cover
Contact Name
Fiska Maulidian Nugroho
Contact Email
fiska.fh@unej.ac.id
Phone
+6282229813506
Journal Mail Official
jak@unej.ac.id
Editorial Address
Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Fakultas Hukum Universitas Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Anti Korupsi
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 29860741     DOI : https://doi.org/10.19184/jak
JURNAL ANTI KORUPSI is an open-access and peer-reviewed law journal. It is journal part of the Faculty of Law, University of Jember, Indonesia. The publication contains a rich store of legal literature analyzing the legal development of Indonesia. This journal is concerned to anti-corrpution issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 13 No 1 (2023): Mei 2023" : 5 Documents clear
Kontroversi Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tantangan Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia serta Ekstradisi di Indonesia Muhammad Ridho Wahyu Syahputra; Addilya Sukmadewi; Ahmad Musyafa' Nur Hafidz; Enggar Hayu Pambudi
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 13 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v13i1.38812

Abstract

Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi seringkali berkesinambungan dengan sanksi yang dianggap masih jauh dari kata setuju bagi setiap kalangan, yaitu pidana mati. Pidana mati merupakan sanksi terakhir atau bisa dianggap sanksi tertinggi dari segala sanksi hukum yang ada. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengatur bagaimana cara mengatasi masalah tindak pidana korupsi ini dengan berbagai kebijakan yang dibuat. Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan banyak aspek, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, sehingga sanksi dari tindak pidana korupsi cenderung berat bahkan sampai kepada sanksi pidana mati. Sebenarnya pidana mati tidak selalu diakibatkan tindak pidana korupsi , namun seringkali yang terdengar adalah disebabkan oleh tindak pidana korupsi, sehingga tindak pidana korupsi bisa dianggap sebagai Extraordinary Crime. Selain itu akibat dari sanksi berat bagi pelaku tindak pidana korupsi sendiri tidak bertanggungjawab atas tindakannya sehingga seringkali melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari sanksi berat dengan tujuan mengamankan aset hasil tindak pidana korupsinya. Akibat dari tindakan pelaku pidana korupsi tersebut juga berakibat adanya pemberlakuan ekstradisi bagi mereka dan seringkali pembelaan para pelaku ini mengarah kepada Hak Asasi Manusia (HAM). Maka dari itu artikel ini akan membahas bagaimana sebenarnya akibat dari tindak pidana korupsi yang seringkali meluas ke tindak pidana lain yang mengakibatkan kerugian negara. Adapun tujuan melakukan penelitian artikel ini melihat sejauh mana keadilan yang dapat ditegakkan oleh negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta pendekatan secara historis untuk mendalami kasus-kasus yang akan kita diskusikan dalam artikel ilmiah ini.
Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum Viony Laurel Valentine; Andika Putra Eskanugraha; I Ketut Wiweka Ari Purnawan; Ratri Sumilir Budi Sasanti
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 13 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v13i1.40004

Abstract

Tindak pidana korupsi menjadi permasalahan yang disejajarkan dengan kejahatan luar biasa antara lain terorisme, penyalahgunaan narkotika atau perusakan lingkungan berat. Bahkan korupsi juga merupakan extraordinary crime berdasarkan Statuta Roma, meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan agresi. Fenomena kasus korupsi berdampak pada masyarakat luas sebab pelaku tindak pidana korupsi telah mengambil hak-hak masyarakat yang seharusnya juga berhak mendapat keadilan dan kepastian hukum. Dalam regulasinya yang berupa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan beberapa kali pada pasal 2 (dua) terdapat frasa keadaan tertentu yang berpotensi menimbulkan multi tafsir sehingga tidak tercapainya konsep norma kepastian hukum. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum dengan melalui pendekatan objek berupa norma hukum dengan jenis doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu seorang hakim dalam menafsirakan suatu keadaan darurat dalam tindak pidana korupsi dan guna menjunjung tinggi asas kepastian hukum dapat menggunakan berbagai metode penafsiran yang salah satunya ialah penafsiran secara gramatikal. Penafsiran dengan metode tersebut dimulai dengan mengkontruksi logika hukum yang ada tanpa melupakan prinsip-prinsip hukum formal sehingga dapat menciptakan sebuah keputusan yang adil dan juga tepat. Kata Kunci: Korupsi, Keadaan Tertentu, Kepastian Hukum
Manifestasi Kaidah Politik Keadilan dan Kepastian Hukum Antar Negara ASEAN Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Negara Malaysia dan Amerika Serikat Aiden Gumilang Antariksa; Dian Rahmawati Fajrin; Inez Cahya Ayu Ningtyas; Jihan Paramita Supriyadi; Fiska Maulidian Nugroho
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 13 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v13i1.38932

Abstract

Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, jabatan atau pengaruhnya untuk keuntungan pribadi atau kolektif, baik secara finansial maupun non-finansial. Korupsi dapat menghancurkan ekonomi, menciptakan ketidakadilan sosial, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pemberantasan korupsi menjadi sangat penting dimana korupsi bukan lagi menjadi persoalan nasional tetapi sudah menjadi persoalan global. Oleh karena itu, perlunya memastikan bahwa setiap negara di kawasan ASEAN memiliki kaidah-kaidah politik yang kuat dan efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam rangka untuk memerangi korupsi secara efektif, manifestasi kaidah-kaidah politik antar negara ASEAN dalam pemberantasan korupsi pada negara-negara di ASEAN adalah sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan memberikan pedoman yang jelas bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melawan korupsi secara bersama-sama. Salah satu contoh kasus kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi yang menerapkan kaidah politik internasional adalah kerjasama antara Malaysia dan Amerika Serikat dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Kaidah-kaidah politik hukum pidana internasional tersebut menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan pelaku di berbagai negara khususnya antar negara ASEAN. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan penelitian dari data sekunder dan dijelaskan secara deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sehingga pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa penuntutan kasus korupsi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak dilakukan dengan memperhatikan kaidah politik Hukum Pidana Internasional yaitu prinsip keadilan dan kepastian hukum. Najib Razak diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan bukti-bukti yang ada serta hak-haknya sebagai terdakwa dijamin selama proses persidangan. Kata Kunci: Korupsi, Kaidah-Kaidah Politik, ASEAN
Peran Mutual Legal Assistance dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara-Negara ASEAN: Perspektif Tantangan Kedepan Fatika Azzahra Ainiyyah Hartono; Ihdini Salimah Kaafah; Martha Hasibuan; Yunita Lestari
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 13 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v13i1.38815

Abstract

Kejahatan Korupsi yang semakin merebak kini tergolong dalam kejahatan transnasional yang terorganisir. Kejahatan Korupsi yang terstruktur dan cukup sistematis menjadikannya polemik serius. Kejahatan korupsi yang diimbangi kemajuan teknologi mampu melahirkan tindak pidana yang lain yaitu pencucian uang (Money Laundering). Pelaku korupsi melarikan diri ke luar negeri untuk menyamarkan hartanya supaya tidak terjangkit jeratan hukum. Fenomena sosial ini mendorong negara-negara di wilayah Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) untuk memberantas yang tidak mengenal batas-batas negara tersebut (Borderless Crime). Upaya khusus dalam menangani kejahatan korupsi tersebut diformulasikan dalam suatu perangkat yaitu Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT) atau dikenal sebagai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Treaty on Mutual Legal Assistance (MLAT) merupakan salah satu instrumen hukum berupa kerjasama regional yang tergolong cukup efektif dalam menangani pelaku korupsi terkait pencucian uang (Money Laundering). Pemberantasan kejahatan korupsi ini juga meliputi prospek pengembangan teknologi untuk masa depan baik, pembaharuan perjanjian Treaty on Mutual Legal Assistance (MLAT) dan perjanjian eksekutif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran, hambatan dan prospek pengembangan Treaty on Mutual Legal Assistance (MLAT) dalam ruang lingkup ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah meskipun Treaty on Mutual Legal Assistance (MLAT) dikenal sebagai instrumen hukum yang efektif dalam menangani pencucian uang (Money Laundering) di ASEAN, akan tetapi masih ditemukan beberapa hambatan yang cukup kompleks dalam pengembalian aset (Asset Recovery) yaitu adanya perbedaan sistem hukum dan diberlakukannya asas non retroaktif. Meskipun demikian, terdapat beberapa penawaran dalam pengembangan Treaty on Mutual Legal Assistance (MLAT) berbasis elektronik yang memberikan output berupa kemudahan bagi negara-negara di Kawasan ASEAN dalam mengakses data dan sistem pelacakan. Selain itu juga, aspek pengembangan tersebut juga meliputi pembahasan perjanjian dan ketentuan Treaty on Mutual Legal Assistance (MLAT) supaya mampu menghadirkan instrumen yang lebih baik di masa depan.
Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum Muhammad Paeway Ebiem Kahar; Khoirul Lukman Rahmatullah; Faza Yuris; Ainul Azizah; Sapti Prihatmini
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 13 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v13i1.40007

Abstract

ABSTRAK Praktik gratifikasi dan suap yang dilakukan oleh pejabat negara merupakan suatu masalah yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia. Sepanjang ini perumusan peraturan mengenai perbuatan gratifikasi dan suap dibedakan berdasarkan adanya yang diperjanjikan. Artinya suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Melalui putusan nomor Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst perlu dipahami lebih lanjut bagaimana putusan tersebut memaknai suap dan gratifikasi dalam konteks tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemaknaan dan interpretasi hukum terkait suap dan gratifikasi dalam putusan pengadilan tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis isi terhadap putusan pengadilan, dengan mengidentifikasi argumen hukum yang digunakan, pendekatan hukum yang diadopsi, dan pertimbangan yang diberikan oleh hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan pengadilan tersebut memberikan pengertian yang jelas mengenai suap dan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, suap diartikan sebagai pemberian atau janji pemberian kepada pejabat publik dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat tersebut. Sementara itu, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah atau imbalan kepada pejabat publik sebagai bentuk penghargaan atau imbalan atas tindakan atau keputusan yang telah diambil.

Page 1 of 1 | Total Record : 5