cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL HIMA HAN
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
Search results for , issue " Vol 3, No 4 (2016)" : 15 Documents clear
KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (PUPNS) DI KOTA BANDAR LAMPUNG Mahendra, Rachmad
JURNAL HIMA HAN Vol 3, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (E-PUPNS) adalah program yang yang digagas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015. Permasalahan penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di  Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor penghambat terhadap kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di  Kota Bandar Lampung?Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengelolaan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kebijakan BKN dalam pendataan ulang pegawai negeri sipil di Kota Bandar Lampung  melalui Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan sebuah kebijakan dengan sasaran seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kehadiran ePUPNS bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan BKN dalam PUPNS di Kota Bandar Lampung yaitu sumber daya manusia (SDM), Infrastruktur internet dan kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai tata cara pengisian e-PUPNS.Kata kunci : Kebijakan, Badan Kepegawaian Negara, PUPNS. 
PELAKSANAAN TATA RUANG KABUPATEN PRINGSEWU DALAM MENANGGULANGI BAHAYA BANJIR BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU Heriz, Muhammad Dandy
JURNAL HIMA HAN Vol 3, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 – 2031 mengatur mengenai Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan Ruang di wilayah Kabupaten. Salah satunya mengatur tentang  Pelaksanaan tata ruang Kabupaten Pringsewu dalam menaggulangi bahaya bencana banjir. Kawasan yang banyak terkena rawan banjir di Kabupaten Pringsewu  yaitu Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, dan Gadingrejo.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten Pringsewu dalam Menanggulangi Bahaya Banjir Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Serta 2) Apasajakah yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten Pringsewu dalam Menanggulangi Bahaya Banjir Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu ?Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan pendekatan empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data skunder, dan data tersier. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan tata ruang kabupaten Pringsewu dalam menaggulangi bahaya banjir yang pertama harus memenuhi Perizinannya yang di keluarkan badan koordinasi penataan ruang Kabupaten Pringsewu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti Perizinan lingkungan meliputi Analisi Mengenai Dampak Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Karena kewenangan Bapeda hanya menangani permohonan  izin yang di laporkan pada masyarakat dan Bapeda akan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu  Tahun 2011-2031 yang masuk dalam Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.Fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang belum memahami soal Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mendasari pada arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan rawan bencana banjir. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan tata ruang kabupaten Pringsewu dalam menaggulangi bahaya banjir adalah kabupaten baru yang diresmikan pada tanggal 3 april 2009, belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kawasan rawan bencana banjir, dan sosialisasi peraturan daerah kabupaten pringsewu tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Pringsewu yang belum maksimal sehingga masyarakat masih beranggapan tanah yang diperuntukan untuk persawahan adalah milik masyarakat pribadi.Kata Kunci: Banjir, Kabupaten Pringsewu, pelaksanaan, penanggulangan
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH OLEH PENYELENGGARA PEMBANGUNAN PERUMAHAN MELALUI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA Natasya, Dea
JURNAL HIMA HAN Vol 3, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan perumahan bagi rakyat dijelaskan di dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2). Dalam pembangunan perumahan tata cara perolehan hak atas tanah melalui pemberian hak atas tanah negara sesuai dengan prosedur tata caranya yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, akan tetapi dalam tata cara perolehan hak atas tanah negara PT. Jaya Nusantara tidak mengikuti tata cara sesuai prosedur yang diatur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perolehan hak atas tanah oleh penyelenggara pembangunan perumahan melalui pemberian hak atas tanah negara serta faktor apakah yang menjadi penghambat dalam perolehan hak atas tanah oleh penyelenggara pembangunan perumahan melalui pemberian hak atas tanah negara.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interprestasi terhadap data yang diperoleh.Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa: 1) Perolehan hak atas tanah oleh penyelenggara pembangunan perumahan melalui pemberian hak atas tanah negara diawali syarat-syarat bagi pemohon yaitu PT. Jaya Nusantara bahwa permohon hak atas tanah mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara secara tertulis, yang diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Dalam permohonan tersebut memuat keterangan mengenai pemohon, keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik serta keterangan lainnya berupa keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon serta keterangan lain yang dianggap perlu, sehingga terbitlah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah tersebut. 2) faktor penghambat yaitu kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu. Seiring dengan perjalanan waktu telah terjadi perubahan data baik mengenai subyek maupun fisik tanahnya, tetapi tidak diikuti dengan perubahan data administrasinya serta tingginya biaya perolehan hak atas tanah yang harus dibayarkan ke kas negara. Kata kunci: Pembangunan Perumahan, Perolehan Hak Atas Tanah, Pemberian Hak Atas Tanah. 
PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Septiani, Sandra
JURNAL HIMA HAN Vol 3, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam (agraria) yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan kebijaksanaan bidang pertanahan yang dikenal dengan Catur Tertib Pertanahan sebagaimana dimuat dalam Keppres Nomor 07 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) yang salah satunya meliputi Tertib Administrasi Pertanahan. Ditentukannya agar pembangunan dibidang pertanahan diarahkan kembali untuk menata kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan. Timbulnya permasalahan penatagunaan pertanahan di Kabupaten Lampung Selatan karena alih fungsi lahan belum berjalan dengan baik dan Permasalahan penataan penguasaan tanah itu dalam redistribusi tanah belum sesuai peraturan, pembagian luas tanahnya masih ada yang mendapat dibawah batas minimum.Permasalahan dalam penelitian yaitu (1) bagaimana pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan? (2) apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Lampung Selatan? Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penatagunaan tanah dan  penataan penguasaan tanah.Pendekatan masalah dilakukan secara normatif dan empiris dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dalam lingkup penatagunaan tanah belum tertib, alih fungsi lahan belum berjalan dengan baik, walaupun sudah ada Perda Nomor 1 Tahun 2004 tetapi belum berlaku. Tim teknis belum terbentuk, jadi SK dari Bupati belum dikeluarkan. Pelaksanaan tertib administrasi pertanahan dalam lingkup penataan penguasaan tanah juga belum tertib. Penataan penguasaan tanah terdapat dua cara, yaitu konsolidasi tanah dan redistribusi tanah. Khususnya redistribusi tanah yang pelaksanaannya belum sesuai peraturan, dalam pembagian luas tanah untuk seorang petani masih ada yang mendapat dibawah batas minimum 2 Ha. Karena, sudah diatur dalam pasal 8 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian bahwa Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar setiap petani memiliki tanah pertanian minimum 2 Ha. Jadi pembagian tanah tersebut belum adil dan merata.Kata kunci : Tanah, Tertib Administrasi pertanahan.
PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG Setiawan, Oglando
JURNAL HIMA HAN Vol 3, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seleksi terbuka dilaksanakan dalam rangka memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi/jabatan tertentu sehingga dapat menjalankan  tugas yang lebih efektif dan efisien. Demikian pula halnya dengan  seleksi terbuka pejabat struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar LampungPermasalahan penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah pelaksanaan seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung?Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, terdiri dari: a) Persiapan seleksi terbuka dengan pembentukan Panitia Seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian,  Pelaksanaan Seleksi terbuka b) Pelaksanaan seleksi terbuka dengan prosedur sebagai berikut Pengumuman Lowongan Jabatan, Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi, Wawancara Akhir, Penelusuran (Rekam Jejak) Calon, Hasil Seleksi, Tes Kesehatan dan psikologi c) Monitoring dan Evaluasi Seleksi terbuka yang bersifat mengikat (2) Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah belum adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mengetahui siapa-siapa kandidat pejabat yang akan diangkat atau dipromosikan, sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menempatkan orang-orang titipan untuk menduduki jabatan. Selain itu kurang kompetennya pejabat yang dipromosikan sehingga kurang memenuhi pangkat tertentu, memiliki kualifikasi tingkat pendidikan yang diperlukan serta memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.Kata Kunci: Seleksi Terbuka, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PENGALIHFUNGSIAN JALAN UMUM MENJADI LAHAN PARKIR Yolanda, Clara
JURNAL HIMA HAN Vol 3, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari pelaksanaan kebijakan pengalihfungsian jalan umum menjadi lahan parkir yaitu dengan penyediaan lahan parkir yang memadai bagi masyarakat yang singgah di Taman ataupun Masjid Taqwa Kota Metro. Aturan tentang pengelolaan jalan dan  parkir sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mengenai kebijakan yang ada di Kota Metro juga sudah diatur dalam Peraturan  Daerah Kota Metro No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2013.Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam pengalifungsian jalan umum menjadi lahan parkir? b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam pengalihfungsian jalan umum menjadi lahan parkir? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengalihfungsian jalan umum menjadi lahan parkir dilakukan secara rapat musyawarah antara dinas-dinas terkait dengan melalui tahapan-tahapan pembuatan lahan parkir yang sudah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan pengalihfungsian jalan umum menjadi lahan parkir yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Metro dalam pengalihfungsian jalan umum menjadi lahan parkir yaitu lahan atau lokasi parkir yang kurang, sering terjadi kemacetan disekitar jalan tersebut dan tidak adanya kepastian hukum yang jelas terakit aturan yang mengatur atau dasar dari pengalihfungsian jalan umum menjadi lahan parkir di Kota Metro. Faktor pendorong pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Metro dalam pengalihfungsian jalan umum menjadi lahan parkir yaitu menambah pendapatan asli daerah dari retribusi parkir serta memperluas tempat parkir bagi kendaraan roda empat sehingga tersedianya lahan parkir yang memadai.Kata Kunci: Kebijakan, Pengalihfungsian, Lalu Lintas, Jalan, dan Parkir
