cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL HIMA HAN
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
Search results for , issue " Vol 1, No 1 (2013)" : 25 Documents clear
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA DI PROVINSI LAMPUNG Zulfikar, Indra
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Lampung adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada seluruh masyarakat lampung yang belum memiliki jaminan kesehatan seperti asuransi pribadi (mandiri), Askes, Jamsostek, Asabri, Askeskin/Jamkesmas,atau jaminan kesehatan lainnya. Namun dihimbau bagi masyarakat yang mampu untuk dapat menjamin kesehatannya dengan asuransi kesehatan mandiri. Jamkesta sendiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan PT.ASKES (persero) Divisi Regional III Tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kesehatan Semesta (JAMKESTA) Provinsi Lampung Tahun 2012 No.90/0482/III.03.2/PKS/II/2012;No21/KTR/Reg.III/0212. Sedangkan tentang pedoman pelaksanaan diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No.1.a Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA).Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta di Provinsi Lampung? Dan apa sajakah faktor dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Provinsi Lampung?Untuk membahas permasalahan penelitian ini, maka digunakan pendekatan yuridis empiris. yang berhubungan dengan  pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta Di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan RSUD H.Abdoel Moeloek.Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaannya Jamkesta yang telah dijalankan sejak tanggal 1 januari 2012 di Provinsi Lampung diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Program Jamkesta ini bertujuan mewujudkan portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesta dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah. Selain itu, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin dan seluruh masyarakat Lampung. Iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu masyarakat Lampung yang belum mempunyai jaminan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Semesta bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD), pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap peserta menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. Faktor penghambat dalam program Pelaksanaan Jamkesta masih minimnya koordinasi antara tim Jamkesta dari Tingkat Kabupaten/Kota sampai Tingkat Ptovinsi.dan dikatakan pula pelaksanaan dari program Jamkesta baru tahap sosialisasi ke masyarakat di Provinsi Lampung. hanya sebagian kabupaten saja yang sudah bisa menikmati program Jamkesta itu. Selain itu, dari segi pelayanan masih perlu dibenahi dalam persediaan obat-obatan yang dibutuhkan serta perawatan yang semaksimal mungkin.Saran, diharapkan dari program Pelaksanaan Jamkesta kedepannya mengenai segala kekurangan dapat segera dibenahi serta tepat sasaran dengan mengacu pada prosedural yang telah ditetapkan sehingga masyarakat pengguna Jamkesta dapat mendapatkan pelayanan yang optimal.
KEDUDUKAN DAN KONTRIBUSI SUMBANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEUANGAN DESA DI DESA HANURA KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN Ahmadi, Ahmadi
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan hasil bahwa: pertama, hasil swadaya dan partisipasi atau di Desa Hanura disebut dengan sumbangan masyarakat memiliki kedudukan sebagai sumber pendapatan asli desa. Sumbangan masyarakat Desa Hanura pada tahun 2013 ditetapkan melalui SK Nomor 001/ V.05.07/ III.2013 tentang PAD Desa dan Rencana Anggaran Belanja Desa Hanura Tahun 2013. Jika diperhatikan, keberadaan surat keputusan kepala desa sebagai pengganti peraturan desa tentang  APBDes telah melanggar peraturan hukum tentang keuangan desa yang menyebutkan APBDes harus berbentuk peraturan desa. Kedua, sumbangan masyarakat memiliki kontribusi sebagai dana tambahan operasional desa sebesar Rp. 2.340.000,-, insentif perangkat desa sebesar Rp. 2.100.000,-, dan sebesar Rp. 3.000.000,- sebagai dana tambahan pembiayaan hari jadi desa.
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI PEMERINTAHAN DI DESA RAWA SELAPAN KECAMATAN CANDIPURO LAMPUNG SELATAN Pamungkas, Bagus Adi
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala desa dalam meningkatkan prestasi pemerintahan di desa tersebut dan sekaligus mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam meningkatkan prestasi pemerintahan di Desa Rawa Selapan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktek baik bagi Kepala Desa Rawa Selapan pada khususnya maupun masyarakat Desa Rawa Selapan pada umumnya. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian pendekatan normatif empiris. Dengan pendekatan ini penelitian menggali informasi secara alamiah tentang peran kepala desa di desa tersebut. Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan para responden kunci yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik dalam menggali data adalah melalui studi kepustakaan, wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Hasil penelitian dari tiga (3) unsur pokok yang meliputi pembinaan masyarakat, pelayanan  masyarakat dan pengembangan pada masyarakat. 
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Anggraini, Dewi
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daearh yang dapat dinilai dengan uang, Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian keuangan serta faktor penghambat tugas pokok dan fungsi bagian keuangan Kabupaten.Pesawaran terdiri dari beberapa faktor yaitu: Terlambatnya pengajuan anggaran, Kurangnya kedekatan antara Pemkab dan DPRD, dan Rendahnya daya serap anggaran,kurangnya kelengkapan dokumen yang diajukan,terlambatnya surat pertanggungjawaban yang di berikan oleh dinas ke bagian keuanganPenelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer dan skunder.Analisis data dan informasi dilakukan secara deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keuangan daerah kabupaten.Pesawaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berasarkan pada prinsip-prinsip tangungjawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna dan pengendalian.
PEMEKARAN DESA WAY SINDI HANUAN KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT Hariyanti, Hariyanti
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi daerah yang dicanangkan pemerintah sejak Tahun 1999 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap mekanisme Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangga pemerintahannya sendiri, dilain pihak guna menyempurnakan sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar lebih efektif, pemerintah daerah menganggap perlu untuk melaksanakan pemekaran wilayah baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/pekon. Kebijakan pemekaran Desa di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat mengacu pada PERDA Lampung Barat tentang  Pembentukan, Penghapusan dan atau  Penggabungan Pekon. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  Bagaimanakah Pelaksanaan Pemekaran Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, serta untuk mengetahui Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam Pemekaran Desa Way Sindi Hanuan.Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat normatif dan empiris, yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan.Kesimpulan dari penelitian bahwa ada tiga (3) tahap dalam Pelaksanaan Pemekaran Desa Way Sindi Hanuan Kabupaten Pesisir Barat yaitu tahap pertama,  Penghimpunan/perumusan aspirasi masyarakat. Tahap kedua,  pengajuan usulan pemekaran Desa dan  Tahap ketiga,yaitu penyusunan Raperda. Adapun Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemekaran Desa Way Sindi Hanuan yaitu terutama  sumber daya aparatur Pemerintah Desa, masih kurangnya kesadaran aparatur Desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masarakat dan masih minimnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggara yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan dan Kabupaten setempat serta Lambatnya pelayanan terhadap masyarakat dalam pengurusan surat pengantar dan sejenisnya di karenakan minimnya kualitas pendidikan aparatur terkait di Daerah Desa.Saran dalam penelitian ini adalah 1) sebaiknya aparatur Pemerintah Kecamatan dan  Desa menjalankan secara sungguh-sungguh fungsi dan perannya sebagai aparatur Pemerintah khususnya di Desa. 2) Sebaiknya Pemerintahan Desa tidak mengajukan Permohonan  untuk terjadinya pemekaran kalau tidak memenuhi syarat administratif untuk terjadinya pemekaran. 3) Sebaiknya Pemerintahan Desa mengajukan permohonan kepada pemerintah yang berwenang agar dapat memberikan pelatihan (penyuluhan) guna meningkatkan kinerja dan pengetahuan aparatur Desa dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TERHADAP PERSYARATAN PERIZINAN PENDIRIAN APOTEK Siswanto, Andy
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Metro memiliki 21 (dua puluh satu) apotek dan 5 (lima) diantaranya tidak memiliki izin resmi dari Kantor PM-PTSP. Pengaturan mengenai izin apotek di Kota Metro didasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan dan kebijakan pemerintah daerah Kota Metro. Faktor-faktor penghambat tidak terwujudnya pemberian izin usaha apotek di Kota Metro antara lain adanya ketidak tahuan sampai ketidak ingin tahuan terhadap kewajiban memiliki izin operasional, terlalu banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, adanya biaya-biaya tidak terduga yang harus dikeluarkan pada saat proses pengajuan izin, birokrasi yang rumit, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor PM-PTSP terhadap apotek yang tidak memiliki izin.
PENGAWASAN TERHADAP TERA ULANG POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK OLEH DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Kumalasari, Bina Putri Ayu
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Didalam Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menyatakan bahwa setiap alat ukur wajib ditera ulang. Salah satu alat ukur tersebut yaitu Pompa Ukur BBM. Tera ulang pompa ukur BBM yang keluar dari nozzle adalah sebuah prosedur wajib bagi setiap SPBU di Wilayah Provinsi Lampung, karena hal ini berkaitan dengan kepentingan konsumen untuk memperoleh jumlah volume BBM sesuai dengan yang dibayar. Setelah dilakukan tera ulang setiap pompa ukur BBM wajib dilakukan suatu pengawasan untuk menjamin kebenaran pengukuran guna tercapainya tertib ukur. Pengawasan ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berperan penting dalam pengawasan terhadap tera/tera ulang Pompa ukur BBM adalah Diskoperindag Provinsi Lampung.permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap tera ulang Pompa Ukur BBM oleh Diskoperindag Provinsi Lampung? Dan (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat Diskoperindag Provinsi Lampung dalam melaksanakan pengawasan terhadap tera ulang pompa ukur BBM?Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data adalah data primer dari studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada PPNS Diskoperindag Provinsi Lampung dan dua SPBU di wilayah kota Bandarlampung serta data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data, setelah itu data diolah dan diadakan analisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap tera ulang pompa ukur BBM oleh Diskoperindag Provinsi Lampung adalah suatu pengawasan bersifat eksternal yang bertindak secara preventif yaitu pengawasan dengan cara melihat tanda tera sedangkan secara represif yaitu pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan pada mesin pompa ukur BBM dengan menggunakan bejana standard terhadap volume BBM. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan ini yaitu tidak adanya Penyidik PNS Metrologi di dalam Diskoperindag pada Bidang PDN Seksi Tertib Niaga dan perlindungan Konsumen. Saran dalam penelitian ini yaitu diharapkan untuk dibentuknya Penyidik PNS bidang metrologi di dalam Diskoperindag pada Bidang PDN Seksi Tertib Niaga dan perlindungan Konsumen agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam pengawasan.
IMPLEMENTASI KETENTUAN WAKTU KERJA BAGI KARYAWAN BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SIMBARWARINGIN LAMPUNG TENGAH kartika, Dwi
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenagakerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan untuk masyarakat. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, bukan milik sendiri atau berkedudukan di luar wilayah Indonesia.Tenaga kerja memiliki aturan waktu kerja yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimuat dalam Pasal 77 dan 78. Karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sering bekerja melewati batas waktu yang telah ditentukan pemerintah dan peraturan perusahaan, seharusnya jika melewati ketentuan waktu kerja, mereka mendapatkan upah lembur akan tetapi mereka tidak mendapatkan upah lembur. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan ini merupakan masalah pokok.Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yang dilakukan secara yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode penentuan nara sumber, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriftif dan ditarik kesimpulan berdasarkan metode induktif.Berdasarkan hasil penelitian, implementasi ketentuan waktu kerjakaryawan Bank Rakyat Indonesia Unit Simbarwaringin Lampung Tengah baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak mentaati peraturan kerja yang sama, yaitu sesuai dengan peraturan perusahaan yang berupa surat edaran direksi dan telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Surat Edaran Direksi  milik Bank Rakyat Indonesia ini tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77. Akan tetapi masa berlaku surat edaran direksi tersebut perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang penghambat dan pendorong implementasi ketentuan waktu kerja karyawan Bank Rakyat Indonesia adalah kultur dari masyarakat serta kebiasaan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan trimurjo yang masih sangat tradisional.
STATUS PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI SEPANJANG DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG Kusumaningtyas, Himawaty
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan hal yang penting untuk hidup manusia, ketidakseimbangan antara persediaan tanah dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah akan menimbulkan persoalan atas tanah, Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah no. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ditentukan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Sungai merupakan kekayaan negara dan memiliki garis sempadan sungai yang merupakan kawasan lindung, dalam Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2011 diatur mengenai batas garis sempadan sungai dengan karakteristik masing-masing sungai, fungsi sempadan sungai sebagai ruang penyangga ekosistem sungai agar fungsi sungai tetap terjaga kelestarianya, akan tetapi di kota Bandar Lampung terdapat penggunaan yang seharusnya merupakan daerah aliran sungai dikuasai dan digunakan menjadi lahan pemukiman oleh masyarakat hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang sungai dan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota Bandar Lampung. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana status penguasaan tanah oleh masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai di kota bandarlampung dan bagaimana dampak penguasaan tersebut terhadap pelestarian lingkungan.Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan  pendekatan empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu Data primer dan data sekunder diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan dan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi.Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa status penguasaan tanah oleh masyarakat yang berada di daerah aliran sungai di kota bandar lampung khususnya yang berada pada objek penelitian masih tanah negara dengan alas bukti surat penguasaan fisik (sporadik) dan sebagian sudah merupakan tanah hak dengan alas bukti yuridis sertifikat hak milik. Dalam penguasaan sempadan sungai oleh masyarakat melanggar Peraturan daerah no 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota Bandar Lampung bahwa sempadan sungai merupakan jalur hijau dan pemanfaatnya bukan sebagai kawasan pemukiman seperti yang dilakukan oleh masyarakat. Berubahnya sempadan sungai yang seharusnya kawasan lindung menjadi hunian akan berdampak kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti banjir dan pencemaran air.Saran, Sebaikanya Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan upaya tegas untuk melakukan konsolidasi tanah daerah aliran sungai agar fungsi sungai yang merupakan kawasan lindung akan tetap terjaga kelestarianya dan terciptanya pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tujuanya
PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG PUTRA, MULIAWAN ADI
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaik-baiknya, Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2012 memiliki aset tanah 633 bidang, yang belum bersertipikat berjumlah 324 bidang dan yang sudah bersertipikat berjumlah 309 bidang.Berdasarkan prasurvei, hingga saat ini masih terdapat tanah aset yang belum terpelihara dengan baik yang tidak digunakan dan tidak dipagar, belum bersertipikat. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penguasaan hak atas tanah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung (2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat penguasaan hak atas tanah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung baik secara fisik maupun yuridis.Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur Pengolahan data dengan tahap-tahap identifikasi, klasifikasi data, editing, sistematisasi data dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Penguasaan hak atas tanah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terbagi 2 yaitu penguasaan secara fisik dan penguasaan secara yuridis. Penguasaan secara fisik dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan menggunakannya dengan dibangun gedung untuk Pemerintahan sedangkan tanah yang belum dimanfaatkan masih kosong dan tidak dipagar dikarenakan tidak adanya anggaran. Penguasaan secara yuridis oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dibuktikan dengan dimilikinya sertipikat dan kelengkapan akta-akta alas hak atas tanah, tetapi masih terdapat tanah Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum bersertipikat dikarenakan ada yang masih dalam proses dan ada yang dikarenakan kurangnya anggaran. (2) Faktor pendukung penguasaan tanah secara fisik yaitu digunakan untuk gedung Pemerintahan.  Faktor pendukung penguasaan tanah secara yuridis yaitu dengan lengkapnya alas hak Sertipikat. Faktor penghambat secara fisik penguasaan hak atas tanah yaitu tanah tersebut tidak dipagar dikarenakan tidak adanya anggaran. Faktor penghambat secara yuridis yaitu tidak lengkapnya alas hak atas tanah.

Page 1 of 3 | Total Record : 25