cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL HIMA HAN
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
Search results for , issue " Vol 1, No 1 (2014)" : 22 Documents clear
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PENGELOLAAN SUB TERMINAL AGRIBISNIS Zaki, Begiyama Fahmi
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan kebijakan yang berfokus kepada fungsinya sebagai regulator, fasilitator, dan motivator dengan dasar pertimbangan perlu adanya STA untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani dan pelaku pasar, di samping untuk mendidik petani agar memperbaiki kualitas produknya sekaligus mengubah pola pikir kearah agribisnis serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, selain itu untuk mengembangkan akses pasar yang tujuanya untuk meningkatkan pendapatan pedagang dan petani hortikultura di Kabupaten Tanggamus. Faktor pendukung kebijakan tersebut yaitu: Kabupaten Tanggamus merupakan sentra produksi hortikultura; Sumber daya manusia yang mendukung; Partisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang positif; dan Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur. Namun terdapat faktor penghambat di dalam kebijakan tersebut yaitu: Keterbatasan dana; Kurangnya permodalan petani dalam berbudaya hortikultura; Infrastruktur yang belum memadai pada STA; dan Belum adanya Peraturan daerah tentang STA di Kabupaten Tanggamus.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DI KOTA BANDAR LAMPUNG Praja, Bobby Aldian
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Alasan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyusunan RAPBD Kota Bandar Lampung (2) Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyusunan RAPBD Kota Bandar Lampung.Hasil penelitian menunjukkan: (1) Alasan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses penyusunan APBD adalah konsekuensi otonomi daerah, Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kota dan maksimalisasi profesionalisme kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (2)  Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses penyusunan APBD, adalah: (a) Prinsip partisipasi dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan Bedah APBD, yaitu masyarakat memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan RAPBD kepada DPRD. (b) Prinsip kepastian hukum, di mana penyusunan APBD dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD. (c) Prinsip transparasi, proses penganggaran APBD dilakukan secara transparan, akuntabel dan alokasi anggaran harus dapat menjawab permasalahan riil masyarakat. APBD bersifat terbuka, melibatkan berbagai pihak dalam penyusunannya (d) Prinsip akuntabilitas di mana penyusunan APBD dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan perundang-undangan.
PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBINAAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PELAJAR Sari, Nadia Purnama
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai pendukung dan fasilitator dalam hal pembinaan organisasi keolahragaan yang tertera pada Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung. Setelah melakukan wawancara, peneliti menemukan faktor-faktor penghambat dalam pembinaan organisasi keolahragaan pelajar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung menurut Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 ialah keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah terhadap pendanaan olahraga, rendahnya kuantitas dan kualitas pelatih atau guru olahraga dan sistem pembinaan belum terarah. Peneliti memberikan saran demi perbaikan dimasa mendatang, agar ditingkatkan lagi kerjasama antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten / Kota dalam hal pembinaan dan menjaring bibit-bibit olahragawan pelajar yang potensial, menambah bantuan fasilitas olahraga seperti sarana-prasarana dan tenaga pelatih atau guru olahraga agar prestasi yang diraih dapat merata.
PENGAWASAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TERHADAP PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG Ardi Koesoema, Yasir Al-Halim
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai permasalahan di laut lebih diwarnai oleh pelanggaran batas wilayah serta aspek-aspek pelanggaran tindak pidana perikanan yang di lakukan oleh nelayan lokal, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang pengawasan oleh dinas perikanan dan kelautan terhadap pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan. Masalah dalam penelitian ini tentang pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap pengendalian sumberdaya perikanan di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung sangat berperan penting dalam pengawasan terhadap pengendalian sumberdaya perikanan di Kota Bandar Lampung. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengendalian sumber daya perikanan, adanya tindak tegas bagi nelayan yang melakukan penangkapan secara illegal dengan menggunakan obat bius, bahan peledak dan jaring trawl. Memberikan arahan langsung kepada nelayan untuk menggunakan alat-alat penangkap ikan yang tidak melanggar hukum.
PERIZINAN MINIMARKET DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG Putra, Margana Maha
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menentukan prosedur perizinan minimarket di Kota Bandar Lampung serta perlindungannya ke Pasar Tradisional. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Normatif-Empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Prosedur pemberian izin mendirikan minimarket di Kota Bandar Lampung adalah berdasarkan Pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89 Tahun 2011 tentang  Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung pada pasal 3 disebutkan yaitu Setiap penyelenggaraan minimarket harus terlebih dahulu mendapat perizinan dari Pemerintah Daerah. Perlindungan hukum terhadap Pasar Tradisional dalam kaitannya dengan pemberian izin minimarket di Kota Bandar Lampung adalah persyaratan Lokasi pendirian minimarket mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung dan Rencana Detail Ruang Kota (RDTRK) Bandar Lampung. Bentuk perlindungan hukum terhadap Pasar Tradisional yang kedua adalah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89 Tahun 2011 pada pasal 5 huruf a tentang kewajiban dikatakan bahwa diharapkan menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi untuk usaha perpasaran swasta skala besar, menengah dan kecil (khusus hanya Mini Swalayan).
PERAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT Putri, Andjani Regisa
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disertai dengan pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), namun demikian realisasinya di lapangan dihadapkan pada kendala yaitu kurang tepatnya sasaran penerima BLSM. Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung dalam konteks yang demikian melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyediaan data statistik dasar mengenai masyarakat miskin yang dijadikan acuan oleh Pemerintah Kota dalam penyaluran BLSM.Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat? (2) Apa sajakah faktor penghambat peran Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat?Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1)  Peran Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat terdiri dari:a) melaksanakan Pendataan Program Perlindungan Sosial melalui basis data terpadu yang digunakan untuk pelaksanaan program BLSM , di mana BPS mengumpulkan data rumah tangga /keluarga sasaran melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial b) Melaksanakan Mekanisme Pencacahan, yaitu semua calon rumah tangga sasaran dalam kerangka induk dicacah untuk memperoleh karakteristik rumah tangga. c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan mitra statistik, yang terlibat langsung sebagai petugas pencacah, sedangkan Ketua RT, Lurah, Camat, sampai Walikota meskipun sifatnya lebih pada koordinatif. (2) Faktor penghambat peran Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat terdiri dari: a)Kurangnya Validasi Data Penerima BLSM, yaitu rumah tangga miskin yang  didata  pada  Tahun 2008 langsung  digunakan  pemerintah untuk diberikan berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti raskin, Jamkesmas dan BLT, sehingga kurang teruji validitasnya b) Pemekaran Wilayah Kecamatan di Kota Bandar Lampung yang berdampak pada perubahan blok sensus, di mana sensus persiapan yang sebelumnya tidak bermuatan dapat berubah menjadi bermuatan, sehingga perlu dipetakan kembali.
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG Pujasari, Nanda Alur
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah landasan hukum untuk menjamin Pegawai Negeri Sipil dan dapat dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur Negara yang baik dan benar. Dilingkungan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sendiri sering terjadi pelanggaran berkaitannya dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, seperti melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini banyak Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang mangkir dari tugas sebagai penegak hukum, memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil tersebut, kecuali untuk kepentingan jabatan.Namun pelanggaran yang sering terjadi adalah sering terlambatnya Pegawai Negeri Sipil kejaksaan masuk kantor dan tidak hadir tanpa keterangan pada jam kerja. Dengan adanya berbagai macam pelanggaran dan kedisiplinan pegawai tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.            Dari hasil penelitian dengan menggunakan tipe penelitian normatif empiris, dapat diketahui bahwa pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 di lingkungan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung adalah dalam pelaksanaannya yang merupakan tindak lanjut dari UU No.43 Tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung No.001/6/1993 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
PELAKSANAAN TUNJANGAN PROFESI TERHADAP GURU AGAMA OLEH KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG Yunita M, Tria
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada pelaksanaan pemberian tunjangan profesi, tidak dipungkiri bahwa guru agama yang mengajar di sekolah umum sering mengalami kesulitan dalam proses sertifikasi. Sertifikasi guru dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Sebagai bentuk implementasi kebijakan sertifikasi, tahun 2006 sampai sekarang dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan yang diselenggarakan di 46 Rayon LPTK Penyelenggara. Sistem sertifikasi terbaru sejak tahun 2011 adalah melalui penilaian portofolio dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Hal tersebut dilaksanakan guna menyeleksi guru yang layak sertifikasi.
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA DI KOTA BANDAR LAMPUNG Adhipurna, Meitupa
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan bangsa yang di atur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 serta ingin mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendirian sekolah swasta segala kebutuhan operasional pendidikan sekolah itu ditanggung yayasan dan sebagai timbal balik yayasan mewajibkan siswa membayar donasi pendidikan yang telah ditentukan. Persoalan dana pendidikan bagi stakeholder sekolah swasta berkategori besar dan mapan tentu tidak lagi menjadi masalah.Permasalahan penelitian adalah Bagaimana pelaksanaan pemberian izin mendirikan sekolah swasta di Kota Bandar Lampung dan apakah faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin mendirikan sekolah swasta di Kota Bandar Lampung. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini yang diakibatkan oleh kelainan melalui satuan pendidikan sekolah swasta, penyelenggara pendidikan (sekolah swasta) harus memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku. Salah satunya dengan mempunyai izin operasional penyelenggaraan sekolah swasta. Pada pendirian sekolah swasta segala kebutuhan operasional pendidikan sekolah itu ditanggung yayasan dan sebagai timbal balik yayasan mewajibkan siswa membayar donasi pendidikan yang telah ditentukan.Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin mendirikan sekolah swasta di Kota Bandar Lampung adalah lamanya pengurusan surat-surat izin yang harus diurus oleh pihak yayasan dalam memenui persyaratan dalam proses pendirian sekolah swasta.Saran dalam penelitian ini 1) sebaiknya melaksanakan penyuluhan akan pentingnya standar operasional prosedur kepada masyarakat tentang pendirian sekolah swasta. Penyuluhan kepada masyarakat ini dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain: Secara langsung, penyampaian secara langsung di sini artinya dilakukan dengan cara tatap muka sehingga terjadi komunikasi dua arah, ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat di suatu tempat misal di balai desa. Secara tidak langsung, artinya penyuluhan itu disampaikan melalui media komunikasi yang ada misal radio, koran atau slogan-slogan yang ditempatkan di jalan strategis. 3) Sebaiknya dibentuk koordinasi yang baik antara pihak yayasan dan dinas perizinan dan Instansi yang terkait untuk melakukan pengawasan yang terdiri dan tim-tim ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan khususnya tentang tentang pendirian sekolah swasta.
PELAKSANAAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG Anjani, Shinta Desy
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dangan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Kenaikan jabatan fungsional dosen dapat dilaksanakan setiap dua tahun sekali termasuk salah satunya Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hal ini sesuai dengan UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang diatur lebih lanjut dalam Permenpan No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kenaikan jabatan fungsional dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kenaikan jabatan fungsional dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung.Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu: pendekatan secara yudis normatif yaitu yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dan pendekatan secara yuridis empiris yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung dengan responden berupa wawancara.

Page 1 of 3 | Total Record : 22