cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi
Published by Universitas Muhammadiyah Aceh
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mediasi : Jurnal Hukum dan Keadilan - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
Arjuna Subject : -
Articles 56 Documents
 1   2   3   4   5 
REFORMASI POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERWATAK RESPONSIF Lintje Anna Marpaung
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i3.311

Abstract

Hukum tidak dapat selalu dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak emmpan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bias dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.Pancasila merupakan landasan awal dari politik hokum dan peraturan perundang-undangan, karena hal ini dimaksudkan agar kebijakan dan strategi (politik) hokum dan peraturan perundang-undangan sejalan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dengan tetap membuka diri terhadap berbagai hal-hal yang baik yang merupakan hasil perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik di lingkungan pergaulan nasional maupun internasional dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan formal dan materiil konstitusional.Dari beberapa kebijakan yang menjadi landasan politik hukum dan politik peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menggambarkan betapa penting dan strategisnya fungsi perencanaan pembangunan dan politik peraturan perundang-undangan (hokum) sebagai salah satu wujud pembangunan substansi hokum (legal substance) untuk mencapai tujuan dan mewujudkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang efektif, responsive, dan demokratif dalam rangka pembangunan sistem hokum nasional secara keseluruhan yang meliputi pembangunan berbagai subsistem hokum yang saling terkait yaitu pembangunan struktur hokum, substansi hokum, serta budaya atau kesadaran hokum masyarakat dan menempatkan supremasi hokum secara strategis sebagai landasan dan perekat pembangunan di bidang lainnya.Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, dan sejalan dengan sosio-kultur masyarakat hanya dapat diwujudkan bila dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu.Setiap upaya dalam melahirkan produk-produk hokum yang berkarakter responsive harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik untuk mencapai tujuan dan mewujudkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang efektif, responsive, dan demokratif dalam kerangka pembangunan sistem hukum nasional.Kata kunci: reformasi, politik hokum, berwatak responsive.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN USAHA PERSEROAN TERBATAS Sulaiman Mali
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i2.307

Abstract

Tulisan ini membahas peranan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terhadap lingkungan sekitar. Pembahasannya menggunakan konstruksi pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan mensejahterakan masyarakat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu proses tanggung jawab social dan lingkungan oleh perusahaan pada saat ini dilihat memang berjalan sendiri-sendiri walaupun tujuannya sama yaitu menerapkan apa yang dimaksud tanggung jawab social dan lingkungan karena mereka berangkat dari interpretasi mereka sendiri, selama belum ada skenario pola pengaturan yang jelas. Kata kunci: tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan 
KEWENANGAN, PERAN DAN TUGAS LEMBAGA TUHA PEUT DI ACEH Malik Musa
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i2.302

Abstract

Dalam tulisan ini membahas kewenangan dan peran tugas lembaga tuha Pet di Aceh. Pembahasannya mengenai pelaksanaan tata kehidupan  adat istiadat di Aceh, diatur dalam berbagai Undang-undang Republik Indonesia. Indonesia terdapat berbagai jenis suku bangsa antara lain Aceh, Batak, Padang, Jambi, Palembang, Sunda, Jawa, Madura, Dayak, Ambon, Kutai, Bugis dan lain sebagainya. Yang mempunyai wilayah hokum adat masing-masing dan bahasa yang berbeda pula. Aceh juga mempunyai tatanan kehidupan bermasyarakat yang berkultur khas tersendiri dan mempunayi budaya local dan bahasa daerah yang berbeda-beda antara lain, Suku Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jame, Kluet, Simeulu, dan Singkil. Walaupun dalam suku Aceh mempunyai perbedaan bahasa namun dalam penerapan adatnya tidak berbeda satu sama lain,  yaitu bersendikan agama. Dengan motto “Adat ngon hukom lagee zat ngoen sifeut”. Adat bermakna menjalankan pemerintahan sedangkan hokum menjalankan syariat Islam. Karna hukum dalam pengertian masayarakat Aceh adalah hokum Islam. Kata Kunci: Kewenangan, peran, dan Tugas Lembaga Tuha Peut di Aceh. 
CARA BERHUKUM BERPERSPEKTIF GAMPONG DI ACEH Sulaiman -
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i1.298

Abstract

Pola penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimungkinkan berlangsung di Indonesia. Dalam penyelesaian sengketa secara damai itu tidak terlepas daripada akar budaya masyarakat Indonesia terlebih di Aceh. Penyelesaian damai sering juga disebut sebagai Peradilan Adat. Sengketa/perselisihan yang diselesaikan melalui peradilan adat adalah berkait dengan lingkup tertentu, dimana aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain. Proses penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap: Penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian sacara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.Kata kunci: cara berhukum, perspektif gampong, aceh.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM UPAYA MEMBANGUN PELUANG USAHA Teuku Ahmad Yani
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i3.312

Abstract

Usaha mikro dan kecil merupakan bagian dari pelaku usaha yang terdapat dalam sistem perdagangan di Indonesia. Kelompok usaha ini telah memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan memberikan kontribusi pula terhadap pertambahan pendapatan asli daerah baik dar sector pajak daerah maupaun retribusi daerah. Namun keberdaan pelaku usaha ini kurang berkembang dan bahkan mulai kehilangan kemampuan untuk bersaing di pasar seiring dengan tumbuhya system perdagangan modern. Disisi lain ruang-ruang usaha bagi mereka yang juga semakin kian sempit, dan bahkan tergusur. Hal ini erat kaitannya dengan legalitas usaha yang mereka miliki, demikian pula dengan berbagai keterbatasan. Oleh karena itu peran pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat dunia usaha mikro dan kecil begitu strategis dengan berbagai kebijakan yang seharusnya diambil. Kata kunci: perlindungan hokum bagi usaha mikro dan kecil. 
PERAN HAKIM AGUNG SEBAGAI PEMBARU HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN PENGADILAN YANG BERSIH Taqwaddin -
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i2.306

Abstract

Tulisan ini membahas peranan Hakim Agung sebagai pembaru hokum untuk mewujudkan pengadilan yang bersih. Pembahasannya menggunakan teori Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja, yaitu fungsi hokum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Hakim Agung untuk mewujudkan pengadilan yang besih adalah : perekrutan calon hakim haris bersih dan berkualitas, perlunya peningkatan kualitas dan kecendekiawanan hakim, putusan hakim harus mengutamakan pada kemanfaatan dan rasa keadilan, penguatan pengawasan, dan pembenahan manajemen peradilan. Kata kunci : Hakim Agung, Pembaruan Hukum, Pengadilan yang Bersih 
HUKUM SEBAGAI LAYANAN PUBLIK BAGI PENCARI KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM Muhammad Hanafiah Muddin
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i3.308

Abstract

Penegakkan Hukum (Law Enforcement) adalah makna yang luas tidak hanya sebatas kewenangan pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, tetapi meliputi kinerja para pihak legislative dan eksekutif bahkan meluas pada kalangan pengacara dan notariat di Indonesia bercirikan pengutamaan rasionalitas sebagai cirri khas hokum modern yang mengandung keterbatasan karena sifatnya yang fleksibel dan rigid. Keyakinan bahwa hanya dengan demikian baru dapat tercipta upaya penegakkan hukum secara terpadu dan integral dan tidak seporadis ini berarti semua yang berwenangdalam menegakkan hokum itu bertitik tolak dari paradigm yang sama disepakati secara nasional, berpartisipasi menurut batas-batas kewenangannya masing-masing dan untuk tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan bagi public (public service) sebagai pencari keadilan, kepastian hokum dan kemanfaatan aadanya hokum (rechtszekerheid rechtsuliliteit) Kata Kunci : hukum sebagai layanan publik
PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA ANGKUTAN DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA JASA ANGKUTAN BARANG UMUM Tety Elfianti
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i1.299

