cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 2   3   4   5   6 
PELUANG PENGEMBANGAN USAHA EKOWISATA KAWASAN WISATA ALAM SANGKIMA DI TAMAN NASIONAL KUTAI Sari, Nilam
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan Wisata Alam Sangkima merupakan salah satu obyek wisata yang terletak di Taman Nasional Kutai yang memiliki kekayaan dan daya tarik yang beranekaragam sehingga prospektif untuk pengembangan ekowisata dengan obyek yang dapat dipasarkan kepada konsumen dalam dan luar negeri. Hal tersebut bisa memberikan keuntungan yang besar bagi TNK. Untuk melihat peluang ekowisata tersebut digunakan Analisa SWOT. Dari analisis SWOT dapat digambarkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan wisata alam Sangkima. Dalam mengambil strategi dan program yang relevan maka dipadukan antara kekuatan-kelemahan dan peluang-tantangan sehingga didapat alternatif beberapa strategi untuk menyusun program pengembangan. Dalam upaya pengembangan usaha ekowisata perlu adanya kolaborasi antara pihak pemerintah, Pemda/Dinas Pariwisata, swasta, pihak lain yang terkait termasuk masyarakat sekitar hutan secara aktif. Hal ini dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat daerah penyangga dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga hutan dan juga memperoleh hak dalam pemanfaatannya. Dengan demikian menciptakan keseimbangan yang positif antara tujuan komersial usaha, lingkungan yang baik dan peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal dapat direalisasikan.
IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG: STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGKEP DAN KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN Dewi, Indah Novita; Rizal HB, Achmad; Kusumedi, Priyo
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan hutan dilakukan dan dikembangkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Faktanya pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan bertahun-tahun justru menghasilkan kerusakan hutan yang makin parah. Oleh sebab itu dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan, sangat perlu dilakukan kajian pada aspek peraturan perundang-undangan. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan informasi bahwa secara kontekstual, isi dari pasal-pasal yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung pada PP 6/2007 jo PP 3/2008 relatif mudah dipahami. Pada PP 38/2007 masih terdapat ketimpangan pembagian wewenang antar pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan hutan lindung dan implementasinya baik di Kabupaten Pangkep maupun Kabupaten Maros di Propinsi Sulawesi Selatan.
ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI LITBANG KEHUTANAN DALAM PENGEMBANGAN CENDANA DI NUSA TENGGARA TIMUR Sumanto, Slamet Edi; Sutrisno, Edy; Kurniawan, Hery
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Benang kusut persoalan pengelolaan cendana di Nusa Tenggara Timur selalu dilekatkan pada kekeliruan kebijakan pemerintah dan apatisme masyarakat untuk menanam kembali tanaman cendana. Padahal ada aktor lain yang berkepentingan dengan cendana yaitu pasar/pengusaha, mengingat cendana merupakan komoditas yang bernilai ekonomis. Oleh karena itu, pelibatan pasar/pengusaha dalam program pengelolaan cendana juga memegang peranan yang penting. Peran lembaga penelitian dalam pengembangan tanaman cendana dapat melalui penemuan paket-paket teknologi yang mudah dilaksanakan dan dapat diandalkan keberhasilannya di lapangan, penetapan prioritas penelitian dan penemuan serta terobosan baru yang dapat menambah nilai ekonomis cendana.
DAMPAK KEBIJAKAN MAKROEKONOMI DAN FAKTOR EKSTERNAL EKONOMI TERHADAP LAJU DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN ALAM: STUDI KASUS DEFORESTASI UNTUK PERLUASAN AREAL TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN SERTA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN DEGRADASI HUTAN ALAM AREAL KONSESI Astana, Satria; Sinaga, Bonar M.; Soedomo, Sudarsono; Simangunsong, Bintang C.H.
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di subsektor kehutanan, pengurangan emisi CO2 dapat diwujudkan dengan mempertahankan dan mengkonservasi hutan alam yang tersisa dan/atau meningkatkan hutan tanaman yang ada dengan mereboisasi kawasan hutan yang terdegradasi. Efektivitas kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal hutan. Dalam penelitian ini, faktor eksternal hutan yang dianalisis dibatasi pada: (1) kebijakan makroekonomi dan (2) faktor eksternal ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan makroekonomi dan faktor eksternal ekonomi terhadap laju deforestasi dan degradasi hutan alam. Menggunakan model ekonometrika, hasil analisis mengindikasikan bahwa laju deforestasi dan degradasi hutan alam dipengaruhi oleh kebijakan makroekonomi dan faktor eksternal ekonomi. Dalam hal ini, suku bunga merupakan saluran transmisi kebijakan dan faktor eksternal ekonomi yang signifikan dan karenanya dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan insentif-disinsentif yang efektif untuk mengendalikan laju deforestasi dan degradasi hutan alam.
