cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
INTEGRALISTIK
ISSN : 08537208     EISSN : 25495011     DOI : -
Core Subject :
Integralistik is a peer reviewed journal that covers the fields of scientific knowledge or academic that civics education studies. The Integralistik is a academic journal that centered in citizenship studies i.e. civic education (curriculum, teaching, instructional media, and evaluation), political education, law education, moral education, and multicultural education.
Arjuna Subject : -
Articles 166 Documents
Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, dan Social Imaginary Laksono, Leonard Bayu
Integralistik Vol 30, No 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v30i2.20876

Abstract

The regulations on Higher Education are taught simultaneously two courses which intersect with each other, namely Pancasila and Citizenship education. The two learning contents of these courses can also be harmonized to achieve general learning objectives, especially related to the participation of citizens in the midst of national and state life, to build a civilization based on Pancasila values. This paper presents a critical note developed from historical-sociological content to see the realm of citizenship education in the context of the Republic of Indonesia, particularly highlighted from the perspective of social consensus theory, social contracts, and social imaginary. These three things then lead to the prioritization of the religious communities in their participation as part of civil society, and which have struggled from the beginning in the establishment of the state and its constitution. The awareness and participation of the religious communities is the idea of citizenship in the context of a pluralistic and multicultural society. Pada peraturan tentang Pendidikan Tinggi diajarkan secara bersamaan dua mata kuliah yang saling beririsan satu dengan yang lain, yaitu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kedua isi pembelajaran mata kuliah-mata kuliah tersebut dapat pula diselaraskan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara umum, terutama terkait dengan peran serta warga negara dalam berpartisipasi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk membangun peradaban berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tulisan ini menyuguhkan catatan kritis yang dikembangkan dari muatan-muatan historis-sosiologis untuk melihat ranah pendidikan kewarganegaraan dalam konteks negara Republik Indonesia ini, terutama disorot dari perspektif teori konsensus sosial, kontrak sosial, dan social imaginary. Ketiga hal tersebut kemudian mengarahkan pada pengutamaan komunitas agama-agama dalam peran sertanya sebagai bagian dari masyarakat sipil madani (civil society), dan yang telah bergumul sejak semula dalam pendirian negara dan konstitusinya. Kesadaran dan partisipasi komunitas agama-agama inilah yang menjadi gagasan kewarganegaran (citizenship) di tengah konteks masyarakat majemuk dan multikultural.
Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal dalam Membangun Karakter Generasi Muda Bangsa Sulianti, Ani; Safitri, Robiah Mega; Gunawan, Yasril
Integralistik Vol 30, No 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v30i2.20871

Abstract

Citizenship education has a central role in building the character of the nation's young generation through local wisdom possessed by the Indonesian people, so that the role and implementation of citizenship education in building the character of the young generation. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, and interviews. Data processing techniques using triangulation. The data analysis technique used consisted of 4 stages, 1). Unitization or categorization 2). Data reduction 3). Data display, and 4). Drawing conclusions. The results showed that: benefits that can be received and then applied directly by students and educators in the educational context. Such as: providing a positive influence on students in building the character of the nation's young generation through the values of local wisdom. Raising awareness in students to always develop and preserve forms of local wisdom, and for educators (teachers) the implementation of Citizenship Education based on local wisdom is a new intermediary for delivering citizenship education materials which will certainly build the character of students appropriately.Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran sentral dalam membangun karakter generasi muda bangsa melalui kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga, Peran dan Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter generasi muda. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpul data yang digunakan yaitu observasi, dan wawancara. Teknik pengolahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu terdiri dari 4 tahap yaitu 1). Unitisasi atau kategorian 2). Reduksi data 3). Display data, dan 4). Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: manfaat yang dapat diterima dan kemudian diterapkan secara langsung oleh peserta didik maupun tenaga pendidik dalam konteks pendidikan. Seperti:    memberikan pengaruh positif kepada peserta didik dalam membangun karakter generasi muda bangsa melalui nilai-nilai kearifan lokal. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik untuk selalu mengembangkan dan melestarikan bentuk-bentuk kearifan lokal, dan untuk tenaga pendidik (guru) implementasi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kearifan lokal ini menjadi perantara baru untuk menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan yang tentunya akan membangun karakter peserta didik secara tepat.
Menguatnya Perkembangan Salafisme dan Dominasi Ekonomi Kelompok Bisnis Arab di Banyumas Assidiq, Fajar
Integralistik Vol 30, No 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v30i2.20875

Abstract

The development of electoral politics in Banyumas which led to the increasingly strong economic and political domination of Arab business groups influenced the development of Salafism especially in urban areas. This is due to the construction of sites spreading Salafism, such as foundations. Islamic boarding schools, mosques, mosques, schools and hospitals come from donations that they provide from the benefits of doing business in the fields of property construction, furniture, education and health. Banyumas as a "bull pen" gives an illustration that the majority of the population is not too attached to religious primordial ties (abangan). This background fosters the development of kejawen Islam and Christianization. The flourishing of kejawen Islam and Christianization responds to the increasingly rapid spread of Salafism. That is because the main purpose of Salafism is the purification of Islam from heresy, shirk, and khurafat which are closely related to Islam and Christianity. In addition, Banyumas as a "bull pen" shows the strong dominance of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P). This region even had a significant impact in winning in Central Java. Therefore, this region has always been the target of winning. However, as Salafism strengthens, the effort to win this time has been challenged by a challenger. Salafism which is included in the line of challengers is trying hard to "whiten" this region. So the use of religious issues in mass mobilization efforts is inevitable. By looking at some of these cases the dynamics of the Banyumas community which has been known as Brayan Urip (living in harmony) in a way of socializing saving time bombs that can lead to conflict due to a struggle for stronger identity and unequal control of economic resources in the implementation of electoral politics in Banyumas.Perkembangan politik elektoral di Banyumas yang mengarah kepada semakin kuatnya dominasi ekonomi-politik kelompok bisnis Arab berpengaruh terhadap perkembangan Salafisme terutama di perkotaan. Hal tersebut karena pembangunan situs-situs penyebaran Salafisme, seperti yayasan. pesantren, masjid, musala, sekolah dan rumah sakit berasal dari donasi yang mereka berikan dari keuntungan menjalankan bisnis di bidang konstruksi properti, furnitur, pendidikan dan kesehatan.Banyumas sebagai “kandang banteng” memberikan ilustrasi bahwa mayoritas penduduknya tidak terlalu terikat dengan ikatan primordial keagamaan (abangan). Latar belakang tersebut menyuburkan perkembangan Islam kejawen dan kristenisasi. Tumbuh suburnya Islam kejawen dan kristenisasi merespon penyebaran Salafisme yang semakin pesat. Hal tersebut karena tujuan utama Salafisme adalah pemurnian Islam dari bid’ah, syirik, dan khurafat yang erat kaitannya dengan Islam kejawen dan kristenisasi. Selain itu, Banyumas sebagai “kandang banteng” menunjukkan kuatnya dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Wilayah ini bahkan memberikan dampak signifikan dalam meraih kemenangan di Jawa Tengah. Oleh karena itu, wilayah ini selalu menjadi target pemenangan. Namun, demikian seiring menguatnya Salafisme, usaha meraih kemenangan tersebut kali ini mendapatkan tantangan cukup kuat dari penantang. Salafisme yang termasuk dalam barisan penantang berusaha sekuat tenaga “memutihkan” wilayah ini. Sehingga penggunaan isu agama dalam upaya mobilisasi masa tidak dapat terelakkan. Dengan melihat beberapa kasus tersebut dinamika masyarakat Banyumas yang selama ini dikenal brayan urip (hidup rukun) dalam cara bergaul menyimpan bom waktu yang dapat menimbulkan konflik karena pergulatan identitas yang semakin menguat dan penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi yang tidak merata dalam penyelenggaraan politik elektoral di Banyumas.The development of electoral politics in Banyumas which led to the increasingly strong economic and political domination of Arab business groups influenced the development of Salafism especially in urban areas. This is due to the construction of sites spreading Salafism, such as foundations. Islamic boarding schools, mosques, mosques, schools and hospitals come from donations that they provide from the benefits of doing business in the fields of property construction, furniture, education and health. Banyumas as a "bull pen" gives an illustration that the majority of the population is not too attached to religious primordial ties (abangan). This background fosters the development of kejawen Islam and Christianization. The flourishing of kejawen Islam and Christianization responds to the increasingly rapid spread of Salafism. That is because the main purpose of Salafism is the purification of Islam from heresy, shirk, and khurafat which are closely related to Islam and Christianity. In addition, Banyumas as a "bull pen" shows the strong dominance of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P). This region even had a significant impact in winning in Central Java. Therefore, this region has always been the target of winning. However, as Salafism strengthens, the effort to win this time has been challenged by a challenger. Salafism which is included in the line of challengers is trying hard to "whiten" this region. So the use of religious issues in mass mobilization efforts is inevitable. By looking at some of these cases the dynamics of the Banyumas community which has been known as Brayan Urip (living in harmony) in a way of socializing saving time bombs that can lead to conflict due to a struggle for stronger identity and unequal control of economic resources in the implementation of electoral politics in Banyumas.
RUMAH PUSPO BUDAYA NUSANTARA SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI TARI NUSANTARA Digdoyo, Eko
Integralistik Vol 30, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v30i1.20778

Abstract

Abstrak: Tujuan penelitian adalah turut serta memublikasikan keragaman budaya nusantara, sebagai model penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak dan remaja berbasis budaya kearifan lokal. Kajian ini menunjukkan melalui pesan moral seni tari perlu ditranformasikan dan diimplementasikan baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman dan karakter budaya di masyarakat. Rumah Puspo Budaya Nusantara telah memiliki andil dalam mencerdasakan kehidupan bangsa melalui model pendidikan karakter anak dan remaja khususnya melalui ketrampilan seni tari nusantara. Hal ini terbukti melalui fasilitas yang dimiliki Rumah Puspo Budaya Nusantara senantiasa terbuka untuk umum bagi pegiat seni budaya. Eksistensi Rumah Puspo Budaya Nusantara melalui pendidikan informal maupun formal yang diselenggarakan dapat dikatakan mampu membentuk karakter anak dan remaja. Secara sadar maupun tidak sadar, pendidikan karakter mengacu pada; etika, moral, nilai, religius, budi pekerti, dan pendidikan karakter itu sendiri. Untuk itu, pendidikan baik formal, informal, dan non-formal pada hakekatnya memiliki dua tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar (smart), dan membantu menjadi manusia yang baik (good). 
Perlindungan Mutasi Guru dengan Berlakunya Undang-undang No 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah Kurniawan, Itok Dwi; Al Muchtar, Suwarma
Integralistik Vol 30, No 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v30i2.20874

Abstract

Indonesia is a country based on the rule of law, this is in accordance with the mandate of the constitution. Citizens, in this case especially teachers must get protection in order to be able to carry out their rights and obligations comfortably. After the enactment of Law Number 32 Year 2004 to Law Number 23 Year 2014, secondary education became a provincial affair so there were a lot of teacher mutations. To anticipate this, the government issued a Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 120/5935 / SJ dated October 16, 2015 concerning the Acceleration of the Implementation of Affairs Under Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The aim of this research is to determine the protection of teacher mutations by the enactment of local government laws. Teachers' protection according to this study can be divided into two, namely preventive (cancellation of regulations / Perbup / Perwali) and repressive (lawsuit of the State Administrative Court). Legal protection for teachers can be done preventively and repressively. Preventively, it could be through the governor's authority as a representative of the government to overturn the decision and repressively, the teacher could submit a claim to the State Administrative Court to cancel the letter of its decision. The existence of this law is expected to improve the welfare of teachers throughout Indonesia.Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada aturan hukum, hal ini sesuai dengan amanah konstitusi. Warga negara, dalam hal ini khususnya guru harus mendapatkan perlindungan agar bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan nyaman. Setelah berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 ke UU Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan menengah menjadi urusan provinsi sehingga banyak sekali terjadi mutasi guru. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan  Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan mutasi guru dengan berlakunya undang-undang pemerintah daerah. Perlindungan bagi guru menurut penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu preventif (pembatalan perda/perbup/perwali) dan represif (gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara). Perlindungan hukum terhadap guru bisa dilakukan secara preventif dan  represif. Secara preventif, bisa melalui kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah untuk membatalkan keputusan tersebut dan secara represif, guru bisa mengajukan tuntutan kepada pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan surat keputusan mutasinya. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia.
DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERILAKU BELAJAR SISWA DI SMK NEGERI 1 CIANJUR Agustinah, Siti Wulan; Indriyani, Dina
Integralistik Vol 30, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v30i1.20767

Abstract

Abstrak: Revolusi industri 4.0 merupakan cita-cita pemerintah untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa lain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, dengan menekankan pada kesadaran dalam berpendidikan salah satunya. Revolusi industri sendiri merupakan dampak dari terjadinya proses globalisasi. Globalisasi adalah terbukanya kebudayaan dan berkembangnya ilmu pengetahuan di seluruh belahan dunia yang sampai saat ini menjadi ketergantungan. Melalui pendidikan, siswa harus memanfaatkan dampak positif dari globalisasi sehingga dapat menumbuhkan perilaku belajar yang baik dan mampu menghindari dampak negatifnya. Perilaku belajar yang baik mampu membawa siswa menjadi pribadi yang unggul, bahkan akan memiliki kualitas yang baik pula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di SMK Negeri 1 Cianjur dampak globalisasi terhadap perilaku belajar siswa sangat meningkat dari sebelumnya
Peran Narapidana Sebagai Pembangkit Sikap Empati Penghuni Penjara Pramudibyanto, Hascaryo
Integralistik Vol 30, No 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v30i2.20873

Abstract

A person's status as a prisoner or prisoner has a new problem for them and their families that they leave, because not all problems can be resolved from outside the prison because the involvement of prisoners in the family is still needed. High demand for the necessities of life increases the inner pressure of the family when interacting with home, school, and other social environments in the form of expressions, awards, and conclusions that are not always true. This study is intended to determine the relationship between crime and the quality of prisoners' empathy from the point of view of compassion towards family members, as well as how prisoners express empathy for families. The method used is qualitative to obtain descriptive analysis data about phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, perceptions, individual thoughts, and groups about the empathy of prisoners. The results obtained are, the prisoner's ability to generate empathy for other prisoners does not depend on age and age, the prisoner's ability to establish communication with good persuasion, being an example for other prisoners, there must be a collection of books or other. Unprinted material on empirical and suggestive matters, and prisons are examples of ways to improve the quality of one's empathy.Status seseorang sebagai tahanan atau narapidana memiliki masalah baru bagi mereka dan keluarga mereka yang mereka tinggalkan, karena tidak semua masalah bisa diselesaikan dari luar penjara karena keterlibatan napi dalam keluarga masih diperlukan. Permintaan yang tinggi akan kebutuhan hidup meningkatkan tekanan batin keluarga ketika berinteraksi dengan rumah, sekolah, dan lingkungan sosial lainnya dalam bentuk ekspresi, penghargaan, dan kesimpulan yang tidak selalu benar. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara kejahatan terhadap kualitas sikap empati narapidana dilihat dari sudut pandang kasih sayang terhadap anggota keluarga, serta cara narapidana mengekspresikan empati terhadap keluarga. Metode yang digunakan adalah kualitatif untuk memperoleh data analisis deskriptif tentang fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran individu, dan kelompok tentang sikap empati tahanan. Hasil yang diperoleh adalah, kemampuan napi untuk menghasilkan empati bagi napi lain tidak tergantung pada usia dan usia, kemampuan napi untuk menjalin komunikasi dengan persuasi yang baik, menjadi contoh bagi napi lain, harus ada koleksi buku atau lainnya. materi yang tidak dicetak tentang hal-hal empiris dan sugestif, serta penjara adalah contoh cara meningkatkan kualitas empati seseorang.
Pengaruh Media Massa Terhadap Kesadaran Berpolitik Siswa di SMK Negeri 1 Cianjur Rahmawati, Rahmawati; Hermawan, Iyep Candra; Sulaeman, Tjeppy
Integralistik Vol 30, No 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v30i2.20872

Abstract

This research is motivated to find out the influence of mass media on students' political awareness. The role of mass media in the era of globalization provides a very large role in providing information to students, especially as a voter beginner or 17 years old. Through the media, information about politics is widely spread quickly and widely. The role of PPKn teachers in dealing with the influence of the mass media is the existence of political education provided to students in PPKn subjects. The results showed that at SMK Negeri 1 Cianjur the influence of the mass media on political awareness of students was very large. Technology has a very important role in this case social media, print media and electronic media which contains a lot of information and the role of PPKn teachers as educators in providing understanding to students so that they use mass media more wisely and aim so that the knowledge obtained can be used in community environment, in order to increase student participation, especially in any political activities. Thus, the influence of mass media can significantly increase political awareness (political awareness) of students and be democratic (democratic attitude).Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui pengaruh media massa terhadap kesadaran berpolitik siswa. Peran media massa di era globalisasi memberikan peran yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada siswa khususnya sebagai pemilih pemula atau berusia 17 tahun. Melalui media, informasi mengenai politik banyak tersebar secara cepat dan meluas. Peran guru PPKn dalam menghadapi pengaruh media massa yaitu dengan adanya pendidikan politik yang diberikan kepada siswa dalam mata pelajaran PPKn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di SMK Negeri 1 Cianjur pengaruh media massa terhadap kesadaran berpolitik siswa sangat besar. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini media sosial, media cetak dan media elektronik yang di dalamnya banyak memuat informasi dan peran guru PPKn sebagai pendidik dalam memberikan pemahaman kepada siswa sehingga memanfaatkan media massa dengan lebih bijaksana dan bertujuan agar pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan dalam lingkungan masyarakat, guna meningkatkan partisipasi siswa khususnya dalam setiap kegiatan-kegiatan politik. Dengan demikian, pengaruh media massa secara signifikan dapat meningkatkan kesadaran berpolitik (political awareness) siswa dan bersikap demokratis (democratic attitude).This research is motivated to find out the influence of mass media on students' political awareness. The role of mass media in the era of globalization provides a very large role in providing information to students, especially as a voter beginner or 17 years old. Through the media, information about politics is widely spread quickly and widely. The role of PPKn teachers in dealing with the influence of the mass media is the existence of political education provided to students in PPKn subjects. The results showed that at SMK Negeri 1 Cianjur the influence of the mass media on political awareness of students was very large. Technology has a very important role in this case social media, print media and electronic media which contains a lot of information and the role of PPKn teachers as educators in providing understanding to students so that they use mass media more wisely and aim so that the knowledge obtained can be used in community environment, in order to increase student participation, especially in any political activities. Thus, the influence of mass media can significantly increase political awareness (political awareness) of students and be democratic (democratic attitude). AbstrakPenelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui pengaruh media massa terhadap kesadaran berpolitik siswa. Peran media massa di era globalisasi memberikan peran yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada siswa khususnya sebagai pemilih pemula atau berusia 17 tahun. Melalui media, informasi mengenai politik banyak tersebar secara cepat dan meluas. Peran guru PPKn dalam menghadapi pengaruh media massa yaitu dengan adanya pendidikan politik yang diberikan kepada siswa dalam mata pelajaran PPKn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di SMK Negeri 1 Cianjur pengaruh media massa terhadap kesadaran berpolitik siswa sangat besar. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini media sosial, media cetak dan media elektronik yang di dalamnya banyak memuat informasi dan peran guru PPKn sebagai pendidik dalam memberikan pemahaman kepada siswa sehingga memanfaatkan media massa dengan lebih bijaksana dan bertujuan agar pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan dalam lingkungan masyarakat, guna meningkatkan partisipasi siswa khususnya dalam setiap kegiatan-kegiatan politik. Dengan demikian, pengaruh media massa secara signifikan dapat meningkatkan kesadaran berpolitik (political awareness) siswa dan bersikap demokratis (democratic attitude)
MODEL PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PASCA SERTIFIKASI DI KOTA SEMARANG Nagbiyanto, Nagbiyanto
INTEGRALISTIK Vol 22, No 1 (2011): INTEGRALISTIK
Publisher : INTEGRALISTIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Kebijakan sertifikasi pendidik bertujuan meningkatkan kualitas guru danmutu pendidikan. Untuk mengetahui sejauh mana upaya ini berhasil, maka perlu suatupenelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembinaanprofesionalisme guru pasca sertifikasi guru dalam jabatan dan model pembinaannya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode research and development (R&D).Hasil penelitian menunjukkan kompetensi guru PKn SMP/SMA/SMK Negeri KotaSemarang yang dinilai tinggi adalah : Pertama, kompetensi paedagogik, meliputi : (a)menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (b)mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, dan (c)menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kedua, kompetensi kepribadian,meliputi: menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku,adat istiadat, daerah, asal, dan gender. Ketiga, kompetensi sosial, meliputi: beradaptasidengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektifitas sebagaipendidik. Keempat, kompetensi profesional, meliputi: (a) menguasai standarkompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, dan (b)mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Kompetensi guruyang dinilai rendah : Pertama, kompetensi paedagogik, meliputi: (a) memfasilitasipengembangan potensi anak didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yangdimiliki. Kedua, kompetensi kepribadian, meliputi: (a) bekerja mandiri secaraprofesional. Ketiga, kompetensi sosial, meliputi: (a) berkomunikasi dengan temansejawat dan komunitas ilmiah secara santun, empatik, dan efektif. Keempat,kompetensi profesional: (a) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutandengan melakukan tindakan reflektif, dan (b) memanfaatkan teknologi informasi dankomunikasi untuk mengembangkan diri.Kata kunci: model pembinaan, profesionalisme, sertifikasi
ORIENTASI POLITIK YANG MEMPENGARUHI PEMILIH PEMULA DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2010 (Studi Kasus Pemilih Pemula Di Kota Semarang) Setiajid, Setiajid
INTEGRALISTIK Vol 22, No 1 (2011): INTEGRALISTIK
Publisher : INTEGRALISTIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertamakali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamisdan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yangmempengaruhinya. Termasuk juga yang terjadi dengan orientasi politik pemilihpemula dalam pemilihan Walikota Semarang tahun 2010. Penelitian ini bertujuanmendiskripsikan orientasi politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota semarangtahun 2010, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta faktor dominan yangmempengaruhi pemilih pemula menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan walikotasemarang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukungdengan data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yangmempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihanWalikota Semarang 2010 adalah faktor pengaruh orang tua, faktor pilihan sendiri,faktor media massa, partai politik dan iklan politik, dan faktor teman sepergaulan.Faktor yang dominan yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hakpilihnya pada pemilihan walikota Semarang 2010 adalah faktor pengaruh dari pilihansendiri (40%) dan orang tua (32%). Orientasi politik pemilih pemula dalammenggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota Semarang 2010 baik itu meliputiorientasi kognitif, afektif maupun evaluatif sudah mengarah pada tataran orientasipositif dimana yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan danfrekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik.Kata Kunci : Orientasi Politik, Partisipasi Politik dan Budaya Politik.

Page 1 of 17 | Total Record : 166