cover
Contact Name
Fiska Maulidian Nugroho
Contact Email
fiska.fh@unej.ac.id
Phone
+6282229813506
Journal Mail Official
jak@unej.ac.id
Editorial Address
Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Fakultas Hukum Universitas Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Anti Korupsi
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 29860741     DOI : https://doi.org/10.19184/jak
JURNAL ANTI KORUPSI is an open-access and peer-reviewed law journal. It is journal part of the Faculty of Law, University of Jember, Indonesia. The publication contains a rich store of legal literature analyzing the legal development of Indonesia. This journal is concerned to anti-corrpution issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2013): Edisi Mei 2013: Studi Kasus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Mendalami Fenome" : 5 Documents clear
Urgensi Pemiskinan Koruptor sebagai Bentuk Ius Constituendum dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pid.Sus/2010) Susandi Decapriu Putra Pamungkas; Gloria Puspa Wardhana; Shafwah Humairah Vialdy; Agustinus Andre Sinaga; Siti Alvina
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 3 No 1 (2013): Edisi Mei 2013: Studi Kasus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Mendalami Fenome
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v2i1.38698

Abstract

Penegakan terhadap kasus korupsi di Indonesia tidak akan mencapai idealisme masyarakat, dimana diskriminasi sistemik tidak lagi tersumbang akibat mengakarnya tindak pidana korupsi yang masih dilanggengkan oleh pemangku jabatan negara, jika tindakan preventif serta represif kehilangan atas ketegasannya dalam realitas dogmatik. Di Indonesia praktik korupsi sudah semakin menggurita, baik di tingkat daerah maupun pusat. Korupsi, sebuah delik kejahatan luar biasa (extraordinary crime) tentu akan memberi dampak kerugian dan kesengsaraan hajat hidup orang banyak. Upaya pemberantasan korupsi sejatinya telah direalisasikan pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie yang kemudian seiring berkembangnya zaman termuat dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbicara mengenai pemiskinan koruptor sejalan dengan adanya peristiwa korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan pada tahun 2011 silam. Putusan Pengadilan Nomor 1146 K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 49/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 12 maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, harus dibatalkan dan mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Pemiskinan koruptor yang merupakan kejahatan luar biasa hadir diharapkan akan menjadi sebuah efek jera bagi pelaku korupsi untuk tidak mengulangi perilaku perbuatannya kembali. Dengan menyita seluruh aset serta kekayaan yang dimiliki nantinya bisa memberikan dampak terpuruk yang bisa dirasakan oleh pelaku korupsi khususnya yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum atau biasa disebut legal research yang menitikberatkan pada pemecahan isu yang berkembang di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkolaborasikan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Kata Kunci: Pemiskinan Aset, Korupsi, Kejahatan Luar Biasa.
Pengembalian Keuangan Negara dalam Konteks Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Dealton Hezeikel Dian Brata Hasudungan Sianturi; Moh. Choirul Huda; Nico Sudibyo; Meika Eriq Fahrezi; Teguh Aryo Bimantoro
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 3 No 1 (2013): Edisi Mei 2013: Studi Kasus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Mendalami Fenome
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v3i1.38934

Abstract

ABSTRAK Hingga saat ini, Indonesia terus berjuang untuk memerangi korupsi yang terus merajalela dan menghambat kemajuan negara. Seperti gurita, korupsi semakin kuat mempengaruhi dan melilit berbagai aspek kehidupan di negeri ini. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menahan dan memerangi korupsi, belum terlihat tanda-tanda kesuksesan. Tidak hanya terjadi di lingkup pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di tingkat pemerintahan desa juga sekalipun terdapat empat penyebab tindak pidana korupsi dalam level desa: pertama kepala desa kerap dijadikan sebagai ujung tombak dan melebihi dari ujung tombak, kedua kepala desa yang terpilih dari segi elektabilitas yang baik namun dari segi modalitas ekonomi sangat rentan sehingga terdapat dorongan niatan melakukan tindak pidana korupsi, ketiga posisi kepala desa menjadi pundi pundi partai politik di akar rumput, keempat kurangnya segi pengawasan dan transparansi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di desa. Ada juga pengaruh eksternal yang mengakibatkan dapat terjadi korupsi tersebut yang meliputi adanya tekanan dari pihak pihak tertentu, kebijakan yang kurang jelas serta adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum kepala desa untuk melakukan korupsi. Dampak dari korupsi dana desa oleh kepala desa adalah merugikan masyarakat desa, menghambat pembangunan desa, serta merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Korupsi oleh kepala desa merupakan masalah serius di Indonesia yang memiliki dampak negatif terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk mencegah dan memberantas korupsi dana desa oleh kepala desa melalui peningkatan pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana desa, penguatan hukum, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Upaya tersebut perlu dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Kata Kunci: Korupsi, Kepala Desa, Desa
Peran Partai Politik terhadap Kader yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Setya Novanto Pelaku Korupsi E-KTP Anisah Septi Arum; Aza Zahra; Faradilla Diennurvita Inassabrina; Hilda Yuli Rahmawati; Shafa Aullyaa Ningsih
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 3 No 1 (2013): Edisi Mei 2013: Studi Kasus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Mendalami Fenome
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v3i1.38847

Abstract

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang menggunakan demokrasi sebagai metode untuk menjalankan negara. Presiden Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dibantu oleh satu wakil presiden. Meskipun tidak ada sistem kepartaian yang diamanatkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multipartai. Dalam sistem multipartai, partai politik berfungsi sebagai tempat wadah aspirasi masyarakat dan penghubung terhadap pemerintah. Salah satu fungsi penting dari partai politik adalah melakukan rekrutmen politik untuk mencari dan mengajak orang-orang berbakat dan aktif menjadi anggota partai politik, yang kemudian akan diseleksi untuk menjadi wakil rakyat di pemerintahan melalui sistem pemilu. Partai Gerindra adalah salah satu partai politik yang cukup dikenal di Indonesia dan memiliki ambisi politik untuk meraih kursi DPRD di setiap daerah, terutama di wilayah Kota Tasikmalaya. Namun, seringkali oknum anggota partai melakukan kesalahan kecil atau fatal yang dapat merugikan reputasi partai induknya. Oleh karena itu, partai politik harus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap kader-kadernya agar tidak terjadi tindakan pidana korupsi atau kesalahan lainnya yang merugikan negara dan masyarakat. Partai politik juga harus memiliki tindakan yang jelas terhadap anggotanya yang bermasalah. Sebagai contoh, Partai Gerindra telah mengambil tindakan terhadap anggotanya yang terlibat dalam kasus pidana korupsi. Salah satu contohnya adalah kasus mantan Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Budi Susanto, yang terbukti melakukan korupsi anggaran. Gerindra langsung mencopotnya dari jabatannya dan memberikan sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan partai politik. Namun, tindakan yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggotanya yang bermasalah belum selalu diikuti dengan tindakan hukum yang sesuai. Oleh karena itu, partai politik perlu memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap kader-kadernya, serta memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal agar tidak terjadi tindakan korupsi atau kesalahan lainnya yang merugikan negara dan masyarakat. Dalam upaya menjaga moral pancasilais, partai politik juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan partai politik.
Whistleblower dengan Perspektif Perlindungan Hukum Pelaporan Tindak Pidana Korupsi dalam Perbandingan Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat Dewangga Sabda Hutama; Moh. Misbahqul Arfah; M. Nafi' Maula Abdulloh; Muhammad Idham Arwani; M. Wildan Habibi
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 3 No 1 (2013): Edisi Mei 2013: Studi Kasus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Mendalami Fenome
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v3i1.38855

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan maslah serius yang terjadi di Indonesia, korupsi merugikan negara,rakyat dan juga menciptakan ketidakadilan dalam berbagi aspek kehidupan,korupsi banyak di temukan di banyak sector sepeti politik,bisnis dan sector public.Perlindungan tindak pidana korupsi adalah sebuah isu yang sangat oenting,mengingat bahwa keberanian seseorang untuk meporkan tindak pidana korupsi sering kali di hadapi dengan resiko yang sangat tinggi,dalam kasus pelapor mengalami ancaman,intimidasi dan bahkan kekerasan fisik.Whistleblower merupakan seorang plapor dari tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat Menurut Pasal 1 (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan hukum bagi pelapor dalam kasus korupsi dapat mencakup hak atas kerahasiaan identitas, perlindungan terhadap pembalasan atau hukuman, hak atas kompensasi atau insentif atas kontribusi mereka,karna whistblower merupakan hal pentidang dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji dan juga meberikan pandangan terhadap perlindungan terhadap plapor tindak pidana korupsi ,agar meberikan kemanfaatan bagi pubik dan juga meberikan pandangan untuk pemerintah sebagai pembuat undang undang,dalam penelitian ini penulis mengunakan metode kualitatif dengan memakai jenis penelitian yuridis normative,Adapun penelitian yang di pakai yaitu studi kepustakaan(library research)
Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Saat Bencana Alam: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVII/2019 Dinar Yustila Damayanti; Chintya Dwi Lestari; Fina Fachrun Nisak; Yunita Rizqi Hidayah; Riski Putri Ayu Ningsih
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 3 No 1 (2013): Edisi Mei 2013: Studi Kasus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Mendalami Fenome
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v3i1.38852

Abstract

Bencana alam adalah kejadian yang sering terjadi dan disebabkan oleh fenomena alamiah yang bersifat merusak dan mengancam keselamatan lingkungan serta manusia. Dampak dari bencana alam sangat besar, tidak hanya kerugian secara materiil namun juga menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Bencana alam dapat terjadi kapanpun dan dimanapun serta korban bencana alam yang berstatus nasional ataupun bukan bencana nasional perlu mendapatkan bantuan dari semua pihak terutama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab atas bencana yang menimpa warga negaranya. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh Putusan Nomor 4/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan primer dan sekunder. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain: (1) Mengetahui penanganan terkait kasus bencana alam berstatus nasional maupun bukan bencana alam nasional (2) Mengetahui dana yang dikeluarkan APBN atau APBD yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana alam (3) Mengetahui pemberatan sanksi pidana saat terjadinya Korupsi ketika adanya bencana alam.Salah satu kasus bencana alam yaitu tsunami yang terjadi di daerah di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah tahun 2018 merupakan salah satu contoh kasus bencana alam yang memilukan dan memerlukan perhatian penuh dari pemerintah. Namun, bencana alam ini tidak dikategorikan menjadi bencana alam nasional dengan alasan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tengah masih berjalan dan pemerintah dinilai sanggup untuk membantu para korban bencana alam. Namun, dalam penanganannya pemerintah dipandang gagal dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) terhadap korban terdampak akan tetapi dana proyek tersebut dikorupsi oleh pejabat setempat. Artinya hal ini terkesan menjadi pelindung bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk terbebas dari rasa ketakutan ketika melakukan korupsi di wilayah yang sedang mengalami bencana alam, sepanjang tidak mendapatkan status sebagai bencana alam nasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 5