cover
Contact Name
Wagiman
Contact Email
wagiman@lartc.com
Phone
+6282296137090
Journal Mail Official
lalj@lartc.id
Editorial Address
Jl. Agung Tengah 15, Blok I 11 No. 16, Jakarta, 14350
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Aeterna Law Journal
ISSN : 30475783     EISSN : 30475066     DOI : -
Core Subject : Social,
LALJ (Lex Aeterna Law Journal) diterbitkan oleh Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC) secara berkala 4 bulanan. LALJ diterbitkan versi Online (ISSN Online 3047-5066) dan versi Cetak (ISSN Cetak 3047-5783) . LALJ diinisiasi sebagai jurnal untuk publikasi hasil-hasil penelitian hukum, baik kajian empiris maupun normatif, khususnya dalam isu-isu hukum dengan pendekatan multidisiplin terhadap kajian hukum Indonesia. Jangkauan pembacanya termasuk praktisi hukum, penelitia hukum, akademisi hukum, filsuf hukum, kriminolog, antropolog, sosiolog, sejarawan, ilmuwan politik, dan peminat/ perhati lainnya. Berbagai topik namun tidak terbatas pada, hukum pidana, hukum tata negara, hukum perdata, hukum ekonomi, hukum kekayaan intelektual, hukum dan teknologi, hukum penyelesaian sengketa, hukum hak asasi manusia, hukum internasional, hukum pajak, hukum Islam, hukum adat, hukum bisnis komersial, hukum lingkungan, pendidikan hukum, maritim hukum, hukum perdagangan, dalam kerangka kajian hukum Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
Pengaruh Politik terhadap Hukum: Interaksi antara Keputusan Politik dan Keadilan Hukum Didi Jubaidi
Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 3 (2023): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas pengaruh politik hukum terhadap pembentukan hokum di Indonesia dan relasi antara keputusan politik dan keadilan hokum. Pengaruh politik dalam penerapan hukum menjadi dampak buruk dari intervensi politik dalam domain hukum yang mampu menciptakan ketidakadilan serta ketidakterseimbangan dalam sistem peradilan. Untuk menangani dampak buruk politik dalam penerapan hukum, penting bagi negara untuk menjamin kemandirian lembaga hukum, menghindari politisasi dalam pelaksanaan hukum, serta meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Tindakan-tindakan tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat yang adil, aman, dan berkeadilan. Ini juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana politik hukum dapat mempengaruhi pembentukan hukum di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa politik Hukum memiliki  peran  yang  besar  pengaruhnya didalam  pembentukan hukum di Indonesia,  seringkali dalam melakukan pembentukan hukum, peran politik tidak diterapkan dengan sebagaimana mestinya, dimana para penegak hukum justru mengutamakan, kepentingan-kepentingan dari para elit politik.
Menggabungkan Tradisi dan Modernitas: Perbandingan Sistem Hukum dan Implikasi Pancasila Wifina Lauw; Ricky Thio
Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze the relationship between various legal systems in the world and the values of Pancasila as Indonesia's fundamental principles. This research starts from the premise that a deep understanding of the differences and similarities between Civil Law and Common Law legal systems can provide new insights in applying Pancasila in a global context. The modern world requires states to accommodate various legal traditions while adapting to international practices. In Indonesia, the implementation of Pancasila values is often faced with the challenge of integration into a diverse global legal system. This phenomenon raises questions about how Pancasila can function in the context of a broad comparison of legal systems. This research aims to explore how the Civil Law and Common Law legal systems interact with the principles of Pancasila, and how this comparison can contribute to the development of inclusive and dynamic law in Indonesia. Comparative methods are used to analyze legal systems from various countries, with an emphasis on literature studies and normative analysis. Historical and philosophical approaches are also applied to understand the context and evolution of each legal system as well as the integration of Pancasila values. This study reveals that although there are substantial differences between the Civil Law and Common Law legal systems, there is room to integrate Pancasila values into each system. Pancasila not only acts as an ethical principle, but also as a framework for the formation of laws that are responsive and adaptive to global change, respecting domestic and international legal traditions.
Kepastian Hukum bagi Kreditur di dalam Eksekusi Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Mulyono Kurniawan
Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 yang berdampak pada ketidakseimbangan norma hukum dalam perjanjian fidusia, khususnya dalam konteks eksekusi fidusia. Putusan tersebut mengharuskan kreditur untuk melalui proses pengadilan jika debitur tidak sepakat terkait wanprestasi atau enggan menyerahkan jaminan fidusia.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 mengubah sifat jaminan fidusia dari jaminan khusus yang mudah dieksekusi menjadi jaminan umum tanpa kemampuan eksekusi langsung (parate eksekusi). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi fidusia. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa Putusan tersebut menciptakan kekaburan norma. Sebagai solusi, diperlukan perubahan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia dan penetapan prosedur eksekusi fidusia yang jelas, transparan, cepat, mudah, pasti, efisien, dan biaya murah. Selain itu, diperlukan penguatan kewenangan Pengadilan dan harmonisasi UU Jaminan Fidusia di Indonesia dengan sistem hukum lainnya.
