Articles
114 Documents
<![CDATA[MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MELALUI PERAN KEPALA DESA ]]>
<![CDATA[Ibrahim Ahmad]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.023 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v5i01.874
<![CDATA[Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan sikap hidup rukun, maka penyelesaian sengketa diupayakan selalu melalui musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian secara damai lebih diutamakan oleh Kepala Desa/Ayahanda untuk menjaga keseimbangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Penyelesaian secara damai juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul. Penyelesaian secara damai dalam kehidupan di desa dipandang sebagai hal yang perlu dan merupakan keharusan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Semangat kekeluargaan dan kerukunan inilah yang harus tetap dipegang dalam penyelesaian sengketa dengan perantaraan Kepala Desa/Ayahanda sehingga persaudaraan diharapkan tidak sampai renggang atau terputus dan permasalahan dapat diselesaikan secara damai]]>
<![CDATA[Peran APBD Terhadap Pertumbuhan ekonomi Daerah ]]>
<![CDATA[FRAHMAWATI BLMULO]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 1, 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7708.706 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v2i01.642
<![CDATA[The isue of law act no 32 of the year 2004 has caused lack of synergy between regional council and the executive bodies. the lack of synergy is caused by the more power ti the executive compared to that oh the legislative. This article in addressing to see the role of APBD to growth of economics Desentralisasi fiscal has influence which are positive to growth of economics region, raising inflation rate region, cause of the happening of development difference between sub-provinces and town and would be more enjoyed by group of elite region, repair invesment climate in regency/town and province a real influential to growth of area economics for the purpose the role of APBD to growth of very important area economics.]]>
<![CDATA[Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[Mohamad Rizky Alhasni]]>;
<![CDATA[Lisnawaty Wadju Badu]]>;
<![CDATA[Novendri Mohamad Nggilu]]>
<![CDATA[ Jurnal Legalitas Vol 12, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (775.832 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v12i2.5799
<![CDATA[Tujuan dari pelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimana Peran Kepolisan Resor Kota Gorontalo dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan, dan Mengetahui dan menganalisis tentang Apa kendala yang dihadapi oleh kepolisian resor kota Gorontalo dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan Pendekatan Perundang-Undangan (statute aproach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bahwa Peran Kepolisan Resort Gorontalo Kota Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan belum maksimal dan komprehensif, sebab sasaran sosialisasi maupun penyuluhan hukum hanya di tujukan kepada anak-anak akan tetapi sangat kurang melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang bahaya predator anak kepada masyarakat umum termasuk juga di dalamnya adalah penyuluhan hukum terkait dengan peran keluarga yang dalam hal ini adalah orang tua dalam mencegah terjadi tindakan pencabulan terhadap anak. Bahwa Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Kota Gorontalo Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan dipengarihi oleh beberapa hal, antara lain: Masih Kurangnya Kualitas Sumber daya manusia; Minimnya Sarana dan Prasarana; Kendala dalam pendanaan (keuangan)” Tingkat Kesadaran Hukum masyarakat yang masih sangat rendah; Rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap anak-anak dibawah umur; saksi susah untuk di mintaai keterangan; dan pelaku melarikan diri.]]>
<![CDATA[PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Ibrahim Ahmad]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 3, No 2, 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7015.571 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v3i2.672
<![CDATA[Limited land availability and the amount that is not balanced with the needs anddesires of human beings is so great trigger rand disputes. Land dispute is a case that always dominate the case in court Factors affecting the enforcement of law against land disputes among other laws and regulations that are not singkron either vertially or horizontally, law enforcement agencies who are not professionals and have no moral integrity, and attitude of society is less obedient to the regulations. Land disputes that occurred should be resolved comprehensively and with more emphasis terintegral principles of justice through litigation or non litigation path Keywords: principles ofjustice, Land Disputes, Interest, Development]]>
<![CDATA[KINERJA PELAYANAN PERIJINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU (KTP) DI KABUPATEN GORONTALO ]]>
<![CDATA[Alauddin .]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 3, No 2, 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9828.044 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v3i2.683
<![CDATA[Licensing service performance is one form of service that often gets complaints from the public so that the community demands for better services. In addition to long- winded bureaucratic chain, arrogant bureaucrats, not the professionals, ultimateTy money. It\'s also no stranger to public service in the country when it imaged as a source of corruption. Thus, if the sting that should be public service in this cointry difficult to access by the poor, and becomes the trigger high-cost economy that ultimastely burden the macro economic performance, public burden, become embedded in our bureaucracy The results of this study indicate that the Licensing Service Performonce in lntegrated Services Ofice (OPT) Gorontalo regency on service disription Letter Business License (SIGU) can be said to be good, because almost all the indicators used in this study to asseess the performance of Licensing Services at the Office of Integrated services (oPT) Gorontalo regency, indicating satisfaction of tha servici user community. Contribulions and benefits that can be learned from this research is in the form of input for the Integrated Service Office (OpT) Gorontalo regency to be able to improve performance in holding licenses and permits, particularly in the service of non Permit Business Interruption (SIGU) in order to realize a quality service Keyword : Service Performance,quaIity, satisfoction]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENANGANAN ILLEGAL LOGGING ]]>
