cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 1,413 Documents
EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA MENGATASI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG Anis Gita Sari; Aufarul Marom
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.801 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26141

Abstract

ABSTRAKSI Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program keluarga harapan merupakan program bantuan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah. Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang merupakan salah satu kecamatan yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi angka kemiskinan melalui fasilitas pendidikan dan kesehatan sejak tahun 2013. Penelitian ini lebih lanjut akan membahas mengenai evaluasi Program Keluarga Harapan dalam rangka mengatasi permasalahan pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan pada konsep evaluasi kebijakan publik menurut William Dunn serta faktor-faktor yang mempengaruhinya menggunakan teori Model George C Edward III. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan belum dapat dilakukan dengan baik. Faktor pendukung dalam kebijakan ini adalah komunikasi,sumber daya manusia dan anggaran, disposisi,struktur organisasi dan faktor penghambat adalah sumber daya fasilitas. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu; pemahaman sanksi yang diberlakukan ke masyarakat, melakukan pemutakhiran data secara benar, edukasi untuk graduasi mandiri, dan melakukan pengawasan terhadap RTSM.
Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus) Bagus Noor Handika; Dewi Rostyaningsih
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.239 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27348

Abstract

Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus) Oleh: Bagus Noor Handika, Dra. Dewi Rostyaningsih, M.Si Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email fisip@undip.ac.id ABSTRAK Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat, terutama pada pelayanan yang diberikan di Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus. Masalah yang muncul adalah bagaimana kualitas pelayanan publik di Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada kantor SAMSAT Kabupaten Kudus dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan pelayanan di Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Kantor SAMSAT kabupaten Kudus sudah menerapkan dimensi Tangibel, Realibility, Responsiviness, Assurance dan Emphaty beserta kriteria-kriterianya, akan tetapi masih terdapat beberapa kriteria yang belum berjalan antara lain, kenyamanan fasilitas, kemudahan dalam proses pelayanan, kecermatan pegawai, pelayanan dengan cepat dan tepat, dan menghargai setiap pelanggan. Kriteria yang belum terlaksana dalam penelitian ini antara lain, kurangnya jumlah tempat duduk, kurang jelasnya alur pelayanan, kurang aktifnya petugas dalam memberikan informasi tentang alur pelayanan, kurangnya tingkat ketelitian petugas dalam melaksanakan pelayanan dan petugas yang dinilai kurang menghargai masyarakat penerima pelayanan.
STRATEGI MANAJERIAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA SEMARANG DALAM MENYIKAPI PENGALIHAN KEWENANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN MENENGAH DARI KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI Afantika, Citra; Djumiarti, Titik
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.127 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26408

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi manajerial Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang dalam menyikapi pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi beserta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi. Fakta menunjukkan bahwa terdapat penurunan kualitas pendidikan di Jawa Tengah ditandai dengan meningkatnya Angka Putus Sekolah menengah dan menurunnya Angka Partisipasi Murni di Kota Semarang semenjak adanya regulasi ini. Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini yaitu deskriptif kualitatif menggunakan analisis taksonomi. Teori yang digunakan yaitu Teori Taksonomi Bloom dan Proses Strategi Manajemen Sektor Publik Menurut Fred R. David. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat menggunakan Teori Modal menurut Piere Bordieau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan di SMA Negeri di Kota Semarang berbeda-beda tergantung kondisi lingkungan internal dan eksternal sekolah. Strategi diputuskan melalui penggabungan persepsi dan sikap masyarakat dan pihak sekolah. Strategi yang dilakukan di SMA yang berada di Urban Area yaitu berupa penghematan anggaran. Kemudian sekolah yang berada di Urban Fringe menerapkan strategi percepatan dalam menanggapi keluhan masyarakat dan strategi jangka panjang di bidang lingkungan. Sedangkan strategi yang diterapkan di SMA yang berada di Rural Area yaitu strategi keunggulan biaya dengan menerapkan biaya yang lebih rendah dibanding sekolah lain. Faktor pendukung strategi berupa partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana kurang memadai, terbatasnya dana, dan lain-lain.
EVALUATION OF CHILDREN PROTECTION POLICY FROM VIOLENT ACTS IN SEMARANG CITY Mustikasari, Nadia Ayu; Rostyaningsih, Dewi
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.606 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26370

Abstract

ABSTRACT Semarang is one of the cities with a higher number of children's violence cases, to cope with this, the government of Semarang implementing the policy of child protection from violent acts. The purpose of this research is to evaluate and to describe how the policy is being held and the constraints faced with considering the indicators: institutional, financing, protection, cooperation and Partnerships, coaching and supervision. This research uses a qualitative descriptive approach. The informant determination techniques used are purposive sampling techniques and snowball sampling with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Analysis and interpretation of data using qualitative research data analysis techniques with the validity technique of source triangulation data. Results of the study showed that the implementation of child protection policy from violence in the city of Semarang has been done well but still less optimal because of some constraints including lack of human resources, Budget constraints, still less community participation, negative stigma from society, the difficulty of getting a school for violent victims, and not periodic supervision. The advice that can be given is: the addition of the number of members of the Board, the government must be more strict to the company to conduct CSR, need to prevent activities outside of formal education, need an increase in monitoring activities, need to A cooperative action from the school, and an increase in socialization activities.
Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta (Studi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi) Raafinda Nur Afifa; Ari Subowo
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.92 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27366

Abstract

Pendidikan inklusif menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2009 adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program pendidikan inklusif menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan informan dari pihak pengelola program pendidikan inklusif, Staff Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pihak penyelenggara program pendidikan inklusif, SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi; pihak penerima program pendidikan inklusi, orang tua peserta didik berkebutuhan khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan sudah berjalan dengan baik namun masih ditemui beberapa hambatan yaitu adanya daya tampung yang berlebih, sosialisasi dalam pelaksanaan prosedur penerimaan peserta didik baru, belum sepenuhnya disertakan tenaga professional dalam pelaksanaan identifikasi dan asesmen, kurangnya staff tata usaha, dan bangunan yang belum ramah disabilitas. Saran yang diberikan untuk meningkatkan implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi yaitu melakukan sosialisasi langsung terkait dengan jadwal pelaksanaan prosedur penerimaan peserta didik baru ke masyarakat sekitar, menyertakan tenaga professional dalam pelaksanaan identifikasi dan asesmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus, melakukan analisis beban kerja bagi Guru Pembimbing Khusus dan tenaga TU dan pengajuan akses bangunan yang ramah disabilitas.
ANALISIS STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI KAMPUNG TEMATIK SENI DAN BUDAYA DI KELURAHAN TEMBALANG Diyah Novitasari; Dewi Rostyaningsih
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.951 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26197

Abstract

ABSTRACT Art and Cultural Thematic Village in Tembalang Village is a part of the Semarang City poverty alleviation program based on community empowerment. The main commodity is performance art namely ketoprak and lumping horse, making this thematic village unique and the need for various parties' involvement makes stakeholder analysis important to do. This study aims to conduct stakeholder analysis and stakeholder mapping to provide strategic recommendations based on the type of stakeholder in policy implementation. This research used a qualitative research method with the case study approach. Based on the analysis of resources and values of the actors, the results showed that the co-operation type stakeholders were the Chairperson of Tembalang Village Community Empowerment Agency (LPMK), the Chairperson of the Art and Cultural Thematic Village Foundation, and the Lecturer of Undip in Thematic Community Service Program (KKN) at the Jurang Blimbing. The conformity type stakeholders are the Head of Sub-Division of Social Planning at the Regional Agency of Development Planning (Bappeda) of Semarang City and Tembalang Village community. The counter-action type stakeholder is the Deputy Chair of Ikada while the Tembalang Village Chief is included in the detachment type. Co-operation type stakeholders need to expand the network with vertical agencies such as the Semarang City Government, Central Java Provincial Government, the Ministries, and collaborate with the private sectors. Conformity type stakeholders must build stronger communication and relationships with other stakeholders to increase their resources. Counter-action and detachment type stakeholders must be given an understanding of program planning so that they understand the direction and objectives of program implementation. Detachment type stakeholders also need to increase their active participation to establish stronger relationships with other stakeholders and strengthen their influence in decision making.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2018 PASAL 1 AYAT 6 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK KOS DI KECAMATAN TEMBALANG Kharisma Lufiana; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.564 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27355

Abstract

Boarding tax is a levy that is levied on the operation of rented houses with more than 10 (ten) rooms. The existence of the tax is expected to be able to increase regional revenue so that it has an impact on increasing Local Revenue (PAD). In reality, there are still taxpayers whose boarding houses are not listed as tax objects, this is the background of this research. This policy is stated in Semarang City Regulation Number 4 of 2018 Article 1 Paragraph 6 About Hotel Taxes. The purpose of this research is to describe how the implementation of Semarang City Regional Regulation number 4 of 2018 article 1 paragraph 6 regarding boarding tax in the District of Tembalang and determine the inhibiting factors of implementation. The theory used is theory 5 (five) accuracy of the implementation of Riant Nugroho and Van Meter Van Horn with standard and target variables, and social conditions. This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques using interviews and documentation. The selection of informants uses accidental sampling. The results showed that the implementation of the kos tax collection policy in Tembalang sub-district was still not running as expected from the policy, target and process accuracy. The inhibiting factors for the implementation of the kos tax collection policy are unclear standards and targets and social conditions for the community's response to the existence of these policies, which accept and reject them. Recommendations that can be given are finding or formulating the implementation of the tax tax policy, increasing the provision of understanding of the tax policy for the public, especially taxpayers.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN DESA RAMAH ANAK DI DESA GUNEM KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG Kurniawati, Dini Oktavia; Marom, Aufarul
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (702.421 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.26972

Abstract

Dalam rangka pemenuhan hak sebagai wujud perlindungan anak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA), KemenPPPA menyelenggarakan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Salah satu kabupaten yang berupaya untuk mewujudkan kabupaten yang layak bagi anak adalah Kabupaten Rembang. Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) periode 2014-2019 menilai bahwa Desa Gunem yang ada di Kabupaten Rembang dinilai mampu menarik perhatian beliau dalam upayanya menekan angka pernikahan anak hingga kekerasan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan KLA dengan Pendekatan Desa Ramah Anak (DRA) di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan memperhatikan ketepatan kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses, serta mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan KLA dengan Pendekatan DRA telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah setempat maupun pihak Plan Internasional, namun pelaksanannya dinilai masih kurang optimal karena belum adanya kesesuaian aspek seperti ketiadaan peran badan usaha, partisipasi anak menurun, kurangnya sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas penunjang kebijakan yang ramah anak. Saran yang dapat diberikan adalah: menjalin hubungan kerja sama secara formal dengan perusahaan setempat dan menekankan pentingnya CSR; melaksanakan re-organisasi Forum Anak Desa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; mengalokasikan anggaran untuk pengadaan fasilitas penunjang kebijakan.
STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KURA-KURA BELAWA SEBAGAI DAYA TARIK DESTINASI WISATA DI KABUPATEN CIREBON Kusuma Dewi, Rara Asti; Priyadi, Budi Puspo
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.707 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26375

Abstract

ABSTRAK Pengelolaan perawatan taman kura-kura belawa untuk saat ini masih minim perhatian dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan lingkungan internal dan eksternal obyek wisata kura-kura Belawa dan strategi untuk pengembangannya. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis lingkungan internal : 1)Visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon sudah sesuai renstra, 2) Kualitas sumber dayamanusia masih kurang, 3) Anggaran yang diberikan pemerintah masih minim, 4) Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon telah memfasilitasi rencana renovasi obyek wista kura-kura Belawa melalui kementrian atau ke provinsi, 5) Pemerintah daerah sudah mempunyai rencana program jangka panjang dan jangka pendek untuk membangun sarana prasarananya. Sedangkan dari analisis lingkungan eksternal: 1) Kondisi perekonomian masyarakat yang mendukung terhadap perkembangan kepariwisataan. 2) Kondisi lingkungan politik yang stabil. 3) Kondisi sosial budaya yang mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan. 4) Kurangnya kerjasama dengan investor sehingga masalah kecukupan anggaran sulit untuk dipenuhi. Sedangkan strategi pengembangan yang dilakukan antara lain : 1) Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dengan adanya kondisi politik yang stabil seperti. 2) Memanfaatkan media informasi yang baik untuk meningkatkan jumlah investor.3)Memanfaatkan kesesuaian visi dan misi dengan kondisi kepariwisataan,sebagai landasan untuk menambah daya tarik wisata melalui kondisi sosial budaya yang ada serta adanya komitmen dari stakeholder.
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BUS RAPID TRANSIT (BRT) TRANS SEMARANG RUTE KORIDOR VI JURUSAN “UNDIP-UNNES” Reditya Filza Priatama; Ari Subowo
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.291 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26294

Abstract

ABSTRAK Pemerintah Kota Semarang mengadakan kebijakan Bus Rapid Transit (BRT) sebagai layanan transportasi publik di kota Semarang dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 Perihal penyediaan layanan Bus Rapid Transit di Kota Semarang sejumlah 12 koridor. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan Bus Rapid Transit di kota Semarang yang bertujuan memperbaiki transportasi publik serta menjelaksan yang menjadi faktor penghambat dan pendorong yang berpengaruh pada evaluasi kebijakan BRT Koridor VI di Kota Semarang. Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif jenis deskriptif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam evaluasi kebijakan BRT Trans Semarang Koridor VI Jurusan UNDIP-UNNES. Faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini berkaitan dengan fasilitas sarana prasarana dan integrasi dengan angkutan umum lain. Adapun saran yang dapat diberikan secara umum adalah perbaikan terkait fasilitas sarana dan prasarana kemudian pelaksanaan integrasi yang menyeluruh.

Page 3 of 142 | Total Record : 1413