Perampasan Aset dalam Penyelidikan Kasus Korupsi: Tantangan dan Peluang dalam Hukum Indonesia Lalu Syaifudin
Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perampasan aset dalam konteks penyelidikan kasus korupsi di Indonesia, dengan fokus pada analisis hukum berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya, serta UU No. 16 Tahun 2004 dan perubahannya. Menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menelaah ketentuan hukum yang terkait, interpretasi, dan implementasi perampasan aset pada tahap penyelidikan, serta mengevaluasi implikasinya dalam konteks efektivitas hukum, kemanfaatan, dan transparansi. Studi ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam proses perampasan aset, termasuk pertimbangan biaya, efisiensi, dan dampak terhadap stabilitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perampasan aset memiliki potensi signifikan dalam mencegah kerugian negara, terdapat isu-isu kompleks terkait kemanfaatan dan efisiensi yang perlu ditangani. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum dalam rangka meningkatkan efektivitas perampasan aset sebagai alat pemberantasan korupsi, sekaligus memastikan adanya keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia.
Kontroversi Tafsir Dan Makna Kedudukan Hukum Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia Hotma Pardomuan Sibuea
Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara hukum adalah negara yang menghendaki pembatasan kekuasaan. Hukum adalah instrumen yang paling efektif membatasi kekuasaan. Pembatasan kekuasaan mengandung konsekuensi dan mengundang kehadiran berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan hukum tersebut mengandung nilai-nilai abstrak yang membutuhkan wadah supaya dapat diterapkan ke dalam realitas kehidupan aktual yakni norma-norma hukum. Peraturan perundang-undangan dan hukum dapat diwujudkan dalam realitas aktual hanya dengan penegakan hukum. Penegakan hukum mencakup dimensi yang sangat luas karena meliputi dimensi metafisis, yuridis dan sosiologis. Sebagai konsekuensinya, penegakan hukum perlu ditopang oleh penegak-penegak hukum supaya ide-ide abstrak dalam norma-norma hukum dapat diwujudkan dalam realitas kehidupan aktual. Penegakan hukum wajib ditopang dan dilakukan oleh berbagai macam intansi, lembaga dan subjek seperti polisi, jaksa, hakim dan aktor penegak hukum yang lain. Salah satu di antara penegak hukum adalah advokat. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan advokat sebagai penegak hukum. Apakah sebagai penegak hukum, advokat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan penegak hukum polisi, jaksa dan hakim atau penegak hukum lain? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah metode penelitian yuridisnormatif. Simpulan penelitian yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Sebagai penegak hukum, advokat memiliki kedudukan yang tidak sama atau berbeda dari penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim atau penegak hukum yang lain. Saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat perlu diamandemen supaya dalam undang-undang tersebut ditetapkan dengan tegas tentang kedudukan advokat yang berbeda dari kedudukan penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa, hakim dan penegak hukum yang lain.
Etika dalam Ruang Sidang: Perspektif Filsafat Hukum terhadap Putusan Hukum dan Keadilan Imam Syaroni
Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 3 (2023): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etika dalam praktik peradilan dengan menggunakan perspektif filsafat hukum, fokus utamanya adalah dampak pertimbangan etis terhadap pengambilan keputusan hukum dan pertimbangan keadilan di  ruang sidang. Para profesional hukum, khususnya pengacara dan hakim, mempunyai peranan penting dalam menjaga  kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Topik utama yang dibahas adalah kewajiban menjaga kerahasiaan klien, tanggung jawab terhadap keadilan, ketidakberpihakan hakim dan tugas profesional pengacara. Analisis landasan filsafat yang membentuk peraturan dalam konteks peradilan dan menjelaskan peran hakim dan pengacara dalam penyelenggaraan peradilan. Melalui kajian konsep-konsep filsafat seperti keadilan distributif, etika peradilan, dan kepastian hukum, artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan luas mengenai kompleksitas etika yang terlibat dalam  pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana etika, dalam konteks pemikiran hukum, mempengaruhi dan membentuk  arah putusan peradilan dan penyelenggaraan peradilan di pengadilan
Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial Ade Azharie
Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 2 (2023): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai hukum sebagai Panglima untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukum yang adil dimana hukum harus menjadi panglima, seperti di ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat, selalu terdengar dalam diskusi hukum. Sebagai sebuah bangsa dan sebagai individu, hukum memandu perilaku. Keadilan yang sah berarti keseimbangan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua. Tidak peduli ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau status sosial, setiap orang mempunyai hak hukum yang sama dan diperlakukan secara adil. Keadilan hukum mempunyai banyak segi. Pertama, tidak ada seorang pun yang didiskriminasi atau diberi keuntungan yang tidak adil. Kedua, setiap orang mempunyai hak atas perlindungan hukum dan pembelaan pengadilan yang setara. Ketiga, hakim dan penegak hukum harus bertindak tidak memihak. berdasarkan bukti yang sah dan proses yang adil. Hukum Indonesia yang demokratis menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakan hukum suatu negara hukum harus profesional, proporsional, baik, adil, dan bijaksana agar dapat memenuhi kemaslahatan, kebaikan, dan kesetaraan hukum. Negara demokrasi mengutamakan keadilan hukum untuk mewujudkan negara hukum yang memberikan rasa keadilan kepada setiap warga negara dengan peraturan yang ditegakkan secara berkala, menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan.
Ketegangan antara Penegakan Hukum dan Keadilan: Tantangan dan Solusinya Dapot Manurung
Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 3 (2023): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehidupan yang harmoni dan nyaman manakala setiap individu dalam lingkungan tersebut menyadari serta mengamalkan aturan aturan yang telah disepakati juga melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Namun demikian kebebasan berpikir serta bertindak dari masing masing individu tidak dapat dicegah sampai dengan timbulnya sebuah persoalan yang harus diselesaikan oleh pihak pihaklain yang diberikan tugas dan wewenang agar keteraturan dan kedamaian di lingkungan tersebut tetap terjaga, akan tetapi dalam prosesnya untuk menentukan pihak mana yang telah melakukan kesalahan dan apa hukuman yang pantas serta setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya sering menjadi sorotan karena dinilai tidak adil dan tidak sesuai dengan harapan dari pihak yang menjadi korban dari penegakan aturan tersebut. Penegekan hukum sejatinya berbanding lurus dengan rasa keadilan yang ingin dicapai namun penegakan hukum sendiri sering mengabaikan rasa keadilan berdasarkan pertimbangan dan keputusan yang menjalankan kewenagan dan tugas untuk menegakkan hukum
Hubungan Etika dan Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia Jeverson Simamora
Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 3 (2023): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etika profesi adalah standar yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi tertentu sebagai panduan atau petunjuk tentang bagaimana membangun dan menjamin kualitas profesi tersebut bagi anggotanya. Fokus penelitian ini terletak pada etika polisi, etika jaksa, etika hakim, etika advokat, dan etika notaris. Ini semua merupakan etika profesi hukum, juga dikenal sebagai etika hukum khusus. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif hukum dan melakukan tinjauan peraturan melalui pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara etika dan profesi hukum membentuk kerangka institusional yang melaksanakan serangkaian fungsi paling penting dalam fungsi sosial, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan humaniora serta bidang pendidikan. Selama proses implementasi, profesi-profesi ini tidak selalu bergerak secara otomatis berdasarkan keyakinan terhadap pentingnya fungsi mereka, melainkan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai interaksi kekuatan sosial. Etika dalam profesi hukum memainkan peran sangat penting dalam mencapai penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, etika dalam profesi hukum (kode etik profesi) adalah bagian yang sangat penting dalam mengatur perilaku pelaksana hukum, mewakili penegakan hukum yang adil.
Mengurai Pemahaman Hukum: Perspektif Positivisme dan Hukum Alam dalam Konteks Modern M. Ivan Arifan
Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 2 (2023): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perspektif positivisme hukum merupakan aliran filsafat yang memandang pemisahan secara tegas hukum dan moral, yang tidak berkaitan dengan metafisika yaitu pengetahuan yang benar berdasarkan pengalaman. Menurut Austin mengartikan ilmu hukum (jurisprudence) sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Ilmu hukum hanyalah untuk menganalisa unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Perspektif positivisme hukum berdeda dengan perspektif hukum alam, yaitu pandangan positivisme dalam tatanan hukum yang berlaku bukan karena berdasarkan sosial, jiwa dalam suatu tatanan masyarakat dan bukan berdasarkan hukum alam, akan tetapi bentuk postivisme berdasarkan dari otoritas yang berwenang. Sesuai dengan perkembangan penerapan sistem hukum disuatu negara, maka positivisme hukum mulai dianalisa pada era modern dimulai abad kesembilan belas. Dengan analisa mendalam tentang sistematis dan klasifikasi bahan prinsip-prinsip analisa hukum. Positivisme mendapatkan modifikasi dengan adanya pemisahan yang tegas kewenangan hukum berdasarkan hukum positif dan aturan moral yang membentuk kerangka pada peraturan-peraturan. Ciri-ciriyang ada pada sistem modern, merupakan sistem hukum sebagai akibat adanya tatanan sosial masyarakat dan perkembangannya, dipengaruhi oleh paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan alam dan dalam teori maupun praktik hukum dapat dikonstruksikan (dikelola secara netral, tidak berpihak, impersonal dan objektif), bersifat rasional dan menciptakan kondisi stabil dan prediktif. Sehingga perspektif positivisme sebagai kewenangan otoritas negara hukum alam yang tetap berlaku di atas hukum positif.

Page 1 of 2 | Total Record : 15