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah untuk menciptakan tatanan transportasi baik orang dan barang jalan. Dengan menyadari pentingnya peran transportasi dan lalu lintas angkutan jalan harus diatur dalam sistem transportasi terpadu nasional dan jasa transportasi ketersediaan mampu menyadari bahwa sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan transportasi yang teratur, compertable, cepat, halus dan teratur dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Perusahaan transportasi umum (angkutan baik orang atau barang) dalam operasi yang diperlukan untuk memiliki lisensi untuk transportasi. Adanya perizinan kegiatan usaha (perusahaan) transportasi umum selesai, pemerintah dapat melakukan pengawsan versus perusahaan sehingga tujuan peneribatan UULLAJ dicapai seperti yang diharapkan, bahwa hak-hak konsumen sebagai pengguna services angkutan umum juga akan dilindungi dan mendapat perlindungan hukum. Perlunya perlindungan hokum bagi konsumen sebagai pengguna jasa transportasi, disamping ke konsumen sebagai pihak yang lemah, juga merupakan salah satu prinsip hokum Negara.Kata kunci: izin usaha angkutan, angkutan barang umum, pengguna angkutan barang umum.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKKAN HUKUMNYA DI PROVINSI LAMPUNG ZAinab Ompu Jainnah
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i3.313

Abstract

Masih banyak kasus-kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi (termasuk di daerah Lampung) belum dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini menunjukkan masih lemahnya implementasi dan penegakkan hokum UULH, serta lemahnya kesadaran hokum masyarakat (termasuk industriawan) yang terkena peraturan.Khusus yang berkaitan dengan implementasi asas dan ketentuan-ketentuan pokok UULH dalam peraturan perundang-undangan lingkungan lebih lanjut serta penegakkan hukumnya. Data utama penelitian ini ialah bahan pustaka beruapa asas hokum dan ketentuan pokok dalam UULH serta peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai pendukung UULH.Penegakkan hokum lingkungan administrasi dapat dilakukan melalui pemberian sanksi administrative dan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Beberapa sanksi administrative sebagai sarana penegakkan hokum lingkungan adalah (1) teguran lisan dan atau tertulis (2) tindakan paksa (bestuursdwang) (3) uang paksa (dwangsom) (4) penetupan tempat usaha (5) penghentian kegiatan mesin perusahaan (6)penangguhan berlakunya izin dan (7) pencabutan izin (Siti Sundari, 1989; Koesnadi Hardjosoemantri, 1994). Hasil penelitian menunjukkan sedikit sekali peraturan yang mencantumkan sanksi administrative, bahkan beberapa jenis sanksi administrative yang efektif untuk mengendalikan pencemaran lingkungan (seperti bestuurdwang dan dwangsom) belum tegas dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan. Dalam HO misalnya, hanya diatur sanksi pencabutan izin (pasal 12) dan penutupan perusahaan serta penghentian kegiatan mesin (Pasal 14). PP No. 13/1987 tentang Izin Usaha Industri (Pasal 10) dan Kep. Men Perindustrian No.148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan B3 di Perusahaan Industri, hanya memuat sanksi pencabutan izin. Kata kunci: lingkungan hidup dan penegakkan hukumnya.
HAK PEKERJA DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN ATAS JAMSOSTEK Mukhtaruddin -
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i2.305

Abstract

Pada tulisan ini membahas tentang Hak Pekerja atas Jaminan Sosial sebagaimana tersebut dalam pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Setip orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Atas dasar itu Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah da tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam rangka pembangunan nasional Indonesia, pembangunan ketenagakerjaan haruslah melindungi hak-hak dari pekerja/buruh sehingga pada saat yang sama dapat terwujudnya kondisi yang kondusif bagi dunia usaha. Pekerja/buruh adalah sebuah sub system yang merupakan motor penggerak dari sebuah system berjalannya sebuah perusahaan. Tampaknya biasa saja, sepertinya tidak bermakna, tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya dalam member hak-hak dasar dari pada buruh. Kata kunci : hak pekerja atas jaminan sosial dan bermanfaat. 

Page 1 of 6 | Total Record : 56

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2011 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No.3 (2021) Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2016) Vol 1, No 3 (2011) Vol 1, No 2 (2011) Vol 1, No 1 (2011)