cover
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 255 Documents
PERKOSAAN SEBAGAI ALASAN PENCABUTAN KEKUASAAN WALI DALAM PERKAWINAN Ramadhita, Fakhruddin,
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2145

Abstract

  This research aims at describing the illigibility indicators of marital guardians based on Islamic marital law and common law perspective and its disenfranchisement due to rape and violence towards daughters. This research applies statute and comparative approach. The result reveals that there is a similarity between common law and Islamic marital law relating to religion and maturity backgrounds. Disenfranchisement can be implemented only for custody through court procedure. however, it is not related to guardian’s authority in marriage, to some extent islamic marital law gives chance to implement disenfranchisement due to rape and violence on those who are under guardians’ authority.   Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan fiqh munakahat dan hukum positif terhadap indikator kelayakan seorang wali dalam perkawinan, dan pencabutan hak kewalian dalam pernikahan karena melakukan perkosaan dan kekerasan pada anak perempuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach). hasil penelitian menunjukkan adannya persamaan antara fiqh munakahat dan peraturan perundang-undangan dalam menentukan  kelayakan  wali  untuk  perkawinan  terkait  dengan  latar  belakang  agama dan aspek kedewasan. Pencabutan kekuasaan wali dalam konteks peraturan perundang- undangan hanya berkaitan dengan kuasa asuh orang tua melalui prosedur pengadilan dan tidak berlaku untuk kekuasaan wali dalam perkawinan, sedangkan fiqh munakahat memberikan peluang pencabutan kekuasaan wali dalam perkawinan jika wali melakukan kekerasan bahkan perkosaan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya.  
DINAMIKA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM BIDANG PERDATA ISLAM Hasan, Hasbi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2146

Abstract

This article discussed the dynamics of the Supreme Court jurisprudence in the legal setting, the problems that want revealed is how the dynamics of the Supreme Court ruling in Islamic law and what the aspects of philosophical and sociological background is. The results obtained indicates that the decisions of the Supreme Court in the civil law of islam have experienced a shift from the traditional framework of islamic law (conventional fiqh) into the framework of positive law (legislation fiqh). The shift was marked by a strong legislative paradigm both at the level of the law application (rechtshandhaving) and the discovery of the law (rechtsvinding). The issue of of justice, gender equality, and human rights is assumed as the background factor of the dynamics thought of Islamic law in the Supreme Court.   Artikel ini mendiskusikan Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri dalam menetapkan hukum, permasalahan yang ingin diungkap adalah  bagaimana dinamika putusan Mahkamah Agung dalam bidang hukum islam dan apakah aspek-aspek filosofis dan sosiologis yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut. hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung dalam hukum perdata islam telah mengalami pergeseran dari kerangka hukum islam tradisional (fiqh konvensional) ke  kerangka  hukum  positif  (fiqh perundang-undangan).  Pergeseran  tersebut  ditandai oleh kuatnya paradigma legisme baik pada level penerapan hukum (rechtshandhaving) maupun penemuan hukum (rechtsvinding). Isu keadilan, kesetaraan gender, dan hAM diasumsikan sebagai faktor yang melatar belakangi dinamika pemikiran hukum Islam di Mahkamah Agung.  
KONSEP KONSTITUSI HIJAU (GReeN CoNSTITUTIoN) DALAM KEGIATAN EKONOMI BERKELANJUTAN Yunizar Prajamufti, Jundiani,
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2147

Abstract

object of this research addresses the problem of green constitution concept management in supporting sustainable economic activities. This research applies normative law approach. The result shows that the character of green constitution concept management in running economic activities refers to the essence of human life in nation and state living context which is in line with the five basic principles keeping balance and harmonious relationship with nature. It is the implication of principles in running economic activities based on article 33 of Indonesia State constitution 1945 on forming economic law of Indonesia. hence, it has been a basic change on perception and national development concept which is integrated with sustainable development .As a result, that condition needs a new pattern towards the establishment of sustainable development economic law.   obyek kajian penelitian ini mengangkat permasalahan karakteristik pengaturan konsep konstitusi hijau (green constitution) dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan implikasi prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan ekonomi sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945. Metode penelitian menggunakan pendekatan juridis normative. hasil penelitian menunjukan karakteristik pengaturan konsep green constitution dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi merujuk pada hakikat kehidupan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila yang senantiasa menjaga hubungan yang selaras dan seimbang dengan alam. hal tersebut berimplikasi prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan ekonomi menurut Pasal 33 UUD 1945 yaitu telah dilakukan perubahan yang mendasar pada cara pandang dan konsep pembangunan nasional yang terintegrasi sehingga dibutuhkan pola baru menuju penormaan hukum ekonomi berkelanjutan.
METODE USHUL FIQIH HASAN HANAFI Sholehuddin, Moh.
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2148

