cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 435 Documents
 3   4   5   6   7 
KESADARAN HUKUM PEMELIHARA REPTIL TERHADAP PERATURAN REGULASI PERLINDUNGAN SATWA
Lex Jurnalica Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe protection of flora and fauna has been regulated in one of the international laws, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) in 1973. Indonesia adopted the CITES provision by issuing Law Number 5 of 1990 on conservation of biological resources and ecosystems. Currently the implementing regulation is the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 on Types of Plants and Protected Animals which replaces Government Regulation No. 7 of 1999 concerning the Preservation of Wild Animals and Plants. However, it turns out that the circulation of animals that are categorized as protected in the government regulations is still found around us. The purpose of this study is to find out the legal awareness of animal keepers related to the regulation of animal protection. The research method used is qualitative by using participatory observation techniques in data collection. This research was conducted from September 2020 to March 2021. The results of this study indicate that public awareness regarding the importance of maintaining the existence of protected and unprotected reptiles is still low. This is because the implementation of the government regulations in the field is still lacking, thus creating a sense of security for reptile keepers, especially protected reptiles. Keywords: legal awareness, animal protection regulations, implementation of animal protection regulations AbstrakPerlindungan jenis flora dan fauna telah diatur dalam salah satu hukum internasional yaitu Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora dan Fauna (CITES) pada tahun 1973. Indonesia kemudian mengadopsi ketetapan CITES tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Saat ini peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Satwa dan Tumbuhan Liar. Namun, ternyata peredaran binatang yang dikategorikan dilindungi pada peraturan pemerintah tersebut masih dijumpai di sekeliling kita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum para pemelihara binatang terkait dengan adanya peraturan perlindungan terhadap satwa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik partisipasi observasi dalam pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2020 sampai dengan Maret 2021. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga keberadaan reptil yang dilindungi maupun tidak dilindungi masih rendah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut di lapangan masih kurang, sehingga menimbulkan rasa aman bagi para pemelihara reptil khususnya reptil yang dilindungi. Kata kunci: kesadaran hukum, regulasi perlindungan satwa, implementasi peraturan perlindungan satwa
KEDUDUKAN PEMILU SERENTAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
Lex Jurnalica Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014 merupakan gagasan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada pemilu 2019. Adapun hasil pembahasan, yaitu: pertama, Kedudukan pemilu serentak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 167 ayat (3) untuk menidaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak ialah: Penyelenggaraan Pemilihan Presiden haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial, dari sisi original intent dan penafsiran sistematik, dan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak akan lebih efisien. Kata Kunci : Kedudukan, Pemilu Serentak, Mahkamah Konstitusi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU PANGAN PADA PRODUK GULA KEMASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS/2017/PN Putussibau)
Lex Jurnalica Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan setiap hari oleh manusia. Peredaran produk makanan dan minuman yang mudah ditemukan di pasaran, sangat memungkinkan beredarnya pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan yang seharusnya memperhatikan keamanan, mutu, maupun gizi. Produk pangan yang beredar menjadi tanggung jawab orang yang memproduksi dan yang mengedarkan, terutama jika pada penggunaan atau konsumsinya terjadi kerugian kesehatan maupun kematian seseorang yang mengonsumsi produk tersebut. Tujuan pengawasan pada produk pangan sebelum diedarkan adalah untuk menjamin keamanan, manfaat, serta mutu pada produk sebelum produk tersebut dikonsumsi. Terhadap sistem sampling dan uji laboratorium masih terdapat beberapa kelemahan yaitu dengan jumlah produksi yang banyak tidak memungkinkan untuk mengawasi semua produk-produk pangan dan pelaku usahanya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah tentang keamanan pangan, label serta iklan pangan, maupun Peraturan Pemerintah tentang mutu, gizi serta ketahanan pangan menjadi langkah pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada produsen dan terutama kepada konsumen terkait keamanan serta mutu pangan. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sudah diberikan sebelum terjadinya sengketa sementara perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau pelanggaran saat sudah terjadinya sengketa.Kata Kunci: Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan, Perlindungan Hukum Konsumen.
Hak Imunitas Advokat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi
Lex Jurnalica Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini memahami hak imunitas advokat setelah keluarnya putusan mahkamah konstitusi dan menganalisis hak imunitas advokat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.26/PUU-XI/2013 . Penelitian hukum dengan judul  hak imunitas advokat setelah putusan mahkamah konstitusi ini merupakan penelitian hukum normatif (normative research) , yaitu Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, kemudian penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Cara atau alat pengumpulan data menggunakan metode dokumen serta dapat menunjang dan sebagai peninjau bahan kepustakaan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak imunitas advokat dalam pasal 16 Undang-undanga Nomor 18 Tahun 2003, tentang advokat tidak akan terlepas dari alasan  yuridis, sebelum keluarnya undang undang advokat, keberadaan advokat sering di dihadapkan dengan pelanggaran hukum  saat menjalankan kuasa,disebabkan undang undang tidak memberikan perlindungan hukum kepada advokat yang sedang menjalankan profesinya, namun setelah keluarnya undang undang advokat Nomor 18 Tahun 2003 pasal 16 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Hak imunitas Advokat eksistensinya di perluas di luar pengadilan pada saat menjalankan kuasa telah diberikan hak imunitas atau kekebalan hukum kepada advokat yang sedang menjalankan propesinya.
STATUS PERATURAN DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

After the enactment of Law No. 12 of 2011, village regulations were not explicitly mentioned in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Contradictory to this, in Law No. 10 of 2004 village regulations are explicitly stated in the hierarchy of laws and regulations. This research is normative juridical by using a statutory approach.. The results of this paper are from the side of the location of the legislation it can be seen whether a regulation is included in the category of legislation or not. Village regulations prior to the enactment of Law No. 6 of 2014 were promulgated in the Regional Gazette and Regional News, so according to the provisions regarding the location of legislation regulated in Article 81 of Law No. 12 of 2011 the status of village regulations is in the category of legislation. Meanwhile, after the enactment of Law no. 6 of 2014 in accordance with article 69 (1), village regulations are promulgated in the Village Gazette and Village Gazette. This does not meet the provisions of Article 81 of Law No. 12 of 2011 so the status of village regulations is not included in the category of statutory regulations.Keywords : Hierarchy, village regulations, subdelegation
ANALISIS PERIZINAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Lex Jurnalica Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This scientific writing is entitled Analysis of Environmental Permits According to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This paper uses a normative analysis method and a statutory approach. The quality of the living environment is decreasing, the quality of life for humans and other living creatures, so it is necessary to protect and manage the environment. Environmental Licensing plays an important role in efforts to protect and manage the Environment. This paper will further discuss the meaning, type, and scope of the Environmental Licensing system and the factors causing the revocation of Environmental Permits, and Procedures and Requirements for Issuing Environmental Permits.
EKSEKUSI GROSSE AKTE PENGAKUAN HUTANG DENGAN TITEL EKSEKUTORIAL
Lex Jurnalica Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Utang  piutang  memerlukan kepastian  bagi  kreditur  untuk memperoleh  pengembalian utang  dari  debitur. Akta  pengakuan utang yang merupakan  akta notaris yang  berisi pernyataan sepihak dari debitur atas utangnya kepada  kreditur  merupakan bukti yang memberikan  jaminan  kepastian pembayaran kepada kreditur. Agar akta pengakuan utang tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial  maka  harus  di terbitkan dalam bentuk   grosse  akta  pengakuan utang  yang mempunyai titel  eksekutorial.  Penelitian ini merupakan penelitian normatif  dengan metode pendekatan  undang-undang dan pendekatan  konseptual dengan sifat   penelitian diskriptif analistis yang dilakukan  dengan alat  pengumpul data  studi dokumen  untuk memperoleh  data  sekunder yang  bersumber dari bahan hukum primer, sekunder  dan tersier terkait  eksekusi  grosse  akta  pengakuan  utang yang mempunyai  kekuatan eksekutorial, dimana  hasil  penelitian dianalisa  secara  kualitatif. Agar grosse akta pengakuan utang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana ketentuan Pasal 224 HIR maka  harus memenuhi syarat materil dan formil   yaitu  merupakan pengakuan utang  murni yang  bukan merupakan pencampuradukan antara  pengakuan utang dengan perjanjian utang piutang maupun perjanjian kebendaan serta  berkepala “Demi Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa”.
Aspek Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dan Tantangan Pengembangan Usaha Dalam Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Pada Masa Pandemic Covid 19
Lex Jurnalica Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSejak akhir 2019 dan memasuki 2020, dunia mulai kembali mengalami resesi global yang sangat parah.  Penyebaran virus corona atau yang lebih dikenal dengan istilah virus covid 19, telah menghantam banyak sektor kehidupan.  Walaupun krisis kesehatan terjadi di banyak negara, namun persoalan tersebut bukanlah satu-satunya yang menghantui pemerintah-pemerintah di dunia.  Penurunan transaksi ekonomi yang berdampak pada penurunan perputaran uang dan jasa adalah suatu hal yang tidak kalah mengerikan.Di Indonesia, berbagai trobosan peraturan dibuat oleh pemerintah untuk tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi agar terus stabil.  Beberapa pemangkasan izin, menurunkan bea dan pajak serta digitasisasi sistem adalah beberapa bentuk inovasi pemerintah dalam usaha memelihara gerak ekonomi di masa pandemi ini.Adapun sektor UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah,sebagai ujung tombak perputaran uang dan jasa pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah juga mengalami dampak buruk dari penyebaran virus covid tersebut.  Sehingga pemerintah diminta untuk memberikan perhatian yang maksimal demi keberlangsungan usaha ekonomi kecil.  Beberapa yang menjadi kelemahan persaingan pelaku UMKM dengan usaha yang bermodal besar adalah keterbatasan kemampuan dalam penguasaan teknologi, keterbatasan pengetahuan mengenai perlindungan hak kekayaan Intelektual dan lain-lain.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dimana implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.  Dalam mengumpulkan dan pengolahan data menggunakan data skunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.Pada kesimpulannya, pelaku UMKM masih sangat membutuhkan perlindungan pemerintah terkait dengan digitalisasi perdangan global terutama pada saat pandemi.  Perlindungan pemerintah tersebut tentunya dapat dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan perdagangan yang sangat berpihak kepada pelaku sektor UMKM.Kata kunci: perlindungan, UMKM, teknologi, pandemi
Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Lex Jurnalica Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The development of information technology, especially the internet, provides many benefits and conveniences for human life activities. However, on the other hand, the development of information technology also brings new problems, especially in the legal aspect. Electronic contracts, as a form of transaction which is currently experiencing rapid development, cannot be separated from problems in its implementation. From the legal aspect, problems arise regarding the validity of an electronic contract and problems regarding whether or not an electronic contract can be used as evidence in court. This study aims to see whether an electronic contract can be said to be valid and how the strength of proof and validity of an electronic contract in the future if there is a dispute between the parties, especially in Indonesia. This research is a descriptive analytical study with a normative juridical approach. The data in this study were obtained from literature research and interviews with two notaries, four business actors in electronic contracts, e-commerce. The results show that there are differences of opinion regarding the validity of electronic contracts and the strength of proof and validity of electronic contracts as evidence (invalid and cannot be used as evidence), e-commerce electronic contract business actors (electronic contracts are valid and can be used as evidence). legal evidence is the same as conventional contract documents), notaries (one notary believes that an electronic contract is valid and can be used as evidence; one notary is of the opinion that a contract that is carried out electronically can be said to be valid but it is still difficult to be accepted as evidence; evidence). The results of this study can be concluded that there are still differences in views regarding the validity of electronic contracts and the strength of electronic contracts conducted online as evidence when referring to the Criminal Procedure Code. Keywords: Legality, Electronic Contracts, As, Evidence, in Indonesia.  AbstrakPerkembangan teknologi informasi, khususnya internet, memberikan banyak manfaat dan kemudahan  bagi aktivitas kehidupan manusia. Namun, pada sisi lain perkembangan teknologi informasi juga membawa permasalahan baru, khususnya dalam aspek hukum. Kontrak elektronik  sebagai salah satu bentuk transaksi yang saat ini mengalami perkembangan pesat juga tidak terlepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Dari aspek hukum  timbul permasalahan mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik dan permasalahan mengenai dapat atau tidaknya suatu kontrak elektronik dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu kontrak elektronik dapat dikatakan sah dan bagaimana kekuatan pembuktian dan keabsahan kontrak elektronik jika dikemudian hari terjadi sengketa antara para pihak, khususnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan dua  orang notaris, empat orang pelaku usaha kontrak elektronik, e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan kontrak elektronik dan kekuatan pembuktian dan keabsahan kontrak elektronik sebagai alat bukti (tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti), para pelaku usaha kontrak elektronik e-commerce  (kontrak elektronik adalah sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sama seperti dokumen kontrak konvensional),  para notaris (satu orang notaris berpendapat bahwa kontrak elektronik adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti; satu  orang notaris berpendapat bahwa kontrak yang dilakukan secara elektronik dapat dikatakan sah namun masih sulit untuk dapat diterima sebagai alat bukti). hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan  mengenai keabsahan kontrak elektronik dan kekuatan kontrak elektronik yang dilakukan secara online sebagai alat bukti jika merujuk kepada KUHAP. Kata kunci: Keabsahan, Kontrak Elektronik,Sebagai, Alat bukti, di Indonesia.
PROBLEMATIKA KEABSAHAN TALAK CERAI YANG TELAH DIJATUHKAN OLEH SEORANG SUAMI TERHADAP ISTRI DI LUAR LITIGASI BERIKUT GUGATAN CERAINYA SECARA LITIGASI NAMUN DICABUT KEMBALI DI PENGADILAN AGAMA
Lex Jurnalica Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKProblematika rumah tangga pada masa sekarang tentunya lebih besar dibanding rumah tangga pada era di masa masa lalu. Perubahan perilaku masyarakat sebagai akibat perubahan standar  kemapanan akibat perkembangan perekonomian negara yang cenderung membuat masyarakat lebih bertindak konsumtif daripada masyarakat di era masa lalu , mengakibatkan semakin mudahnya bagi pasangan suami istri untuk memutuskan berpisah atau bercerai dengan berbagai sebab.. Kasus perceraian menjadi hal yang biasa terdengar di berbagai media ataupun di berbagai lingkungan masyarakat, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung akan mendorong pasangan lain mengambil keputusan serupa untuk memecahkan permasalahan di dalam internal rumah tangganya masing-masing. Begitupun dengan lembaga pengadilan termasuk pada pengadilan agama sebagai pengadilan yang salah satu kewenangannya untuk mengadili kasus-kasus perceraian bagi pasangan yang beragama muslim, menjadi begitu aktif sehari-hari dalam melayani berbagai macam perkara kasus perceraian. Namun terkadang terjadi anomali terhadap putusan cerai yang dipandang dari sudut agama Islam dengan putusan cerai atau pembatalan gugatan cerai sebagai akibat dari putusan hakim . Kata kunci : pengadilan, cerai , putusan

Page 5 of 44 | Total Record : 435

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2003 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue