01.2154

Abstract

Latar belakang: Pemagangan Negara di Indonesia diselenggarakan oleh perusahaan yang berkedudukan di Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keternagakerjaan jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Negara. Tingginya angka pengangguran, kompetensi tenaga kerja yang menganggur, dan adanya pelanggaran dari pemagangan menjadi latar belakang diadakannya kajian hukum mengenai perlindungan hukum pemagangan negara. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah status Pemagangan Negara dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemagangan Negara apabila terjadi pelanggaran. Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian: Dari hasil penelitian, status magang negara berbeda dengan pekerja. Selanjutnya upaya hukum jika terjadi perselisihan adalah melalui jalur litigasi (penyelesaian perselisihan didalam/pengadilan) atau diluar pengadilan yang dirinci menjadi mediasi, mekanisme bipartite, arbitrase, konsiliasi, dan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
Analisis Modal Kerja dan Pelatihan Keterampilan Terhadap Perkembangan Usaha Kecil di Wilayah Pesisir Rizki Hidayat; Etty Sri Wahyuni; Ami Natuz Zahara
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 01 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 1, Januari 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i01.2172

Abstract

Introduction: Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Jumlah usaha kecil olahan laut terutama di daerah pesisir dibandingkan dengan kelompok skala usaha lainnya, peran usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja relatif besar. Penyerapan tenaga kerja tersebut selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penumbuhan usaha kecil wilayah pesisir menjadi suatu kebijakan strategis dan efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Metode penelitian: Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Usaha Kecil produk kelautan yang memperoleh bantuan kemitraan dari perusahaan di Kepulauan Riau khususnya di Batam. Penarikan sampel dalam penelitian dilakukan dengan metode simple random sampling, dimana sampel diambil dari warga yang menjadi mitra perusahaan sebanyak 77 orang. Hasil penelitian: Hasil regresi linier berganda menunjukkan modal berpengaruh positif terhadap Perkembangan UKM. Sehingga hasil uji hipotesis juga menunjukkan hipotesis diterima, modal berpengaruh positif signifikan terhadap Perkembangan UKM pada program kemitraan di Kelurahan Setokok. Dengan demikian maka modal mempengaruhi Perkembangan UKM pada Program Kemitraan di Kelurahan Setokok. Semakin besar modal akan semakin meningkatkan perkembangan UKM
Penyelesaian Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar Agus Siswanto; Elpina Tanjung; Parlin Dony Sipayung; Mhd Ramadhan
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 02 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 02, Maret 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i2.2181

Abstract

Latar belakang: Penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa dilakukan secara perdamaian dengan mengutamakan penyelesaian yang saling menguntungkan dalam bentuk kompensasi yang disepakati atas besaran ganti rugi. Metode penelitian: Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), Penelitian Lapangan (Field Research) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian: Hasil pengujian analisis yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan hubungan hukum para pihak yaitu perjanjian jual beli bersyarat (dealer dengan debitur) dengan pihak ketiga, perjanjian jaminan fidusia (FIFGROUP dengan debitur), perjanjian kerjasama pembuatan dan pencatatan akta jaminan fidusia (FIFGROUP dengan notaris) dan pemberian izin untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia (FIFGROUP dengan collector). Permasalahan hukum yang sering terjadi pada FIFGROUP adalah kredit macet, objek jaminan fidusia dalam keadaan tidak sehat atau tidak baik, mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur, penyelesaian sengketa hukum pada FIFGROUP. Kesimpulan: Debitur tidak hanya menerima sanksi perdata tetapi juga sanksi pidana dengan secara ketat mengikuti peraturan perundang-undangan.Sebaiknya, dimohon agar debitur tidak lalai, salah satunya objek jaminan fidusia tidak mengalihkan objek tanpa sepengetahuan kreditur, yang pada pokoknya diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Data Pengadilan Negeri Medan) Immanuel Simanjuntak; Aisyah Aisyah; Mazmur Septian Rumapea
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 10 No. 3 (2021): Volume 10 Issue 3, Agustus 2021
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v10i3.2183

Abstract

Latar Belakang: Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik. Metode Penelitian: Metode penelitian hukum merupakan jenis penelitian yang sistematik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif , sebagai penelitian hukum normatif maka fokus penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan eksplanatif, untuk menggambarkan secara lengkap, menyeluruh dan mendalam aturan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang didasarkan pada penjelasan-penjelasan maupun argument-argumen terkait dengan peran hakim dalam mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dalam negara hukum. Hasil Penelitian: Berdasarkan data yang di dapat dari pengadilan (sumber penulusaran online) bahwa banyak kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga di kategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, yang mana dalam hal ini mengakibatkan banyak kerugian keuangan Negara baik di pusat maupun di daerah. Jika di lihat data perkara tindak pidana korupsi, dapat di uraikan jumlah kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan yaitu sebanyak 168 kasus. Setelah melihat berbagai ketentuan mengenai keuangan negara tersebut, maka lembaga yang berwenang untuk dijadikan sebagai lembaga yang berhak menghitung kerugian keuangan negara apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dapat dipergunakan oleh penyidik adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kesimpulan Berdasarkan data yang di dapat dari pengadilan negeri medan bahwa sebanyak 168 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, yang mana dalam hal ini untuk mengungkapkan kerugian keuangan negara perlu peran Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara.
Peningkatan Peran Pajak dalam Pembangunan Nasional Melalui Implementasi Tax Amnesty Amri Amrulloh
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 11 No. 05 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 05, September 2022
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v11i05.2199

Abstract

Tidak semua wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak yang terutang padahal pajak merupakan sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan peran pajak dalam pembangunan nasional melalui penerapan tax amnesty. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan studi literatur dan kuesioner sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian ini adalah dosen Jurusan Akuntansi Komputer Politeknik Negeri Madiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dosen jurusan akuntansi komputer patuh membayar pajak, sudah melaporkan seluruh harta kekayaan, sudah mengetahui kebijakan dan manfaat tax amnesty. Sebagian besar responden tidak mengikuti program tax amnesty dan responden setuju jika tax amnesty diberlakukan kembali di masa mendatang.
Pengaruh Pengendalian Internal, Inependensi, Skeptisme Auditor, dan Tekanan Waktu Terhadap Pendeteksian Kecurangan: (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jawa Timur Tahun 2020) Amri Amrulloh
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 11 No. 06 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 06, November 2022
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v11i06.2200

Abstract

Kecurangan akuntansi yang dalam bahasa auditing lebih dikenal dengan fraud kini telah menjadi semacam headline news di media. Pada dasarnya fraud sendiri memiliki dua jenis yaitu internal fraud dan external fraud. Sedangkan pendeteksian fraud sendiri merupakan upaya untuk mengetahui telah terjadi suatu tindakan fraud, siapa pelakunya, siapa korbannya, dan apa penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal, Independensi, Skeptisisme Auditor dan Time Pressure terhadap Pendeteksian Fraud. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang telah dibagikan sebelumnya kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data adalah survei, dengan menggunakan kuesioner. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi dan Skeptisisme Auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan, sedangkan pengendalian internal dan tekanan waktu berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan oleh auditor.
Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Salwa Faeha Hanim
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 02 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 02, Maret 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i2.2231

Abstract

Latar belakang: Keberadaan koperasi menjadi bagian dari amanat Undang-undang Dasar yang mana menganut asas ekonomi kerakyatan. Seiring berkembangnya industri ekonomi syariah, koperasi syariah turut serta membangun sistem ekonomi nasional. Pasca diundangkannya Undang-undang N0 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terjadi migrasi dalam hal kepengawasan koperasi yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Metode penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori, metode, atau pendekatan yang telah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk undang-undang, buku, jurnal, naskah, maupun dokumen lainnya yang dapat membantu dalam menganalisis Pengawasan Penyelenggaraan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Hasil penelitian: bahwa pasca diundangkannya Undang-undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan skctor Keuangan, pengawasan koperasi baik koperasi konvensional maupun syariah terbagi menjadi 2 yakni koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan dan yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan. Kesimpulan: Koperasi yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan pengawasannya masih diatur oleh UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yaitu oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sedangkan koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan yang melayani simpan pinjam di luar anggota, serta memperoleh modal dari selain anggota maka segala pengawasannya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
Proteksi Hukum Terhadap Kreditor Konkuren dalam Proses Kepailitan Terhadap Peninggalan Debitor yang Disita Kejaksaan Binto Kusmadi; Ismail Ismail; Dewi Iryani
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i03.2344

Abstract

Latar belakang: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada tanggal 24 Juli 1998, namun dalam perjalanannya, masih ditemukan beberapa kendala dan masalah sehingga perlu penyempurnaan lebih lanjut, oleh karena itu  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan Metode penelitian: Metode Pendekatan Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif termasuk metode perbandingan. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, studi dokumen terhadap bahan hukum primer berupa ketentuan yang berkaitan dengan efektifitas hukum atas kedudukan kreditur konkuren dalam proses kepailitan. Hasil: penelitianPenyitaan berasal dari terminology beslag (belanda)11 dan istilah Indonesia beslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan.Kamus hukum ekonomi memberi pengertian penyitaan adalah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan.Pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat putusan pengadilan. Kesimpulan: Proses Kepailitan meurut Undang-Undang Nomor 37  Tahun 2004 adalah Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum (beslaag) atas kekayaan debitur pailit.Sejak putusan pailit diucapkan, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk harta pailit.Sita umum bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor terhadap perbuatan debitor yang dapat merugikan harta pailit dan menghentikan eksekusi harta debitor oleh para kreditornya untuk memenuhi haknya masing-masing. Hal ini juga dapat memaksimalkan pengumpulan harta pailit guna pembayaran kepada seluruh kreditor. Dengan demikian, hutang dapat dibayar maksimal dan menjaga hak para pihak, menjaga debitor tidak dapat menggelapkan atau membawa barang- barangnya dari kreditor, serta melindungi kreditor-kreditor

Page 1 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023 Vol. 12 No. 02 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 02, Maret 2023 Vol. 12 No. 01 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 1, Januari 2023 Vol. 12 No. 04 (2023): Call for Paper July 2023 Vol. 11 No. 06 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 06, November 2022 Vol. 11 No. 05 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 05, September 2022 Vol. 10 No. 3 (2021): Volume 10 Issue 3, Agustus 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Volume 10 Issue 1, Januari 2021