cover
Contact Name
Shadu Satwika Wijaya
Contact Email
shadu.satwika@unsoed.ac.id
Phone
+628568062622
Journal Mail Official
shadu.satwika@unsoed.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UNSOED Jl Kampus No. 1 Grendeng Purwokerto 53122 Jateng Telp 0281-641419
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Public Policy and Management Inquiry
Core Subject : Humanities, Social,
Public Policy and Management Inquiry merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP UNSOED. Jurnal ini diterbitkan dua kali secara online setiap tahun dan berisi hasil-hasil penelitian Skripsi, Tesis mahasiswa S2 Ilmu Administrasi, dan Disertasi serta pengkajian, telaah pustaka, maupun ulasan yang berkaitan dengan manajemen sektor publik, manajemen pembangunan, dan kebijakan publik. (The Public Policy and Management Inquiry is a scientific journal published by the Postgraduate Program of Public Administration of FISIP UNSOED. This journal is published twice online each year (April & November) and contains the results of Skripsi research, the Thesis of Masters in Administrative Sciences, and Dissertations as well as studies, literature reviews, and reviews relating to public sector management, development management, and public policy).
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2023): November 2023" : 8 Documents clear
PENGARUH FAKTOR DETERMINAN TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS Amyati Amyati; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9410

Abstract

Abstrak Permasalahan dalam implementasi program Kampung keluarga berencana hingga saat ini masih banyak mengalami kendala, sehingga realisasi program KB bagi masyarakat masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi terhadap tingkat keberhasilan implementasi program Kampung KB. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, menerapkan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi. Hasil penelitian menggambarkan keberhasilan implementasi program Kampung KB mengalami peningkatan, meliputi pencapaian program Tribina 67% dan tingkat kesadaran masyarakat dalam program Kampung KB 71,1% sehingga mampu mendorong pertumbuhan pencapaian keikutsertaan Program KB, peningkatan keharmonisan rumah tangga dan keikutsertaan masyarakat dalam penggunaan produk KB. komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB. Sumber daya memiliki pengaruh yang lemah terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB yang disebabkan perencanaan kegiatan dan anggaran, sarana dan prasarana kurang sesuai dengan kebutuhan alokasi di lapangan. Namun pelaksanaan program tetap didukung terpenuhinya kebutuhan SDM pelaksana teknis sebagai tenaga lini lapangan dengan sebagian besar IMP atau kader memiliki masa kerja lebih dari lima tahun sehingga sudah memiliki ketrampian dan pengalaman dalam program Kampung KB. Sebagai kesimpulan peningkatan keberhasilan program Kampung KB ditentukan oleh faktor komunikasi yang jelas dan berkelanjutan, disposisi para implementator khususnya IPM sebagai tenaga lini lapangan, dan struktur birokasi perangkat daerah dan BKKBN. Sumber daya masih menjadi faktor penghambat program disebabkan sistem perencanaan kegiatan dan anggaran yang bersifat topdown yang berdampak pada ketidak sesuaian rencana kegiatan dan alokasi anggaran dengan kebutuhan prioritas kelompok sasaran. Kata Kunci: Disposisi, Implementasi, Komunikasi, Program Kampung KB, Struktur Birokrasi, Sumber Daya
MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA TASIKMALAYA Nadia Rahmadita Putri; Muslih Faozanudin; Guntur Gunarto
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9523

Abstract

Abstrak Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota kabupaten yang ada di provinsi jawa barat yang tidak luput dari masalah sampah. Persoalan sampah sepertinya tak pernah terselesaikan secara baik. Pemandangan sampah yang berserakan, seakan menjadi hal yang lumrah. Tidak hanya lambatnya Pemkot Tasikmalaya dalam menangani sampah, terlebih masyarakatnya yang kurang sadar akan kebersihan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara dan disertai dengan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah Dinas Lingkungan Hidup menjadi instansi paling bertanggungjawab terhadap masalah sampah yang ada di Kota Tasikmalaya, sejumlah alat berat dan juga truk pengangkut sampah sudah memasuki usia tidak layak pakai dan kurang efisien dalam hal waktu dan juga muatan timbunan sampah. Untuk mewujudkan program Tasik Kota Resik, DLH membutuhkan planning, organizing, actuating dan controlling yang baik guna memberikan efek positif dalam mengusung visi dan misi program yang dilakukan Kata Kunci: Kota Tasikmalaya, Dinas Lingkungan Hidup, Sampah
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DI KABUPATEN BANYUMAS Indra Gunawan; Paulus Israwan Setyoko; Tobirin Tobirin
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9541

Abstract

Abstrak Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, program tersebut dimulai sejak tahun 2015. Program yang berlangsung lama tersebut rupanya belum dapat mewujudkan masyarakat yang berdaya. Hal tersebut ditandai dengan masih tingginya angka kemisikinan dan masih lemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mendeskripsikan dan menjelaskan gagalnya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas dengan lokus Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 20 desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas belum berhasil dalam memberdayakan masyarakat agar bisa berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan karena pendampingan yang ada baru dapat mewujudkan partisipasi yang ada masih sebatas mobilisasi, belum merupakan partisipasi yang sesungguhnya. P3MD gagal dalam memberdayakan masyarakat karena belum dapat meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebagai organisasi lokal di Kabupaten Banyumas dengan baik. Kapasitas organisasi lokal masih lemah karena belum pendampingan yang kurang intensif sehingga para pengurus organisasi lokal belum memiliki bekal yang cukup tentang ilmu-ilmu pemberdayaan. Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Organisasi Lokal Abstract The Village Community Development and Empowerment Program (P3MD) is an effort to develop community independence and welfare by increasing knowledge, attitudes, skills, behavior, abilities, awareness, and utilizing resources through establishing policies, programs, activities, and assistance that are in accordance with the essence of the problem and prioritize the needs of the Village community. In Banyumas Regency, Central Java Province, the program was started in 2015. It seems that this long-running program has not been able to create an empowered society. This is indicated by the still high poverty rate and the weak community involvement in the development process. The purpose of this study is: to describe and explain the failure of the Village Community Development and Empowerment Program (P3MD) in empowering communities in Banyumas Regency. This study used qualitative methods with research locations in Banyumas Regency with the locus of Cilongok District, Banyumas Regency consisting of 20 villages. The conclusion of this research is that the Village Community Development and Empowerment Program (P3MD) in Banyumas Regency has not been successful in empowering the community to actively participate in development planning, implementation and monitoring because the existing assistance can only realize that existing participation is still limited to mobilization, not yet participation. The real. P3MD failed to empower the community because it had not been able to properly increase the capacity of social institutions as local organizations in Banyumas Regency. The capacity of local organizations is still weak because there is no less intensive assistance so that the administrators of local organizations do not have sufficient knowledge about empowerment. Keywords: Community Empowerment, Village Development, Local Organizations .
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN SITUS SEMEDO DESA SEMEDO KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL Muhammad Husnul Labib; Bambang Tri Harsanto; Hikmah Nuraini
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9641

Abstract

Abstrak Industri pariwisata telah berkembang dengan pesat, serta melibatkan banyak aktor dalam usaha pengelolaan maupun pengembangannya. Kawasan Situs Semedo adalah salah satu situs purbakala yang terakhir ditemukan di Pulau Jawa. Keunikan dari situs ini adalah salah satu temuannya yang hanya ada satu satunya di Indonesia yaitu gajah kerdil stegodon. Adanya situs purbakala semedo di Desa Semedo merupakan modal atraksi bagi Desa Semedo untuk menjadi desa wisata. Oleh sebab itu masyarakat Desa Semedo dan Pemerintah Desa Semedo melakukan upaya untuk pengembangan kawasan Situs Semedo. tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan Collaborative governance dalam penguatan kelembagaan pengembangan kawasan Situs Semedo Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal sebagai modal Desa Semedo menuju desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan di Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal. Informan penelitian ini adalah Pejabat Pemerintah Desa Semedo, aktivis Komunitas Peduli Situs Semedo, aktivis Kelompok Sadar Wisata Purba Desa Semedo, Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal serta Pengelola Museum Semedo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian pada sub aspek face to face dialogue, proses negosiasi, komitmen aktor dan proses konsensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengembangan kawasan Situs Semedo dengan menggunakan pendekatan kolaborasi model Ansell dan Gash dengan sub aspek face to face dialogue, proses negosiasi, komitmen para aktor, dan proses konsensus. Pada proses face to face dialogue bahwa dalam usaha pengembangan kawasan Situs Semedo telah terjadi proses tatap muka, namun proses tersebut hanya melibatkan aktor lokal, sedangkan komunikasi dengan aktor vertikal belum terjadi. Pada proses negosiasi terbentuk jaringan yang bersifat self-governance yang mana masing masing aktor memanajemen mereka sendiri namun terlibat aktif dalam kolaborasi. Pada proses komitmen para aktor berkomitmen mendukung upaya pengembangan kawasan Situs Semedo namun hanya dalam hal pemenuhan tugas semata. Dan pada proses konsensus telah tercapai konsensus dalam pengembangan kawasan Situs Semedo namun muncul aktor dominan didalamnya. Faktor pendukung dalam usaha pengembangan kawasan Situs Semedo adalah antusiasme masyarakat yang tinggi serta adanya komunitas yang kreatif. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran, komunikasi antar aktor yang tidak berjalan dengan baik, serta belum adanya regulasi tentang rintisan desa wisata. Kata kunci: collaborative governance, desa wisata, Situs Semedo
ANALISA STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PURBALINGGA Dewi Wijayanti; Slamet Rosyadi; Simin Simin
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9647

Abstract

Abstrak Pada tahun 2020, Purbalingga menjadi salah satu zona merah akibat pandemi COVID-19. Data dari RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata mengidentifikasi rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit rujukan lini 2. Jumlah pasien positif COVID-19 di Purbalingga terus meningkat. Pemerintah Purbalingga berupaya keras untuk mencegah penyebaran wabah dengan himbauan seperti menjaga jarak sosial, menggunakan masker, serta praktik higienis lainnya. Namun, banyak masyarakat Purbalingga yang tidak mematuhi himbauan tersebut, sehingga jumlah pasien positif terus bertambah. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang peran dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 di kabupaten tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Purbalingga. Metode kualitatif digunakan dengan melakukan wawancara kepada informan yang relevan dari POLRES Purbalingga dan BPBD Purbalingga. Hasil analisis menunjukkan bahwa POLRES dan BPBD Purbalingga memiliki peran strategis dalam penanganan pandemi COVID-19. Mereka secara aktif mengarahkan perhatian masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, menegakkan disiplin masyarakat, serta berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk respons yang terkoordinasi. Langkah konkret seperti kampanye 5M, penegakan jarak sosial, dan dukungan dalam program vaksinasi menunjukkan komitmen POLRES dan BPBD Purbalingga dalam mengurangi risiko penularan dan melindungi masyarakat. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, COVID-19, POLRES Purbalingga, BPBD Purbalingga, Keterlibatan Stakeholder.
AKUNTABILITAS SOSIAL PEMERINTAH DESA KARANGANYAR DALAM MEWUJUDKAN DEBATIK (DESA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI) DI KABUPATEN PURBALINGGA Zaula Rizqi Atika
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9668

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan akuntabilitas sosial Pemerintah Desa Karanganyar dalam mewujudkan Debatik (Desa Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi) Di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang dipilih yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik sensus. Lokasi penelitian dilakukan pada Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Desa Karanganyar mencanangkan desa digital sejak tahun 2017 dengan kepemilikan sejumlah aplikasi yang dapat membantu pemerintahan desa. Proses deliberatif dan proses keterlibatan menjadi bagian krusial pada akuntabilitas sosial Pemerintah Desa Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Karanganyar dianggap telah menjalankan proses deliberatif sebesar 50%. Pembahasan mengenai proses deliberatif terbagi menjadi dua hal lagi yakni suportif terhadap bawahan dan mendengarkan pendapat. Kondisi suportif terhadap bawahan sebesar 57,1%, bentuknya tidak lain berupa dukungan dan semangat terhadap bawahan, kemudian mayoritas responden sebesar 42,9% menjawab bahwa pimpinan telah berhasil untuk mendengarkan pendapat. Kepala Desa Karanganyar telah menyelenggarakan proses keterlibatan sebesar 42,9%. Proses keterlibatan terbagi menjadi dua hal lagi meliputi mendukung usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas serta interaksi yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan. Sebesar 50% responden menilai pimpinan sangat memberikan dukungan terhadap usaha bawahan, sedangkan hasil lainnya mencapai 50% untuk respon interaksi dan hubungan yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan.
ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA DISRUPSI, BIROKRASI MASA DEPAN MEMANFAATKAN BIG DATA Sari Nurfatwa Hakim; Slamet Rosyadi; Sendy Noviko
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9785

Abstract

Abstrak Era distrupsi membuat perubahan besar-besaran di berbagai sektor kehidupan, termasuk adanya perubahan dalam sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Tetapi bersamaan dengan itu, era distrupsi menimbulkan permasalahan baru bagi kehidupan masyarakat, yakni terkait keamanan siber. Karena berbagai informasi masyarakat ada dalam big data yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satu masalah nyata yang dialami ialah adanya kebocoran data yang dialami oleh berbagai instansi pemerintah, seperti KPU, BPJS, maupun eHAC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan pemerintah dalam mengatasi kebocoran data yang terjadi dalam instansi pemerintah pada era distrupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini ialah (1) melakukan penguatan kepastian hukum dengan menghadirkan sebuah kebijakan tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang didasarkan pada protokol internet, (2) mengadakan berbagai kegiatan yang akan mengembangkan prosedur dan penggunaan teknologi, diantaranya dengan melakukan workshop dan menghadirkan alat-alat evaluasi khusus, (3) meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan melakukan penjaringan ketat pada ribuan kadidat, guna meningkatkan kapasitas keamanan siber, (4) melakukan kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan sistem keamanan siber, serta menghadirkan BSSN yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemulihan, insiden, identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, persandian, dan hal-hal lain yang terkait dengan keamanan siber. Kata Kunci: siber, keamanan, data, bocor
IMPLEMENTASI E-SERVICE (STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA) Budi Setiawan; Dwiyanto Indiahono; Bambang Tri Harsanto
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.10062

Abstract

ABSTRAK Teknologi digital telah memberikan dampak disrupsi, yang membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga harus mampu untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin cepat dan serba otomatisasi. Penerapan kebijakan E-service pembayaran non tunai menggunakan kartu E-Kir (elektronik-kir) adalah sebagai salah satu langkah strategi pemanfaatan teknologi dalam rangka mencegah peredaran uang palsu, percaloan, pungutan liar, dan penyebaran virus COVID-19. Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan E-Service berupa transaksi non tunai menggunakan kartu E-Kir sudah diterapkan sejak tahun 2019, namun dalam prosesnya karena tidak adanya landasan hukum/perda yang mewajibkan transaksi menggunakan kartu E-Kir, serta sarana dan prasarana penunjang tidak ada maka pelaksanaan proses kebijakan tersebut tidak sesuai dengan SOP. Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin (1986), kebijakan E-Service berupa transaksi non tunai menggunakan kartu E-Kir dapat disimpulkan tidak berhasil karena tidak adanya kepatuhan mulai dari para implementor, kelompok sasaran serta pihak penyedia layanan terhadap proses dan prosedur yang telah ditetapkan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kepatuhan, E-Service, Pungli dan Percaloan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8