cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
INTEGRALISTIK
ISSN : 08537208     EISSN : 25495011     DOI : -
Core Subject :
Integralistik is a peer reviewed journal that covers the fields of scientific knowledge or academic that civics education studies. The Integralistik is a academic journal that centered in citizenship studies i.e. civic education (curriculum, teaching, instructional media, and evaluation), political education, law education, moral education, and multicultural education.
Arjuna Subject : -
Articles 180 Documents
PENDEKATAN SAINTIFIK PADA PERKULIAHAN DENGAN SISTEM E-LEARNING Wiyanto, Wiyanto
Integralistik Vol 28, No 2 (2017): Juli 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i2.13738

Abstract

Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa mulai dari proses mengamati, menanya, mengumpulkan data/informasi, mengasosiasi, dan mengkemonikasikan, sehingga mendorong perkembangan dan pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa menjadi lebih baik serta memenuhi kaidah ilmiah. Pengetahuan yang dimiliki dan yang akan tercipta dapat berbentuk faktual, konseptual, prosedural atau metakognitif yang dapat diperoleh melalui pengalaman indrawi mahasiswa dari berbagai sumber. Hadirnya teknologi informasi juga memberikan ruang belajar yang lebih luas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja selama ada akses internet. Pendekatan saintifik pada perkuliahan dengan sistem e-learning menjawab kebutuhan tersebut. Pada tulisan ini akan diuraikan mengenai pendekatan saintifik pada perkuliahan dengan sistem e-learning dari teori ke praktik.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER KEDISIPLINAN DAN KEJUJURAN PADA SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA SEMARANG Chomsatun, Chomsatun
Integralistik Vol 28, No 2 (2017): Juli 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i2.13718

Abstract

tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Pendidikan Karakter (Kedisiplinan dan Kejujuran) di MAN 1 Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik, instrument dimana peneliti berperan sebagai peneliti sendiri. Tehnik pengumpulan data dalam dokumentasi, wawancara dan observasi. Tahapan pra-lapangan, pekerjaan lapangan dan penyusunan laporan. Teknis analisis data dilakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Adapun pengecekan keabsahaan data melalui kredibility, transferability, dependability, dan konfirmability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama kemampuan sumber daya manusia dalam pemahaman Pendidikan Karakter di MAN 1 Kota Semarang sudah mendukung pelaksanaan KBM mengintegrasikan pendidikan karakter, tetapi sebagian guru dalam pelaksanaan KBM belum sesuai dengan RPP pendidikan karakter. Kedua organisasi pendidikan karakter di MAN 1 Kota Semarang telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di buku panduan madrasah. Ketiga sarana dan prasarana MAN 1 Kota Semarang sudah tersedia dan mencukupi kebutuhan, Keempat pendidikan Karakter melalui pelaksanaan pembelajaran di MAN 1 Kota Semarang sudah terlaksana dengan adanya tata tertib madrasah yang dipatuhi seluruh warga madrasah. Kelima Pelaksanaan Pendidiian Karakter melalui kegiatan Ekstrakulikuler, Ko-kulikuler dan tata tertib sudah dilaksanakan dengan adanya kegitaan ekstrakuikuler yang memiliki karakter seperti PMR, Pramuka dan Paskibra. 
PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SEMARANG MELALUI IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILLITIES (CPRD) DALAM BIDANG PENDIDIKAN Lestari, Eta Yuni; Sumarto, Slamet; Isdaryanto, Noorochmat
Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11804

Abstract

Perlindungan dan jaminan hak asasi tidak hanya perlu bagi warga negara yang normal tetapi juga bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik.  Dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, falisitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukan di muka hukum. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya dalam bidang pendidikan; apa hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang?; dan bagaimana implementasi  undang-undang tentang CPRD di Kabupaten Semarang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus studi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas  melalui implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabillities (CPRD) dalam bidang pendidikan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukan upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah  Menengah Atas (SMA). Hambatan  yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, kurangnya kesadaran orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, minimnya insfratruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas.  Implementasi undang-undang tentang CPRD dilaksanakan melalui dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa dengan usaha memenuhi hak khususnya dalam bidang pendidikan.
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PERENCANAAN PEMBELAJARAN PPKn BERBASIS STUDENT CENTERED LEARNING Suhardiyanto, Andi
Integralistik Vol 29, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v29i1.14601

Abstract

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang need assesment kaitannya dengan pengembangan Bahan Ajar Perencanaan Pembelajaran PKn berbasis Student Centered Learning (SCL). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Responden penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa jurusan PKn, serta guru mata pelajaran PPKn di Kota Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, angket dan dokumentasi. Need Assesment dalam pengembangan bahan ajar diperlukan untuk mendapatkan kajian materi yang selalu berkembang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan waktu. Dalam pengembangan bahan ajar ini need assesment yang perlu mendapatkan penekanan lebih prioritas pada pengembangan bahan ajar Perencanaan pembelajaran adalah pada aspek merumuskan indikator pencapaian kompetensi, desain analisis materi pelajaran, model pembelajaran yang sesuai dengan kharakteristik PPKn, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Struktur kajian isi dalam pengembangan bahan yang diharapkan dalam pengembangan bahan ajar dari cakupan yang lebih luas menuju ke cakupan yang lebih sempit dan mendalam. Hal ini dimaksudkan bahwa struktur kajian isi dalam buku ajar idealnya beranjak dari kajian yang umum menuju kajian yang lebih spesifik dengan substansi isi yang lebih dalam, mudah dipahami dan dengan contoh yang aplikatif. Disamping itu bahan ajar yang dikembangkan diharapkan juga disusun secara sistematis , runtut dan terstruktur. Artinya desain struktur kajian materi dalam bahan ajar harus merupakan suatu system yang saling berkelanjutan antara satu bagian dengan bagian yang lain, tidak terpisah-pisah sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang komprehensif
POLA KEHIDUPAN MASYARAKAT ADAT DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN BALI Kristiono, Natal
Integralistik Vol 28, No 2 (2017): Juli 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i2.13734

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Desa Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Tenganan merupakan kawasan berupa desa tradisional yang masih memegang teguh adat-istiadat dan kebudayaan warisan leluhur yaitu sebagai Bali Asli atau Bali Aga. Di desa adat Tenganan terdapat Awig-awig yang merupakan suatu norma yang mengatur tatanan sebuah kehidupan masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan, termasuk pula dalam hubungannya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan tuhannya. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan antara lain, (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum adat di Desa Tenganan. (2) Untuk mengetahui bagaimana pola kehidupan masyarakat Desa Tenganan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif kualitatif dimana dalam hal ini peneliti berusaha untuk mengungkap, membuat gambaran serta deskripsi tentang kondisi atau fenomena sosial dalam hal ini mengungkap dan menggambarkan tentang hukum adat dan pola kehidupan masyarakat desa Tenganan Pegringsingan Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Tenganan terdapat awig-awig yang mengatur antara lain tentang pemanfaatan lingkungan, perkawinan, kekerabatan, perceraian, dan waris. Dimana awig-awig tersebut menjadi dasar dalam pola kehidupan masyarakat adat Tenganan. Terkait dengan pola kehidupan di desa adat Tenganan, terdapat nilai-nilai, norma, pengetahuan agama, hukum-hukum, kepercayaan, warisan para leluhur, tata cara tradisional yang digunakan untuk membantu mengatasi berbagai masalah sehari-hari sehingga mencapai suatu keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan.
FUNGSI LEGISLASI DPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Sunarto, Sunarto
Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11814

Abstract

Salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh DPR adalah fungsi legislasi, di samping fungsi lainnya yaitu fungsi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legialasi DPR adalah fungsi untuk membuat undang-undang. Pembuatan undang-undang dilaksanakan atas kerjasama antara DPR dan Presiden. Rancangan undang-undang bisa datang dari DPR, bisa juga datang dari Presiden. Sebelum ditetapkan menjadi  undang-undang, rancangan undang-undang dibahas  oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. Setelah memperoleh persetujuan bersama rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Amandemen UUD 1945 membawa pergeseran dan penguatan peran DPR dalam pembentukan undang-undang. Sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada pada Presiden, sedangkan DPR hanya memberi persetujuan. Setelah amandemen  pembuatan undang-undang menjadi kekuasaan DPR, sedangkan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama itu  dalam waktu tiga puluh hari semenjak persetujuan tidak disahkan oleh Presiden, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ketentuan amandemen tersebut telah membawa peningkatan peran DPR dalam pembentukan undang-undang, baik dalam hal pengajuan rancangan undang-undang maupun dalam pembahasan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang.
UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MENGGUNAKAN METODE COOPERATIVE LEARNING TIPE INVESTIGATION GROUP BAGI SISWA KELAS X. IPS 1 SMA NEGERI 1 GOMBONG Karyono, Karyono
Integralistik Vol 29, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v29i1.14582

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah melalui metode Cooperative Learning tipe Group Investigation dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat: (1) meningkatkan aktifitas belajar siswa; menciptakan kondisi belajar yang interaktif dan dinamis; (3) menciptakan kebermaknaan belajar siswa, sehingga (4) meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2018, dengan subjek penelitian siswa Kelas X IPS1 SMA Negeri 1 Gombong. Teknik pengumpulan data menggunakan tes hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam bentuk pilihan ganda dan uraian. Untuk mengetahui ketepatan dan kesahihan instrumen dilakukan uji validitas content. Analisis data berupa deskriptif komparatif, dengan membandingkan proses belajar dan hasil belajar pada kondisi awal, siklus I dan siklus II. Berdasarkan penelitian ini, bahwa dengan penggunaan metode Cooperative Learning tipe Group Investigation dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah menunjukkan proses dan hasil yang meningkat, yaitu : (1) dari perbandingan kondisi awal, siklus I dan siklus II diperoleh fakta adanya peningkatan keaktifan siswa dari kondisi awal 29,41 % siswa aktif, siklus I 47,06 % siswa aktif dan pada siklus II meningkat menjadi 88,24 % siswa aktif ; (2) dari pengamatan terhadap hasil belajar pada kondisi awal, siklus I dan siklus II, diperoleh fakta adanya peningkatan rata-rata hasil belajar. Pada kondisi awal rata-rata nilai hasil belajar mencapai 68,79, dan pada siklus I mencapai 76,82 sedangkan pada siklus II mencapai 86,06; (3) dari pengamatan terhadap hasil belajar pada kondisi awal, siklus I dan siklus II, diperoleh fakta adanya peningkatan ketuntasan belajar siswa. Pada kondisi awal ketuntasan belajar siswa mencapai 9 siswa atau sekitar 26,47 %, dan pada siklus I mencapai 18 siswa atau sekitar 52,94 % sedangkan pada siklus II mencapai 33 siswa atau sekitar 97,05 %.
MODEL INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA OLEH GURU PPKN JENJANG SMP DI KOTA SEMARANG Wiratomo, Giri Harto; Wahono, Margi; Kristiono, Natal
Integralistik Vol 28, No 2 (2017): Juli 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i2.13721

Abstract

Materi PPKn didalamnya memuat nilai-nilai Pancasila. Berbagai informasi akhir-akhir ini menimbulkan keprihatinan bersama. Salah satu cara melestarikan ideologi Pancasila adalah melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila. Situasi nasional dan global yang berkembang sangat cepat perlu disiasati oleh guru PPKn. Salah satu materi di SMP kelas VIII adalah mengenai pembelajaran Pancasila. Penelitian ini bertujuan mengetahui model internalisasi pembelajaran nilai-nilai Pancasila dan implementasinya di sekolah serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Pancasila. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran nilai-nilai Pancasila jenjang SMP di Kota Semarang menggunakan berbagai model yang bervariasi dalam setiap pembelajarannya, seperti model ceramah, diskusi, problem solving, jigsaw, audio visual, studi kasus, dan bermain peran. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran materi Pancasila di sekolah adalah keterbatasan waktu, jadwal mengajar siang, minat belajar peserta didik, dan keadaan variatif peserta didik pada saat pembelajaran. Upaya yang dilakukan oleh guru PPKn untuk mengatasi kendala tersebut adalah mempersiapkan sejak awal model pembelajaran jauh hari sebelum masuk ke kelas, mempersiapkan diri mengajar jam siang, memanfaatkan waktu mengajar seoptimal mungkin, kondisioning peserta didik, memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi yang terbaru, pendekatan komunikatif dengan peserta didik, menciptkan suasana kelas yang kondusif, dan memberikan keteladanan kepada warga sekolah.
MEMBANGUN KECERDASAN BERDEMOKRASI BAGI MASYARAKAT SEBAGAI LABORATORIUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) Juliati, Juliati; Kurniawan, Dede
Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11806

Abstract

Periode tahun 1998 bangsa Indonesia benar-benar telah menganut sistem pemerintahan berasaskan kepada demokrasi yang berarti “rakyat berkuasa” (government or rule by the people). Namun kenyatannya, sebagian masyarakat awam khususnya di daerah masih belum tahu apa itu demokrasi meskipun mata pelajaran PKn termasuk pelajaran umum. Hal ini salah satunya disebabkan karena sampai saat ini mata pelajaran PKn tidak diujikan dalam Ujian Nasional. Padahal sudah ada UU tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang mengarah pada berbagai dokumen resmi kenegaraan seperti pasal 37 UU  No. 20 tahun 2003, pasal 9 UU No. 3 thn 2003, Permen Diknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, SK Dirjen Dikti No. 43/ Dikti/ Kep/ 2006. Naskah akademik rancangan UU tentang PKn yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Potensi Departemen Pertahanan dapat diketahui beberapa arah dan kebijakan PKn di Indonesia di masa depan. Demokrasi Pancasila merupakan perwujudan dan pelaksanaan prinsip-prinsip berdasarkan UUD 1945 yang meliputi 10 pilar demokrasi. Karena kejenuhan terhadap pemerintahan yang totaliter, semi diktator militer menjadi alasan demokratitasi harus terus dilaksanakan untuk menuju masyarakat madani (civil society) untuk menhadapi semua itu maka demokrasi ditegakkan dengan cara masyarakatnya harus ada sikap menerima dan menghargai perbedaan dan tahu akan hak dan kewajibannya dengan cara mengikuti penerangan melalui sosialisasi yang dikerjakan oleh aparat pemerintah setempat bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat.
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN WALIKOTA SEMARANG DI KOTA SEMARANG Lestari, Eta Yuni; Arumsari, Nugraheni
Integralistik Vol 29, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v29i1.14602

Abstract

Partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah. Tahun 2015 Kota Semarang menyelenggarakan Pemilukada untuk memilih walikota. Jenis pemilih yang perlu diperhatikan tingkat partisipasi politik pemilihnya adalah bagi para pemilih pemula. Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilukada di Kota Semarang. Mengingat pentingnya partisipasi politik pemula dalam pemilukada maupun pada pemilihan presiden pada tahun 2019, maka perlu dilakukan kajian penelitian tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula menjelang Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang, mengetahui peran partai politik, KPU, maupun perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula, mengetahui kesiapan para pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan walikota Semarang di Kota Semarang. Penelitian dirancang dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian tentang partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota Semarang pada tahun 2015 di Kota Semarang. Sasaran penelitian ini adalah para pemilih pemula yang telah menggunakan hak pilih yang pertama kali pada pemilihan Walikota Semarang, adapun sampel penelitian adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang merupakan pemilih pemula di kota Semarang. Hasil penelitian menunjukan pemilih pemula belum memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan dan tidak ada persiapan yang khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan dipengaruhi oleh visi dan misi ketika terpilih, latar belakang calon (tingkat pendidikan, agama), faktor sosial atau kedekatan calon dengan masyarakat , kinerja calon baik pada saat menjadi walikota sebelumnya (bagi calon incumbent), dan kinerja pada pekerjaannya, Track record calon, faktor karakter (jujur, amanah, merakyat, dan tidak pernah terkena kasus hukum).

Page 3 of 18 | Total Record : 180