Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Legalitas

JL
Website

Published by Universitas Negeri Gorontalo

ISSN : 19795955 EISSN : 27466094 DOI : 10.33756

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Legalitas adalah peer review journal yang dikhususkan untuk mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa Fakultas Hukum baik penelitian mandiri maupun penelitian yang berkolaborasi dengan dosen, terbit setiap bulan April dan Oktober. Jurnal Legalitas menerima artikel dalam lingkup hukum, ilmu hukum dan kajian isu kebijakan lainnya yang berfokus pada pengembangan dan pembangunan Ilmu Hukum di Indonesia.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 114 Documents

1 2 3 4 5

VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAMMENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN Sujadi .
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Visum et repertum berasal dari kata latin yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu something seen atau appearance (visum) dan inventions atau find out (repertum). Menurut istilah, visum et repertum berarti laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatannya terhadap apayang dokter lihat dan periksa berdasarkan keilmuannya. Laporan tersebut dokter buat atas permintaantertulis dari pihak berwenang untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pihak berwenang yang berhak meminta pembuatan visum et repertum kepada dokter adalah polisi,jaksa dan hakim. Jaksa dan hakim meminta pembuatannya melalui polisi. Tindak pidana perkosaan merupakan bentuk perbuatan pemaksaan kehendak laki-laki terhadap perempuan yang berkaitan atau ditujukan pada pelampiasan nafsu seksual.Dalam membuktikan telah terjadi peristiwa hukum atau tidak terhadap dugaan terjadinya tindak pidana perkosaan harus dilakuakn ekstra hati-hati oleh penyidik. Visum et refertum sangat membantu penyidik dalam hal membuktikan peristiwa pidana.

Urqensi keberadaan Komisi Pengawasan Kepolisian Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara Nurmin K. Martam
JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 3, 2009
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

In practice, many police actions categorized as arbitrary action of w ich is not based on duty and function of police institute as arranged in tugirtotion applied. Be awate of arbitrary action done by policement, goverment provides potting to every public or citizen to report the arbitrary action to national policement commision. National policement Commission basically undertakes gives observation to all business or activity about implementation of duty or police activity that matching with the one which is expected. Kata Kunci: Urgensi. Komisi Pengawasan, Kepolisian, Hukum administrasi

Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online Aniza Lakoro; Lisnawaty Badu; Nuvazria Achir
Jurnal Legalitas Vol 13, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk modus operandi serta upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online di Kota Gorontalo . Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online ini pertama mereka melakukan Pertama sosialisasi, meminta bantuan kepada aparat – aparat desa juga mungkin menghimbau kepada mereka biar lebih aktif agar tidak melakukan perjudian. Kedua, Patroli Rutin Aparat Kepolisian Resort Gorontalo Kota, kegiatan ini sebenarnya adalah salah satu tugas rutin dari Kepolisian Resort Gorontalo Kota yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan penertiban pada wilayah hukum Polres Gorontalo Kota ini dan agar tidak terjadi lagi hal – hal yang seperti itu. Dan faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online yakni peran kepolisian dalam menangani kasus perjudian online belum begitu efektif dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penanggulangan tindak pidana tersebut, diantaranya adalah kendala IT yang masih terbatas, sehingga terhadap pelaku judi tersebut hanya dikenakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Dan dalam penanganan kasus judi online pun mengalami beragam hambatan yang ditemukan dilapangan baik dari segi waktu, biaya dan proses yang tidak mudah dibayangkan. Kata Kunci : Upaya kepolisian; Tindak pidana perjudian; Togel online ABSTRACT This study aims to determine how the modus operandi and the efforts of the police in handling the crime of online lottery gambling in Gorontalo City . This type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: The Legislative Approach (Statue Approach); The case approach. The results showed that the police's efforts in handling the crime of online lottery gambling were first carried out by them. First, socialization, asking for help from village officials, they might also urge them to be more active so they don't gamble. Second, the Routine Patrol of the Gorontalo City Resort Police, this activity is actually one of the routine tasks of the Gorontalo City Resort Police which aims to provide a sense of security and order to the jurisdiction of the Gorontalo City Police and so that things like that do not happen again. And the inhibiting factor in handling the crime of online lottery gambling, namely the role of the police in handling online gambling cases has not been very effective because there are still obstacles found in the process of overcoming the crime, including IT constraints that are still limited, so that the gambling perpetrator is only subject to Article 303 of the Criminal Code concerning gambling. And in handling online gambling cases, there are various obstacles found in the field, both in terms of time, cost and process that are not easy to imagine.

