cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,518 Documents
 146   147   148   149   150 
TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI YANG DIBERIKAN PENGUSAHA TERHADAP PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI SEBELUM BERAKHIRNYA MASA KONTRAK (STUDI PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK PUSAT PALANGKA RAYA) Venia Miranda Dewi Hascaryo; Solechan Solechan; Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (800.114 KB)

Abstract

Penjatuhan sanksi sangat berperan penting dalam dunia pekerjaan. Penjatuhan sanksi yang diberikan perusahaan terhadap pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak tidak semuanya sama. Penjatuhan sanksi yang diberikan dapat dilihat apabila pekerja tersebut melakukan kesalahan, pelanggaran, dan bahkan sampai merugikan perusahaan akan dikenakan atau diberikan sanksi dan denda sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan di Bank Mandiri dan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal pemberian kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak pada Bank Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi kepada pekerja yang mengundurkan diri diwajibkan untuk mengganti ganti rugi sesuai dengan denda yang sudah ditentukan pada masing-masing bagian pekerjaan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Mandiri untuk mendapatkan haknya terkait dengan pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak yaitu dengan cara pengusaha hanya menginginkan pertanggung jawaban dari pekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati dan ditanda tangani oleh pekerja.
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH Mia Murti Rahayu; Indarja Indarja; Fifiana Wisnaeni
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (767.596 KB)

Abstract

Pembuatan undang-undang sebagai produk hukum di Indonesia saat ini belum berhasil mencapai dan memenuhi kebutuhan serta harapan  masyarakat. Hal ini terbukti dari pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang  No. 7 Tahun 2017 yang tidak mengatur secara menyeluruh yang menjadikan celah untuk peserta pemilu melakukan pelanggaran,. Berbeda dengan pengaturan dana kampanye pada Undang No. 10 Tahun 2016 yang pengaturannya lebih lengkap dan menyeluruh. Penelitian ini dilakukan dengan membandingan aturan dana kampanye antara Undang-Undang  No. 7 Tahun 2017 dan No 10 tahun 2016 serta menjelaskan implikasi bagi bawaslu sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang  No. 7 Tahun 2017 serta mengetahui perbandingan pengaturan dana kampanye antara Undang-Undang  No. 7 Tahun 2017 dan No 10 tahun 2016. Dari hasil penelitian disimpulkan perlu adanya aturan yang lengkap dan jelas mengenai pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang  No. 7 Tahun 2017  seperti aturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 terutama aturan mengenai larangan dan sanksi dana kampanye dan juga diperlukannya aturan khusus mengenai dana kampanye pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar temuan dari PPATK dapat dijadikan bukti legal oleh Bawaslu.
TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF DISABILITAS PADA PILKADA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 Annisa Risqiana Maulinda; Untung Dwi Hananto; Lita Tyesta ALW
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.399 KB)

Abstract

Penelitian ini menganalisa tentang “Tugas dan Wewenang KPU dalam Peningkatan Partisipasi Aktif Disabilitas pada Pemilukada Kabupaten Tegal Tahun 2018”. Dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Tegal 2028 tentunya mutlak dibutuhkan partisipasi politik dari semua kalangan masyarakat Kabupaten Tegal termasuk dari para penyandang disabilitas. Meski penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas akan tetapi para penyandang disabilitas pun memiliki hak politik yang sama seperti masyarakat non-disabilitas lainnya  Belajar dari pilkada Kabupaten Tegal sebelumnya, maka dibutuhkanlah perhatian dan peranan khusus dari pihak penyelenggara pilkada Kabupaten Tegal utamanya KPU Kabupaten Tegal untuk terus meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di pilkada Kabupaten Tegal 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, serta kendala yang di hadapi KPU Kabupaten Tegal dan relevansinya dengan tingkat partisipasi pemilih disabilitas di pilkada Kabupaten Tegal 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Tegal berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas bukan hanya mengikuti sosialisasi yang ada dilapangan akan tetapi, di ikut sertakan dalam acara kampanye yang diselenggarakan dari pihak KPU. KPU juga gencar melakukan sosialisasi dikalangan disabilitas, tentunya dibantu oleh Disabilitas Slawi Mandiri (DSM). Menurut para penyandang disabilitas dan DSM(Difabel Slawi Mandiri) bahwasanya peran KPU sudah bagus, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pun sudah ada seperti contohnya penjemputan bola atau yang bisa disebut juga penjemputan pemilih ke TPS. Meski memang masih harus disempurnakan akan tetapi peran dan upaya KPU Kabupaten Tegal tersebut sudah jauh lebih baik dibandingkan pilkada sebelumnya. Sehingga tak heran jika partisipasi politik penyandang disabilitas meningkat cukup tajam dipilkada Kabupaten Tegal 2018.
PENGEMBANGAN PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MEDAN Rahmad Wiradinata; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani; Indarja Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (842.141 KB)

Abstract

Otonomi adalah penyerahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan biaya yang cukup besar guna  menyelenggarakan pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintahan daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya yang ada diwilayahnya termasuk sumber daya di sektor pariwisata. sektor pariwisata salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daaerah(PAD) sekarang ini. rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah: Pertama :Bagaimana Upaya Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Medan, Kedua: Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang bersifat kualitatif atau data yang diperoleh berdasarkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. dan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yang diharapkan dapat menggambarkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan dari hasil penelitian secara menyeluruh mengenai pengembangan pariwisata oleh dinas pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, dapat diketahui: Pertama , upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata kota Medan meliputi: pengembangan perencanaan pengelolaan pariwisata, pengembangan metode pengelolaan pariwisata,  pengembangan obyek dan daya tarik wisata,  pemberdayaan masyarakat setempat, pengembangan atraksi seni budaya, pengembangan promosi/pemasaran, pengembangan kemitraan, dan pembentukan tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian  pengembangan pariwisata. Kedua, adapun hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata kota Medan adalah keterbatasan anggaran, keamanan dan kenyamanan lingkungan yang belum terjaga, rendahnya sadar wisata masyarakat tentang peran dan arti pariwisata, kurangnya pembangunan infrastruktur, masih adanya obyek wisata yang terikat ahli waris.
ANALISIS PERBEDAAN PERLAKUAN UNI EROPA TERHADAP CATALONIA DAN KOSOVO BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN REFERENDUM Muhammad Yazid Athalla; Elfia Farida; Joko Setiyono
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Referendum merupakan salah satu bentuk dari hak menentukan nasib sendiri. Kosovo dan Catalonia merupakan contoh wilayah yang pernah melakukan upaya referendum. Kosovo berhasil memerdekakan diri dari Serbia, sedangkan Catalonia gagal memerdekakan diri dari Spanyol. Kegagalan tersebut membuat masyarakat Catalonia meminta kehadiran Uni Eropa untuk hadir membantu. Namun Uni Eropa menolak untuk membantu Catalonia dan menyerahkan penyelesaian isu referendum ke pemerintah Spanyol. Respon yang diberikan oleh Uni Eropa berbeda dengan konflik referendum yang pernah terjadi di Kosovo. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan referendum di kedua wilayah tersebut dan mengapa Uni Eropa memiliki respon yang berbeda terhadap Catalonia. Metode pendekatan yang digunakan ialah metode normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat adanya perbedaan respon Uni Eropa terhadap konflik referendum di Catalonia, diantaranya ialah dianggap tidak mengancam keamanan internasional.
PERAN UNODC DALAM MEMBERANTAS PERDAGANGAN NARKOTIKA GLOBAL YANG MELALUI AKSES LAUT Alfirza Dafrin Achmad Ichwani; Lazarus Tri Setyawanta Rebala; Elfia Farida
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional terorganisir yang mengancam stabilitas keamanan dunia adalah perdagangan narkotika global. Pandemi COVID-19 beberapa tahun ini juga telah membuat sindikat perdagangan narkotika global beradaptasi dengan adanya pembatasan perjalanan dan penutupan perbatasan darat dan udara. Akibatnya, terjadi peningkatan penggunaan rute laut dalam perdagangan narkotika global. Semua negara bergantung pada keamanan laut, oleh sebab itu dalam mengatasi perdagangan narkotika global yang melalui akses laut diperlukan pendekatan lintas negara. Dalam penelitian ini permasalahan diuraikan lebih lanjut menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. UNODC sebagai salah satu kantor PBB yang memiliki misi untuk berkontribusi membuat dunia lebih aman dari kejahatan, khususnya dalam hal ini perdagangan narkotika global yang melaui akses laut beserta dengan negara-negara anggota berkomitmen untuk memberantas perdagangan narkotika global melalui akses laut dengan berbagai program dan kerjasama seperti The Global Maritime Crime Programme (GMCP), Program Governance Committee, serta berbagai macam program lainnya termasuk kampanye dan pelatihan.
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 Nadiva Astri Maudina; Ratna Herawati; Untung Sri Hardjanto
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur mengenai berbagai macam hak bagi penyandang disabilitas, salah satunya yaitu hak pekerjaan yang didalamnya sudah ditegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan kerja, upah maupun fasilitas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menetapkan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang khususnya mengenai kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas pada perusahaan garmen telah terpenuhi dengan memberikan kesempatan kerja sebagai operator, sampling, dan jahit. Akan tetapi mengenai kuota bagi penyandang disabilitas masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Upah dan fasilitas yang diberikan oleh ketiga perusahaan tersebut sudah sesuai dengan UMK Kota Semarang yang telah ditentukan dan fasilitas tidak dibedakan antara karyawan disabilitas maupun non disabilitas. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas yaitu belum terpenuhinya kuota bagi penyandang disabilitas, tinggi nya biaya fasilitas penunjang kerja dan kurangnya pendidikan maupun keahlian dimiliki para penyandang disabilitas.
INKONSISTENSI HAK VETO ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DENGAN PRINSIP SOVEREIGN EQUALITY (STUDI KASUS VETO RUSIA DALAM REFERENDUM CRIMEA) Mutiria Anastasya Darmansyah; Elfia Farida; Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak veto dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan memungkinkan Cina, Rusia, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis untuk menjatuhkan suara negatif pada rancangan resolusi non-prosedural mengenai pemeliharaan perdamaian internasional dan keamanan. Di sisi lain, PBB mengakui Prinsip Persamaan Kedaulatan yang menjamin posisi yang setara bagi semua negara anggota dan membebankan hak dan kewajiban yang sama. Permasalahan mengenai inkonsistensi antara hak veto dengan prinsip persamaan kedaulatan serta akibat hukum dari penjatuhan sebuah veto terhadap sebuah draft resolusi menjadi relevan. Salah satu kasus yang menggarisbawahi perbedaan ini adalah mengenai draft resolusi mengenai Referendum Crimea yang diveto oleh Rusia pada tahun 2014. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum Doktrinal dengan penilitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat sebuah inkonsistensi antara Hak veto dan prinsip persamaan kedaulatan, karena keberadaan hak veto menyebabkan sebuah perbedaan kemampuan antara anggota tetap dan tak tetap. Akibat hukum dari veto Rusia pada kasus referendum Crimea adalah kegagalan untuk menghentikan Referendum Crimea yang dinilai tidak sah, serta mengakibatkan ketidakjelasan status hukum Crimea setelah referendum yang tidak diakui oleh masyarakat internasional. Adapun karena itu pula, konflik Rusia dan Ukraina semakin memanas sampai pada tahun 2022.
PENERAPAN ADDITIONAL HEALTH MEASURES OLEH NEGARA ANGGOTA WHO DALAM MASA PANDEMI COVID-19 Thasya Novita Sigiro; Elfia Farida; Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dunia internasional sedang dikejutkan dengan kehadiran virus SARS-CoV2 yang menyebabkan pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia. Negara di dunia memiliki kewajiban untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan warga negaranya. Seiring dengan perkembangan pandemi yang semakin memburuk, banyak negara yang memberlakukan travel ban sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran virus SARS-CoV2 di negaranya. Akan tetapi, terdapat anggapan bahwa langkah yang diambil oleh negara anggota WHO bertentangan dengan kewajiban mereka dalam International Health Regulations, karena bertentangan dengan Temporary Recommendations yang dikeluarkan oleh WHO saat COVID-19 dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan IHR oleh negara anggota WHO dalam menangani penyebaran penyakit COVID-19. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, bersumber dari data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat banyak negara yang menerapkan restriksi terhadap lalu lintas internasional tanpa disertai bukti ilmiah, sehingga melanggar hukum internasional. Selain itu, diketahui juga bahwa tidak terdapat sanksi yang tegas dalam pelanggaran IHR, hal ini berakibat kepada keengganan negara untuk mematuhi IHR.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH OLEH PERBANKAN TERKAIT PERLINDUNGAN NASABAH (Studi Putusan No. 324/Pid.B/2016/PN.Tjk) Vitra Syanuar Alif Bintoro; Umi Rozah; Rahmi Dwi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Data nasabah merupakan kerahasiaan bank yang menjadi suatu kewajiban bank untuk dirahasiakan dalam perlindungan hukum terhadap nasabah, bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki hubungan dengan nasabah atas dasar kepercayaan. Disisi lain banyak terjadi kasus kebocoran data, sehingga timbul pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah. Penelitian dilakukan secara yuridis-normatif mengenai tindak penyalahgunaan data nasabah dalam kegiatan perbankan serta pertanggungjawaban pidana tehadap pelaku dalam ketentuan hukum di Indonesia. Dalam putusan No. 324/Pid.B/2016/PN.Tjk. Terdakwa dijatuhi sanksi pidana Sehingga ada tindak penyalahgunaan data nasabah selain mengungkapkan kerahasiaan bank yakni  mendapatkan atau memperoleh suatu informasi data pribadi bersifat khusus tentang informasi keuangan pribadi baik melalui sarana elektronik atau non-elektronik guna tujuan kejahatan, yang belum diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia. Maka perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai tindak penyalahgunaan data nasabah terkait hal tersebut dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang sebagai subyek hukum sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Page 148 of 152 | Total Record : 1518

 146   147   148   149   150 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue