cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL HIMA HAN
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 3 Documents
Search results for , issue " Vol 1, No 3 (2014)" : 3 Documents clear
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA BANDAR LAMPUNG Perdana, Rizki Novendi
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dasarnya adalah abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga perilaku PNS diatur oleh peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataanya terdapat PNS yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah penerapan sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Bandar Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat penerapan sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Bandar Lampung? Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empirik. Prosedur pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Prosedur pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penerapan sanksi administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba pemberhentian sementara PNS dari jabatan organik, dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu apabila PNS yang bersangkutan ditahan sementara oleh pihak yang berwajib dengan pembayaran gaji sebesar 75% atau 50% dari gaji pokok. Selanjutnya apabila telah ada penyelesaian hukum dari pihak yang berwajib atau Pengadilan yang menyatakan bahwa PNS tersebut terbukti melakukan tindak pidana narkoba, maka maka penyelesaian lebih lanjut tindakan  administratif  kepada  PNS  tersebut didasarkan kepada peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan sanksi administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah lamanya waktu untuk menerapkan sanksi administratif sebab hal ini baru dapat dilaksanakan apabila proses penyidikan atau pembuktian secara pidana diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan telah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PNS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba serta adanya penangguhan dari PNS yang bersangkutan. 
PEMBERIAN IZIN PERGUDANGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG Ichtiar, M. Rifki
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Izin Pergudangan pada BPMP kota bandar lampung disebut dengan Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah suatu tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftarkan untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi, Tanda Daftar Gudang merupakan salah satu sektor yang mendukung PAD Kota Bandar Lampung, Perizinan Pergudangan yang merupakan instrumen kebijakan pemerintah dalam menertibkan kedisplinan hukum masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan bahwa setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki Izin Pergudangan yang disebut dengan Tanda Daftar Gudang (TDG) Tapi kenyataannya masih ada Pergudangan yang tetap beroperasi namun belum memiliki Tanda Daftar Gudang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin pergudangan di Kota Bandar Lampung dan apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian Izin pergudangan di Kota Bandar Lampung ?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa keterangan dan pendapat dari para informan di lapangan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian izin. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi lapangan, pengolahan data dan analisis data.Tahap pemberian Izin Pergudangan adalah pendaftaran, pemrosesan, penetapan, dan penerbitan. Jumlah Pergudangan di Kota Bandar Lampung yang telah terdaftar di Badan Penanaman Modal dan Perizinan pada tahun 2013 sebanyak 113 gudang. Faktor penghambat dalam pelaksanaan izin mendirikan Pergudangan antara lain: lemahnya penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan gudangannya dan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan terhadap pergudangan yang tidak memiliki izin, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perizinan Pergudangan,serta kurangnya sarana dan prasarana BPMP Kota Bandar lampung.
PENINDAKLANJUTAN CONTACT CENTER 110 SEBAGAI WUJUD PELAYANAN PUBLIK POLRI (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) ALDO, HADY WASKITHA
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi komunikasi dan informasi digunakan oleh Polri untuk memberikan pelayanan publik secara optimal dalam rangka penanggulangan kejahatan yang terus berkembang di masyarakat. Untuk itu Polri menyediakan Contact Center 110  sebagai media pengaduan dari masyarakatHasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penindaklanjutan Contact Center 110 pada Polresta Bandar Lampung dilaksanakan dengan cara: a) Strategi Jangka Pendek, yaitu menempatkan personil di Sitipol dan merekrut tenaga sukarelawan diperbantukan/dipekerjakan sebagai operator penerima Contact Center b) Strategi Jangka Menengah, yaitu mengirimkan operator teknologi informasi untuk mengikuti pendidikan kejuruan, mendatangkan ahli IT, mendatangkan tenaga ahli c) Strategi Jangka Panjang, yaitu mengikutsertakan anggota dalam pelatihan tentang Standar Operasional Prosedur tata cara pengolahan dan penyajian data oleh Polda yang bekerjasama dengan Pihak Swasta  dan penambahan personil untuk mendapatkan operator Unit yang menguasai teknologi Iinformasi yang memiliki standar kemampuan untuk mengoperasionalkan computer dan internet. (2) Faktor-faktor penghambat penindaklanjutan Contact Center 110 adalah: a) Faktor sumber daya manusia, yaitu personil Sitipol belum sebanding dengan kompleksitas permasalahan yang ada. b) Faktor sarana prasarana, yaitu terbatasnya sistem informasi untuk pengolahan dan penyajian data secara on line c) Faktor Anggaran, yaitu terbatasnya anggaran yang ada d) Faktor sistem dan metode, yaitu belum tersusun piranti lunak aturan standar pengadaan dan penggunaan perangkat teknologi informasi

Page 1 of 1 | Total Record : 3