<![CDATA[Fadliah .]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 1, 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7213.315 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v2i01.637
<![CDATA[Indonesia as world power, can be considered to be one of world lung becouse besides wes own wide sea, indonesia also has the biggest forest area. but we also is state experiencing highest deforestation speed. logging problem of this wild very difficult to be fought against by its(the mafia works very nice. Besides destruction of ecosystem and damage of other nature, practice of illegal logging also makes we are losing of around 5 billion dollars or aroun 50 triliyun rupiah per year. to take care of continuity of forest from irresponsible hands of department of Forestry ought to\'cooperate with police and public does eradication to illegal of logging or wild logging.]]>
<![CDATA[Tertium Comparatum Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Akad Nikah ]]>
<![CDATA[Dolot Alhasni Bakung]]>
<![CDATA[ Jurnal Legalitas Vol 12, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (867.682 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v12i1.5381
<![CDATA[Pasal 18B ayat dua (2) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam masyarakat Adat Gorontalo pelaksanaan akad Nikah haruslah dilaksanakan di dalam rumah mempelai wanita yang disesuaiakan dengan sistematika pelaksanaan adat yang berlakua diwilayah Gorontalo. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) 19/2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Agama, termasuk biaya pencatatan nikah. pasal 1 poin B, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad nikah atau rujuk dibebankan biayaa kurang lebih Rp. 600.000. secara tidak langsung memberikan beban tersendiri bagi pihak yang menikah mengingat dengan pelaksaaan nikah diluar KUA haru membayar biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sementara disisi lain pelaksanaan akad nikah berdasarkan adat Gorontlao harus dilakukan di dalam rumah mempelai wanita kalau tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi adat. Perbandingkan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah membuka ruang kepada masyarakat wilayah adat gorontalo untuk melanggar aturan adat yang berlaku dimana apabila dilangsukan di dalam KUA tidak membayar biaya administasi dan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak KUA. Sementara kalau diluar KUA harus membayar biaya adminitrasi dan disesuaikan dengan jadwal dari pihak KUA. Hal ini sangatla bertentang dengan amanat konstitusi tentang penghormatan terhadap kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sehingga dengan ini penuliis menyimpulkan bahwa perlu adanya tertium comparatum antara PP No 19 Tahun 2015 tentang PNBP dengan Hak Ulayat Masyarakat Adat yanga ada di Wilayah Provinsi Gorontalo.]]>
<![CDATA[Etika Dan Tanggung Jawab Sosial ]]>
<![CDATA[Idrus Usu]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 3, 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7598.245 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v2i3.667
<![CDATA[Basically present business will not be endless otherwise is accompanied with ethics. This thing of course very far diffired from tending to industry era concept that permits all ways, pursues maximum benefits without bothering ethics and others importance, environment and generation a period of coming. Business ethics is study majored about wrong and correct morale. This study concentrates on morale standard as applied in policy, institution, and behavior of business. Whereas social responsibility is processing social interaction between the componies and public. Public claim and development of democracy and rapid of globalization current and free market, causing peeps out awareness from industrial world about the importance of executing company social responsibility (Company social responsibility). Kata Kunci: Etika, Tanggung Jawab Sosial, Bisnis, Perusahaan, Manajemen.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP ANAK ]]>
<![CDATA[Ismail H. Tomu]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 3, No 2, 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5650.781 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v3i2.678
<![CDATA[Marriage is a matter of religion than also including the state issues, religious issues as it relates to its implementation shall be in accidance with the terms and provisions of the religious foundation that qualifies as a legitimate religious service, referred to as problem countries because if problems assosiated with administrative control of the state regarding the listing of the marriages in Indonesia. Marriage under the hand, brings unexpected consequences for women and children born of such matiages, especially in the review of the judical aspect, there is no legal protection for both live and earn recognition status. The Indonesian government has signed the Convention On The Elimination Of all Forms Of Discrimination Againts woman atau Cedaw, Keywords: Marriage is Not Valid, Islamic Low, Effect, Children]]>
<![CDATA[KEJAhATAN INTELEKTUAL DALAM PERSFEKTIF kEMERDEKAAN ]]>
<![CDATA[Rosma Kadir]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 1, 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6817.476 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v2i01.632
<![CDATA[The fundamental nature from independence is freedom by esteeming others independence. Freedom, not as of our eye are free independenced from all kind of colonilisation and discrimination, but value from an independence would for more means if we to let others also can enioy his own freedom, do not disturb it, more than anything else by seize\'its the rights. Independence at conceptual level, analogy as a situationt, where we feel independent,feel secure, and free does something according to our desires, free articulated free holding responsible, so that thereby will not bother independence of others with our freedom]]>