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NO 7 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK AS, Dewi Yuliandari
JURNAL HIMA HAN Vol 3, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya dari pemerintah untukmelindungi dan menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih tanpaadanya paparan asap rokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palembang disebabkan karena prevalensi perokok yang setiap tahunnya terus meningkat, selain itu jumlah penderita penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yangsalah satunya disebabkan oleh asap rokok juga mengalami peningkatan, untukmengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palembang menetapkanPeraturan Daerah No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengaturtentang area atau ruangan dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimanakah Implementasi PeraturanDaerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok? danFaktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam implementasi PeraturanDaerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok?Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatanyuridis empiris untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 7Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah berjalan dengan baikkhususnya di kawasan Masjid Agung dan Terminal Karya Jaya Kota Palembangnamun penerapan di kawasan Angkutan Umum masih belum berjalan denganefektif karena masih banyak pelanggaran yang terjadi. Faktor-faktor penghambatimplementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok antara lain kurangnya sosialisasi yangdilakukan oleh pihak pengawas penegakkan Kawasan Tanpa Rokok yaitu DinasKesehatan dan SatpolPP dan dari pihak pengawas internal kawasan, kesadaranmasyarakat yang masih kurang, dan para petugas atau aparat penegak hukumkurang mampu menerapkan sanksi yang berlaku secara tegas kepada parapelanggar. Diharapkan kegiatan sosialisasi dapat ditingkatkan lagi agarmasyarakat lebih banyak mengetahui dan mendukung pelaksanaan KawasanTanpa Rokok, serta penerapan sanksi tidak hanya diberlakukan bagi pengawasinternal masing-masing kawasan tetapi juga diberlakukan bagi masyarakat yangmelanggar ketentuan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. DAFTAR PUSTAKA A.      LiteraturAriyadin, 2011, Rokok Anda: Relakah Mati demi Sebatang Rokok?, Penerbit  Manyar Media, Yogyakarta.Aulia LE, 2010, Stop Merokok, Penerbit Garai ilmu, Yogyakarta.Bambang Trim, 2006, Merokok Itu Konyol, Penerbit Ganeca Exact, JakartaHandayaningrat, 1996, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.Hufron Sofianto, 2010, Mengenal Bahaya Rokok Bagi Kesehatan, Penerbit Horizon, Bogor.Jaya M, 2009, Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok, Penerbit Rizma, Sleman.Komalasari D. 2008, Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok pada Remaja, Penerbit Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.Lily S Sulistyowati, 2011, Prototype Kawasan Tanpa Rokok, Penerbit Kemenkes RI, JakartaMu’tadin Z. 2010, Remaja dan Rokok, Penerbit Garai ilmu, Yogyakarta.Muhammad Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta.Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.Widyastuti Soerodjo, 2011, Pedoman Pelatihan Pengawasan Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok, Penerbit TCSC-IAKMI, Jakarta.William N, 2000, Analisis Kebijakan Publik, Penerbit Hanindita Graha Widia, Yogyakarta.Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. B.       Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa RokokPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Kawasan Tanpa RokokPeraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota PalembanGPeraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota PalembangC.      Internethttp://nefosnews.com/2014/01/jumlah-perokok-di-Indonesia-tertinggi-kedua-di-dunia.htmlAsep Haryono. 2014, Wacanakan Perda Kawasan Tanpa Rokok, http://www.pontianakpost.com/pro-kalbar/sambas/wacanakan-perda-kawasan-tanpa-rokok.htmlDicky Wahyudi. 2014, Penderita ISPA Meningkat, http://kabarsumatera.com/2014/03/penderita-ispa-meningkat.htmlDinas Kesehatan Kota Palembang. 2014, Prevalensi Perokok di Kota Palembang, http://www.dinkes.palembang.go.id/2014/01/prevalensi-perokok-di-kota-palembang.htmlSetyadi B. 2007, Pembentukan Peraturan Daerah, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan,http://www.dprdsulsel.go.id/system/files/dokumen/pembentukan_perda.pdfTCSC. 2012, Kawasan Tanpa Rokok dan Implementasinya, http://tcsc-indonesia.org/2012/08/kawasan-tanpa-rokok-dan-implementasinya.pdfWahyu Hidayat 2014, 2017 Palembang Bebas Bus Kota, http://infopublik.kominfo.go.id/read/66166/2017-palembang-bebas-bus-kota.ht  
PELAYANAN ADMINISTRATIF KESEHATAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULUTIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN Pradita, Advent
JURNAL HIMA HAN Vol 3, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mendistribusikan kesejahteraan. Keberadaan BPJSadalah salah satu cara untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Hal ini diatur berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 15 Tahun 2016 untuk maksimalnya pelayanan kesehatan di lingkungan OKU timur.Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksananan pelayanan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan menurut masyarakat di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur, sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui BPJS belum terlaksana secara maksimal karena pelaksaan pelayanan kesehatan yang belum terealisasi seluruhnya. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas yaitu pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dana kapitasi di Puskesmas OKU Timur dialokasikan berdasarkan UU 15 Tahun 2016. Faktor pendukung pelayanan kesehatan melalui BPJS yaitu, tersedianya sarana pelayanan kesehatan (alat medis), adanya kedisplinan dalam bekerja, dan adanya rasa tanggung jawab pemberi pelayanan kesehatan, sedangkan faktor penghambat yaitu, alokasi dana alat medis yang minim untuk puskesmas dan kartu KIS belum tersebar secara merata. Perlu penambahan anggaran APBD untuk alat medis dan peningkatan Sumber Daya Manusia.Kata kunci : Pelayanan Aministratif,Kesehatan, BPJS. 
PELAKSANAAN FUNGSI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR LAMPUNG Arifin, Abdul
JURNAL HIMA HAN Vol 3, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan harus ditingkatkan agar tidak terjadi perpecahan persatuan dan kesatuan serta konflik sosial dalam masyarakat dengan membentuk lembaga atau forum khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forum koordinasi pimpinan di kecamatan. Forum koordinasi pimpinan di kecamatan diketuai oleh Camat dengan anggota Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Komando Rayon Militer untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum di kecamatan.Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui studi lapanagan (Field Research) sedangkan  data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research). Analisis yang digunakan penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif.Pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung dilakukan dengan kesepakatan bersama melalui berbagai kegiatan secara terstruktur dan kegiatan kemasyarakatan seperti pembinaan komunikasi sosial, pembinaan teritorial, seminar penguatan wawasan kebangsaan, penyuluhan hukum dan ketertiban umum, gotong royong, bersih-bersih lingkungan/gugur gunung, poskamling, santunan kemanusiaan, rembuk pekon/ngobrol santai, pentas budaya, pengajian agama, konsolidasi antar umat beragama, dan konsolidasi antarsuku serta penanganan konflik sosial melalui tindakan preventif (pencegahan konflik) dan represif (pembenahan konflik) agar konflik yang terjadi dapat dihentikan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Penanganan Konflik Sosial. Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung adalah lemahnya rasa solidaritas masyarakat dan banyaknya masyarakat pendatang dan belum adanya Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan di kecamatan serta Standar Operasional Prosedure (SOP). Kata Kunci : Koordinasi, Urusan Pemerintahan Umum, Pelaksanaan Fungsi 
PERAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA METRO DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Alwasillah, Elvin Chaedar
JURNAL HIMA HAN Vol 3, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus ditempuh dengan cara yang baik dalam rangka memperbaiki hubungan kerja sama antara buruh dan pengusaha, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial? 2) Apakah faktor-faktor penghambat peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan melalui proses mediasi oleh mediator melalui tahap pahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahap pra mediasi, mediator mengumpulkan informasi latar belakang dan fakta perselisihan, isu-isu yang menonjol, karakter perorangan dari pihak-pihak yang berselisih. Pada tahap mediasi, mediator melaksanakan mediasi sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemerantara yang profesional, netral dan tidak berpihak kepada kepentingan salah satu pihak yang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial. (2) Faktor-faktor yang menghambat peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah: a). Kurangnya pengetahuan para pihak tentang mekanisme dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. b)Karakter personal para pihak yang berselisih tidak mendukung implementasi mediasi c) Salah satu pihak mengundurkan diri dari proses mediasi yang sedang berlangsung d) Belum adanya ruangan khusus untuk pelaksanaan mediasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Mediator hendaknya terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses mediasi dengan cara terus mengasah potensi dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan (2) Para pihak yang terlibat dalam perselisihan industrial hendaknya memberikan data dan informasi secara lengkap dan akurat kepada mediator.Kata Kunci: Peran, Perselisihan, Hubungan Industrial

Page 1 of 2 | Total Record : 15