cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Advokasi
Published by Universitas Mahasaraswati
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Advokasi adalah jurnal yang memuat publikasi ilmiah di bidang ilmu hukum. Jurnal Advokasi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar dan diterbitkan dua kali setahun, yaitu setiap bulan Maret dan September.
Arjuna Subject : -
Articles 64 Documents
 1   2   3   4   5 
HAK ATAS LINGKUNGAN: SEBUAH PENGANTAR DISKUSI Wardana, Agung
Jurnal Advokasi Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Salah satu jenis hak asasi manusia yang belum begitu terelaborasi adalah hak atas lingkungan. Meskipun hak ini sering kali digunakan oleh aktivis lingkungan dalam advokasi mereka, hak atas lingkungan masih menyisakan perdebatan tidak hanya dalam konsepsi moral dan legalnya tapi juga pada aplikasinya di lapangan. Artikel ini bertujuan untuk melakukan elaborasi hak atas lingkungan sebagai pengantar untuk bahan diskusi lanjutan tentang signifikansinya dalam konteks Indonesia. Artikel ini berpendapat bahwa meskipun pengakuan atas hak atas lingkungan oleh negara termaksud dalam berbagai instrumen hukum dan bahkan dalam konstitusi, hak tersebut dikualifikasi dari konsep dasarnya menggunakan frase ‘hak atas lingkungan yang baik dan sehat’ dan bukan menggunakan frase ‘hak atas lingkungan’ dalam pengertian yang luas. Jika menggunakan frase yang terakhir, maka keadilan lingkungan merupakan salah satu aspek dari hak atas lingkungan, dan tentu hal ini menakutkan aktor negara dan non-negara yang diuntungkan dari ketidakadilan lingkungan yang meluas di nusantara ini. 
LEGALISASI BHISAMA KESUCIAN PURA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAERAH BALI Wibawa, I Putu Sastra
Jurnal Advokasi Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Bali adalah pulau yang kecil, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya.Di samping menjadi tujuan wisata dunia, Bali juga memenuhi harapan masyarakat daerah untuk memelihara nilai agama dan semangat umat hindu sebagai dasar filosofi masyarakat umat Hindu. Tidak dapat dipungkiri, kita dapat melihat semangat tersebut dari pola penataan dan pemanfaatan ruang di Bali, dimana Bali khususnya dalam peraturan pemerintah daerah mengenai penataan ruang dan wilayah Bali (UU No. 16 Tahun 2009) tertuang secara langsung dalam Bhisama.Bagaimanapun perdebatan yang ada, karena Bali adalah bagian dari Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tentunya tidak ada lagi Prinsip dari Negara Hukum di Indonesia selain Pancasila, ini adalah studi mengenai legalisasi Bhisama PHDI yang ada dalam Peraturan Daerah Bali dari perspektif Politik Hukum. Adapun masalah yang akan didiskusikan antaralain : 1) Norma Bhisama yang terkandung dalam Pasal yang ada dalam Undang-Undang RTRW Bali, 2) Politik Hukum dalam Norma Bhisama PHDI.
AKIBAT HUKUM EKSTRADISI ILEGAL YANG DILAKUKAN PENEGAK HUKUM NEGARA PENGEKSTRADISI Ardika, I Nengah
Jurnal Advokasi Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Ekstradisi merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional dalam mengatasi kejahatan. Ekstradisi adalah proses resmi dimana suatu negara memindahkan seorang yang diduga atau dihukum pidana ke negara lain. Kerjasama internasional harus didasarkan pada kesepakatan dan dilakukan melalui hubungan diplomatik. Tapi dalam prakteknya, beberapa negara telah mengambil langkah-langkah ekstradisi ilegal. Bentuk-bentuk ekstradisi ilegal terdiri dari penculikan dan mengambil pelaku secara paksa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari negara-negara di mana ia berada. Akibat hukum dari ekstradisi ilegal adalah ketidakabsahan ekstradisi terhadap tindakan penegak hukum dan pertanggungjawaban pidana pimpinan dalam institusi penegak hukum negara pengekstradisi.
PEMBATASAN PEMBERIAN KTP DAN KEBEBASAN MEMILIH TEMPAT TINGGAL DI WILAYAH INDONESIA Usfunan, Jimmy Z.
Jurnal Advokasi Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Populasi penduduk yang tidak sesuai jumlahnya dengan lapangan pekerjaan menjadi penyebab dilakukannya upaya pembatasan jumlah penduduk oleh beberapa pemerintah daerah. Perwujudan upaya itu dilakukan dalam tindakan memperketat syarat pembuatan KTP. Tentunya tindakan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan seperti itu sangat memberatkan para transmigran dalam melakukan urbanisasi ke kota-kota besar di negeri ini dengan tujuan mencari lahan pekerjaan.Dalam negara yang menganut prinsip Rule of Law seperti negara yang tunduk dalam sistem hukum Anglo saxon maupun negara yang menganut prinsip rechtsstaat dalam sistem hukum Eropa Kontinental, menempatkan perlindungan HAM sebagai hal mendasar yang harus dilindungi negara. Sebagaimana kebebasan memilih tempat tinggal di seluruh wilayah Indonesia, dijamin dalam Pasal 28 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
AKTUALISASI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Sugiantari, A.A. Putu Wiwik
Jurnal Advokasi Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Lingkungan yang sehat adalah hak setiap orang tanpa terkecuali, sehingga kerusakan lingkungan bertentangan dengan hukum.Pelanggaran dalam ranah lingkungan hidup harus dijaga berdasarkan prosedur penyelesaian hukum yang tepat.Penegakan hukum yang paling efektif adalah hukum administrasi negara, ketika keputusan administrasi (AMDAL) tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh badan negara yang berwenang haruslah secara transparan dan AMDAL haruslah dipublikasikan. Ketika dipublikasikan, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan kritis. Namun, ketika ada penyimpangan dalam hukum publik, maka dapat diselesaikan langsung . Agar penegakan hukum itu berjalan dengan efektif, maka pengenaan hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir teragantung dari beratnya kesalahan pelanggaran lingkungan hidup dan peran aktif masyarakat.  
PERANAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Brata, Ida Bagus
Jurnal Advokasi Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemerdekaan merupakan modal utama bagaimana suatu bangsa dapat membangun dirinya menjadi bangsa yang mandiri. Cita-cita membentuk negara yang merdeka telah berhasil diwujudkan, tetapi bukan berarti perjuangan sudah berakhir. Perjuangan yang sesungguhnya dalam bingkai kemerdekaan baru saja dimulai. Keberadaan masyarakat madani atau civil society memberi pengaruh besar dalam upaya melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam perkembangannya, keberadaan masyarakat madani menyentuh segala aspek kehidupan berbangsa, dan bernegara, sehingga peran serta masyarakat madani diperlukan untuk menjaga eksistensi NKRI demi terwujudnya kehidupan ketatanegaraan yang sesuai dengan demokrasi Pancasila. Dalam membangun sistem demokrasi yang lebih baik, masyarakat sipil/masyarakat madani, termasuk kaum intelektual yang ada di dalamnya harus diberikan peranan yang lebih besar, di samping peranan pemerintah/negara. Masyarakat sipil/masyarakat madani tidak saja berpeluang mendorong terjadinya proses demokrasi, tetapi juga dapat merusak proses demokrasi, apabila tokoh-tokohnya kurang percaya diri, kemudian memakai isu agama atau isu etnis untuk menggalang masa, sehingga muncul sentiment yang berlebihan.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PENINJOAN KECAMATAN TEMBUKU KABUPATEN BANGLI Wiryawan, I Wayan Gde; Surata, I Ketut; Wiyatna, Putu Novarisna
Jurnal Advokasi Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa desa telah menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten. Oleh karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka desa memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk lingkup desa, atau disebut dengan peraturan desa. Penetapan peraturan desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Kepala Desa. BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di desa karena BPD secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa, khususnya di Desa Peninjoan, Kabupaten Bangli.Berdasarkan hasil penelitian, peranan BPD di Desa Peninjoan dalam penyusunan Peraturan Desa belum berjalan secara optimal karena pembuatan peraturan desa di Desa Peninjoan yang dilakukan melalui proses penyerapan aspirasi, pembahasan dan penetapan, BPD hanya diposisikan sebagai lembaga penunjang dalam rangka pemenuhan syarat normatif dalam pembentukan peraturan desa. BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam praktiknya dipengaruhi faktor pendukung seperti pemerintah desa yang demokratis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang mendukung pelaksanaan fungsi legislasi BPD, serta dipengaruhi faktor penghambat yang meliputi Sumber Dana, Organisasi Eksternal dan SDM dari anggota BPD di Desa Peninjoan, Kabupaten Bangli.