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HAM DALAM UUD 1945 SERTA ASPEK PIDANA NASIONAL DAN INTERNASIONAL Lisnawaty Badu
JURNAL LEGALITAS Vol 3, No 2, 2010
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Developments in society requires the recognition of human rights as the most fundamental rights. Understanding human rights, as well as the related liability so between the two are inseparable. Obligations contemplated in this paper is none other than the regulation and protection of human rights in the Constitution of 1945 and the Indonesian criminal law. One thing is for sure that human rights have a primary position and the first in living in a society, because the existence of rights inherent in its nature has been since the birth of the human person. Reality shows that human rights in Indonesia is always a highlight sharp and continuous conversation material, either because the basic concept derived from the Constitution in 1945 and its practical realities on the ground full of violations. The emergence of various cases of human rights abuses has spawned a collective consciousness about the need for regulation and protection of human rights through legal instruments such as the basic law and legislation such as criminal law. Keywords: Protection, Human Rights, UUD 1945, Criminal Law.

Pengesahan Perda Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Provinsi Gorontalo Fence M Wantu
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Peraturan daerah terhadap tata ruang di Provinsi Gorontalo sangat berarti bagi lingkungan hidup ke depan daerah ini sendiri. Keberanian dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk mengesahkan draf rancangan peraturan daerah merupakan komitmen yang ditungu-tunggu masyarakat. Dengan kehadiran peraturan daerah tentang tata ruang, maka berbagai problem yang berkaitan dengan tata ruang terutama pemanfaatan lahan dan lingkungan hidup mendapat solusi yang terbaik.

Refleksi Atas Konsep Peradilan Satu Atap Menuju Pada Tujuan Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Fence M. Wantu
JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 3, 2009
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Big problems in Indonesian justice since independenced is justice freedom. Many sides wish to influence justice power with various reasoning of importances. Manifestly, there is politics power, economics power, member of society at law direct and or with legal advisor, or even from element of law enfurcer itself. Struggle for towards to one roof judicature as arranged in applied legislation not easy to imagined. Basically, a factor becoming problems to execute of one roof judicature in Indonesia can be grouped into 2 (two) form, that is internal factor and external factor. Kata Kunci: Refleksi, Peradilan Satu Atap, kekuasaan kehakiman, Mandiri

Praktek Rangkap Jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara Zulkifli Kohongia; Nuvazria Achir
Jurnal Legalitas Vol 12, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Tujuan penelitan yang hendak dicapai pada penyusunan penelitian ini adalah menganalisis tentang kedudukan hukum terhadap kepala BapelitBang yang merangkap jabatan sebagai PJS sekda dan PLH Bupati, dan menganalisis tentang penyebap terjadinya rangkap Jabatan di pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah mengunakan jenis penelitian normatif yang di dukung dengan adanya data lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan Bahwa kedudukan hukum terhadap kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) yang merangkap jabatan sebagai pelakasana jabatan sementara sekertaris daerah dan pelaksana sehari-hari Bupati, secara kewenangan terbagi dalam dua fungsi pemerintahan, yakni dalam konteks penjabat Sekda, maka kualifikasi hukumnya telah terpenuhi secara normatif, akan tetapi pada konteks pelaksana sehari-hari Bupati, maka kedudukan hukumnya di dasarkan pada pengunaan mekanisme diskresi pemerintahan. Bahwa Penyebap Terjadinya Rangkap Jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam hal ini adalah rangkap jabatan Kepala Bapelitbang yang merangkap jabatan sebagai Pjs sekertaris daerah dan pelaksana sehari-hari Bupati. Jika menelusuri proses terjadinya, hal ini bermula dari adanya surat nomor 100/6033/Sekr-Ro. Pemhumas Gubernur Provinsi Sulawesi Utara perihal penunjukan pelaksanaan tugas sehari hari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana, Sekda definitif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditunjuk sebagai Pelaksana tugas sehari-hari Bupati. Selain itu juga rangkap jabatan terjadi di Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

MEMPERKUAT FUNGSI LEGISLASI DPRD SEBAGAI FORMAT POLICY DALAM EUPHORIA OTONOMI DAERAH Sastro M Wantu
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Dalam Era otonomi daerah yang didukung dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa lembaga legislatif daerah (DPRD) memiliki salah satu fungsi utama yaitu legislasi, dimana institusi tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembentukan Perda itu sendiri didasari pada sisi kelembagaan dan kepentingan masyarakat daerah yaitu dengan memberikan dasar hukum dalam mengimplementasikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun pembahasannya melalui prosedur yang ada baik melalui rapat komisi, rapat pansus dan rapat panitia, akan tetapi kenyataan dalam pembahasan tersebut terjadi tawar menawar kepentingan politik baik dalam DPRD itu sendiri dan juga di luar dari lembaga itu. Bahkan lebih parah bahwa yang dibahas untuk dijadikan sebagai Perda tidak diketahui oleh masyarakat sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat.

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Dian Ekawaty Ismail
JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 1, 2009
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

The enforcement of enviroment law according to the environment management law can be implemented both in a preventive and repressive manner. The legal instrument used is administrative law, in the formot an obligation imposed upon each person who intends to run a business, to first obtain an environmental impact assessment of the proposed business. The represive enforcement of law aims to reduce and abate exising environmental damage of pollution by using administrative law civil law and criminal law. The protection of crime can be done with dragging mutilation perpetrator and or environmental contamination to court. Sanction fallout of administration, compensatory suing and area recovery, and criminal prosecution done to mutilation perpetrator and or environmental contamination in the same case is not ne bis in idem.

Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana Nur Fitriani
Jurnal Legalitas Vol 12, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan masalah yang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2010/PN.Mgl. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi anak dapat berupa upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Saksi anak yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 2 of 12 | Total Record : 114

1 2 3 4 5

Filter by Year

2009 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 16, No 2 (2023) Vol 16, No 1 (2023) Vol 15, No 2 (2022) Vol 15, No 1 (2022) Vol 14, No 01 (2021) Vol. 14, No. 2 (2021) Vol 13, No. 02 (2020) Vol 13, No 01 (2020) Vol 12, No 2 (2019) Vol 12, No 1 (2019) VOL 05, NO 01, 2012 Vol 3, No 2, 2010 Vol 2, No 3, 2009 Vol 2, No 1, 2009 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Jufryanto Puluhulawa

Contact Email
jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Phone
+6281343878760

Journal Mail Official
jurnallegalitas@ung.ac.id

Editorial Address
Law Science Department, Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo City 96128, Gorontalo, Indonesia

Location
Kota gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Jufryanto Puluhulawa

Contact Email jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Phone +6281343878760

Journal Mail Official jurnallegalitas@ung.ac.id

Editorial Address Law Science Department, Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo City 96128, Gorontalo, Indonesia

Location Kota gorontalo, Gorontalo INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Jufryanto Puluhulawa

Contact Email
jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Phone
+6281343878760

Journal Mail Official
jurnallegalitas@ung.ac.id

Editorial Address
Law Science Department, Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo City 96128, Gorontalo, Indonesia

Location
Kota gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA