cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Satria, S.H., M.H
Contact Email
indah.satria@ubl.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Z.A Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Pranata Hukum
Published by Universitas Bandar Lampung
ISSN : 1907560X     EISSN : 26853213     DOI : https://doi.org/10.36448/pranatahukum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 245 Documents
 1   2   3   4   5 
Kekuasaan Kehakiman dan Pandangan Hukum Progresif : Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat Nurhadiantomo
PRANATA HUKUM Vol 1 No 1 (2006): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v1i1.26

Abstract

Kecenderungan tatanan hukum tergantung dari perkembangan sistem politik. Artinya, sistem politik yang otoriter-represif akan menciptakan tatanan hukum yang represif pula;sistem politik yang demrokratif-partisipatif akan membuahkan tatanan hukum yang otonom atau responsif.Kecenderungan tatanan hukum yang represif,otonom,dan responsif ini juga terjadi dinegara-negara developmentalis seperti indonesia.Setelah era reformasi negara-bangsa ini mengalami proses belajar  demokrasi yang disebut sebagai demokratisasi dalam berbagai kehidupan bernegara-bangsa (Lihat: Nurhadiantomo,2003).Perubahan yang memperkuat kemandirian kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim tersebut merupakan perubahan struktural, yang dapat menjadi modal awal dalam pengembangan kultural, yaitu peningkatan karakter  budaya hukum dalam lembaga peradilan kita.Karena hakim secara fungsional merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dan melalui pengembangan  wawasan dan pendidikan karakter hakim berkaitan dengan makna serta tujuan hukum,yang pada gilirannya akan mewujudkan budaya hukum dengan kualitas yang memadai.Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,jujur,adil.profesional, dan berpengalaman di bidang hukum(Pasal 32 UU Nomor 4 Tahun 2004).profesional dan berpengalaman di bidang hukum merupakan persyaratan intelektual yang harus dipenuhi.Tetapi ada persyaratan lain yang lebih mendasar, yaitu integritas kepribadian yang tinggi atau kejujuran(istiqomah),jika sikap,tindakan,dan aktifitasnya dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari dilandasi sebagai ibadah.
Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung Yulia Neta M
PRANATA HUKUM Vol 1 No 1 (2006): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v1i1.28

Abstract

Pupose of research is to analyze Lampung Pro vince Local Regulation Nomor 4/ 1992 regarding position of contribution revenue from thrid party to province local linancial. Result l this research showed position of contribution reveue from thrid party to local  financial are as financial statein sence the revenue enter Lampung province local treasury. The lmplementation have been decided by making memorandum Understanding (MOU), and Then continueb dy making contract  or other agreement  or Preliminary contact among paties, finalized by Docision of Lampung Goversor.After than contributors directly deposit the contributions to province Treasury, in this case is Appointee Bank.
Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
PRANATA HUKUM Vol 1 No 1 (2006): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v1i1.29

Abstract

Pemerintah Daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat di daerahnya. Kebijakan Pemerintah dalam bidang lingkungan adalah bagian dari kebijakanpublik yang diwujudkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2004 sebagai dasar terhadap pelaksanaan otonomi daerah memiliki aturan yang berkorelasi langsung terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan didaerah. Aturan tersebut akan berimplikasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di daerah. lmplikasi yang dapad ditimbulkan oleh aturan-aturan otonomi daerah yang berkorelasi terhadap kebijakan lingkungan di daerah bisa dikaji dari beberapa pasal yang terdapatl dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.
Analisis Kebijakan Kriminal terhadap Kejahatan Dalam Rumah Tangga JP Widodo
PRANATA HUKUM Vol 1 No 1 (2006): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v1i1.30

Abstract

The violarce crime in domestic family is crime, that cause dilemma in law enforcement, that is the filosofi to maintenance family’s harmony, but tend to permissive crime, hor ever trictly to process to suspec will broke lement of family’s harmony.Appearing of act number 23 , 2003 is fellort to safe victim of violances crime in domestic family, but teminology of”violancei n the act not specific , so can cause unfair in law interpretationt for victim violance domestic family.
Tinjauan terhadap Tindak Pidana Dalam Praktek Kedokteran Gunawan Jatmiko
PRANATA HUKUM Vol 1 No 1 (2006): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v1i1.31

Abstract

Relationship between doctor and this patient sometimes cause law problemalic. This problem is become if the action of doctor cause invalid and died. So doclor can be procecuted in cri minal procces. The problem in lhis research are how the type of crime in practice for doctor? How the proofing the crime in practice for doclor ? Conclusion pf this research there are two type crime in practice for doctor First crime that can be clasificated on yuidicial malpractic and second cri me that can be clasificated on ethical malpractice. To proofing crime in practice for doctor must any evidence that can direct to yuridice malpractice or  eticmallpractic.
Revitalisasi Pengaturan dalam Alih Fungsi Tanah Dalam Kegiatan Investasi I Gede AB Wiranata
PRANATA HUKUM Vol 1 No 1 (2006): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v1i1.32

Abstract

Kegiatan investasi (penanaman modal) merupakan kegiatan vital bagi negara-negara sedang berkembang. Melalui investasi, diharapka in vestortidak saja membawa modal namun sekaligus juga ilmu pengetahuan dan teknologi, keahlian dann keterampila di berbagai bidang termasuk manajemen berorganisasi dan manajemen pemasras. Dalam setiap kegiatan investasi, tanah merupakan objek vital. Menghadapi era globalisasi dan tak terbendung masuknya investor khususnya investor asing, perlu perubahan paradigma pengaturan pengelolaan dan alih fungsi tanah dengan tetap mempertahankan fungsi sosial atas tanah yang telah diamanatkan dalam sistem hukum nasional.
Hukum dan Kekuasaan Hukum HM Siregar
PRANATA HUKUM Vol 2 No 1 (2007): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v2i1.33

Abstract

Hak-hak warga negara tidak saja diancam oleh kekuasaan hukum, melainkan juga oleh pribadi.Pada masa lalu, penekanan dalam kekuasaan hukum adalah pada perlindungan terhadap individu warga negara. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa dalam kondisi-kondisi moderen negara baik kalangan legislatif,eksekutif, yudikatif, maupun kekuasaan pengusaha, bahkan kekuasaan partai pilitik yang bertentangan atau melawan hukum.
Kekuatan Pembuktian Digital Signature dalam Electronic Commerce Tami Rusli
PRANATA HUKUM Vol 2 No 1 (2007): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v2i1.34

Abstract

Kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinannya di masa datang tidak terlepas dari dorongan perkembangan teknologi dan teknologi komputer yang melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi.Internet yang pada saat ini masih merupakan industri baru, dalam fase pertumbuhan, masih terus berubah serta penuh ketidahpastian telah memperkokoh keyakinan akan pentingnya peranan teknologi dalam pencapaian tujuan finansial perusahaan melalui modifikasi dan efisiensi proses bisnis, yaitu dengan memanfaatkan E-Commerce. Ketepatan,kemudahan, dan kecepatan menjadi ciri kegiatan E-Commerce.Dengan fasilitas  E-Commerce manusia semaikin dimanjakan dengan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi di internet.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian Digital Signature dalam e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,data yang digunakan yaitu data sekunder dan kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa kekuatan pembuktian dari digital signature hingga saat ini masih terdapat berbagai pendapat, di mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 9/KN/1999, bahwa print out dari sebuah kontrak bisnis yang telah dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital(digital signature) dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis (bawah tangan) jika terjadi sengketa antara para pihak (Merchant dan customer)
Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia Zulfi Diane Zaini
PRANATA HUKUM Vol 2 No 1 (2007): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v2i1.35

Abstract

Lahirnya Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah di tengah-tengah Indrustri Perbankan Konvensional adalah untuk menawarkan sistem Perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa Perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan “bunga”.Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah Pengaturan Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia? Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Perjanjian kredit pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah harus didasarkan pada pengajuan permohonan kredit dan adanya prosedur dalam pemberian kredit serta adanya penilaian kredit. Dimana dalam praktiknya didasarkan pada skim bagi hasil dengan besar margin tertentu. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian kredit pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah mangandung Azas Kemitraan dan Azas Kebebasan Berkontrak yang didasarkan oleh kesepakatan bersama para pihak dan dalam pemberian kredit harus berdasarkan Prinsip Kehati-hatian.
Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Menuju Good Government Lintje Anna Marpaung
PRANATA HUKUM Vol 2 No 1 (2007): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v2i1.36

Abstract

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah melalui atau berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Kepada Daerah dan DPRD mempunyai kewenangan membuat peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah propinsi / kabupaten / kota dan tugas pembantuan. Permasalahannya adalah siapa yang berwenang untuk  membantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Eksistensi Peraturan Daerah dalam salah satu Sistem Hukum Nasional sebagaimana kedudukannya dalam Hirarchi Perundang-Undangan Negara RI tidak dapat dipisahkan sebagai satu sistem, dan tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya (UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan sekaligus tidak dapat bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam rangka penegakan dan pengawasan serta penerapan Peraturan Daerah, yang berwenang membantu Kepala Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang anggotanya dapat diangkat sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, selajutnya tugas dan kewenangan tersebut untuk menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Page 1 of 25 | Total Record : 245

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2006 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2023): Juli Vol. 18 No. 1 (2023): Januari Vol. 17 No. 2 (2022): Juli Vol 17 No 1 (2022): Januari Vol 16 No 2 (2021): Juli Vol 16 No 1 (2021): Januari Vol 15 No 2 (2020): Juli Vol 15 No 1 (2020): Januari Vol 14 No 2 (2019): Juli Vol 14 No 1 (2019): Januari Vol 13 No 2 (2018): Juli Vol 13 No 1 (2018): Januari Vol 12 No 2 (2017): Juli Vol 11 No 1 (2016): Januari Vol 10 No 2 (2015): Juli Vol 10 No 1 (2015): Januari Vol 9 No 1 (2014): Januari Vol 8 No 2 (2013): Juli Vol 8 No 1 (2013): Januari Vol 7 No 2 (2012): Juli Vol 7 No 1 (2012): Januari Vol 6 No 2 (2011): Juli Vol 6 No 1 (2011): Januari Vol 5 No 2 (2010): Juli Vol 5 No 1 (2010): Januari Vol 4 No 2 (2009): Juli Vol 4 No 1 (2009): Januari Vol 3 No 2 (2008): Juli Vol 3 No 1 (2008): Januari Vol 2 No 2 (2007): Juli Vol 2 No 1 (2007): Januari Vol 1 No 1 (2006): Januari More Issue