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SELAKU KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG MENGALAMI MALPRAKTEK Arthani, Ni Luh Gede Yogi; Citra, Made Emy Andayani
Jurnal Advokasi Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Banyak kasus malpraktik yang terjadi dari tahun 2006 sampai 2012, tercatat ada 182 kasus kelalaian medik dan malpraktik yang terbukti dilakukan oleh dokter di Indonesia, hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen pelayan medik sangat penting untuk didiskusikan. Kurangnya pemahaman terhadap hak tentang pasien menyebabkan pasien memiliki posisi yang lemah sebagai konsumen pelayan publik. Dalam jurnal ini, akan dibahas tentang hubungan antara pasien dan dokter, hak pasien dan penyelesaian sengketa malpraktik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi singkat untuk dapat memahami lebih baik tentang hak-hak pasien dan tindakan apa yang dapat diambil jika mengalami malpraktik dalam pelayanan kesehatan.
KORUPSI DALAM PATOLOGI SOSIAL : SEBAB, AKIBAT DAN PENANGANANNYA UNTUK PEMBANGUNAN DI INDONESIA Weda, Ida Bagus Ketut
Jurnal Advokasi Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Salah satu dampak negatif dari pembangunan adalah tindak pidana korupsi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Hampir semua kabupaten memiliki kasus korupsi dan sebagian besar departemen di negeri ini memiliki indikasi untuk korup. Dengan kata lain, korupsi di Indonesia adalah penyakit menular. Jika kondisi seperti itu masih terus terjadi, maka akan menghambat pembangunan dan mengancam integrasi negara ini, karena korupsi memiliki implikasi untuk semua sektor dalam kehidupan kita, seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berdasarkan informasi di atas, perlu beberapa upaya untuk memerangi tindak pidana korupsi, misalnya memperbaiki instrumen hukum dalam peraturan lembaga, pelaku hukum, dan keaktifan dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya, peningkatan moralitas juga penting karena moralitas adalah prinsip dari jiwa yang bersih untuk mendukung pemerintahan yang baik.
UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN (RENT A CAR) Pradnyaswari, A.A.
Jurnal Advokasi Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Perkembangan bisnis sewa menyewa kendaraan bermotor atau Rent A Car saat ini semakin meningkat, dimana salah satu faktor penyebabnya karena meningkatnya permintaan sewa mobil dari wisatawan. Dengan semakin berkembangnya usaha sewa menyewa (Rent A Car), maka sering pula terjadi suatu permasalahan terutama antara pihak yang menyewakan kendaraan dengan pihak penyewa dalam hal kepercayaan yang diberikan oleh pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa, dimana kepercayaan tersebut sering disalahgunakan oleh pihak penyewa dalam menyewakan kendaraan rent a car sehingga yang menyewakan sering merasa dirugikan oleh pihak penyewa seperti misalnya penyewa tidak memenuhi prestasi sama sekali, penyewa memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau penyewa memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru padahal kendaraan bermotor dimaksud sudah dipakai untuk beberapa waktu. Dalam hal ini maka penyewa dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap pihak yang menyewakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka akan dibahas mengenai bagaimana tanggung jawab penyewa bila melakukan wanprestasi dan bagaimana upaya hukum penyelesaian wanprestasi

Page 1 of 7 | Total Record : 64

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2017): Jurnal Advokasi Vol 7 No 1 (2017): Jurnal Advokasi Vol 6 No 2 (2016): Jurnal Advokasi Vol 6 No 1 (2016): Jurnal Advokasi Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Advokasi Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Advokasi Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Advokasi