cover
Contact Name
Fiska Maulidian Nugroho
Contact Email
fiska.fh@unej.ac.id
Phone
+6282229813506
Journal Mail Official
jak@unej.ac.id
Editorial Address
Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Fakultas Hukum Universitas Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Anti Korupsi
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 29860741     DOI : https://doi.org/10.19184/jak
JURNAL ANTI KORUPSI is an open-access and peer-reviewed law journal. It is journal part of the Faculty of Law, University of Jember, Indonesia. The publication contains a rich store of legal literature analyzing the legal development of Indonesia. This journal is concerned to anti-corrpution issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 11 No 1 (2021): Mei 2021" : 6 Documents clear
Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Perlindungan terhadap Hak-hak Masyarakat Terdampak Sendy Pratama Firdaus; Muhammad Ghifari Fradhana Bahar; Basri Muhammad Sangadji
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 11 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v3i1.27136

Abstract

Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi masyarakat secara luas juga terdampak dari adanya tindak pidana korupsi ini. Mekanisme Restitusi yang ditawarkan dalam penelitian ini bertujuan guna melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak dari adanya korupsi bantuan dana sosial COVID-19. Hal ini karena dalam sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung memfokuskan terhadap perlindungan hak pelaku kejahatan atau offender centered. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi juga perlu dilakukan, dengan cara efektif dan efisien. Pada penelitian ini penulis melihat perlu dipertimbangkan pembentukan perwakilan KPK di setiap daerah provinsi di Indonesia. Hal ini karena agar pemberantasan korupsi bisa secara efisien dan optimal di daerah-daerah Indonesia lainnya. Selain itu, perwakilan KPK tersebut dapat memberikan pendidikan anti korupsi terhadap masyarakat dan pemuda sekitar wilayah kerjanya. Sebab eksistensi KPK sebagai state auxiliary organ yang mempunyai tugas khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Selain itu, KPK perlu membangun sinergi bersama Kejaksaan, dan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ketiga lembaga tersebut diberikan amanat oleh peraturan perundang-undangan agar mampu memberantas tindak pidana secara optimal dan maksimal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan metode berupa pendalaman dan penguraian dalam undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual. Data penelitian ini merupakan studi pustaka dengan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini secara singkat berisi bahwa masyarakat terdampak korupsi bantuan sosial COVID-19 dapat dikategorikan menjadi korban langsung (direct victim) Oleh karena itu, masyarakat terdampak berhak mendapatkan restitusi untuk memulihkan hak-haknya. Ketentuan mengenai restitusi sejatinya sudah ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU tentang Pengadilan HAM, UU Tindak Pidana Terorisme, dan diatur pula dalam Pasal 98-101 KUHAP, tetapi penerapan restitusi terhadap masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi belum pernah diterapkan. Selain itu, memberi saran kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kehadiran perwakilan KPK di setiap daerah provinsi.
Konsep Pemidanaan Dhandha Alab sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi Cahya Intan Ayuningsekar; Fanisa Luthifa Putri Erwanti; Salma Jane Benedicta
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 11 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v3i1.27571

Abstract

Korupsi bagaikan penyakit di Indonesia yang tak kunjung sembuh meski telah ada obatnya pada regulasi. Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur yakni pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam implementasinya masih banyak ditemukan celah kelonggaran. Pemidanaan penjara yang umum didakwakan bagi para koruptor dirasa kurang efektif dalam memberikan efek jera dan keadilan apalagi kini banyak koruptor yang mendapat potongan hukuman di masa pandemi. Sanksi pidana berupa penjarapun dalam proses mulai dari awal persidangan telah memakan banyak biaya belum lagi negara harus memfasilitasi koruptor itu kelak ketika di lapas. Di sisi lain pidana uang pengganti tambahan juga telah dilaksanakan tetapi realitanya jumlah yang dibayarkan tidak sebanding dengan kerugian negara. Apabila kasus korupsi ini tidak segera mendapatkan angin segar alternatif solusi pemidanaan maka Indonesia akan hanya jalan di tempat dalam pemberantasan kasus korupsi. Berbagai gagasan muncul menawarkan solusi sebagai upaya menemukan jalan tengah dalam menindak para pelaku tindak pidana korupsi, seperti hadirnya gagasan pemiskinan koruptor hingga pemberian sanksi pidana mati. Keberadaan gagasan-gagasan tersebut tentunya menuai banyak pro dan kontra. Beberapa pihak mendukung adanya upaya pemiskinan koruptor sebagai langkah untuk memberikan efek jera secara instan kepada koruptor. Namun, pendapat lain datang dari (Alm.) Adnan Buyung Nasution, seorang Advokat senior mengatakan bahwa kebijakan pemiskinan koruptor hanya akan menambahkan angka kemiskinan dan menjadi beban negara sebab fakir miskin juga perlu dipelihara oleh Negara. Berangkat dari keresahan tersebut, penulis menggagas sebuah konsep yang bernama Dhanda Alab yang dalam bahasa sanskerta berarti hukuman denda. Dhanda Alab mengadopsi konsep gijzeling atau paksa badan yang diterapkan pada wajib pajak yang wanprestasi serta pemiskinan dengan menitikberatkan pada pengembalian aset negara yang telah dikorupsi oleh para pelaku tindak pidana korupsi secara utuh sebagaimana layaknya pengembalian hutang. Oleh karena itu, dengan konsep Dhanda Alab harapannya penanganan korupsi selain memberi efek jera tetapi juga memberikan keadilan.
Regional Surveillance Policy: Sinergitas Pengawasan terhadap Akuntabilitas Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Daffa Ladro Kusworo; Maghfira Nur Khalifa Fauzi; Clarissa Rahma Dewi
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 11 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v3i1.27134

