cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL HIMA HAN
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 23 Documents
Search results for , issue " Vol 1, No 2 (2014)" : 23 Documents clear
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG NOMOR 16/G/2009/PTUN/BL TENTANG SENGKETA SERTIFIKAT GANDA Sari, Emelda
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sertifikat pada dasarnya merupakan akta otentik yang menunjukkan kepemilikan tanah secara sah, tetapi pada kenyataannya terdapat sertifikat ganda yang berdampak pada terjadinya sengketa, sehingga salah satu pihak yang terlebih dahulu memiliki sertifikat mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan pihak lain yang memiliki sertifikat di kemudian hari.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2009/PTUN/BL tentang Sengketa Sertifikat Ganda adalah objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 9500/kp.B tanggal 26 April 2004 seluas 302 M2, atas nama tergugat II Intervensi, Surat Ukur Nomor 288/ Kampung Baru/2004 tanggal 27 April 2007.Menimbang bahwa gugatan penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam tanggapannya masing-masing tanggal 12 Oktober 2009 dan 28 Oktober 2009 selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dalam mempertimbangkan tentang pokok sengketanya. (2) Akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2009/PTUN/BL terhadap masalah sertifikat ganda adalah Tergugat harus melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 9500/kp.B tanggal 26 April 2004 batal demi hukum, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif dalam rangka menciptakan kepastian hukum. 
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FLY OVER DI KOTA BANDAR LAMPUNG Putra, Aldo perdana
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan di Kota Bandar Lampung sangat pesat, salah satunya Pembangunan Fly Over di Jalan Gajah Mada, Pembangunan ini pada dasarnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengatasi kemacetan diwilayah tersebut, tetapi karena tanah Negara sudah tidak ada lagi maka pembangunan itu memakai tanah masyarakat dengan cara pengadaan tanah, pengadaan tanah ini dilakukan dengan cara musyawarah dan ganti rugi sesuai dengan harga tanah setempat, namun tanah masyarakat yang tidak diambil untuk pembangunan Fly Over yang berwirausaha untuk menghidupi penghidupannya terkena dampak negative yaitu menurunnya omzet yang signifikan bahkan sampai tutup. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Fly Over di Kota Bandar Lampung? (2) Dampak apa yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Fly Over di Kota Bandar Lampung? Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan normatif empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan 1) pelaksanaan pembangunan Fly Over Jalan Gajah Mada Kota Bandar Lampung melalui beberapa tahapan seperti; penetapan lokasi, penyuluhan (sosialisasi), penentuan batas lokasi inventarisasi, pengumuman hasil inventarisasi, musyawarah penetapan nilai ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, dan pelepasan tanah instansi. 2) dalam pelaksanaan pembangunan Fly Over Jalan Gajah Mada Kota Bandar Lampung terdapat dampak positif yaitu tidak terjadi kemacetan-kemacetan lagi di Kota Bandar Lampung dan tertata lebih baik dan dampak negatifnya yaitu menurunnya Omzet masyarakat dibawah Fly Over dan apabila hujan masih terjadi banjir dilokasi Fly Over tersebut. Hendaknya Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Instansi yang berkepentingan untuk melaksanakan kegiatan pembebasan tanah memperhatikan keadaan masyarakat yang berada dilingkungan Fly Over yang terkena dampak langsung yang ditimbulkan akibat dibangunnya Fly Over tersebut dan kepada pihak instansi yang hendak melaksanakan kegiatan pembebasan tanah, kiranya ganti kerugian yang ditawarkan tidak hanya berupa uang saja, akan tetapi dimungkinkan dalam bentuk lain, seperti tanah pengganti, permukiman kembali, dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN Jihan, Soraya
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pemberian subsidi biaya pendidikan di Pemerintah Kota Metro berpotensi memberi kesempatan kepada usia belajar untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Perda Kota Metro Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemberian biaya subsidi pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk mewujudkan perluasan akses, pemerataan, peningkatan mutu pendidikan. Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan dan (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam kebijakan pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Data yang digunakan data primer dan data sekunder yang setelah dilakukan pengolahan data dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa (1) Kebijakan pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan merupakan program pemerintah daerah Kota Metro untuk mengurangi beban masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu yang diberikan untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang telah memenuhi persyaratan sekolah penerima subsidi dalam bentuk Biaya Operasional Manajemen bersumber dari APBD yang dialokasikan pada 8 komponen tujuannya lebih mengutamakan pada perluasan akses dan pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta manajemen berbasis sekolah. (2) Faktor-faktor penghambat kebijakan pemerintah Kota Metro dalam program pemberian subsidi biaya pendidikan antara lain: mekanisme penyaluran dana dari pemerintah daerah ke pihak sekolah sering terlambat, pemerintah daerah Kota Metro masih kurang komunikatif dalam penyampaian informasi relevan dan sosilisasi kebijakan subsidi biaya pendidikan kepada masyarakat.
PELAKSANAAN PENGATURAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA Cio, Marcel
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pentingnya fungsi dari Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan bahwa setiap kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau minimal 30 persen dari luas wilayah kotanya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode dengan pendekatan normatif empiris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa RTH kota DKI Jakarta saat ini masih jauh dari apa yang diharapkan, karena aturan dan pelaksanaan penyediaan RTH kenyataannya masih banyak yang tidak sesuai dilihat dari kondisi nyata ketersediaan RTH di Jakarta yang hanya 18% baik publik maupun privat. Selain itu masih banyak faktor-faktor penghambat lainnya dalam penyediaan RTH di Jakarta seperti harga jual tanah yang terlalu mahal, minimnya ketersediaan dana APBD untuk pembebasan lahan, tumpang-tindihnya tugas-tugas dari dinas yang terkait, sehingga penyediaan serta pengelolaan RTH di Jakarta belum optimal.
KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG Purnama, Willyan
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN bertugas untuk mengkordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat adiktif lainnya.Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kewenangan BNN Provinsi Lampung dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam melaksanakan kewenangan BNN Provinsi Lampung dalam pencegahan narkotika di Provinsi Lampung?Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis dan empiris dengan data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dilapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dapat ditarik kesimpulan.Hasil pembahasan menunjukkan bahwa: (1) kewenangan BNN Provinsi Lampung dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung terdiri dari Publikasi ialah merupakan program informasi dan pengetahuan tentang bahaya narkotika kepada setiap lapisan masyarakat terutama generasi muda, Sosialisasi ialah sebuah proses penanaman nilai dan aturan mengenai bahaya narkotika, dan Pengkaderan ialah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi. (2) Faktor yang menjadi penghambat BNN Provinsi Lampung dalam melaksanakan kewenangan bidang pencegahan di Provinsi Lampung terdiri dari Kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan, Kurangnya daya dukung masyarakat, Sikap dan mental pegawai BNN Provinsi Lampung yang tidak sesuai dengan visi dan misi BNN Provinsi Lampung.Saran dalam penilitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung hendaknya memberikan kebijakan untuk menambah besarnya dana oprasional yang dialokasikan pada BNN Provinsi Lampung, dengan demikian program kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga tujuan yang hendak dicapai terutama pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung. 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN STUDI BANDING DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Tomson, Yohanes Hendrico
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan Perda dilaksanakan dengan pengumpulan data mengenai Perda yang akan disusun, langkah yang ditempuh di antaranya adalah dengan melakukan studi banding atau kunjungan kerja pada daerah (kabupaten/ kota atau provinsi) lain, yang dianggap berhasil dalam mengimplementasikan Perda yang akan disusun tersebut.Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan studi banding DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah? (2) Bagaimanakah hasil pelaksanaan studi banding DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah?Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Pelaksanaan studi banding DPRD Kota Bandar Lampung merupakan kegiatan yang tidak efektif dalam proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah,  karena tujuan studi banding untuk mengumpulkan informasi dan materi dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui fasilitas internet, telekonferensi yang lebih tepat, cepat, dan murah, tanpa harus melakukan studi banding. (2) Hasil pelaksanaan studi banding DPRD Kota Bandar Lampung belum signifikan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, karena DPRD belum memenuhi akuntabilitas dan manfaat yang jelas bagi masyarakat atas hasil studi banding yang dilaksanakan. Tidak ada sistem pelaporan hasil studi banding secara transparan dan akuntabel, sehingga hasil studi banding tidak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam penyusunan rancangan Perda hendaknya mengoptimalkan fungsi staf ahli DPRD sebagai akses masuk informasi atau pengetahuan yang akan dijadikan sebagai sumber informasi tentang rancangan Perda (2) DPRD disarankan untuk menempuh cara lain dalam pengumpulan informasi rancangan Perda, yaitu dengan berkonsultasi dan mendatangkan pakar yang telah membuat Perda sebelumnya atau orang yang berkompeten terkait dengan materi Perda yang akan dibahas.
PELAKSANAAN PEMBUATAN MASTERPLAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG Putra, Niko Ady
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan perumahan secara ideal harus sesuai dengan masterplan, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan masterplan dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan masterplan pembangunan perumahan dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan masterplan pembangunan perumahan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembuatan masterplan pembangunan perumahan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung adalah menentukan lokasi pembangunan perumahan di seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung; memetakan sarana prasarana pendukung seperti sarana pendidikan,kesehatan, perdagangan dan jasa, sarana pemerintahan dan pelayanan umum serta sarana olah raga dan ruang terbuka hijau serta melaksanakan penyusunan masterplan pembangunan perumahan. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan masterplan pembangunan perumahan adalah Kondisi Wilayah Sebagai Kawasan Rawan Bencana berupa bencana tanah longsor dan gerakan tanah, Rawan gelombang pasang dan tsunami dan rawan banjir dan Pengembang perumahan yang tidak menaati masterplan perumahan yang telah ditentukan Bappeda menjadi penghambat dalam pelaksanaan masterplan di lapangan sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung.
IZIN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI LAMPUNG Zoravianda, Zevina
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada era otonomi daerah seharusnya dapat bekerja secara profesional dalam mewujudkan fungsi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tetapi fakta politik menunjukkan bahwa seiring dengan otonomi daerah, terdapat PNS yang menjadi calon kepala daerah.  Sebelum diberlakukannya UUASN, PNS yang menjadi pejabat politik masih tetap berstatus sebagai PNS dan hanya diwajibkan untuk mengajukan cuti, tetapi setelah diberlakukannya UUASN, setiap PNS yang mencalonkan diri sebagai pejabat politik harus mengundurkan diri sebagai PNS.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Pengaturan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah (2) Implikasi hukum (hak dan kewajiban) bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin cuti di luar tanggungan NegaraPendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengaturan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Pasal 26 menyatakan bahwa kpada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secaraterus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara. Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan - paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.  (2) Implikasi hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara adalah seorang pegawai negeri yang diangkat menjadi pejabat negara hanya menerima penghasilan sebagai pejabat negara, penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dihentikan. Sementara kewajibannya adalah PNS setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan negara wajib melaporkan diri kepada instansinya induknya untuk ditempatkan kembali apabila ada lowongan, PNS yang tidak melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan negara, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 13/G/2013/PTUN-BL TENTANG GUGATAN ATAS PENOLAKAN PENDAFTARAN TANAH MASYARAKAT BRANTI Rusjana, Muhamad
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Kasus yang terjadi pada penelitian ini merupakan sengketa yang terjadi antara Warga Desa Branti dengan PT. Kereta Api Indonesia. Tanah yang terletak disekitaran rel kereta yang telah dikuasai warga lebih dari 30 tahun merupakan dasar diajukannya permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Lampung Selatan. Dianggap permohonan hak atas tanah tersebut tidak dikabulkan maka warga melayangkan surat gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.Metode penelitian yang digunakan adalah  menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan normatif yaitu kepustakaan dan empiris yaitu sebagai data pendukung. Pengumpulan data menggunakan klasifikasi sistematis serta penyusunannya dengan cara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus Perkara Nomor : 13/G/2013/PTUN-BL, ini hanya menggunakan ketentuan berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, setiap amar putusan harus didukung oleh alasan atau dasar pertimbangan hakim serta alas an atau aturan hukum yang membenarkannya. Serta apa yang dilakuan hakim juga tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum.
KEBIJAKAN PENYERAHAN PENGELOLAAN PARKIR DARI DINAS PERHUBUNGAN KEPADA PT MITRA BINA PERSADA Sitinjak, Christianto
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 14/PT.MBP/MoA/X/2012 menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kini diserahkan kepada PT Mitra Bina Persada yang  dilakukan di 20 wilayah perparkiran di Kota Bandar Lampung. Jangka waktu perjanjian kerja sama perpakiran antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada adalah 3 tahun 2 bulan sejak tanggal berita acara serah terima tanggal 22 Oktober 2012.Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan permasalahan: a) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada?  b) Faktor-faktor apasajakah yang menghambat pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada?Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang digunakan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diolah melalui proses identifikasi, editing, klasifikasi data, penyusunan data dan penarikan kesimpulan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.  

Page 1 of 3 | Total Record : 23