cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Justitia
Published by Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
RISALAH FIQH WANITA PEMIKIRANFIqHPEREMPUANPROGRESIF KH. MUCHITH MUZADI Harisudin, M.N.
Justitia Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembahasan wacana gender selama ini lebih banyak berada pada dua kutub yang berlawanan secara diametral. Yang pertama, kutub tradisional yang menolaknya sebagaimana tercermin pada umumnya para kiai di pesantren. Kedua, kutub liberal yang mendukungnya sebagaimana digemakan para tokoh gender seperti Nasarudin Umar, KH. Husein Muhammad dan sebagainya. Sejatinya, ada kutub moderat seperti Kiai Muchith Muzadi. Pandangannya tentang fiqh perempuan menunjukkan posisinya yang berada di tengah-tengah antara dua kutub di atas.Kata Kunci: Ijtihad, perempuan domestik, fiqh perempuan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI ERA GLOBALISASI Antara Ide dan Realita Mahfiana, Layyin
Justitia Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Globalisasi merupakan perkembangan dunia yang tidak bisa terelakkan lagi. Setiap warga negara harus siap menghadapi era globalisasi ini begitu juga anak. Ada banyak aspek positif yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menunjang tumbuh kembang dan belajar mereka, akan tetapi banyak juga aspek negatif yang harus diwaspadai. Aturan hukum tentang perlindungan anak di era globalisasi ini sudah ditetapkan, oleh karena itu penegakan hukumnya dibutuhkan peran orang tua, masyarakat, sekolah, pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang layak terhadap perkembangan jiwa anak. Kata kunci: Hak-Hak Anak, Eksploitasi, Layak anak.
KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Purwana, Agung Eko
Justitia Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Ajaran Islam dengan gagasan ekonominya telah memberikan prinsip-prinsip kehidupan dalam menjalin hubungan dengan sesamanya. Didalamnya berisi arahan dan sekaligus tuntutan agar pengikut-pengikutnya berbuat sebaik-baiknya dan menjauhi tindakan yang dianggap dosa. Oleh karenanya ekonomi Islam yang menjadi bagian dari keseluruhan ajaran Islam tidak sekedar berisi tentang kumpulan peraturan tetapi memberikan jaminan untuk terwujudnya kesejahteraan. Pada artikel ini, penulis bermaksud mengungkap kejelasan konsep kesejahteraan dalam perpektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan bukan semata-mata hanya permasalahan distribusi ekonomi secara materi semata-mata tetapi juga menyangkut unsur non materi dan bidang-bidang yang lainnya. Oleh karenanya kesejahteraan dalam bidang ekonomi akan dapat ditegakkan bersamaan pula dengan tegaknya kesejahteraan dalam bidang-bidang lainnya yang berfungsi menopang dan saling menguatkan. Ekonomi Islam menuntut para pengikutnya untuk menjalankan keseluruhan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupannya. Konsekuensi dari konsep ini adalah kesejahteraan harus dipandang sebagai perwujudan perintah Tuhan kepada hamba-hambanya. Sehingga kesejahteraan merupakan upaya terus menerus dari umat manusia untuk berbuat sebaik-baiknya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia berdasarkan petunjuk ajaran Islam.      Kata Kunci : Kebersamaan, Ketaatan, Kemudahan, Kemuliaan
BUKTI TANDA KEPENDUDUKAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI KABUPATEN PONOROGO Iriani, Dewi
Justitia Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Tempat tinggal juga diartikan sebagai domisili seseorang, untuk itu penulis akan memberikan penjelasan mengenai arti atau pengertian dari domisili. Domisili ialah tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan kewajibanya meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal lain bahkan sebuah badan hukum dapat memiliki tempat kedudukan tertentu, dengan demikian domisili dapat berarti tempat tinggal seseorang atau kedudukan badan hukum. Untuk membuktikan domisili atau tempat tinggal seseorang, maka orang tersebut harus mempunyai KTP. Pengaturan mengenai kependudukan tertuang pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Penduduk, Peraturan Bupati No.32 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional  Kata Kunci :  Asas Kewarganegaraan, Domisili, Kartu Tanda Penduduk
WACANA TANDINGAN PURITANISME ISLAM TENTANG PERAN PEREMPUAN (Mengkaji Bangunan Epistemologi Hukum Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni>) Ulfah, Isnatin
Justitia Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Puritanisme agama, dia lahir sebagai kontra diskursus, terutama terhadap modernitas. Faktor sosial, selalu menjadi pertimbangan untuk memahami kehadiran puritanisme. Betapapun begitu, tidak bisa dipungkiri dia juga sangat dipengaruhi oleh dorongan yang terdapat dalam ajaran agama itu sendiri (inward oriented).  Penolakannya terhadap Barat dan produk budayanya, misalkan kesetaraan gender, dapat dilihat dari  sisi ini, yaitu karakternya yang litaralis dan tekstualis. Dari sisi inilah paper ini ditulis, untuk mengetahui perspektif epistemologis kelompok puritan dalam memahami teks-teks keagamaan tentang peran perempuan.Kata Kunci: Epistemologi Hukum Islam, Peran Perempuan, Kesetaraan Gender, Puritanisme.
KEBIJAKAN MONETER BERBASIS PRINSIP-PRINSIP ISLAM Wahyudi, Amien
Justitia Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam memiliki kebijakan moneter tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Pada aspek tujuan Islam tidak hanya menekankan equilibrium antara permintaan dan penawaran uang akan tetapi juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan, sehingga tercipta distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil pula. Pada aspek menejemen, dengan tidak berlakunya bunga, Islam memilki perbedaan yang besar dengan sistem konvensional, dan secara tidak langsung, terhindar dari dampak buruk sistim bunga. Spekulasi yang merupakan “Hantu” pada sistim konvensional, aspek terbesar yang memberikan kontribusi pada krisis moneter selama ini, kalaulah tidak hilang, dapat diminimalisir penerapan profil and los Sharing pada finansial intermediation dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil, karena dapat meminimalisasi pemanfaatan agregeat money demand untuk kegiatan yang non esensial dan non produktif, sehingga efesiensi dan pemerataan pemanfaatan sumber daya dapat ditingkatkan dan ketidak seimbangan makro ekonomi yang menyebabkan inflasi dapat dikurangi.Kata Kunci: Profit and loss sharing, Moneter, Mud}a>rabah
NALAR KRITIS ATAS POSITIVISME HUKUM Studi terhadap Perda Syariat di Indonesia Purnomo, Agus
Justitia Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berusaha menemukan landasan pemikiran penyusunan Perda syariat dengan merujuk kepada epistemologi penyusunannya. Penelitian di mulai dengan mencermati kembali epistemologi yang ada dalam ilmu hukum yaitu antara positivisme hukum dan realisme hukum. Masing-masing madhhab pemikiran tersebut akan dirumuskan karakteristiknya dan selanjutnya mencocokkan karakteristik tersebut dengan karakteristik yang ada dalam penyusunan Perda syariat dan dilakukan analisis. Berdasarkan karakteristik yang berhasil diidentifikasi, ditemukan bahwa penyusunan Perda syariat mengikuti paradigma positivistik. Hal tersebut didasarkan kepada beberapa kesamaan yaitu: a)Perda syariat kurang memper- timbangkan implikasi sosio yuridis, b) Perda syariat “memaksakan” untuk melegislasi nilai-nilai syariat yang abstrak dan privat, c) Legislasi adalah urgen dilakukan, d) Perda syariat lebih mementingkan proses positivisasi dari pada merumuskan substansi. Dari beberapa karakteristik seperti dikemukakan di atas, implikasinya adalah Perda syariat mendapat kritik sebagaimana paradigma pemikiran positivistik yaitu: a) Adanya ambiguitas Formalisasi Perda syariat: Antara Hukum dan Moral, b) Legislasi Perda yang Tidak Efektif, c) Melanggar Hak Asasi Manusia, d) Memiliki Motif Politik dan e) Perda Syariat hanyalah bersifat Simbolik.Kata kunci: Positivisme, Realisme, Perda Syari’at,
KEJAHATAN PORNOGRAFI Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo Hanifah, Irma Rumtianing Uswatul
Justitia Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Tujuan dari undang-undang tersebut salah satunya mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjungjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam perkembangannya, materi pornografi mengalami pertumbuhan dan penyebaran yang pesat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Peredaran dan penyebaran film porno kini semakin pesat karena ditopang dengan kecanggihan sarana informasi dan komunikasi salah satunya media internet yang bisa diakses oleh masyarakat pada setiap saat. Tulisan berikut akan mengkaji bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo, apa hambatan dan bagaimana solusi dalam pencegahan serta penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo serta bagaimana formulasi kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo.Kata kunci: Pornografi, Polres, KP3A
RISALAH FIQH WANITA PEMIKIRANFIqHPEREMPUANPROGRESIF KH. MUCHITH MUZADI Harisudin, M.N.
Justitia Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembahasan wacana gender selama ini lebih banyak berada pada dua kutub yang berlawanan secara diametral. Yang pertama, kutub tradisional yang menolaknya sebagaimana tercermin pada umumnya para kiai di pesantren. Kedua, kutub liberal yang mendukungnya sebagaimana digemakan para tokoh gender seperti Nasarudin Umar, KH. Husein Muhammad dan sebagainya. Sejatinya, ada kutub moderat seperti Kiai Muchith Muzadi. Pandangannya tentang fiqh perempuan menunjukkan posisinya yang berada di tengah-tengah antara dua kutub di atas.Kata Kunci: Ijtihad, perempuan domestik, fiqh perempuan
SHARI‘AH SEBAGAI METODOLOGI PROBLEM SOLVER Catatan atas Pemikiran Ziauddin Sardar Damanuri, Aji
Justitia Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Islam beranjak dari ilatul hukmi pada maqashid al Shari>‘ah merupakan perkembangan yang luar biasa. Di mana penetapan hukum bukan saja dinilai dari penyebabnya tetapi juga tujuan diberlakukannya sebuah hukum. Meskipun mengalami perkembangan secara methodologis namun apakah perubahan tersebut memberikan apa yang diharapkan oleh umat sebagai mukalifun? Ataukah hanya sebagai methode yang tidak memberi efek apapun kecuali sama-sama taklif kepada umatnya. Ziauddin Sardar merespon hal tersebut dengan mengajukan pemikiran bahwa seharusnya Maqashid al Shari>‘ah mampu menjadi problem solver bagi umat. Makalah ini menyajikan pemikiran Ziauddin Sardar yang mengajukan Shari>‘ah bukan hanya handal secara methodologis dalam istinbat hukum tetapi juga mampu memberi solusi bagi problem-problem keumatan.Kata Kunci: Shari>‘ah, Problem Solver, Methodologi, Ziauddin Sardar

Page 3 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2014) Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013)