PERANAN GENDER DALAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM PADA EKOSISTEM PEGUNUNGAN DI KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT Rochmayanto, Yanto; Kurniasih, Pebriyanti
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan iklim memberi dampak paling berat terhadap perempuan, namun studi tentang adaptasi dalam perspektif gender masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perubahan peranan gender sebagai respon terhadap perubahan iklim, dan (2) dampak perubahan peranan gender terhadap kerentanan perempuan. Penelitian dilakukan pada ekosistem pegunungan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Peranan gender dalam manajemen sumberdaya alam dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang menekankan pada relasi dan peran gender dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan suhu dan pola hujan secara perlahan mengubah peranan produktif sehingga perempuan turut bertanggung jawab dalam produksi pertanian dalam proporsi yang lebih besar. Perubahan peranan gender tersebut menimbulkan ketidakadilan yaitu marginalisasi, stereotype , subordinasi dan beban ganda bagi perempuan. Untuk meningkatkan kapasitas adaptif perempuan diperlukan strategi adaptasi berupa : (1) peningkatan peran politik perempuan, (2) peningkatan kapasitas perempuan dalam pendidikan formal dan non formal, dan (3) rekonstruksi budaya berbasis kesetaraan gender.
KAJIAN KEBIJAKAN ENERGI BIOMASSA KAYU BAKAR Tampubolon, Agustinus P.
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Departemen Kehutanan perlu meningkatkan penyediaan energi biomassa, khususnya kayu bakar dan arang, bagi masyarakat di sekitar hutan sejalan dengan visi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Menindaklanjuti Kebijakan Energi Nasional (KEN), Keputusan Menteri Kehutanan No. 345/Menhut-II/2006 dapat mendorong capacity building, teknologi dan penyediaan energi biomassa secara berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan berupa peningkatan akses penyediaan energi biomassa pada masyarakat, aturan teknis yang kondusif, penyusunan kebijakan daerah dan integrasi pengembangan kayu bakar pada program pembangunan kehutanan disampaikan dalam tulisan ini. Juga dibahas perkembangan kebijakan energi biomassa dikaitkan dengan KEN.
PROSPEK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN BIAK NUNFOR, PAPUA Yeny, Irma; Maulana, Sandhi Imam
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan hutan tanaman oleh rakyat diharapkan secara bertahap akan mengubah lahan kritis menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan lambannya pembangunan hutan tanaman rakyat adalah kurangnya minat masyarakat. Untuk mendukung minat masyarakat dan pengusaha lokal dalam mengembangkan hutan tanaman rakyat dibutuhkan beberapa hal yaitu : sosialisasi program ditingkat masyarakat sehingga tepat sasaran, kepastian hukum atas status lahan, informasi kelayakan usaha baik secara teknis maupun finansialnya, dan pendampingan kelembagaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi prospek hutan tanaman rakyat yang dapat dikembangkan di Kabupaten Biak Nunfor termasuk manfaat ekonomis yang diterima dengan keberadaan hutan tanaman rakyat tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Desktiptif Kwantitatif dengan teknik survey. Prospek pengembangan hutan rakyat dihitung dengan melihat aspek finansial dan kontribusi kegiatan HTR pada pendapatan petani. Perhitungan aspek finansial dilakukan dengan mengambil contoh pada hutan rakyat KTH Insumarires Distrik Biak Timur yaitu pendapatan bersih pengusahaan hutan dengan menggunakan rumus Faustman, kelayakan finansial dihitung kriteria Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR) yang dinyatakan dalam satuan persen. Hasil penelitian menunjukkan 1) jika 10% dari hutan produksi di Kabupaten Biak Nunfor merupakan hutan produksi yang tidak produktif maka diperkirakan terdapat 7.477,8 ha yang dapat dimanfaatkan sebagai areal hutan tanaman rakyat dengan jenis unggulan Calophyllum inophyllum dengan menggunakan sistem silvikultur THPB. 2) Pengusahaan HTR layak dilaksanakan dalam daur 50 tahun dengan discount rate 5%. 3) Tingginya curahan hari kerja (5.724 HOK) memberikan dampak pada perluasan lapangan kerja dan tingkat pendapatan petani dari kegiatan tersebut. 4) Kontribusi pendapatan petani terbesar berasal dari nilai biodiesel dari biji Calophyllum inophyllum yang mencapai yang mencapai 68% dari total pendapatan. Perkiraan pendapatan bersih pengusahaan HTR yang dapat diterima pada akhir daur pengelolaan (50 tahun) oleh masing-masing anggota kelompok (1 kelompok 159 orang), dengan luas ideal pengusahaan ideal 1717.2 ha mencapai Rp. 724.008.070;90. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan surplus di sektor kehutanan yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan PDRB dan peningkatan sarana prasarana pendukung bagi pembangunan wilayah.
STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN SAROLANGUN, JAMBI Febriani, Dewi; Darusman, Dudung; Nurrochmat, Dodik Ridho; Wijayanto, Nurheni
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia yang membutuhkan partisipasi dan tanggungjawab dari masyarakat lokal untuk mengelola hutan produksi secara berkelanjutan. Penelitian terhadap kapasitas masyarakat sebagai pemeran utama dalam kebijakan ini sangat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian adalah: (1) mengukur modal fisik, modal manusia dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat dan mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam program HTR; (2) menganalisis hubungan antara modal fisik dan modal manusia terhadap elemen dari modal sosial dan antara modal sosial dengan tingkat partisipasi masyarakat; dan (3) membangun strategi implementasi kebijakan HTR. Data akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, korelasi peringkat Spearman, SWOT dan QSPM. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil survey terhadap 81 kepala keluarga dari Desa Taman Bandung, Seko Besar dan Lamban Sigatal di Kabupaten Sarolangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal fisik, modal manusia dan modal sosial dalam katagori sedang. Tidak ada korelasi antara modal fisik dan modal sosial, namun terdapat korelasi antara modal sosial dengan modal manusia. Strategi terpilih dalam mengimplementasikan kebijakan HTR adalah: (1) Mengakomodir pola pemanfaatan kawasan hutan yang ada saat ini sebagai motivasi masyarakat untuk berpatisipasi dalam kebijakan HTR; (2) Mengotimalkan dukungan pemerintah daerah dalam percepatan implementasi melalui pendampingan dan sosialisasi secara intensif; dan (3) Menggunakan isu kelangkaan kayu dan peluang pemasaran ke PT Samhutani sebagai rangsangan bagi masyarakat untuk menanam tanaman berkayu.
KAJIAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANGAN DI AREAL HUTAN TANAMAN UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN Puspitojati, Triyono
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sampai tahun 2014, Kementerian Kehutanan siap melepas 100 ribu ha areal hutan untuk usaha pertanian guna mendukung swasembada pangan. Hal ini menunjukkan kepedulian Kementerian Kehutanan dalam mendukung swasembada pangan dan sekaligus keterbatasan hutan dalam menghasilkan pangan. Sesungguhnya semua hutan tanaman menghasilkan hasil hutan pangan (dalam arti luas dalam bentuk buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian) dan atau non pangan. Tanaman pangan dan non pangan tersebut dikenal dalam banyak istilah, seperti: tanaman kehidupan, tanaman serbaguna, tanaman budidaya tahunan berkayu, tanaman tumpangsari dan tanaman PHBM. Studi ini bertujuan untuk (a) mengkaji sejauhmana kebijakan kehutanan menyediakan landasan pengembangan pangan, (b) mengevaluasi kebijakan budidaya tanaman pangan di areal hutan tanaman dan (c) menyusun konsep pengembangan pangan di areal hutan tanaman. UU Kehutanan No. 41/1999, Peraturan Pemerintah No. 6/2007 dan Peraturan Menteri Kehutanan lain digunakan sebagai landasan studi. Hasil studi adalah sebagai berikut. , Pertama kebijakan kehutanan menyediakan landasan pengembangan pangan yang memadai. Tanaman pangan dapat dibudidayakan secara monokultur, campuran dan polikultur (agroforestri). Kedua budidaya tanaman pangan di areal (a) hutan tanaman industri, (b) hutan tanaman yang dikelola bersama dengan masyarakat, (c) hutan tanaman rakyat, (d) hutan desa dan (e) hutan tanaman HHBK hanya dapat dilakukan untuk tujuan subsisten dan semi-komersial. Hal ini kurang mendorong pengembangan pangan. , Ketiga konsep pengembangan pangan yang disusun berdasarkan pada kebijakan kehutanan mengakomodasi pengembangan pangan. Implimentasi konsep tersebut akan meningkatkan peran kehutanan dalam mendukung swasembada pangan.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF RESOLUSI KONFLIK Sumanto, Slamet Edi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan. Perhutanan sosial sebagai kebijakan pengelolaan hutan memiliki sisi dan potensi bagi terjadinya konflik disebabkan antara lain oleh dua hal yakni dikotomi ruang lingkup pengelolaan; di dalam atau di luar kawasan hutan dan fakta historis pengelolaan kawasan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa meliputi aspek kelangkaan sumber daya, klaim ulayat, serta perbedaan kepentingan antara aktoraktor yang terlibat dalam program. Program pemberdayaan melalui perhutanan sosial merupakan salah satu strategi resolusi konflik, tetapi pada beberapa aras dan tujuan terdapat unsur konflik disebabkan antara lain : kebijakan program yang masih bersifat sentralistik, tahapan pemberdayaan yang masih bersifat prosedural, serta penerapan batas/arena aksi, aturan-aturan main dan penetapan stakeholders belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan kerangka program pemberdayaan. Tahapan proses belajar bersama melalui pengertian terhadap proses-proses tradisional/lokal yang berkembang, penghargaan terhadap setiap individu/kelompok yang terlibat, dan pemilihan isu atau strategi yang dapat mewakili semua kelompok/individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, membangun komunikasi yang efektif, penerapan perangkat aturan dan sanksi yang jelas, monitoring dan evaluasi bersama, serta perencanaan dan penyediaan sarana atau saluran penyelesaian konflik, merupakan langkah-langkah tahap pemberdayaan yang bijaksana.

Page 4 of 36 | Total Record : 353

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2005 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue