Articles
989 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PERUSAHAAN PT. PELAYARAN NIAGA BARU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Helen Sonya]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTDalam praktek ketenagakerjaan belakangan ini banyak perusahaan yang menggunakan sistem pekerja kontrak melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena dianggap lebih efisien dan menguntungkan bagi perusahaan. dan pada dasarnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diatur untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut banyak terjadi pelanggaran terhadap penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan lainnya, sehingga merugikan dan menghilangkan hak-hak pekerja/buruh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja di Perusahaan PT. Pelayaran Niaga Baru terhadap karyawan yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta sejauhmana proses penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara Perusahaan PT. Pelayaran Niaga Baru terhadap karyawan yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu]]>
<![CDATA[EVALUASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ]]>
<![CDATA[Titin Ruliana]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.113 KB)
<![CDATA[Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu penerimaan dari sektor pajak tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari harga pasar, dan harga berdasaran Surat Keputusan Walikota. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan pada Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimanan telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : “Apakah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994” Penelitian ini menggunakan lima puluh satu sampel wajib pajak dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2012. Sasaran penelitian adalah Nilai Jual Objek Pajak berupa bumi dan bangunan dengan cara membandingkan Nilai Jual Objek Pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dengan keadaan yang sebenarnya. Wajib pajak sudah memberi data objek pajak secara benar, hal ini untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi di lapangan.Temuan yang ditargetkan penelitian ini, yaitu: “meminimumkan (menghilangkan) selisih perhitungan pajak bumi dan bangunan antara SPT dan Undang-undang No. 12 Tahun 1994”. Peningkatan kesadaran Wajib Pajak mengisi SPT sesuai dengan keadaan (perubahan) objek pajak.Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka hipotesis yang diajukan adalah : “Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 di Kecamatan Palaran Kota Samarinda belum sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 ”, maka disimpulkan bahwa hipotesis tersebut ditolak.Hipotesis ditolak karena perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Palaran sudah diperhitungkan sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. Selisih jumlah PBB yang harus dibayar berdasarkan SPPT dengan hasil penelitian di lapangan disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga wajib pajak tidak segera melaporkan perubahan luas objek pajak yang dimiliki ke Kantor pelayanan Pajak.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI ]]>
<![CDATA[Erwin Indra Putra]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128 KB)
<![CDATA[ABSTRACTAdvances in science and tehknologi rapidly growing in the West since the 17th century has brought a variety of changes in value (value migration) in manusia.Kondisi civilization thus forcing other countries, especially third world countries to pursue world in the development of science and tehknologi Meanwhile the third world people's lives, is still experiencing a transition from an agrarian society to a life pattern pattern patterned industry masyarakaat life "economical" and very capitalist, in this context that most of the third world countries compete to build the nation with regard nature as a resource or capital construction very profitable so the exploitation of natural resources is done to excess and sometimes forget about the environmental harmony]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN ANAK-ANAK JALANAN DAN PENGEMIS DI KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Herlina Dwi Arini]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.184 KB)
<![CDATA[ABSTRACT Background contained in this thesis is a rampant problem of street children and beggars in the city of Samarinda, the attention to this issue has a lot of good ideas poured out in the form of discussions and seminars which have been tried to be implemented by local government agencies and organizations or volunteers who are closely related to this issue. Basically the welfare of the child is not the same, depending on the level of welfare of their Parents. We can see in our country are still many children who live in slums, and one must struggle to make a living to support the family needs. Poverty, poor education, dysfunctional families and social environment also affects the life and growth of a child.The problems raised in this paper try is to shape how local government responsibility for street children and beggars in the city of Samarinda in terms of Bylaw No. 16 of 2002 and what are the efforts made by the local government in dealing with street children and beggars in Samarinda city.These problems, the Government began running Regulation 16/2002, but from the implementation of the law faced so many obstacles there are several explanations why the Government can not solve this problem optimally, this is due to the lack of attention to the children so that state they are utilized by the individuals to be empowered as street children and beggars.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN HAK ISTERI DAN ANAK ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Remon Egle]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.488 KB)
<![CDATA[ABSTRACTTechnical implementation rather than the rights of the ex- wife of her husband's former salary , salary division when the divorce was due to the will of the male civil servants salary divided as follows Legal consequences of divorce are as follows : At the level ba'in talaq , divorce is talaq which has entered level three where the couple is forbidden to reconcile his ex-wife before marrying another person prior to that person later divorced ; Divorce for li ' s, then the marriage can no longer be done for ever ; Treasure joint wealth is shared between husband and wife while the cost of maintenance and education is the responsibility of the father . More entitled to maintain his children are his mother , for the mother was married to someone else .]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERBUATAN PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN DIRENCANAKAN DAN PIDANA YANG DI JATUHKAN TERHADAP SUBYEK HUKUM PELAKU ]]>
<![CDATA[Abdul Halim Perkasa]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.352 KB)
<![CDATA[ABSTRACTcausative factor or the background for a person committed the crime of persecution, there are 2 (two) kinds, namely: Internal factors, are factors that influence the establishment to commit a crime; external factors, there are factors beyond oneself that influence the establishment to commit a crime.Efforts to control criminal acts of persecution carried out in two ways, namely: prevention, preventive efforts; is performed before the crime prevention was occurred by way of preventing crime that did not happen. Prevention efforts are repressive; This reduction in the form of legal action against the perpetrators of the crime, committed or executed after the crime took place.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENERBIT IKLAN YANG MENYESATKAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Nur Indah Sari]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (145.408 KB)
<![CDATA[AbstrackIt is important to note the general publications both through advertisements and other media. Advertising as a means of communication and marketing plays an important role in society. Various ways can be taken so that manufacturers sell their products and services to consumers. Promotion form of advertising as a way for manufacturers, and with the advance of technology and supported by the emergence of private television stations and print media (magazines, newspapers, tabloids, brochures) that provides an alternative for manufacturers to introduce their products. The role of promotion in marketing management is not to under-emphasized again, both are indeed persuasive or informative.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG RESIKO PERJANJIAN PENDAHULUAN DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI RUMAH PADA PENGEMBANG PERUMAHAN PT. RUMAH RAKYAT DI SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Yuliansyah Yuliansyah]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (86.016 KB)
<![CDATA[ABSTRACT Along with the increase of population, the need will be increasing as well. In order fulfillment and improvement of people's welfare, development plays an important role. The development contains major changes, which include changes in the economic structure, change the physical territory, changing consumption patterns, changes in natural resources and the environment, and so on.Housing and housing is a basic human need and has a very strategic role in the formation of character and personality of the nation, and needs to be nurtured and developed for the continuation and improvement of the lives and livelihood of the people. Housing and settlement can not be seen as a means of life needs solely, but more than that a man in the process of creating space live life to promote himself, and reveal identity. To ensure legal certainty and order in the home construction can only be done on land owned by the rights over the land in accordance with the legislation in force.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ANTARA ORANG TUA DAN ANAK ( DARI SISI PASAL 1320 KUH PERDATA ) ]]>
<![CDATA[Ayu Sevtia Chelda]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (96.256 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Belakangan ini salah satu masalah pertanahan untuk dikaji adalah dalam hal jual beli tanah, Khususnya ditinjau dari persepektif hukum tanah nasional. Oleh karena itu perlu pemahaman yang mendalam tentang hukum jual beli agar tidak terjadi kesalahan pahaman di kemudian hari. Menurut KUH Perdata adalah perjanjian dalam mana pihak yang satu ( penjual ) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak atas tanah kepada pihak yang satu lagi (pembeli) , dan pihak pembeli membayar harga tanah yang telah disetujui bersama. Banyak transaksi jual beli tanah yg sering ditemukan dalam melakukan transaksi jual beli tanah, bahkan tidak sedikit menemukan hal tentang perjanjian atau transaksi jual beli tanah antara orang tua dan anak yang sering menimbulkan masalah dikemudian hari.Buku Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah antara Orang Tua dan Anak (Dari Sisi Pasal 1320 KUHPerdata) dirancang agar memudahkan masyarakat untuk menghindari resiko tuntutan atau gugatan dari pihak ketiga yang membatal kan perjanjian secara hukum. Meski transaksi dilakukan secara formal, perjanjian jual beli tanah sebagaimana kemudian dituangkan dalam akta PPAT antara orang tua dan anak , namun secara materil sebenarnya tidak mengeluarkan biaya untuk pembelian tersebut namun dapat dikatakan sah.Buku tentang Tinjauan yuridis jual beli tanah antara orang tua dan anak ( dari sisi pasal 1320 KUH Perdata) memuat isi agar pembaca dapat memahami apakah perjanjian seperti itu sah secara hukum dan apa akibat hukumnya. Buku ini dapat digunakan untuk masukan yang berkenaan dengan penerapan hukum yang berkaitan dengan perjanjian jual beli tanah agar dapat berjalan dengan baik dan terlindung dari hukum. Buku ini memuat tentang keabsahan perjanjian jual beli tanah antara orang tua dan anak dari sisi pasal 1320 KUH Perdata.Kata kunci : Jual Beli]]>
<![CDATA[PELAKSAAN PEMBLOKIRAN REKENING BANK OLEH PERBANKAN KAITANNYA DENGAN RAHASIA BANK DALAM PRAKTEK ]]>
<![CDATA[Masniah Masniah]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.816 KB)
<![CDATA[ABSTRACTIn the event that there is demand for assets confiscation of bank customers by the court in a civil case , the bank must satisfy these requests without the need to break the bank secrecy provisions . So in a nutshell are as follows : Officers who conduct forfeiture of the deposit from customer deposits and the goods must surrender warrant ; foreclosures signed by the authorized officer concerned agencies ; confiscation for the benefit of a criminal case must submit a letter in addition to confiscation orders , officials are also concerned should mnyerahkan license from the Chairman of the local District Court , except in cases of very necessary and urgent it without a permit from the Chairman of the local Courts ; confiscation for the benefit of civil cases in addition must submit a warrant of seizure, officials are also concerned must submit a letter of Determination oppression Judge the local court ; When officials confiscate customer deposits with financial data customers want to know who confiscated , the official concerned must first obtain written permission from the Management of Bank Indonesia .]]>
