cover
Contact Name
Rahman
Contact Email
rahman.fkm@uho.ac.id
Phone
+6285222268124
Journal Mail Official
jakk-uho@uho.ac.id
Editorial Address
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Jl. H.E.A. Mokodompit Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : -     EISSN : 27976831     DOI : http://dx.doi.org/10.37887/jakk
Core Subject : Health,
Artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Unversitas Halu Oleo berasal dari penelitian dalam bidang Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.
Articles 90 Documents
HUBUNGAN JUMLAH ANGGOTA KELUARGA, KEMAMPUAN MEMBAYAR IURAN, DAN KETERATURAN MEMBAYAR IURAN PESERTA BPJS MANDIRI DI KECAMATAN LANDONO KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021 Kadek Astiti Nadi; Suhadi Suhadi; Asnia Zainuddin
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 2, No 2 (2021): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v2i2.38065

Abstract

AbstrakLatar Belakang: Pasca kebijakan kenaikan iuran jaminan kesehatan, kepesertaan BPJS yang semakin meningkat tidak sejalan dengan keteraturannya dalam membayar iuran.  Adanya ketidak teraturan dalam membayar iuran JKN mandiri. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keteraturan seseorang dalam membayar iuran BPJS mandiri diantaranya penghasilan peserta tidak menentu yang mempengaruhi kemampuan membayar iuran, apabila penghasilan masih kurang maka tidak mampu membayar iuran.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan jumlah anggota keluarga, kemampuan membayar iuran, pekerjaan dan pendapatan dalam keteraturan membayar iuran peserta BPJS mandiri di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021.Metode:  Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey deskriptif.Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan nilai (p value = 0,00< 0,05), kemampuan membayar iuran dengan nilai (p value = 0,00<0,05), pekerjaan dengan nilai (p value = 0,03<0,05) dan pendapatan dengan nilai (p value = 0,00<0,05) dalam Keteraturan membayar iuran pada peserta BPJS mandiri pasca kebijakan kenaikan iuran di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021.Kesimpulan: Bahwa ada hubungan antara jumlah anggota keluarga, kemampuan membayar iuran, pekerjaan dan pendapatan dalam Keteraturan membayar iuran pada peserta BPJS mandiri pasca kebijakan kenaikan iuran di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021. AbstractBackground: After the policy of increasing health insurance contributions, increasing BPJS membership is not in line with the regularity in paying contributions. There is an irregularity in paying independent BPJS contributions. There are several factors that can affect a person's regularity in paying BPJS contributions, including the participant's income is uncertain which affects the ability to pay contributions. Objective: This study aims to determine the relationship between the number of family members, ability to pay contributions, employment and income in regularly paying dues for independent BPJS participants in Landono District, South Konawe Regency in 2021.Methods: This study uses quantitative research with a descriptive survey approach.Results: The results of this study indicate that there is a relationship between the number of family members with a value (p value = 0.00 < 0.05), ability to pay contributions with a value (p value = 0.00 <0.05), work with a value ( p value = 0.03 < 0.05) and income with a value (p value = 0.00 < 0.05) in the regularity of paying dues to independent BPJS participants after the policy of increasing contributions in Landono District, South Konawe Regency in 2021.Conclusion: That there is a relationship between the number of family members, ability to pay contributions, employment and income in the regularity of paying dues to independent BPJS  participants after the policy of increasing contributions in Landono District, South Konawe Regency in 2021.
ANALISIS PELAKSANAAN MANAJEMEN PROGRAM PENCEGAHAN DANPENGENDALIANHAIs(HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS) DIRSUD KOTA KENDARI TAHUN 2020 Andi Cahya Amalia Ramadhani; Nani Yuniar; Hilda Harun
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 1, No 1 (2020): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v1i1.38131

Abstract

AbstrakLatar Belakang:Pelayanan Rumah Sakit rentan akan penyebaran infeksi nosokomial atauHealthcare-Associated Infections(HAIs). Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) merupakan sebuah program yang wajib dilaksanakan disetiap fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk meminimalisir risiko penyebaran infeksi.Tujuan:Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan manajemen program pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit Umum DaerahKota Kendari dilihat dari aspek manajemen yang terdiri dari penetapan komitmen, menunjukkan kepemimpinan, pemberian informasi dan kerjasama tim, dan aspek organisasi yaitu pemenuhan struktur organisasi, pelaksanaan tugas dan pelaksanaan program kerja upaya PPI.Metode:Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan case study. Informan penelitian yaitu petugas IPCN, IPCD, IPCLN dan Anggota.Hasil:Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada petugas PPI yang belum mengikuti pelatihan dan pendidikan PPI dan belum paham tugas danfungsinya sehingga berdampak kepada pelaksanaan tugas yang tidak maksimal dan kurangnya kesadaran petugas terkait penggunaan APD,hand hygienedan penerapanbundlesyang sesuai pedoman.Kesimpulan:Kesimpulan Pelaksanaan manajemen yang terdiri dari komitmen, kepemimpinan, komunikasi dan kerjasama dalam pelaksanaanprogram pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di RSUD Kota Kendari belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena program pencegahan dan pengendalian infeksi belum menjadi prioritas utama, dan masih kurangnya kerjasama antar seluruh unit elemen rumah sakit dalam pelaksanaan program tersebut. Organisasi pelaksana program pencegahandan pengendalianHAIsdi RSUD Kota Kendari secara struktural sudah sesuai dengan pedoman namun pada pelaksanaan uraian tugas belum maksimal dilaksanakan karena belum semua anggota paham dan mengerti dengantupoksi masing-masing.AbstractBackground:Hospital services are vulnerable to the spread of nosocomial infections or Healthcare-Associated Infections (HAIs). Infection Prevention and Control Program (PPI) is a program that must be implemented in everyhealth care facility in Indonesia to minimize the risk of spreading infection.Objectives:The purpose of the study is to analyze the implementation of infection prevention and control program management in the Kendari CityGeneral Hospital in terms of management aspects consisting from establishing commitments, showing leadership, providing information and teamwork, and aspects of the organization namely fulfilling organizational structure,implementing tasks and implementing work programs for PPI efforts Methods:This research is a qualitative research with a case study approach.Research informants are IPCN, IPCD, IPCLN officers and MembersResults:The results showed that there were still PPI officers who had not participated in PPI training and education and did not understand their dutiesand functions so that the impact on the implementation of tasks was not AbstrakLatar Belakang:Pelayanan Rumah Sakit rentan akan penyebaran infeksi nosokomial atauHealthcare-Associated Infections(HAIs). Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) merupakan sebuah program yang wajib dilaksanakan disetiap fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk meminimalisir risiko penyebaran infeksi.Tujuan:Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan manajemen program pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit Umum DaerahKota Kendari dilihat dari aspek manajemen yang terdiri dari penetapan komitmen, menunjukkan kepemimpinan, pemberian informasi dan kerjasama tim, dan aspek organisasi yaitu pemenuhan struktur organisasi, pelaksanaan tugas dan pelaksanaan program kerja upaya PPI.Metode:Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan case study. Informan penelitian yaitu petugas IPCN, IPCD, IPCLN dan Anggota.Hasil:Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada petugas PPI yang belum mengikuti pelatihan dan pendidikan PPI dan belum paham tugas danfungsinya sehingga berdampak kepada pelaksanaan tugas yang tidak maksimal dan kurangnya kesadaran petugas terkait penggunaan APD,hand hygienedan penerapanbundlesyang sesuai pedoman.Kesimpulan:Kesimpulan Pelaksanaan manajemen yang terdiri dari komitmen, kepemimpinan, komunikasi dan kerjasama dalam pelaksanaanprogram pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di RSUD Kota Kendari belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena program pencegahan dan pengendalian infeksi belum menjadi prioritas utama, dan masih kurangnya kerjasama antar seluruh unit elemen rumah sakit dalam pelaksanaan program tersebut. Organisasi pelaksana program pencegahandan pengendalianHAIsdi RSUD Kota Kendari secara struktural sudah sesuai dengan pedoman namun pada pelaksanaan uraian tugas belum maksimal dilaksanakan karena belum semua anggota paham dan mengerti dengantupoksi masing-masing.AbstractBackground:Hospital services are vulnerable to the spread of nosocomial infections or Healthcare-Associated Infections (HAIs). Infection Prevention and Control Program (PPI) is a program that must be implemented in everyhealth care facility in Indonesia to minimize the risk of spreading infection.Objectives:The purpose of the study is to analyze the implementation of infection prevention and control program management in the Kendari CityGeneral Hospital in terms of management aspects consisting from establishing commitments, showing leadership, providing information and teamwork, and aspects of the organization namely fulfilling organizational structure,implementing tasks and implementing work programs for PPI efforts Methods:This research is a qualitative research with a case study approach.Research informants are IPCN, IPCD, IPCLN officers and MembersResults:The results showed that there were still PPI officers who had not participated in PPI training and education and did not understand their dutiesand functions so that the impact on the implementation of tasks was not
STRATEGI BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA PASIEN RSUD BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 Zulianti Zulianti; Suhadi Suhadi; Lisnawaty Lisnawaty
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 3, No 2 (2022): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v3i2.38048

Abstract

AbstrakLatar Belakang: Standar Kepuasan Pasien (SPM), bedasarkan peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 menyatakan bahwa standar pelayanan minimal adalah ≥ 90%. Bidang Humas Rumah Sakit sangat perperang penting dalam menikatkan kualitas pelayanan kesehatan melalaui program yang diterapkan. Guna mengatsi masalah yang terjadi baik dari komplen pasiaen ataupun kelalayan dari petugas kesehatan.Tujuan: Untuk menganalisis strategi Bidang Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.Metode: Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu Kasubag Humas dan Staf Humas RSUD Bahteramas, petugas kesehatan dan juga pasien. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.Hasil: Dalam variabel proses pengumpulan fakta atau masalah sebagaiwujud starategi Humas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien di RSUD Bahteramas Prov.Sultra berjalan dengan cukup baik, Hal tersebut terlihat dari penyampaian informasi seperti yang disampaikan oleh Kasubag Humas dan Hukum Bahteramas, dimana dalam  pengumpulan fakta atau masalah Humas menyediakan suatu unit sebagai tempat pengaduan masyarakat yaitu ruang pengaduan Humas, Humas juga menyediakan blanko dan juga kotak saran.Upaya yang dilakukan oleh Humas tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada dan  saling menguntungkan untuk organisasi maupun masyarakat. Dalam proses perencanaan dan program Humas menjalakan program yang sesuai dengan apa yang menjadi keluhan pasien. Strategi Humas yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara berjalan cukup baik. Hal  terlihat dari humas yang selalu terlibat dalam proses fungsi manajemen organisasi yaitu melakukan proses pengumpulan fakta dan Pengkomunikasian yang  Humas lakukan. Strategi terakhir yang Humas lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu mengevaluasi program yang  suda berjalan dan program yang dijalankan suda berjalan dengan baik. Hal tersbut terlihat dari humas yang selalu terlibat dalam proses fungsi manajemen organisasi yaitu melakukan proses pengumpulan fakta dan Pengkomunikasian yang humas lakukan. Kesimpulan: Bahwa dalam proses pengmpulan fakta atau masalah, Humas memberikan atau menyediakan sebuah unit yaitu ruang pengaduan Humas sebagai tempat mengaduan masyarakat apabila ada masalah. Program yang dibuat atau dijalankan humas berdasarkan masalah yang terjadi guna mengatasi apa yang menjadi keluhan pasien. Aksi dan komunikasi antara lain Humas bekerja sama dengan publik internal dalam menjelasakan apa yang menjadi keluhan pasien atau keluarga pasien. Dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien Humas mengevaluasi program-program yang telah dijalankan untuk mengetahui output hasil dari program yang dijalankan oleh Humas tersebut. Abstract.Background: Patient Satisfaction Standards (SPM), based on the regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 4 of 2019 states that the minimum service standard is 90%. The field of Hospital Public Relations is very important in improving the quality of health services through the programs implemented. In order to overcome problems that occur either from patient complaints or negligence from health workers.Objective: To analyze the strategy of the Public Relations Division in Improving the Quality of Service to Patients at the Bahteramas Regional General Hospital, Southeast Sulawesi Province.Methods: A qualitative research type with a descriptive approach. Informants in this study were the Head of Public Relations and Public Relations Staff of Bahteramas Hospital, health workers and patients. Collecting data through observation, in-depth interviews and documentation.Results: The program strategy implemented by PR was successful, and has also improved the quality of services provided by health workers at Bahteramas Hospital.Conclusion: It can be concluded that in the process of collecting facts or problems, Public Relations provides or provides a unit, namely the Public Relations complaint room as a place to complain to the public if there are problems. The program created or run by public relations is based on the problems that occur in order to overcome what are the patient's complaints. Actions and communications include Public Relations working with the internal public in explaining what the patient or patient's family complains about. In terms of improving the quality of service to patients, Public Relations evaluates the programs that have been run to find out the output results of the program run by the Public Relations.
STUDI HUBUNGAN MUTU PELAYANAN DENGAN KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KONAWE TAHUN 2020 Sitti Salma Amaliah Karim; La Ode Ali Imran Ahmad; Rastika Dwiyanti Liaran
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 1, No 4 (2021): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v1i4.38108

Abstract

Abstrak          Latar Belakang: Berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan diketahui terdapat keluhan masyarakat menyangkut mutu pelayanan kesehatan masih kurang memuaskan dimana pasien yang berobat rawat inap kurang mendapat pelayanan yang baik dikarenakan sikap petugas tidak ramah terhadap pasien dan empati petugas kurang efektif. sehingga pasien kurang puas dan bisa mempengaruhi mutu kinerja pelayanan kesehatan dan persepsi masyarakat terhadap Rumah Sakit. Tujuan: mengetahui hubungan mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien rawat inap pada BLUD Rumah Sakit Konawe.  Metode: penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian survei. Sampel penelitian (Purposive Sampling) sebanyak 98 pasien. Tehnik analisis data analisis deskriptif dan Chi Kuadrat.  Hasil:  (1)Ada hubungan positif dan signifikan kecepatan mendapatkan pelayanan dengan kepuasan pasien nilai p-value= 0,000<0,05.(2).Ada hubungan positif dan signifikan sikap ramah dan sopan petugas kesehatan dengan kepuasan pasien. Nilai p-value=0,000<0,05. (3). Ada hubungan positif dan signifikan komunikasi petugas kesehatan dengan kepuasan pasien nilai p-value=0,000<0,05.(4)Ada hubungan positif dan signifikan hak memilih pengobatan dan perawatan dengan kepuasan pasien nilai p-value=0,000<0,05.(5).Ada hubungan positif dan signifikan kerahasiaan informasi pasien dengan kepuasan pasien nilai p-value=0,000<0,05. (6).Ada hubungan positif dan signifikan hak memilih pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien nilai p-value=0,000<0,05.(7).Ada hubungan positif dan signifikan kualitas tempat pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien nilai p-value=0,000<0,05. (8)Ada hubungan positif dan signifikan kemudahan dikunjungi keluarga atau teman dengan kepuasan pasien nilai p-value=0,000<0,05. Kesimpulan: Berdasarkan uraian  dari setiap indikator mutu pelayanan kesehatan dengan hubungannya kepuasan pasien maka secara umum diketahui ada hubungan   sangat erat antara mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien pada Rumah Sakit Konawe. Artinya semakin baik mutu pelayanan semakin memuaskan pasien rawat inap.     AbstractBackground: Based on the initial survey conducted by the researcher, it is known that there are public complaints regarding the quality of health services that are still unsatisfactory where patients receiving inpatient treatment do not receive good service because the attitude of the officers is not friendly to patients and the empathy of officers is less effective so that patients are not satisfied and can affect the quality of health service performance and public perception of the hospital. Objective: to determine the relationship between the quality of health services and satisfaction of inpatients at the BLUD Konawe Hospital. Method: quantitative research. Survey research design. The research sample (purposive sampling) was 98 patients. Data analysis techniques are descriptive analysis and Chi Square. Results: (1) There is a positive and significant relationship between the speed of getting services and patient satisfaction, p-value = 0.000 <0.05. (2). There is a positive and significant relationship between the friendly and courteous attitude of health workers and patient satisfaction. p-value=0.000<0.05. (3). There is a positive and significant relationship between health worker communication and patient satisfaction, p-value = 0.000 <0.05. (4) There is a positive and significant relationship between the right to choose treatment and care with patient satisfaction, p-value = 0.000 <0.05. (5). There is a positive and significant relationship between confidentiality of patient information and patient satisfaction with p-value = 0.000 <0.05. (6). There is a positive and significant relationship between the right to choose health services with patient satisfaction p-value = 0.000 <0.05. (7). There is a positive and significant relationship between the quality of health care facilities and patient satisfaction, p-value = 0.000 <0.05. (8) There is a positive and significant relationship between the ease of being visited by family or friends with patient satisfaction, p-value = 0.000<0.05. Conclusion: Based on the description of each indicator of the quality of health services with the relationship of patient satisfaction, it is generally known that there is a very close relationship between the quality of health services and patient satisfaction at Konawe Hospital. This means that the better the quality of service, the more satisfying the inpatients will be.
FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN IMUNISASI DASAR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LIYA KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 Wa Ode Sofyan Kartina; La Ode Ali Imran Ahmad; Lade Albar Kalza
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 4, No 2 (2023): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v4i2.43172

Abstract

Abstrak Latar Belakang: Pelaksanaan imunisasi pada balita menyelamatkan sekitar 2–3 juta nyawa di seluruh dunia setiap tahun dan berkontribusi besar pada penurunan angka kematian bayi global dari 65 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1990 menjadi 29 pada tahun 2018. Tujuan: Mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Liya Kabupaten Wakatobi tahun 2021. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian analitik dengan rancangan cross sectional. Study jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 60 orang bayi yang berusia 9-12 bulan. Hasil: Tidak ada hubungan antara kepemilikan buku KMS dengan status imunisasi dasar lengkap pada bayi dengan nilai p value sebesar 1,000 dimana (p value > 0,05) , Ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan status imunisasi dasar lengkap pada bayi dengan nilai p value sebesar 0,000 dimana (p value < 0,05), Tidak ada :hubungan antara sarana prasarana dengan status imunisasi pada bayi nilai p value sebesar 0, 551 dimana (p value > 0,05), Tidak ada hubungan antara akses pelayanan dengan status imunisasi dasar lengkap pada bayi dengan nilai p value sebesar 1,000 dimana (p value > 0,05). Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara kepemilikan buku KMS, tidak ada hubungan antara sarana prasarana, tidak ada hubungan antara akses pelayanan dengan status imunisasi dan ada hubungan pengetahuan ibu dengan status imunisasi. Sehingga perlu mempersering kegiatan penyuluhan yang ada di Puskesmas Liya serta mengajak ibu bayi untuk ikut serta dalam program imunisasi dasar sehingga dapat dicapai cakupan imunisasi hingga 100%. Abstract Background: Immunization of children under five saves around 2–3 million lives worldwide every year and contributes greatly to reducing the global infant mortality rate from 65 per 1,000 live births in 1990 to 29 in 2018. Objectives: To find out the factors related to the utilization of basic immunization services in the working area of the Liya Health Center, Wakatobi Regency in 2021. Methods: This study uses a quantitative approach with an analytic research design with a cross sectional design. The number of samples in this study were 60 infants aged 9-12 months. Results: There is no relationship between KMS book ownership and complete basic immunization status in infants with a p value of 1.000 where (p value > 0.05). There is a relationship between mother's knowledge and complete basic immunization status in infants with a p value of 0.000 where ( p value < 0.05), None: relationship between infrastructure and immunization status in infants p value of 0.551 where (p value > 0.05), There is no relationship between service access and complete basic immunization status in infants with a p value of 1.000 where (p value > 0.05). Conclusion: There is no relationship between KMS book ownership, no relationship between infrastructure, no relationship between service access and immunization status and there is a relationship between mother's knowledge and immunization status. So it is necessary to frequent counseling activities at the Liya Health Center and invite baby mothers to participate in the basic immunization program so that immunization coverage can be achieved up to 100%.
FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA PERAWAT PELAKSANA DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA KENDARI TAHUN 2021 Zulfani Indah Lestari; La Ode Ali Imran Ahmad; Rahman Rahman
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 2, No 3 (2021): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v2i3.38028

Abstract

Abstrak Latar Belakang: Nilai indikator BOR dan LOS pelayanan RSUD Kota Kendari Tahun 2020 melebihi standar yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit yaitu BOR 94,37% dan LOS 12 hari.Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan produktivitas kerja perawat pelaksana di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari.Metode: Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional study dan uji statistik menggunakan uji Chi square dengan teknik pengambilan sampel proportionate stratified random sampling yang berjumlah 37 orang.Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara motivasi dengan produktivitas kerja (p value 0, 007 <0,05). Ada hubungan antara Lingkungan Kerja Non-Fisik dengan produktivitas kerja (p value 0,026 <0,05). Tidak ada hubungan antara pelatihan dengan produktivitas kerja (p value 1,000 >0,05). Tidak ada hubungan antara insentif dengan produktivitas kerja (p value 1,000 >0,05).Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas kerja perawat di RSUD Kota Kendari dipengaruhi oleh faktor motivasi dan lingkungan kerja non-fisik.  AbstractBackground: The value of the BOR and LOS indicators of Kendari City Hospital services in 2020 exceeds the standards set by the Hospital, namely BOR 94.37% and LOS 12 days.Objectives: The purpose of this study is to find out factors related to the work productivity of implementing nurses in the inpatient room of Kendari City General Hospital (RSUD).Methods: The method in this study uses a cross-study approach and statistical test using the Chi square test with proportionate stratified random sampling techniques totaling 37 people.Results: The results showed that there is a relationship between motivation and work productivity (p value 0.007 <0.05). There is a relationship between non-physical work environments and work productivity (p value 0.026 <0.05). There is no relationship between training and work productivity (p value 1,000 >0.05). There is no relationship between incentives and work productivity (p value 1,000 >0.05).Conclusion: This study shows that the work productivity of nurses at Kendari City Hospital is influenced by motivational factors and the non-physical work environment.
IDENTIFIKASI PENYEBAB PENGEMBALIAN BERKAS KLAIM BPJS RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 Icha Bernitasari Amir; Suhadi Suhadi; Hilda Harun
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 1, No 2 (2020): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v1i2.38095

Abstract

Abstrak  Latar Belakang: Dalam proses pengajuan klaim di RSUD Bahteramas ke BPJS Kendari ditemukan adanya pengembalian berkas klaim di bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2019.Tujuan: Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi Penyebab Pengembalian Berkas Klaim BPJS Rawat Inap di RSUD Bahtermas dilihat dari aspek Dispute Administrasi, Dispute Koding, dan Dispute Medis.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan case study.Hasil: Penyebab pengembalian berkas klaim BPJS berdasarkan Dispute Administrasi disebabkan karena adanya penyalahgunaan kartu, cara pulang pasien yang tidak sesuai, tidak adanya bukti penunjang dan terapi, serta terdapat kesalahan pada data demografi. Kedua, penyebab pengembalian berkas klaim BPJS berdasarkan Dispute Koding disebabkan karena koding yang tidak sesuai dengan diagnosis, ketidakjelasan pada penulisan dokter yang membuat diagnosis yang diajukan tidak tepat, serta tidak terisinya diagnosa akhir diresume medis. Ketiga, penyebab pengembalian berkas klaim BPJS berdasarkan Dispute Medis disebabkan karena adanya ketidaksepahaman antara verifikator dengan petugas klaim di rumah sakit mengenai diagnosis yang diajukan, banyaknya kasusnya bedah yang mengalami Permasalahan disebabkan karena tidak disertai dengan bukti penunjang. Kesimpulan: Penelitian menunjukkan bahwa adanya kasus penyalahgunaan kartu dari pasien peserta BPJS yang berobat dengan menggunakan kartu milik orang lain yang dikarenakan pemahaman sebagian pasien yang masih kurang terkait penyalahgunaan kartu, diagnosa yang tidak disertai dengan penunjang dan terapi, Kesalahan pengkodingan yang disebabkan penulisan dokter, kesalahan penginputan pemulangan pasien, kesalahan pada data demografi, dan rata-rata kasus bedah yang mengalami dispute klaim karena tidak disertai dengan penunjang. AbstractBackground: In the process of filing a claim at Bahteramas Regional Hospital to Kendari BPJS, it was found that the claim file was returned in January, February, and March 2019.Objectives: The purpose of the study was to identify the cause of returning the Inpatient BPJS Claim File at the Bahtermas Regional Hospital in terms of Administrative Dispute, Coding Dispute, and Medical Dispute.Methods: This study is a qualitative study with a case study approach.Results: The cause of returning BPJS claim files based on Administrative Dispute was due to card misuse, inappropriate way of returning patients, lack of supporting evidence and therapy, and errors in demographic data. Second, the cause of returning BPJS claim file based on Dispute Coding is caused by coding that is not in accordance with the diagnosis, unclear writing of the doctor that makes the diagnosis submitted incorrectly, as well as not filling the final diagnosis in the medical resume. Third, the cause of returning BPJS claim files based on Medical Dispute is due to a disagreement between verifiers and claimants at the hospital regarding the proposed diagnosis, the many cases of surgery that have problems caused by not being accompanied by supporting evidence.Conclusion: Research shows that there are cases of card abuse from BPJS participant patients who seek treatment using someone else's card which is due to the understanding of some patients who are still lacking related to card misuse, diagnoses that are not accompanied by support and therapy, coding errors caused by doctor writing, errors the input of patient discharge, errors in demographic data, and the average surgical case that has a dispute claim because it is not accompanied by support.
ANALISIS TREN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SEBELUM DAN SESUDAH COVID-19 DI PUSKESMAS NAMBO KOTA KENDARI TAHUN 2022 Kurdiyanto Hasariy; La Ode Ali Imran Ahmad; Lade Albar Kalza
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 3, No 4 (2023): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v3i4.32123

Abstract

AbstrakLatar Belakang: Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berhak diterima setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan ketentuan minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemmerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM adalah 100% setiap tahunnyaTujuan: untuk mengetahui analisis tren pada standar pelayanan minimal (SPM) sebelum dan sesudah covid-19 di Puskesmas Nambo kota kendari.Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuntitatif yang berguna untuk menganalisa data dan mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.Hasil: Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Standar pelayanan Minimal (SPM) ibu hamil mengalami kenaiakan setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Ibu Bersalin mengalami penurunan setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Bayi Baru Lahir bersifat fluktuatif setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Balita bersifat fluktuatif setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Usia Pendidikan Dasar bersifat fluktuatif setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Usia Produktif mengalami penurunan setelah adanya covid-19,  Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Pada Usia Lanjut mengalami penurunan setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Penderita Hipertensi mengalami penurunan setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Penderita Diabetes Melitus bersifat fluktuatif setelah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Orang Dengan Gangguan Jiwa berat relatif sama sebelum dan sesudah adanya covid-19, Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Orang Terduga Tuberculosis mengalami penurunan, setelah adanya covid-19 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terduga HIV relatif sama.Kesimpulan: Terdapat beberapa standar pelayanan minimal (SPM) yang berubah akibat covid-19. Seperti SPM ibu bersalin, SPM Bayi Baru Lahir, SPM Balita, SPM Usia Pendidikan Dasar, SPM Usia Produktif, SPM Usia Lanjut, SPM Penderita Hipertensi, SPM Penderita DM, dan SPM Terduga TB. Sehingga perlu adanya peningkatan pada Standar Pelayanan minimal indikator yang berdampak pada Covid-19. AbstractBackground: Minimum Service Standards (Standar Pelayanan Minimum or SPM) in the health sector are provisions regarding the type and quality of basic health services that every citizen is entitled to receive at a minimum. SPM is a minimum provision that must be implemented by the regional government (Pemerintah Daerah) for its people, so the SPM target is 100% annually.Purpose: The purpose of this research was to find out trend analysis on Minimum Service Standards (SPM) before and after Covid-19 at the Nambo Health Center (Puskesmas) in Kendari City.Method: The research is useful using a descriptive quantitative method to analyze data and describe the data that has been collected as it is without intending to make general conclusions.Result: The results of this study indicate that the Minimum Service Standards (SPM) for pregnant women have increased after Covid-19, the minimum service standards (SPM) for maternity mothers have decreased after Covid-19, the Minimum Service Standards (SPM) for newborns have fluctuated after Covid-19, Minimum Service Standards (SPM) for toddlers is fluctuated after Covid-19, basic education age’s Minimum Service Standards (SPM) fluctuated after Covid-19, Minimum Standards (SPM) for productive age is decreased after Covid-19 , Minimum Service Standards (SPM) for the elderly have decreased after Covid-19, Minimum Service Standards (SPM) for hypertension sufferers have decreased after Covid-19, Minimum Service Standards (SPM) for diabetics mellitus is fluctuating after Covid-19 , Minimum Service Standards (SPM) for People with severe mental disorders is relatively the same before and after Covid -19, Minimum Service Standards (SPM) for people suspected of having tuberculosis have decreased after the arrival of Covid-19 and the Minimum Service Standards (SPM) for people suspected of having HIV is relatively the same.Conclusion: There are several minimum service standards (SPM) that have changed due to Covid-19. Such as the the minimum service standards (SPM) for maternity mothers, the Minimum Service Standards (SPM) for newborns, Minimum Service Standards (SPM) for toddlers, basic education age’s Minimum Service Standards (SPM), Minimum Standards (SPM) for productive age, Minimum Service Standards (SPM) for the elderly, Minimum Service Standards (SPM) for hypertension sufferers, Minimum Service Standards (SPM) for diabetics mellitus, Minimum Service Standards (SPM) for people suspected of having tuberculosis. So it is necessary to increase the minimum Service Standards for indicators that have an impact on Covid-19.
EVALUASI PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN DI PUSKESMAS BASALA KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021 Rahmah Dewi Sukmawati; Nani Yuniar; La Ode Ali Imran Ahmad
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 2, No 4 (2022): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v2i4.38081

Abstract

Abstrak Latar Belakang: Pada tahun 2020 terdapat 4.095 sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia. Provinsi dengan jumlah sarana produksi terbanyak adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 1.148 sarana. (Profil Kesehatan Indonesia, 2020). Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas. Berdasarkan survei awal yang dilakukan, kegiatan manajemen logistik di Puskesmas Basala hanya dilakukan oleh bendahara barang, tidak ada petugas khusus yang melakukan kegiatan manajemen logistik. Ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas Basala belum mencapai standar kompendium alat kesehatan 80% sedangkan ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas Basala baru mencapai 66,25%.Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kegiatan input, proses dan output dari pengelolaan alat kesehatan di Puskesmas Basala.Metode: Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang masing-masing dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling.Hasil: Hasil penelitian menunjukkan dari kegiatan input masih terdapat fungsi logistik yang tidak optimal yaitu kurangnya SDM serta tidak ada petugas khusus dari penanganan logistik, metode pengelolaan belum memiliki SOP dan tidak ada petugas khusus dalam pada proses penanganan manajemen logistik, kegiatan proses dalam penelitian ini antara lain perencanaan yang dilakukan tiap awal tahun, penyimpanan hanya terdapat satu gudang untuk barang/alat kesehatan yang rusak sedangkan alat kesehatan yang terpakai disimpan di ruang pelayananan masing-masing, pemeliharaan yang dilakukan di Puskesmas Basala belum optimal karena hanya dilakukan pemeriksaan seadanya saja serta tidak adanya program penghapusan untuk alat-alat kesehatan yang tidak dibutuhkan..Kesimpulan: kegiatan manajemen logistik di Puskesmas Basala dalam pengelolaan alat kesehatan masih terdapat banyak kekurangan seperti tidak adanya petugas khusus dalam penanganan manajemen logistik alat kesehatan, perencanaan dan pemeliharaan yang belum optimal sehingga diperlukan kegiatan manajemen logistik yang dilakukan khusus oleh petugas yang berwewenang dan mengetahui secara pasti mengenai pengaturan logistik alat kesehatan di Puskesmas. AbstractBackground: In 2020 there are 4,095 pharmaceutical production facilities and medical devices in Indonesia. The province with the highest number of production facilities is West Java, with 1,148 facilities. (Indonesia Health Profile, 2020). The Health Office of South Konawe Regency indicated that there were still problems in the logistics management of medical devices at the Puskesmas. Based on the initial survey conducted, logistics management activities at the Basala Health Center are only carried out by the goods treasurer, there are no special officers who carry out logistics management activities. The availability of medical devices at the Basala Health Center has not reached the compendium standard for medical devices of 80%, while the availability of medical devices at the Basala Health Center has only reached 66.25%.Objective: The purpose of this study is to analyze the input, process and output activities of Medical Device Management in Basala Health Center.Method: This research method is qualitative research with exploratory approach. Informants in this study amounted to 5 people, each of whom was selected using purposive sampling method.Results: the results showed that from input activities there are still not optimal logistics functions, namely the lack of human resources and no special officers from logistics handling, management methods do not have SOP and no special officers in the logistics management handling process, process activities in this study include planning carried out every beginning of the year, storage there is only one warehouse, maintenance carried out at the Basala Health Center is not optimal because only a makeshift examination is carried out and there is no removal program for medical devices that are not needed..Conclusion: Logistics management activities at the Basala Health Center in the management of medical devices there are still many shortcomings such as the absence of special officers in the handling of medical device logistics management, planning and maintenance are not optimal
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALAT MEDIS DI PUSKESMAS WUA-WUA KOTA KENDARI TAHUN 2022 Dian Irmawati; Nani Yuniar; Rahman Rahman
Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo Vol 4, No 1 (2023): JAKK (Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan)
Publisher : Departemen AKK FKM UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jakk.v4i1.39135

Abstract

Abstrak Latar Belakang: Pengelolaan alat medis adalah rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan kebutuhan alat medis, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan yang dikelola secara optimal untuk menjamin terpenuhinya kriteria alat yang baik. Namun, pada pengelolaan alat medis di Puskesmas Wua-wua terdapat beberapa alat medis yang belum berfungsi secara maksimal, proses perencanaan peralatan belum terealisasikan, penerimaan tidak sesuai antara usulan dan pengadaan, masih dijumpai perlatan rusak yang disimpan disembarang tempat, kemudian pemeliharaan belum dilakukan oleh tenaga ahli, dan beberapa peralatan belum dilakukan penghapusan.Tujuan: Untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan alat medis di Puskesmas Wua-wua Kota Kendari Tahun 2022. Berdasarkan dari perencanaan kebutuhan alat medis, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan di Puskesmas Wua-wua Kota Kendari.Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yang terdiri dari 1 informan kunci dan 3 informan biasa.Hasil: Pengelolaan alat medis di Puskesmas Wua-wua, dalam   perencanaannya beberapa kebutuhan peralatan dilakukan tiap tahun dan hanya sekali dengan melihat permintaaan kebutuhan masing-masing ruangan kemudian dicantumkan kedalam RKBMD dan disesuaikan dengan anggaran yang ada, namun proses perencanaan  dilakukan berulang-ulang kali yang disebabkan kurangnya anggaran didapatkan, penerimaan peralatan belum sesuai dengan RKBMD yang telah diusulkan, namun peralatan yang diterima selalu dalam keadaan baik, penyimpanan peralatan belum efektif karena belum ada ruang penyimpanan khusus untuk peralatan sehingga peralatan disimpan diruang pelayanan, pemeliharaan kalibrasi peralatan berupa angka, yang dilakukan oleh tenknisi dalam satu tahun sekali, sedangkan pemeliharaan rutin dilakukan, oleh petugas Puskesmas dengan membersihkan peralatan medis, kemudian disterilkan, hal ini tentunya telah sesuai dengan SOP, Puskesmas Wua-wua belum melaksanakan program penghapusan dan belum ada petugas khusus untuk penghapusan.Kesimpulan: Pada pengelolaan peralatan medis di Puskesmas Wua-wua masih terdapat banyak kekurangan baik dari kurangnya peralatan, SDM, serta anggaran yang didapatkan dan hal ini dapat mempengaruhi segala aspek yang ada dalam pengelolaan alat medis. Sehingga perlu adanya peningkatan perlengkapan alat kesehatan dan mengadakan atau mengikuti pelatihan mengenai manajemen logistik agar pelayanan kesehatan menjadi efektif dan efisien. AbstractBackground: Medical device management is a series of activities related to aspects of medical device need planning, receipt, storage, maintenance and disposal that are optimally managed to ensure the fulfillment of the criteria for a good device. However, in the management of medical devices at the Wua-wua Health Center there are several medical devices that have not functioned optimally, the equipment planning process has not been realized, acceptance is not in accordance with the proposal and procurement, there are still damaged equipment stored in any place, then maintenance has not been carried out by the staff. experts, and some equipment has not been removed.Objectives: This study aims to find out information about the management of medical devices at the Wua-wua Health Center inKendari City in 2022. Based on planning, receiving, storing, maintenance and removal at the Wua-wua Health Center in Kendari City.Methods: The type of research used is a case study with a descriptive qualitative research method. There were 4 informants in this study, consisting of 1 key informant and 3 casual informants.Results: The management of medical devices at the Wua-wua Health Center is planned, some equipment needs are carried out every year and only once by looking at requests for the needs of each room and then included in the RKBMD and adjusted to the existing budget, but the planning process is carried out repeatedly due to a lack of budget obtained, equipment acceptance is not in accordance with the RKBMD that has been proposed, but equipment received is always in good condition, equipment storage has not been effective because there is no special storage room for equipment so that equipment is stored in the service room, maintenance of equipment calibration in the form of numbers, which is carried out by technicians and once a year, while routine maintenance is carried out by Health Center staff by cleaning,and sterilized, of course this is in accordance with the SOP, the Wua-wua Health Center has not implemented a deletion program and there is no special officer for deletion.Conclusion: In the management of medical equipment at the Wuawua Health Center there are still many shortcomings, both from the lack of equipment, human resources, and the budget obtained and this can affect all aspects in the management of medical devices. So it is necessary to increase medical device equipment, and organize or attend training on logistics management so that health services become effective and efficient.