cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 390 Documents
STATUS HUKUM DKI JAKARTA PASKA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
Lex Jurnalica Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pada tanggal 15 Februari 2022, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan oleh Presiden Jokowi dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal yang sama. Hal ini menandakan bahwa sejak UU disahkan maka kedudukan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru akan berpindah dari DKI Jakarta yang berada di pulau Jawa ke wilayah Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan Penajam Utara, Kutai Kertanegara, Soa Sulu dan Selat Makasar, yang oleh UU IKN Ibukota ini disebut Nusantara (Pasal 1 angka 2 UU IKN). Pemindahan Ibukota sebenarnya adalah sebuah keniscayaan di berbagai negara dan pemindahan itu tentu dengan berbagai pertimbangan, demikian juga dengan pemindahan Ibukota NKRI dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Secara, historis, perkembangan Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan  yang berdimensi administratif merupakan Daerah Propinsi karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara, dan diberi status Daerah Khusus. Diawali, pada tahun 1959, status Kota Jakarta mengalami perubahan dari kotapraja menjadi daerah tingkat satu yang dipimpin oleh gubernur. Kemudian pada 1961, statusnya diubah menjadi daerah khusus Ibukota. Hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Tulisan ini menjelaskan tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi status legal Jakarta paska pengesahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara dan mengapa Jakarta harus dipertahankan menjadi Daerah Khusus atau Istimewa. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum normatif, yaitu menelaah bahan hukum baik primer maupun sekunder untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dengan diundangkannya UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN Nusantara, mengakibatkan alasan kekhususan DKI Jakarta sebsgai ibu kota negara telah hilang, sehingga hanya ada satu alasan kekhususan yang memperlihatkan kompleksitas persoalan di Jakarta sebagai kota metropolitan. Tentunya, hal ini dianggap masih perlu penjelasan lain terhadap karakteristik Jakarta selepas kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara. Selain itu, hal yang dapat dilakukan adalah mengubah UU DKI Jakarta tahun 2007 agar dapat melakukan penggabungan beberapa kota yang selama ini menjadi kota satelitnya DKI Jakarta, yaitu Depok, Bekasi dan Tanggerang Selatan, sehingga penggabungan ini akan membentuk satu Propinsi dengan status Daerah Khusus Megapolitan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemda tahun 2014 beserta peraturan perundang-undangan lainnya. Kata Kunci : DKI Jakarta, Ibu Kota Negara    ABSTRACT On February 15, 2022, Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital (UU IKN) was ratified by President Jokowi and promulgated by the Minister of Law and Human Rights Yasonna Laoly on the same date. This indicates that since the law is enacted, the position of the new capital city of Indonesia will move from DKI Jakarta, which is on the island of Java to East Kalimantan, which borders North Penajam, Kutai Kertanegara, Soa Sulu and the Makassar Strait, which by the UU IKN is the capital city. This is called Nusantara (Article 1 number 2 of the IKN Law). The relocation of the capital is actually a necessity in many countries and the relocation is of course with various considerations, as well as the relocation of the capital city of the Republic of Indonesia from DKI Jakarta to IKN Nusantara in East Kalimantan. Historically, the development of Jakarta as a metropolitan city with an administrative dimension was a Provincial Region because of its position as the State Capital, and was given the status of a Special Region. Beginning, in 1959, the status of the City of Jakarta underwent a change from a municipality to a level one area led by a governor. Then in 1961, its status was changed to a special area of the capital. This was later strengthened by Law Number 10 of 1964 concerning the Declaration of the Special Capital Region of Greater Jakarta to remain as the capital city of the Republic of Indonesia under the name Jakarta. This paper explains what factors influence Jakarta's legal status after the ratification of Law Number 3 of 2022 concerning the Capital of the Archipelago and why Jakarta must be maintained as a Special or Special Region. The research method used is a normative legal approach, namely examining legal materials both primary and secondary to answer the problems that are the focus of research using a statutory approach. With the enactment of Law Number 3 of 2022 concerning IKN Nusantara, the reason for the specificity of DKI Jakarta as the nation's capital has been lost, so that there is only one specific reason that shows the complexity of the problems in Jakarta as a metropolitan city. Of course, this is considered to still need another explanation of the characteristics of Jakarta after its position as the State Capital. In addition, the thing that can be done is to amend the 2007 DKI Jakarta Law so that it can merge several cities that have been the satellite cities of DKI Jakarta, namely Depok, Bekasi and South Tangerang, so that this merger will form a province with the status of a Special Megapolitan Region through mechanisms regulated in the 2014 Local Government Law and other laws and regulations.Keywords: DKI Jakarta, the National Capital 
AJARAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTADIGHEDEN) DALAM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan sistem terbuka yang  dianut oleh hukum perjanjian. Perjanjian   menganut asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian, dimana kesepakatan  dibuat atas kehendak bebas para pihak. Kehendak bebas dalam memberikan kata sepakat adalah dalam pengertian kedudukan kedua belak pihak yang seimbang dalam memberikan kesepakatan.  Ketidakseimbangan kedudukan para  pihak memungkinkan terjadinya kesepakatan kehedak  tidak didasarkan kehendak bebas para  pihak. Pihak yang lemah berada dalam posisi “take it or leave it”. Kedudukan yang demikian menyebabkan perjanjian  terbentuk karena  penyalahgunaan keadaan. Faktor ekonomi dan kejiwaan  merupakan  faktor yang menyebabkan perjanjian   terbentuk karena penyalahgunaan keadaan. Ajaran penyalahgunaan keadaan merupakan konsep baru dari hukum perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdata. Permasalahannya adalah bagaimana  konsep ajaran  penyalahgunaan keadaan  dan perkembangannya  dalam sistem  hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini  menggunakan  tipe penelitian normatif dengan sifat  penelitian diskriptif analistis. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang  diperoleh dengan alat pengumpul data studi dokumen yang  bersumber dari bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseir. Data  yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.
EKSISTENSI KEDUDUKAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SETELAH UNDANG-UNDANG IBUKOTA NEGARA DI SAHKAN
Lex Jurnalica Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe plan to move the capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia from the Special Capital Region of Jakarta to the North Penajam Paser Regency and part of the Kutai Kartanegara Regency has implications for the transfer of the status of the Special Capital Region from the Jakarta area to a new area. The status of the Special Capital Region in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital City Region of Jakarta as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia provides an exception in the status of the position of municipalities and regencies within its territory where the appointment of mayors and regents is appointed by the Governor on the basis of consideration. DPRD DKI Jakarta Province from civil servants who meet the requirements compared to other provinces within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Another difference is that there is no Regional Representative Council at the Municipal and Regency levels. In accordance with the Law of the Republic of Indonesia number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia, to assist the mayor/regent at the Mayor and Regency level, the City Council/Regency Council representing the community per sub-district, which of course Its function is different from that of the Municipal or Regency Regional Representative Council. Therefore, differences in matters relating to the position of mayor/regent and the functions of the Municipal/Regency Councils need to be studied further for the sake of conformity with the Law of the Republic of Indonesia number 23 of 2014 concerning Regional Government if the status of the State Capital held by Jakarta moves to North Penajam Passer Regency and Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province Keywords: Existence, DKI, IKN AbstrakRencana perpindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memberi implikasi akan berpindahnya juga status Daerah Khusus Ibukota dari wilayah Jakarta ke wilayah baru. Status Daerah Khusus Ibukota sesuai  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 29 TAHUN 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan pengecualian  dalam status kedudukan kotamadya serta kabupaten di dalam wilayah nya yang penunjukan pejabar walikota dan bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dibanding provinsi lain di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan lain yaitu tidak terdapatnya Dewan Perwakilan Daerah di tingkat Kotamadya dan Kabupaten. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ,  untuk membantu walikota / bupati   di tingkat Walikota dan Kabupaten, dijabat oleh Dewan Kota/ Dewan Kabupaten yang mewakili masyarakat per kecamatan , yang tentu fungsi nya berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya atau Kabupaten. Oleh karena itu, perbedaan hal-hal yang berkaitan dengan jabatan walikota/bupati dan fungsi Dewan Kotamadya/Kabupaten perlu ditelaah lebih lanjut demi kesesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah apabila status Ibukota Negara yang disandang oleh Jakarta berpindah ke wilayah Kabupaten Penajam Passer Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kata Kunci: Eksistensi, DKI, IKN
IMPLEMENTASI PASAL 28D UNDANG-UNDANG DASAR NEGERA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Lex Jurnalica Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Constitutional Court is an institution that was established after the amendment of the 1945 Constitution. This institution acts as a guardian of the constitution as well as a guardian of the upholding of human rights in Indonesia. The purpose of this research is to find out how the Constitutional Court plays a role in upholding human rights in Indonesia and whether the Constitutional Court's decision on material testing has properly accommodated the enforcement of human rights. The research method used is the normative juridical method. This method is used to analyze the articles in the law, the Constitutional Court's decision on the judicial review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and previously published journals. The results of this study indicate that the role of the Constitutional Court in upholding human rights in Indonesia, namely the Constitutional Court can conduct a judicial review of laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court can revoke laws whose substance is considered to be contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or whose provisions are unclear. This is done by the Constitutional Court in order to avoid the threat of human rights if the contradictory or unclear regulations are still enforced. The Constitutional Court has conducted a judicial review of Article 20 paragraph (3) and Article 43 paragraph (2) of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. Then, based on this review, the Constitutional Court issued the Constitutional Court Decision Number 75/PUU-XIII/2015 and the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-V/2007. Although the two articles were at least tested with the same articles as a touchstone, the Constitutional Court gave a different decision on the two material tests. The Constitutional Court cannot immediately grant the petition of the applicant who feels that his constitutional rights have been violated because the Constitutional Court always bases every decision on the constitution, although sometimes the Court is considered to have ruled out human rights Keywords: Human Rights, Constitutional Court, Judicial Review. AbstrakMahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Lembaga ini berperan sebagai pengawal konstitusi (guardian of the constitution) sekaligus sebagai pengawal tegaknya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana MK berperan dalam menegakkan HAM di Indonesia serta apakah Putusan MK atas pengujian materiil telah mengakomodasi penegakan HAM dengan tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis pasal-pasal dalam undang-undang, Putusan MK atas uji materiil terhadap UUD NRI 1945, dan jurnal yang telah diterbitkan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran MK dalam menegakkan HAM di Indonesia, yaitu MK dapat melakukan uji materiil undang-undang terhadap UUD NRI 1945. MK dapat mencabut undang-undang yang substansinya dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak jelas ketentuannya. Hal tersebut dilakukan MK demi menghindari terancamnya HAM apabila peraturan yang bertentangan atau tidak jelas tersebut tetap diberlakukan. MK pernah melakukan uji materiil atas Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kemudian, atas pengujian tersebut MK mengeluarkan Putusan MK Nomor 75/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007. Walaupun kedua pasal tersebut setidak-tidaknya diuji dengan beberapa pasal yang sama sebagai batu uji, tetapi MK memberikan putusan yang berbeda terhadap kedua pengujian materiil tersebut. MK tidak dapat serta-merta mengabulkan permohonan pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar karena MK selalu mendasarkan setiap putusannya pada konstitusi meskipun terkadang MK dinilai telah mengesampingkan HAM. Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review.
PERGESERAN PARADIGMA POLIGAMI RASULULLAH SAW PADA ERA KEKINIAN
Lex Jurnalica Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDiskursus mengenai poligami selalu menjadi perdebatan aktual di kalangan masyarakat akademik, tidak terkecuali masyarakat awam. Poligami yang diperbolehkan oleh syari’at Islam melalui teks wahyu dengan tauladan yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW banyak mengalami pergeseran paradigma pada tataran kontekstualnya. Poligami yang dianggap sakral karena tuntunan syari’at dan banyak diimplementasikan oleh kaum cendekia terlebih ‘alim ‘ulama, sering menuai kontroversi. Kecenderungan salah motivasi menjadi penyebab terjadinya pro kontra, bahkan hamper tidak ditemukan latar belakang poligami seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, sehingga poligami mendapat labeling tendensius dan tabu dari masyarakat. Apa yang dilabelkan oleh masyarakat terhadap poligami juga tidak sepenuhnya menafikan atau bahkan mengingkari tuntunan syari’at, hanya saja barometer dalam istinbath hukumnya adalah kebolehan poligami dalam Al-Qur’an disebutkan satu kali, sementara peringatan akan ketidakmampuan berbuat adil disebutkan sebanyak dua kali. Padahal mampu berlaku adil menjadi syarat utama dalam pelaksanaan poligami. Dengan demikian, maqashid ash-syari’ah dari ayat-ayat poligami tersebut mengandung makna lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian bagi kaum laki-laki ketika hendak berpoligami.Kata Kunci : pergeseran, paradigma, poligami  ABSTRACTThe discourse on polygamy has always been an actual debate in the academic community, including the general public. The polygamy that is allowed by Islamic syari'at through revelation texts with examples practiced by the Prophet Muhammad has experienced many paradigm shifts at the contextual level. Polygamy, which is considered sacred because of the guidance of shari'ah and is widely implemented by scholars, especially 'alim ‘ulama, often generates controversy. The tendency to mismotivate is the cause of the pros and cons, in fact there is almost no background of polygamy as practiced by Rasulullah SAW, so that polygamy is labeled tendentious and taboo from the community. What society labels polygamy is also not completely negating or even denying the guidance of the shari'ah, it's just that the barometer in the legal istinbath is that polygamy in the Al-Qur'an is mentioned once, while warnings about the inability to do justice are mentioned twice. Even though being able to do justice is the main requirement in implementing polygamy. Thus, the maqashid ash-syari'ah of the polygamy verses implies that to prioritize the principle of prudence for men when they want to do polygamy.Keywords: mindset change, paradigm, poligamy
ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM HAL PENGGANTIAN SERTIPIKAT MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK (SERTIPIKAT-EL)
Lex Jurnalica Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proof of ownership of land is evidenced by the presence of certificates. This study aims to examine and understand aspects of legal certainty with the replacement of physical certificates with electronic certificates. This research method uses normative juridical. The issuance of Sertipikat-el can be pursued in terms of Land Registration for the First Time and Maintenance of Land Registration Data while still referring to the Basic Agrarian Law (UUPA) and PP 24/1997 which are implemented to ensure legal certainty in terms of proof by the community or at a trial. All matters relating to the Replacement of Certificates to Sertipikat-el will be carried out electronically so that all physical data and juridical data will be contained in an Electronic System. The replacement can be performed if the physical data and juridical data in the land book and the Certificate are appropriate. The confusion in society is related to legal certainty because it is regulated regarding the "withdrawal of certificates" in the Regulation of the Minister of Agrarian Spatial Planning/National Land Agency (BPN) Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates (Sertipikat-el) is not an act of coercion or unilateral withdrawal but can be done if the community wishes voluntarily.Keywords: Electronic, Legal Certainty, Certificates.
KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI KREDITUR PREFEREN DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN PIUTANG PAJAK
Lex Jurnalica Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan pembayaran pajak jika wajib pajak dinyatakan pailit oleh pengadilan. Selain itu dalam kasus wajib pajak sebagai debitor memiliki banyak kreditur maka perlu mengetahui kedudukan negara serta untuk mengetahui prosedur pembayaran pajak oleh debitor pailit yang diwakilkan oleh kurator. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka perundang – undangan. Penelitian ini mengupas lebih lanjut tentang ketentuan pembayaran pajak oleh debitor pailit sebagaimana telah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Negara sebagai kreditur preferen memiliki hak istimewa untuk didahulukan dalam pembayaran utang. Hal ini juga sesuai dengan hak yang dimiliki negara yaitu hak untuk didahulukan. Setelah dinyatakan pailit maka debitor pailit dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta kekayaannya, maka dari itu segala pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dilakukan oleh kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Tugas kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan pembersan harta debitor pailit termasuk pembayaran utang. Maka dari itu pembayaran pajak dilakukan oleh kurator seusuai peraturan perundang – undangan yang mengaturnya. Selain itu kurator dapat mengajukan permohonan membayar secara berangsur untuk memudahkan debitor pailit.  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KELANGKAAN MINYAK GORENG AKIBAT PENIMBUNAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep welfare state harus mensejahterakan masyarakatnya. Akan tetapi, terjadinya fenomena lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng yang disebabkan beberapa oknum yang melakukan penimbunan membuat masyarakat menjadi tidak sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu kelangkaan peminbunan minyak goreng dari perspektif hukum positif Indonesia. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaku perbuatan penimbunan minyak goreng dapat dikenakan pasal yang ada di dalam Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 107 UU Perdagangan, Pasal 53 UU Pangan, dan Pasal 11 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Selain itu, tindakan oknum yang menimbun minyak goreng yang menyebabkan harga minyak goreng menjadi langka jelas bertentangan dengan hak masyarkaat selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf b UU Perlindungan Konsumen. Guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, masyarakat yang merasa dirugikan dapat memintakan upaya ganti rugi melalui pengajuan permohonan gugatan kepada BPSK selaku lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Selain itu, upaya hukum non litigasi juga dapat diambil oleh konsumen dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai besar dan bentuk ganti rugi apabila upaya litigasi tidak membuahkan hasil yang diinginkan.
IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI SATUAN BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH SEBAGAI PELAKSANA ESEKUSI PIDANA MATI
Lex Jurnalica Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe implementation of the death penalty in Indonesia is carried out by a firing squad from the Brimob of the Indonesian National Police which is formed by the Head of the Regional Police in the jurisdiction of the court that imposes the death penalty. Among law enforcers, the police can be called the foremost law enforcer, strategic and decisive in the implementation of the criminal justice system (criminal justice system). The Satbrimob of the State Police of the Republic of Indonesia, which is the only implementer of the death penalty in Indonesia, must of course carry out its profession in accordance with the ethics of the existing legal profession, both juridically and sociologically. The purpose of this study was to analyze and determine the implementation of the legal profession of the Central Java Regional Police Satbrimob in the implementation of the death penalty which has actually been written in the legislation. The type of research used is empirical legal research with a qualitative approach. In carrying out their profession, members of the Central Java Regional Police Satbrimob are essentially in accordance with the work philosophy of the quiscan vigil. This philosophy means that the police work around the clock so that people can carry out their activities comfortably. The Satbrimkob of the Central Java Regional Police should not be limited to being the implementing agency, in this case there must be intense coordination with other implementing agencies in order to ensure public trust.  Keywords: Brimob, Ethics of the legal profession, Death penalty. AbstrakPelaksanaan pidana mati di Indonesia dilaksanakan oleh regu penembak dari Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah pada wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Diantara penegak hukum, polisi dapat disebut sebagai penegak hukum paling depan, startegis dan menentukan dalam implementasi sistem peradilan pidana (criminal justice system). Satbrimob Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya pelaksana pidana mati di Indonesia tentu harus menjalankan profesinya sesuai dengan etika profesi hukum yang ada baik secara yuridis maupun sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui implementasi etika profesi hukum Satbrimob Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam pelaksanaan pidana mati yang sebenarnya sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empris dengan pendekatan kualitatif. Dalam menjalankan profesinya, para anggota Satbrimob Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada hakikatnya telah sesuai dengan filosofi kerja vigilat quiscant. Filosofi tersebut memiliki arti polisi melakukan pekerjaannya sepanjang masa agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman. Satbrimkob Kepolisian Daerah Jawa Tengah seharusnya tidak hanya sebatas sebagai instansi pelaksana, dalam hal ini harus terjadi koordinasi yang intens dengan instansi-instansi pelaksana lainnya agar menjamin kepercayaan masyarakat. Kata kunci: Brimob, Etika profesi hukum, pidana mati.
Kajian Hukum Implementasi Komitmen Indonesia Mengatasi Perubahan Iklim
Lex Jurnalica Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terluas, setelah Brasil, aktif dalam berbagai koferensi internasional berkaitan dengan upaya negara-negara di dunia untuk mengatasi terjadinya perubahan iklim yang ekstrim. Perubahan iklim yang diiringi adanya kenaikan suhu di bumi akan sangat mengancam kehidupan mahluk hidup termasuk manusia. Terjadinya perubahan iklim banyak dipicu oleh terjadinya pencemaran udara dan zat pencemar yang paling dominan adalah gas  (Co2).Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia merupakan batu sandungan yang memberikan cacat pad komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam mengstabilkan suhu bumi yang akhir-akhir ini cenderung meningkat dan akan membahayakan kehidupan umat manusia dan mahluk hidup lainnya. Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya hutan terbesar setelah Brasil. Tetapi karena iklim tropis itu juga menjadi rentan terjadinya kebakaran, pada musim panas, hutan menjadi mudah terbakar. Kebakaran hutan dapat terjadi karena factor cuaca yang panas dan juga factor kelalaian manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Dengan system teknologi yang berkembang pesat saat ini, mestinya kedua hal tersebut mampu diatasi, walaupun wilayah Indonesia terpisah-pisah dalam beberapa pulau besar. Metode yuridis normaif dengan sumber bahan hukum primer literasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, buku, jurnal dan media yang memberikan informasi terbaru. Analisis dilakukan secara kualitatif. Indonesia sebagai negara agraris, mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian, perkebunan, perikanan, sumberdaya alam yang melimpah, mereka sangat bergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber hidup, yang memberi mereka hidup. Masyarakat yang hidup bergantung pada hutan misalnya, paham bagaimana memanfaatkan secara bijaksana supaya secara terus menerus mereka dapat hidup dari hutan. Bagaimana membuka areal hutan untuk pertanian/perkebunan dengan melakukan ‘pembakaran’ sebagai bagian dari proses pembersihan hutan dengan cara yang aman, tanpa menimbulkan kebakaran di luar area yang mereka ingin bersihkan. Bagaimana mengadopsi nilai-nilai tradisional yang merupakan kearifan local masyarakat ke dalam regulasi pemerintah sebagai salah satu upaya merealisasikan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. Keywords: Regulasi, Kearifan Lokal, Perubahan Iklim

Page 1 of 39 | Total Record : 390