Abstract

Ushul Fiqh reconstruction is one of Hassan Hanafi renewal projects branch. To him, ushul Fiqh is ‘revealed’ science that means ‘something’ which is revealed from Allah to human beings. it is a science which is sent down-oriented for human beings’ goodness. Ushul fiqh which is constructed by Hasan Hanafi is different from the previous works on ushul fiqh in four aspects. First, object of discussion is put systematically from mashadir arba’an to adillah syariyyah the ahkam syar’iyah. Second, there are orientation and tendency to give wider space for human being’s duty and potential in understanding and implementing God’s revelation in real life. Third, hasan hanafi’s work gives idioms articulating humanbeing’s potential as the practice of second conclusion. Fourth, the work is also deductive explaining general theories and free from mentioning law examples as description for understanding theories towards text content.   Rekonstruksi ushul fiqih adalah salah satu cabang dari proyek pembaruan tradisi Hasan Hanafi. Baginya, ushul fiqih adalah ilmu ‘tanzil’ yaitu ‘sesuatu’ yang berasal dari Allah untuk manusia. ilmu yang berorientasi ke bawah, kepada mashlahah manusia. Ushul fiqih yang dicoba oleh Hasan Hanafi   untuk  direkonstruksi  minimal  tampak perbedaannya dengan ushul fiqih karya para ushuli terdahulu pada empat aspek. Pertama, resistematisasi objek  pembahasan.  Dimulai  dari  mashadir  arba’an,  lalu  adillah  syariyyah  kemudian ahkam syar’iyah.  kedua, adanya orientasi dan kecenderungan memberi ruang lebar bagi pentransparanan bagi tugas dan potensi manusia dalam menjemput misi wahyu dan pengimplementasiannya dalam kehidupan manusia yang riil.  Ketiga, memberikan idiom- idiom (redaksi, ta’bir) yang mengartikulasikan potensi kemanusiaan sebagai tindak lanjut dari  kesimpulan nomor dua di atas. Keempat, bersifat deduktif, menjelaskan teori-teori yang bersifat general dan sepi dari penyebutan contoh-contoh hukum  sebagai deskripsi bagi teori-teori pemahaman terhadap isi teks  
IMPLEMENTASI TQM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI KOTA MALANG Sri Eko Ayu Indrawati, Sudirman,
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2149

Abstract

Muslim community awareness on performing zakat (alms) rises in line with social economic life development of the community. A number of alms organizations compete to design activities to attract people and to propose more professional and transparent management. Particularly in Malang, there are several alms institution branches which have national reputation such as Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) and Baitul Mal Hidayatullah (bMh). In relation with alms management, this research raises the on integrated quality management in alms management. Integrated quality management in this research refers to Total Quality Management. This research focuses on the application of TQM principles at yDSF and bMh. both institutions are compared in terms of several aspects covering their innovation in satisfying customers, those who give the alms, people who are illegible to get alms, and people within the management (amil). The result, the model of alms management in both institutions are the appropriate management for alms management especially in Malang.   Kesadaran umat islam  akan kewajiban menunaikan zakat semakin meningkat seiring dengan taraf kehidupan sosial ekonomi umat yang berkembang pesat. Sejumlah lembaga zakat berlomba merancang kegiatan untuk menarik muzakki dan menawarkan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan. Khusus di kota Malang, telah berdiri cabang- cabang lembaga zakat yang memiliki reputasi nasional, seperti Yayasan Dana Sosial al- Falah (yDSF) dan baitul Mal hidayatullah (bMh). Berkaitan dengan manajemen zakat, penelitian  ini mengangkat  isu  tentang  manajemen  mutu  terpadu  dalam  pengelolaan zakat. Manajemen mutu terpadu dalam penelitian ini disebut Total Quality Management. Penelitian ini melihat aplikasi prinsip-prinsip TQM di YDSF dan BMH. Kedua lembaga tersebut diperbandingkan dalam beberapa unsur antara lain inovasi mereka dalam rangka memuaskan pelanggan yang dalam hal ini muzakki, mustahiq, dan amil. Model pengelolaan zakat di kedua lembaga tersebut merupakan gambaran tentang manajemen yang tepat untuk pengelolaan zakat, khususnya di Kota Malang.  
ASBÂB AL-WURÛD AL-HADÎTS DALAM MEMAHAMI HADITS AHKAM Arifin, Zainul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2150

Abstract

This research purposes to describe the urgence and implementation of asbâb al-wurûd al-hadîtsin understanding of the text of the prophetic tradition. The urgence of asbâb al-wurûd al-hadîs seems in the understanding of the tradition with many component; that are communicator, audince, context (place and time). While the implementation of asbâb al-wurûd al-hadîtsshows in a sample of the tradition about aqiqah, whith background of it. Base on that understanding, we have the polarization meaning of this tradition in its context for the future. The pointers of this development meaning of hadits with asbâb al-wurûd al-hadîts is moral ideal of this traditions as thanksgiving to God for His blessing and the salvation of the baby.   karya ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kerangka pengembangan pemahaman terhadap makna teks suatu hadis dari sisi urgensi dan ilmplementasi asbâb al-wurûd al-hadîs. Urgensi asbâb al-wurûd al-hadîts nampak pada pemahaman yang menyertakan empat komponen al-bu’du al- mukhatibi (komunikator), al-bu’du al-mukhatabi(audien), al-bu’du al-zamani (waktu) dan al-bu’du al-makani (tempat). implementasi asbâb al-wurûd al-hadis nampak pada sampel hadis tentang aqiqah difahami melalui asbâb al-wurûd yang menyertai hadis tersebut, sehingga diperoleh pemahaman terhadap makna hadis secara beragam, sesuai dengan konteks dan upaya kontekstualisasi makna hadis di masa yang akan datang. oleh karenanya, jumlah atau jenis hewan yang dijadikan aqiqah, bukan persoalan yang harus dipahami secara kaku. Poin penting atau semangat yang ditekankan dalam hadis-hadis tersebut adalah ideal moral yang terkandung di dalamnya, yaitu ungkapan rasa syukur atas keselamatan bayi yang dianugerahkan oleh Allah swt.  
REKONSTRUKSI BATAS USIA PERKAWINAN ANAK DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA Khairiyati Rahmah, Nur Fadhilah,
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2151

Abstract

Konsep batasan usia perkawinan anak dalam fikih bervariasi. Begitu pula terjadi inkonsistensi konsep batasan usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga upaya merekonstruksi batas usia perkawinan dalam hukum nasional Indonesia perpektif fikih perlu segera dilakukan dengan cara: Pertama, upaya penyeragaman usia anak dalam peraturan perundang-undangan; Kedua, Pemberian izin dispensasi dengan syarat yang ketat dan sebaiknya diberi batas usia minimal dispensasi yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kedua konsep ini, dilihat dalam bingkai maslahah yang menjadi tujuan hukum Islam (maqashid al-syari’ah).   The concept of age limitation to marry for children in fiqh is varied. There is also an inconsistency on the marriage age limitation in regulation. Therefore, it is a need to reconstruct the concept in Indonesian national law based on fiqh perspective through these following steps; first, there is an effort to make similar limitation on age to marry in regulation; second, the issuing of age dispensation under strict requirements such as giving the limit 16 years old for woman and 19 years old for man. Both of the concept can be look at the merit frame which is the objective of Islamic law (maqashid al-syari’ah).  
ضرورات الجهاد وأهدافه في اإلسالم Moftah, Mohamed Omar; Mousa, Abdussomad; Dawelnou, Elsaddig
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2152

Abstract

Melalui jihad, dalam Islam, manusia tidak pernah dipaksa untuk mendkong kepercayaannya seperti yang digambarkan oleh orang-orang Timur dan para penulis barat.   Ini kerana cubaan-cubaan dari Barat yang tidak mempercayai dan tidak senang akan konsep tersebut, yang menular dalam hubungan individu dan kumpulan seperti mana di kalangan negeri dan negara sekitarnya; itulah hasil racun yang ditabur oleh media barat tentang jihad. Tujuan jihad, pada mulanya ialah membuang kuasa seseorang ke atas seseorang yang lain, dan pemujaan seseorang ke atas yang lain.  Individu kemudiannya menjadi bebas untuk memilih kepercayaan yang mereka mahu. Dalam Islam, tujuan jihad adalah menghentikan penyerang, memaksa ketua yang zalim untuk berhenti, menyokong yang benar, dan membolehkan seseorang yang tidak mendapat keadilan untuk mendpatkan semula haknya. Itulah tujuan-tujuan jihad yang murni dan luhur. Oleh itu, adalah perlu untuk kita bergantung kepada kaedah pencerakinan dan penyimpulan dalam menganalisa ayat Al-Qur’an dan apa yang telah dikembangkan oleh Sunnah yang suci.أن مفهوم الجهاد ابتداء هو إزالة حاكميه البشر للبشر، وعبودية اإلنسان لإلنسان،وترك األفراد أحراراً الختيار العقيدة التي يريدونها بمحض إرادتهم ، ألن هدف اجلهاد يف اإلسالم هو ردع املعتدي وكف الظامل ونصرة احلق واإلنصاف للمظلوم ، لذلك كان من الضروري االعتماد علي املنهج التحليلي واالستقرائي يف حتليل آيات القرآن والسنة النبوية، ومن أهم نتائج هذه الورقة البحثية هي إن الجهاد هو إعالء كلمة اهلل في األرض وإقرار منهجه في الحياة وحماية المؤمنين من أن يفتنوا عن دينهم ، وغرض ذلك رفع الظلم علي بين البشر، ألن األمة اليت حتسن صناعة املوت يهب اهلل هلا احلياة العزيزة يف الدنيا والنعيم اخلالد يف اآلخرة ، وما الوهن الذي أذلنا أال حب الدنيا وكراهية املوت فاعدوا أنفسكم لعمل عظيم واحرصوا على املوت توهب لكم احلياة . 
Meninjau Hukuman Mati Bagi Murtad (Kajian Hadist Tematik) Abdullah, M. Robith Fuadi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2153

Abstract

  Kebebasan beragama adalah hal absolut yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia, karena ayat-ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang kebebasan beragama sangat terang dan jelas adanya. Namun, pada prakteknya kita menemui fenomena yang sangat kontradiksi. Banyak ilmuwan Islam yang menyatakan bahwa kebebasan beragama tersebut berlaku bagi orang non muslim. Sedangkan bagi seorang muslim, apabila ia keluar dari agama Islam, maka baginya dua pilihan yakni taubat atau hukuman mati. Dengan melakukan kajian Hadist tematik, tulisan ini bermaksud untuk mengecek validitas pendapat para ilmuwan muslim tentang hukuman mati bagi murtad. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hadits tentang hukuman mati bagi orang murtad tidak bisa difahami secara harfiah sehingga setiap orang murtad wajib dibunuh. Namun harus difahami beserta konteksnya, yaitu bahwa orang murtad yang boleh dibunuh adalah orang murtad yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.  
MENJEMBATANI KRISIS ADVOKASI TERHADAP TKW INDONESIA DILUAR NEGERI Jannah, Hasanatul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2155

Abstract

Sebagai salah satu penghasil devisa negara dan mendapat julukan yang begitu tehormat dari negara sebagai Pahlawan Devisa, TKW Indonesia seharusnya mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah maupun pihak yang terkait, sehingga terkirimnya para TKW keluar negeri memiliki jaminan keselamatan. Untuk itu diperlukan adanya kesepakatan antara pihak pengirim dengan penerima TKW agar kehadiran TKW bisa memperoleh perlindungan di Negara tempat mereka bekerja. Seharusnya berbagai kasus yang banyak menimpa para TKW selama ini seperti penganiaaan, pelecehan seksual dan tindak kekerasan lainnya baik yang di ketahui publik maupun tidak, menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia.   As one of state foreign exchange producer and the hero of foreign exchange, Indonesian migrant workers should get sufficient attention from the government and all parts which are related to their process of being migrant workers in order they get safety guarantee in the countries they work. Therefore, it is a need to have an agreement between internal agent (that sends the workers) and external agent (that accept and manage the workers) to make sure that the migrant workers will get protection. What have been experienced, so far, by migrant workers such as mistreatment, sexual harassment and  violence which are publicly known or ice versa should be an important lesson for Indonesia.  

Page 5 of 26 | Total Record : 255