cover
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Articles 156 Documents
IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN IPS BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI SMP NUSANTARA MAKASSAR Hasni Hasni; Muh. Said
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.862 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v15i1.13485

Abstract

Salah satu hal yang diharapkan dapat mengembangkan potensi diri peserta didik dalam proses belajar mengajar adalah penggunaan model-model pembelajaran yang dipadupandankan dalam metode mengajar. Hal ini, dikarenakan masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah rendahnya proses pembelajaran dengan penggunaan model pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran pada mata pelajaran IPS dituntut agar peserta didik  lebih kreatif dan mampu mengembangakan model pembelajaran. Maka dari itu salah satu pendekatan yang paling tepat adalah pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi model pembelajaran IPS berbasis kearifal lokal di SMP Nusantara Makassar. Adapun jenis digunakan dalam penelitan ini yakni penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka melainkan data tersebut berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskrptif  yang cenderung menggunakan analisis dengan pola nalar induktif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi model pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal di SMP Nusantara Makassar adalah guru IPS menggunakan dua model pembalajaran IPS berbaisis kearifan lokal yaitu model pembelajaran mind mapping dan model pembelajaran discovery learning.
HAK ATAS PEKERJAAN DENGAN UPAH YANG SEIMBANG Mustari Mustari
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.665 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i2.2806

Abstract

ABSTRAK: Sebagai makhluk ciptaan Tuhan manusia dianugerahi hak, yang dikenal dengan sebutan HAM (hak asasi Manusia). Disebut hak asasi karena hak ini melekat pada diri manusia dan merupakan anugrah Tuhan yang Maha Esa. Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, tentu sangat menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam suatu negara yang berdasarkan hukum biasanya diatur dalam konstitusi negara tersebut, ataupun dalam undang-undang yang mengatur tentang penggunaan hak asasi tersebut. Sehingga terdapat perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia ini. Hak asasi sebagai konsep moral dalam bermasyarakat dan bernegara bukanlah suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. Hak asasi lahir setahap demi setahap melalui periode-periode tertentu didalam sejarah pembangunan.  Sebagai suatu konsep moral, hak asasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan pengalaman kemasyarakatan manusia itu sendiri. Pengalaman dari kelompok-kelompok sosial didalam masyarakat bernegara itulah yang mewarnai konsep hak asasi. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM  (Universal Declaration of Human Rights) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, Hak Asasi Manusia  terbagi kedalam  beberapa jenis, yaitu hak personal, (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal,  (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi sosial dan budaya. Hak personal, hal legal, hal sipil, dan politik yang terdapat dalam Pasal 3-21 dalam DUHAM  sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya terdapat dalam pasal 23. Salah satu Hak asasi yang menjadi persoalan dan menjadi tanggung jawab negara saat ini belum terpenuhi secara baik adalah masalah  hak ekosob yang berfokus pada hak akan pekerjaan dan upah yang layak atau  seimbang.  Sejauh ini tentang pemenuhan hak akan pekerjaaan dan upah yang layak, masih begitu marak dan banyak menimbulkan permasalahan para pekerja/buruh di Indonesia dan setiap tahunnya menjadi isu sentral dalam peringatan hari buruh Internasional.
PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi pada Masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone) MUHAMMAD ARSYAD MAF’UL; NURHIDAYAH NURHIDAYAH; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.13 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i1.10027

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone; 2). Akibat perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone; 3). Upaya pemerintah dalam meminimalisir perkawinan bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Tonra. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh yaitu data primer yang didapat melalui terjun langsung ke lapangan untuk wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dengan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra adalah: Menghindari syarat dan prosedur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 2) Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat; 3) Dorongan orang tua; 4) Menghindari hal-hal yang dilarang agama. Adapun akibatnya yaitu : 1) Tidak dianggap istri yang sah; 2) Tidak berhak atas nafkah; 3) Terabakan hak dan kewajibannya; 4) Rentan terjadi KDRT; 5) Istri sulit bersosialisasi; 6) Sulit mendapatkan akte kelahiran anak dan; 7) Anak hanya bernasab pada ibunya. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisirnya yaitu: 1) Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan; 2) Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pencatatan perkawinan dengan menugaskan P3N di setiap desa; 3) Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan.
SISTEM KEWARISAN ETNIK KAILI (Tinjauan Menurut Hukum Islam) Amran Mahmud
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 14, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.678 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v14i1.13304

Abstract

Sistem pewarisan pada masyarakat Kaili cenderung mengikuti sistim pewarisan adat, dengan variasi yang dipengaruhi oleh pribadi dan atau kondisi sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan. Disamping itu besar kecilnya harta warisan juga mempengaruhi cara pengelolaan. Umumnya karena harta warisan itu kecil jumlahnya, orang cenderung mengelolanya secara kolektif. Karena harta itu terlalu kecil, mereka lebih suka mempertahankan harta menjadi satu kesatuan yang utuh, karena pemanfaatannya yang dilakukan bersama. Manakala penetapan waris dilakukan melalui Pengadilan Agama biasanya mengikuti Hukum Islam. Sebaliknya apabila pembagian warisan itu diselesaikan lewat Dewan Adat, hukum adatlah yang dijadikan pedoman. Orang cenderung menyelesaikan kasus warisannya melalui “Dewan Adat” karena pengurusannya lebih mudah dan praktis. Selain itu masyarakat Kaili menganut prinsip kekerabatan yang bilineal sehingga membedakan pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dengan perempuan. Berdasarkan prinsip keturunan bilineal yang menentukan harta waris tertentu hanya untuk anak laki-laki dan harta waris yang lain untuk anak perempuan, hal ini kurang sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam Al-Qur’an, demikian pula pembagian harta warisan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan ketentuan yang pasti di dalam Al-Qur’an. Bahkan pembagian warisan yang menimbulkan sengketa, dikarenakan oleh sengketa hibah yang kebanyakan tidak didukung oleh bukti tertulis, jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam.
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MAKASSAR Manan Sailan; Irfana Lutia Ilyas
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.599 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v13i2.10017

Abstract

This study aims to determine the fulfillment of the implementation of the right to get a decent meal for inmates in prisons Class I Makassar, obstacles faced in the implementation of the correctional institution fulfilling the right to get a decent meal for inmates at the Correctional Institution Class I Makassar. To achieve these objectives, the technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. Data obtained from the research that was processed using descriptive and qualitative analysis to determine compliance with the implementation of the right to adequate food in prisonsJurnal Supremasi ISSN 1412-517X95Class I Makassar. The results showed that: 1. Implementation of the fulfillment of the right to adequate food for prisoners in institutions pemasyaraktan class 1 Makassar has not been feasible. Prisoners often complain the food they consume less palatable to various reasons including less attention to food hygiene, flavors that are less and less balanced nutritional meal. Later in the implementation process of the fulfillment of the right to get a decent meal for inmates there are some things that are not in accordance with the procedures of the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. M.HH-01.PK.07.02 Year 2009 on Guidelines for the Implementation of Food for People in Prison Correctional Patronage and the State Prison (Rutan). So that the implementation of the fulfillment of the right to get a decent meal for inmates under Act No. 12 of 1995 concerning Corrections has not done well. 2. Constraints faced by not performing well fulfillment of the right to get a decent meal for inmates Penitentiary Class 1 Makassar such a low budget so the impact on infrastructure facilities and inadequate infrastructure. Unavailability cook expert in Penitentiary and nutritionists to assess directly the served meals nutritious or not, so the impact on the poor quality of food and nutrition unbalanced diet. Then the capacity of prisons is not balanced by the number of prisoners is increasing (over capacity), which resulted in the implementation of the fulfillment of the right to get a decent meal is not maximized.
PENANGANAN KASUS CYBER CRIME DI KOTA MAKASSAR (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar) Andi Aco Agus; Riskawati Riskawati
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.752 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i1.3023

Abstract

ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui proses penyidikan kasus cyber crime, 2) cara penyelesaian kasus cyber crime serta 3) kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan kasus cyber crime yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian yaitu Polrestabes Makassar dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentai. Sementara, dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus cyber crime dalam hal ini proses  penyidikan pada umumnya sama dengan penanganan kasus konvensional yang lain. Seperti dalam hal pengumpulan barang bukti, penggeledahan dan proses penyelesaiannya. Sementara perbedaanya terdapat pada proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. terlihat bahwa penanganan tindak kejahatan cyber crime sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak  tertentu seperti saksi ahli untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan,. kendala dalam proses penyidikan ini adalah kurangnya saksi ahli baik saksi ahli gambar maupun saksi ahli bahasa, serta tidak adanya unit yang secara khusus menangani kasus cyber crime. oleh  karena itu sangat dibutuhkan peran saksi ahli dalam penanganan kasus cyber crime dan pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya cyber crime. KATA KUNCI: Kasus, Cyber Crime
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN WARGA NEGARA YANG CERDAS DAN BAIK (SMART AND GOOD CITIZEN) Suradi L
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 14, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.022 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v14i2.13143

Abstract

Pendidikan kewarganegaraan (civic education) adalah seleksi, adaptasi darilintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, teknologi, agama,kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untukikut mencapai salah satu tujuan pendidikan IPS – untuk mencapai tujuan pendidikannasional sekaligus tujuan nasional “mencerdaskan kehidupan bangsa” melalui sistempendidikan nasional sebagai amanat konstitusi negara Republik Indonesia, makadiselenggarakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di semua jenjang dan jenispendidikan di tanah air. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukummenunjukkan bahwa hukum maupun hal-hal mempunyai kaitan dengannya dimuat dalampendidikan kewarganegaraan, akan tampak lebih jelas lagi bila kita memperhatikan halhalyang menyangkut pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraansebagai pendidikan nilai berarti pendidikan kewarganegaraan memuat pendidikan nilai,agar warganegara dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hukum,dimana nilai hukum lahir dari kesadaran moral, sehingga nilai-nilai hukum merupakannilai-nilai moral yang bersumber dari nilai ideologi dan dasar negara Pancasila, karenaketentuan hukum yang baik apabila sesuai dengan nilai-nilai hukum yang dianggap baikoleh masyarakat, yang dinilai melalui pertimbangan moral. Pendidikan kewarganegaraansebagai pendidikan nilai dan pendidikan hukum akan mengantarkan warganegaramenjadi warganegara yang baik dan cerdas (smart and good citizen) yang ditandai denganterwujudnya warganegara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.
MUNASAKHAH DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM Muhammad Sudirman
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.977 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i2.2808

Abstract

ABSTRAK: Tulisan ini menguraikan masalah sistim Munasakhah dalam pembagian harta dalam kewarisan Islam. Dari hasil pembahasan diperoleh pemahaman bahwa sistem penyelesaian kasus munasakhah dalam kewarisan harus mempunyai unsur-unsur dan bentuk-bentuk munasakhah. Terjadinya kasus-kasus munasakhah oleh karena adanya kematian dua kali dalam ahli waris yang bakal menerima warisan  dari pewaris sebelum harta tersebut dibagi-bagi pada kematian pertama pewaris. Keuntungan dari sistem munasakhah ini adalah adanya bagian ahli waris kedua, yang semula ahli waris tersebut terhalang (mahjub hirman). KATA KUNCI: Sistim Munasakhah, Kewarisan Islam
ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE M Arsyad Maf'ul; Sri Agustina; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.954 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v12i1.10032

Abstract

This study aims to investigate the implementation of governance in the Eastern District of Tanete Riattang Bone regency in community service and the factors that affect public services in the district of East Riattang Tanete Bone regency. Researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to examine the implementation of governance in the sub Tanete Riattang eastern districts bone and the factors that influence it. The results showed that: 1) Implementation of the government in the district penyelenggaraa Tanete Riattang east district bone in community service that focuses on the timeliness of service, courtesy and hospitality in providing services, access to services, convenience in obtaining services. In timeliness of services there is still a delay but still more often on time. Kesopana and hospitality in providing services has been undone by a well. At the district office is also already provide convenience to the people who want to do service by providing free services, free of charge. Only the creator of comfort in the office facility is still minimal, due to the less spacious office buildings and the lack of infrastructure. 2) Factors Influencing Government Conduct in the Public Service in the District Tanete East Riattang namely: a) Supporting factors governance in public service in the District Tanete East Riattang consisting of (1) Leadership Head, (2) the Work Environment. b) Factors inhibiting the public service delivery is poor facilities and infrastructure sub-district.
IMPLEMENTASI NILAI KEMANUSIAAN DAN NILAI KEADILAN PADA PEKERJA PEREMPUAN (Analisis Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan) Mustari Mustari; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.094 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v15i1.13484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai keadilan pekerja perempuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai objek kajian. Fokus penelitian yaitu mengkaji substansi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, majalah, dan jurnal hukum, buku-buku hukum, serta berbagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa muatan materi Undang-Undang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya mengakomodasi nilai kemanusiaan, sedangkan nilai keadilan juga belum menjamin sepenuhnya keadilan dan kesetaraan bagi pekerja  perempuan, sesuai dengan kekhususan yang dimiliki oleh kaum pekerja perempuan.

Page 2 of 16 | Total Record : 156