Abstract

Pada masa pandemi covid-19, pemerintah pusat berwenang memberikan anggaran atas percepatan penanganan pandemi covid-19 kepada masing-masing pemerintah daerah provinsi di Indonesia berdasarkan ketentuan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah. Realisasi anggaran dilaksanakan dalam rangka perwujudan akuntabilitas sektor publik dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun pengelolaan anggaran daerah dinilai belum optimal pada sebagian besar provinsi. Ketidaksesuaian pelaksanaan tersebut dapat menimbulkan celah potensi tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, adanya kelonggaran pada prosedur pengadaan barang dan/atau jasa (PBJ) pada tahap realisasi anggaran daerah sesuai Surat Edaran Nomor 3 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (LKPP) dapat memunculkan praktik mark-up harga. Urgensi pengawasan dalam tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawas intern dilakukan melalui bentuk output kebijakan untuk menjamin efektivitas pengawasan. Namun, aturan pada tahap audit tujuan tertentu yang diterapkan hanya melakukan audit setelah pembayaran (post audit) sehingga tidak dapat mendeteksi lebih dini tindak pidana korupsi dan menghambat Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan penindakan. Konstruksi peran APIP sebagai Early Warning System dan Quality Assurance seharusnya dilakukan pada seluruh tahapan PBJ melalui penerapan probity audit. Akan tetapi, pada praktiknya selama ini terdapat kendala pada kinerja APIP. Perbaikan secara signifikan perlu dilakukan sebagai solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan. Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai trigger mechanism secara kontinu harus melakukan monitoring pengawasan daerah dan memperkuat kapabilitas APIP sebagai wujud sinergitas pengawasan di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, serta menggunakan analisis deskriptif dalam pengelolaan data kualitatif dengan menerapkan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penyempurnaan kebijakan pengawasan yang lebih kompleks pasca buruknya realisasi anggaran refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah melalui perubahan struktur PBJ. Untuk itu penulis beranggapan perlu diterbitkannya Regional Surveillance Policy sebagai solusi yang tepat, baik dari segi audit maupun penguatan kapabilitas APIP oleh KPK.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank atas Kejahatan Karyawan Dwiki Agus Hariyono; I Gede Widhiana Suarda; Samuel Saut Martua Samosir
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 11 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v3i1.27572

Abstract

Tindak Penelitian normatif ini bertujuan untuk meneliti doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta meneliti pertanggungjawaban sebuah bank terhadap kejahatan dari karyawannya. Penelitian ini menggunakan metode deduksi dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapat menjelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat ditemukan pada Pasal 46 ayat (2) yaitu vicarious liability doctrine. Apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebut saja Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ketiga peraturan tersebut formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki perbedaan dalam hal pembebanan pertanggungjawaban secara pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan, kemudian apabila karyawan melakukan kejahatan maka bank atau korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana hanya sebatas sanksi administratif.
Rekonstruksi Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Penjatuhan Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam 'Keadaan Tertentu' Pamus Sukma Yudana; Enditianto Abimanyu
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 11 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v3i1.27132

Abstract

Tindak pidana korupsi tergolong sebagai extraordinary crime, sehingga untuk memberantasnya dibutuhkan extraordinary instrument. Pidana mati sebagai extraordinary instrument tercantum dalam klausul Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pasal 2 ayat 2 tersebut menjelaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan pada korupsi yang dilakukan dalam ‘keadaan tertentu’. Walaupun belum pernah ada putusan demikian, hal tersebut tentunya menciptakan pertentangan norma, yang menimbulkan berbagai miskonsepsi tafsir dan penerapan hukum atas Pidana Mati dalam UU Tipikor. Tujuan utama daripada penelitian ini adalah untuk memberikan konstruksi yang jelas dan komprehensif terkait tafsir HAM yang tepat untuk penerapan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Pisau analisis yang digunakan dalam meneliti rumusan masalah diatas menggunakan metode Penelitian Hukum (legal research). Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konstruksi pemikiran HAM yang tepat atas Pidana Mati UU Tipikor adalah; (1) Pidana Mati dalam UU Tipikor adalah upaya negara melalui sarana penal untuk menciptakan keadilan (retributive justice); (2) Pidana Mati Korupsi dalam ‘Keadaan Tertentu’ merupakan perlindungan HAM masyarakat terdampak krisis nasional serta pemenuhan rasa keadilan (sense of justice) bagi warga negara.
Konsepsi Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi yang terdapat Kerugian Negara Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 11 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v3i1.27573

Abstract

Article 32 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law regulates the right to claim losses on state finances. The claim can be made even though there is an acquittal against the defendant. Since the Constitutional Court Decision No. 114/PUU-X/2012, an acquittal may be taken as a legal remedy in the form of a cassation. With the Constitutional Court's decision, the regulation regarding the process of claiming losses on state finances has experienced many conflicts, especially in terms of interpreting the contents of Article 32 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law until the legal process. This matter will have an influence on aspects of legal certainty for the defendant, the institution of an acquittal institution itself which is interpreted to have the same meaning between acquittal (vrijpraak) and the acquittal of all lawsuits contained in the Corruption Act, and the aspect of guilt as the basis of reason. A compensation claim is filed until the scope of this ne bis in idem becomes part of the research object. This study uses a doctrinal legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The conclusion in this study is the acquittal of the decision before the Constitutional Court Decision No. 114/PUU-X/2012 provides an opportunity for the Public Prosecutor to take legal action in the form of cassation, in addition to being allowed to be a party to a claim for compensation due to state financial losses, although on the other hand the principle of ne bis in idem can be considered applicable. In the future application of this law.

Page 1 of 1 | Total Record : 6