Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Insignia: Journal of International Relations

insignia
Website

Published by Universitas Jenderal Soedirman

ISSN : 20891962 EISSN : 25979868 DOI : -

Core Subject : Humanities, Art,

Arts Humanities

Insignia Journal of International Relations is published biannually (April & November) by Laboratorium of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Jenderal Soedirman University. This journal contains articles or publications from all issues of International Relations such as: International Politics, Foreign Policy, Security Studies, International Political Economy, Transnational Studies, Area Studies & Non-traditional Issues.

Arjuna Subject : -

Articles 177 Documents

1 2 3 4 5

Relevansi Maqasid Syariah Sebagai Pendekatan Baru Diplomasi Islam Dalam Penyelesaian Konflik Minoritas: Teori Dan Praktik
Insignia: Journal of International Relations Vol 4 No 01 (2017): April 2017
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstractAfter 9/11, muslim in the west became minority even in his/her own country. There are presumption that Islam related to terrorism and this is the main reason why muslim in the world become minority, especially for muslim who live in the non-muslim country. Aim of the study is to find a new approach within muslim in diplomacy to protect the muslim minority or other minority in the plurality of today nation-state. We use literature studies through descriptive analysis in explained the relevance of maqoshid sharia in solving the minority issue and compare several case study of its implementation in several countries. The novelty of the study is that political scientists have not touched the topic from the basic teaching of Islam, which is maqashid sharia, as an approach in solving the problem related minority, especially muslim minority. The finding in the study is that maqashid sharia as an approach can be developed as soft-power diplomacy strategy which can be distinguished as Islamic diplomacy model in solving minority issue.Keywords: maqosid sharia, Islamic diplomacy, minorityAbstrakPasca peristiwa 9/11, warga muslim di negara-negara barat seakan menjadi minoritas di negaranya sendiri. Munculnya pra-anggapan yang mengkaitkan Islam dan terorisme merupakan sebab utama warga muslim dunia menjadi betul-betul minoritas. Hal ini terutama dialami oleh umat Islam yang berada di negara-negara non-muslim. Tujuan studi ini adalah diperlukan pendekatan baru dari umat Islam sendiri, terutama dari negara-negara Islam atau mayoritas muslim dalam berdiplomasi untuk melindungi minoritas muslim maupun minoritas etnis dan agama lain di tengah dinamika negara-bangsa yang semakin majemuk. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dan menggunakan analisis deskiptif dalam menjelaskan relevansi maqasid syariah dalam menyelesaikan masalah minoritas disertai perbandingan sejumlah contoh studi kasus penerapannya di sejumlah negara. Kebaruan dari studi ini adalah belum ada ilmuwan politik yang menggunakan maqosid syariah sebagai pendekatan model diplomasi Islam di dalam menangani berbagai persoalan menyangkut isyu minoritas, khususnya minoritas muslim. Temuan dalam penelitian ini adalah pendekatan maqasid syariah dapat menjadi strategi diplomasi soft power yang menjadi ciri khas model diplomasi Islam dalam mencapai kepentingan tidak saja menyelesaikan isyu minoritas.Kata-kata kunci: maqosid syariah, diplomasi islam, minoritas

Intractable Conflict in Southern Thailand Fathurachmi, Enny
Insignia: Journal of International Relations Vol 1 No 01 (2014): November 2014
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Konflik di Thailand Selatan antara pemerintah Thailand dan kelompok muslim Pattani menjadi satu gambaran konflik berkepanjangan ketika tidak adanya pihak ketiga yang menjadi mediator dalam konflik ini. Jika dilihat dari durasinya, tuduhan satu dengan lainnya pada pihak yang berkonflik dan kematangan dari konflik itu sendiri maka, konflik Thailand Selatan sudah dapat dikategorikan sebagai intractability conflict. Kondisi konflik Thailand Selatan menjadi potret ketidakmaksimalan negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak berkonflik tanpa ada pihak ketiga yang menjadi mediator. Tulisan ini menawarkan strategi lain yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Kata-kata Kunci: Intractability Conflict, Thailand Selatan, resolusi konflik, pihak ketiga

KSCC dan Diplomasi Budaya Korea Zahidi, M Syaprin
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 01 (2016): April 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakEkspansi Budaya Republik Korea yang biasa disebut sebagai Hallyu benar-benar bisa dikatakan menunjukkan hasil yang signifikan di Indonesia. Signifikansi dari ekspansi budaya Republik Korea itu dapat dilihat pada menjamurnya komunitas-komunitas Korea yang dibentuk di beberapa kota di Indonesia seperti Running Man Lovers, Forever Dance center Jakarta (FDC Kpop dance cover), UI Hangugo Dongari dan masih banyak yang lainnya. Dalam Penelitian ini Peneliti Melihat bahwa Republik Korea menggunakan segala sumber dayanya untuk melakukan ekspansi budaya di Indonesia antara lain melalui pameran budaya yang dilakukan oleh Pusat Kebudayaan Korea di Indonesia (KCC), Drama-drama korea yang ditayangkan di Stasiun TV Indonesia dan masih banyak lagi. Di kota Malang sendiri peneli-ti menyimpulkan kesuksesan Diplomasi Budaya Repubik Korea tersebut dapat dilihat dari terbentuknya komunitas korea di kota Malang yaitu Korean Studies and Culture Center (KSCC)Kata-kata Kunci : Diplomasi Budaya, Komunitas Korea, KSCC AbstractCultural expansion of Korean Republic namely Hallyu show the significance result in Indonesia. We can see the sig-nificance result of Cultural expansion form Korean Republic form many korean community which established in In-donesia like Running Man Lovers, Forever Dance Center Jakarta (FDC Kpop dance cover), UI Hangugo Dongari and others. in others word Korean Republic has used all of their capacity to expans their culture in Indonesia through Ko-rean cultural exhibition organized by Korean Cultural Center in Indonesia, Korean Drama which show by tv chanel in Indonesia and many others. In Malang City the successfull of Cultural Diplomacy form Korean Republic marked by the forming of Korean Studies and Culture Center (KSCC).Key Words : Cultural Diplomacy, Korean Community, KSCC

Upaya Diplomasi Indonesia dalam Forum G20 untuk Mewujudkan Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth 2008-2012 Utami, Arum Tri; Miryanti, Renny; Linggarwati, Tundjung
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 02 (2015): November 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstractThe aim of this article is to give an information about the effort of Indonesia’s diplomacy in G20 tomake Framework for Strong Sustainable and Balanced Growth. Indonesia’s diplomacy in G20 is toreach the national interest. This national interest is make by the foreign policy. Diplomacy is the wayto reach the national interest. Indonesia has take a lot of effort in G20 particullary to creatFramework for Strong, Sustainable and Balanced Growth. G20 is significant multilateral forum inthe world. Therefore, Indonesia should maximise Indonesia’s dipomacy to reach the national interest. Keywords: Indonesia’s diplomacy, G20, Framework for Strong Sustainable and Balanced Growth AbstrakPenelitian ini berusaha menganalisis terkait dengan kepentingan, politik luar negeri dan upayadiplomasi Indonesia dalam forum G20. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimanaupaya diplomasi Indonesia dan apa saja kebijakan forum G20 yang dihasilkan dari upaya diplomasiIndonesia yang berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia khsusnya pada Framework forStrong, Sustainable and Balanced Growth . Fokus Penelitian ini ada pada periode 2008-2012. Tahun2008 diambil karena pada tahun tersebut forum G20 pertama kalinya dirubah menjadi pertemuantingkat tinggi kepala negara/pemerintahan. Tahun 2012 dipilih karena pada tahun tersebut terjadikrisis Eurozone dan hal ini berakibat pada peningkatan peran G20 dalam dunia internasional Keywords: diplomasi Indonesia , G20, Framework for Strong Sustainable and Balanced Growth

Islam dan Perilaku Politik di Timur Tengah Darmawan, Arief Bakhtiar
Insignia Journal of International Relations Vol 5 No 1 (2018): April 2018
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This paper aims to analyze religionâs roles related to the political activities in the contemporary Middle East. Constructivism is a framework that offers the way to understand the phenomenon. Constructivism provides a place for the influence of non-material factors such as the value, identity, and purpose of actor behavior in politics. This study used descriptive-interpretative method to acknowledge the problem formulation. Through the lenght of descriptive-interpretative method, author carried out data management, unification, and examination by exertly looking for patterns and relations regarding the role of Islam in political activities in Middle-East. In this article, the author examines through two levels of analysis, ie state level and regional level. At the state level, Islamic political ideology grows in a modern state and often confronts democracy. The debate over the application of Islamic law, the involvement in elections, and the adaptation of Islamic justice principles and the principle of equality are the discourses that characterize political activity in the Middle East. At the regional level, Islam exerts impact in foreign policy in the region. The regional tensions between Sunni and Shiite groups, the resistance in the context of jihad, and the emergence of ISIS are part of the conflict that contributes to regional instability. These political behaviors shows that Islam is not a religion with a single interpretation. Keywords: Islam, Middle East, constructivism, modern states, foreign policy Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran atau pengaruh Islam dalam aktivitas politik di kawasan Timur Tengah terkini. Konstruktivisme merupakan kerangka pemikiran yang menyediakan jalan untuk memahami fenomena tersebut. Konstruktivisme memberi tempat bagi pengaruh faktor-faktor non-material seperti nilai, identitas, dan maksud dari perilaku aktor dalam dunia politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-interpretatif untuk menjawab rumusan masalah. Melalui pendekatan deskriptif-interpretatif, penulis melakukan pengaturan, penyatuan, dan pemeriksaan data dengan berupaya mencari pola dan relasi mengenai peran atau pengaruh Islam dalam aktivitas politik di Timur Tengah. Dalam artikel ini, penulis meneliti melalui dua level analisis, yaitu level negara dan level regional. Dalam level negara, ideologi politik Islam tumbuh dalam negara modern dan seringkali berhadapan dengan demokrasi. Perdebatan mengenai penerapan syariat Islam, keterlibatan dalam pemilihan umum, serta penyesuaian prinsip keadilan Islam dan prinsip persamaan hak merupakan diskursus yang mewarnai aktivitas politik di Timur Tengah. Dalam level regional, Islam memberi pengaruh dalam politik luar negeri di kawasan. Ketegangan regional antara kelompok Sunni dan Syiah, perlawanan dalam konteks jihad, serta kemunculan ISIS adalah bagian dari konflik yang menyumbang ketidakstabilan kawasan. Perilaku-perilaku politik tersebut menunjukkan bahwa Islam bukan agama dengan makna yang tunggal. Kata kunci: Islam, Timur Tengah, konstruktivisme, negara modern, politik luar negeri

Rivalitas Strategi Maritim China dan India di Selat Malaka
Insignia: Journal of International Relations Vol 1 No 01 (2014): November 2014
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Regarding the significance of Malacca Strait as a key maritime’s “choke-point” passage betweenIndian and Pacific oceans, some major countries become dependence with the security and safetyin Malacca Sea Lines of Communications (SLOC). China and India are two states-user ofMalacca Strait which sharing common interests of economic, maritime trade and energy supplies.The problem is, as a regional power of each region, India and China have an ambition to controlthe security of Malacca’s Strait. China which is more dependent with its 80% trade and energysupply through Malacca Strait, facing “Malacca dilemma” regarding the issue. Then, with thestrategy of “string of pearls” and the modernization of of People’s Liberation Army Navy (PLAN),China became assertive to save its interests. India, which has control over Indian Ocean then feelthreaten by China’s activities around Malacca Strait and Indian Ocean. India starts and enhancesthe development of Andaman Nicobar Command with US support near Malacca Straits to counterChina’s development. This paper will analyze the development of China’s dan India’s maritimestrategy rivalry in Malacca Straits with the concepts of balance of power and maritime strategy. Keywords:  Malacca Strait, China’s maritime strategy, India’s maritime strategy, rivalry, balanceof power

Negara Maritim Indonesia, Migrasi Tidak Teratur, dan Hak Pengungsi Lintas Batas Wijayanti, Sri
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 02 (2016): November 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakMakalah ini membahas kebijakan Indonesia sebagai sebuah negara maritim dalam menghadapi persoalan migrasi tidak teratur, khususnya disini yang berdampak pada pencari suaka dan pengungsi lintas batas. Isu migrasi tidak teratur masih merupakan persoalan yang dihadapi oleh negara maritim yang memiliki akses terbuka berupa laut yang menjadi jalur utama perjalanan migran menuju negara tujuan. Sebagai negara yang terletak di jalur pelayaran utama dunia, di tengah tengah benua Australia dan Asia, Indonesia seringkali dihadapkan pada persoalan ini dimana Indonesia menjadi jalur atau negara transit pengungsi dan pencari suaka yang kebanyakan datang dari wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan. Menurut data UNHCR, saat ini terdapat sekitar 13 ribu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, dan jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Indonesia sebagai negara maritim memiliki prinsip bahwa kepulauan dan kelautan Indonesia merupakan satuan pertahanan dan keamanan Indonesia (Zen, 2000, dikutip dari Geomagz, 2016). Namun penting untuk lebih jauh melihat bagaimana prinsip ini memandang hak asasi manusia dalam isu krisis kemanusiaan seperti pengungsi lintas batas dan pencari suaka. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana karakter kemaritiman yang diambil Indonesia berpengaruh terhadap cara Indonesia menyikapi pengungsi lintas batas yang melakukan perjalanan dengan penyelundupan manusia. Makalah ini dibatasi lebih lanjut kepada bentuk kerjasama internasional untuk menangani penyelundupalajan manusia yang diinisiasi oleh atau melibatkan Indonesia. Dari sini kemudian ditarik kesimpulan mengenai hambatan pemenuhan hak pengungsi lintas batas dalam sistem internasional yang berdasarkan kedaulatan negara-bangsa.Kata-kata kunci: negara maritim, penyelundupan manusia, hak-hak pengungsi lintas batas, pencari suaka. AbstractThis paper discusses the policy of Indonesia as a maritime country in addressing the issue of irregular migration, especially that impact on asylum seekers and refugees. The issue of irregular migration is still faced by maritime nations that have open access in the form of sea which became the main route of migrant journey to the destination country. As a country located in the world's major shipping lanes, in the middle of the continent of Australia and Asia, Indonesia is often faced with this problem given that Indonesia is a transit country of refugees and asylum seekers mostly from the Middle East and South Asia. According to data from UNHCR, there are currently about 13 thousand refugees and asylum seekers in Indonesia, and this number increased from previous years. Indonesia as a maritime country has a principle that Indonesia is an archipelago while maritime is part of its defense and security unit (Zen, 2000, cited from Geomagz, 2016). However it is important to further see how this principle oversees the issue of human rights in humanitarian crises such as refugees and asylum seekers.This paper aims to explain how the maritime character of Indonesia affects its ways to address refugee travel with people smuggling. This paper is further limited to the forms of international cooperation to tackle human smuggling initiated by or involving Indonesia. The obstacles to meet the refugee rights in the international system that is based on the sovereignty of the nation-state is then concluded.

Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi ASEAN Community 2015 Fitrah, Elpeni
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 01 (2016): April 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mencari formula yang tepat untuk memperkuat kapasitas organisasi kepemudaan diKabupaten Banyumas dalam menghadapi ASEAN Community 2015. Organisasi kepemudaan yang dilibatkan dalamkegiatan ini diharapkan nantinya dapat berperan dan berkontribusi bagi komunitasnya untuk mempersiapkan diridalam menghadapi diberlakukannya ASEAN Community 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualititatifdengan pendekatan action research. Peneliti membangun kesimpulan berdasarkan pengamatan dan observasi padaorganisasi kepemudaan dibawah koordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Banyumas. PemilihanKNPI Kabupaten Banyumas sebagai mitra kegiatan karena organisasi ini adalah induk dari banyak organisasikepemudaan dengan berbagai macam platform. Organisasi-organisasi kepemudaan adalah instrumen potensial sebagaiagen sosialisasi ASEAN Community sekaligus yang paling mampu untuk mem-breakdown rencana aksipemberdayaan masyarakat agar siap menghadapi ASEAN Community 2015Kata-kata Kunci: AC 2015, Organisasi Kepemudaan, KNPI, ASEAN, Regionalisme AbstrakThis research aims to find the right formula to strengthen the capacity of youth organization in the Banyumas districtto face ASEAN community. Youth organization who were involved in this activity is hoped can participate andcontribute to their communities to prepare themselves in the face of 2015 ASEAN Community. This research usingqualitative methods by action research approach. Researchers build conclusions based on observations on youthorganization under coordination of (KNPI) Indonesian Youth National Committee of Banyumas district. The selectionof KNPI as a partner because the activities of this organization is the umbrella of numerous youth organizations withdifferent kinds of a platform in Banyumas. The youth organizations is a potential tool as an agent of the socializationof ASEAN Community to breakdown a plan of action of community empowerment to be ready for 2015 ASEANCommunity.Keywords: AC 2015, Youth Community, KNPI, ASEAN, Regionalism

Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 01 (2015): April 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakArtikel ini memberikan informasi mengenai kebebasan dan hak pilih khususnya tentangkebebasan dan hak pilih wanita. Hak pilih adalah sesuatu yang diberikan kepada orang untukmemilih kepala negaranya. Hak pilih wanita di Amerika Serikat telah melewati perkembangansejarah yang panjang, diperlukan adanya sebuah pergerakan sosial agar wanita dapat memilikihak pilihnya dalam pemilihan di negara tersebut. Pada awal mula pemilihan di Amerika Serikat,hak pilih diberikan kepada lelaki berkulit putih yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Pendirinegara tersebut berpikir bahwa hak pilih seharusnya diberikan kepada mereka yang dapatmemimpin dirinya sendiri, wanita tidak termasuk ke dalam kriteria tersebut. Pergerakan inimembawa sebuah perubahan pada pemerintahan di Amerika Serikat. Amandemen ke sembilanbelas menyatakan bahwa wanita memiliki hak pilihnya dalam pemilihan di Amerika Serikat. Kata-kata Kunci : Hak pilih wanita, sejarah pergerakan, demokrasi liberal, pemilihanumum, dan Amerika Serikat AbstractThe aim of this article is to give an information about freedom and suffrage especially aboutwoman freedom and suffrage. Suffrage is something that is given to the people to vote for theirleader of the state. Woman suffrage in United State America have been through a long history,where a social movement for women's suffrage in elections in the United States was required. Atthe begining of the election history in the United States the right to vote was given to the whitemen who have abundant wealth. The founders of the state assume that voting right should begiven to those who can lead theirselves, and women were excluded from that criteria. Thismovement resulted in the change of the Government of the United States. The nineteenthamendment to the constitution states that women have the right to vote in elections. Keywords: woman suffrage, history movement, demokrasi liberal, pemilihan umum, UnitedState of America

Konseptualisasi dalam Gastro Diplomasi: Sebuah Diskusi Kontemporer dalam Hubungan Internasional
Insignia: Journal of International Relations Vol 4 No 02 (2017): November 2017
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstractFood has a story and people are the sole object constructing the story. Food also has meaning for a community group,where tradition, customs, values, and geographical location will determine what kind of dish is placed in a servingdevice. In other words, food can not be separated from the cultural aspects of a community group, because of courseevery community or a nation has a distinctive style to the food and in the end can set the identity. The concept ofgastronomy is certainly not a rare and peculiar thing, but when it is combined with diplomacy, the story may bedifferent. A decade and a half ago, a leading weekly magazine raised the news about gastro diplomacy activities andmade International Relations scholars captivated to further interpret this concept. This paper will elaborate theconcepts, practices, and debates surrounding gastro diplomacy regarding disparities to similar concepts. In addition,this paper also tries to analyze the affiliation of gastro diplomacy with nation branding. The purpose of this paper isto provide a comprehensive overview of the concept of gastro diplomacy.Keywords: gastro diplomacy, cultural diplomacy, public diplomacy, nation branding AbstrakMakanan memiliki sebuah kisah dan manusia merupakan objek tunggal yang mengkonstruksi kisah itu. Makanan jugamemiliki makna bagi suatu kelompok masyarakat, dimana tradisi, adat istiadat, nilai-nilai sampai letak geografisakan menentukan hidangan jenis apa yang diletakan dalam sebuah peranti saji. Dengan kata lain, makanan tidak bisaterlepas dari aspek budaya suatu kelompok masyarakat, karena tentunya setiap kelompok masyarakat ataupun suatubangsa memiliki corak yang khas terhadap makanannya dan pada akhirnya dapat menata identitas. Konsep tentanggastronomi sudah tentu bukan hal langka dan ganjil, namun ketika ini dipadukan dengan diplomasi, ceritanya bisalain. Satu setengah dekade lalu, sebuah majalah mingguan terkemuka mengangkat berita tentang aktivitas gastrodiplomasi dan membuat para akademisi Hubungan Internasional terpikat untuk menginterpretasi lebih jauh konsepini. Tulisan ini akan mengelaborasi konsep, praktik, dan perdebatan seputar gastro diplomasi mengenai disparitasterhadap konsep-konsep yang serupa. Selain itu, tulisan ini juga mencoba menganalisis afiliasi gastro diplomasidengan nation branding. Tujuan dari tulisan ini untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai konsepgastro diplomasi.Kata-kata Kunci: Gastro Diplomasi, Diplomasi Kebudayaan, Diplomasi Publik, Nation Branding

Page 1 of 18 | Total Record : 177

1 2 3 4 5

Filter by Year

2014 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 10 No 1 (2023): April 2023 Vol 9 No 2 (2022): November 2022 Vol 9 No 1 (2022): April 2022 Vol 8 No 2 (2021): November 2021 Vol 8 No 1 (2021): April 2021 2021: Edisi Khusus "Navigating Global Society in the Disruptive Era" Vol 7 No 2 (2020): November 2020 Vol 7 No 1 (2020): April 2020 Vol 6 No 2 (2019): November 2019 Vol 6 No 1 (2019): April 2019 Vol 6 No 1 (2019): April 2019 Vol 5 No 2 (2018): November 2018 Vol 5 No 2 (2018): November 2018 Vol 5 No 1 (2018): April 2018 Vol 5 No 1 (2018): April 2018 Vol 4 No 02 (2017): November 2017 Vol 4 No 02 (2017): November 2017 Vol 4 No 01 (2017): April 2017 Vol 4 No 01 (2017): April 2017 Vol 3 No 02 (2016): November 2016 Vol 3 No 02 (2016): November 2016 Vol 3 No 01 (2016): April 2016 Vol 3 No 01 (2016): April 2016 Vol 2 No 02 (2015): November 2015 Vol 2 No 02 (2015): November 2015 Vol 2 No 01 (2015): April 2015 Vol 2 No 01 (2015): April 2015 Vol 1 No 01 (2014): November 2014 Vol 1 No 01 (2014): November 2014 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone -

Journal Mail Official insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. banyumas, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA