cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL HIMA HAN
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 19 Documents
Search results for , issue " Vol 4, No 1 (2017)" : 19 Documents clear
IMPLEMENTASI PENERAPAN ASAS PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI KANTOR KECAMATAN TUMIJAJAR, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Hayati, Misbahul
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan lainnya. Pelayanan administrasi terpadu yang ada di Kecamatan Tumijajar belum berjalan dengan baik, walau sudah ada loketnya namun para pegawainya masih malas-malasan, jam 09.00 para pegawai masih banyak yang belum berada di kantor. Pelayanannya juga masih belum berjalan dengan maksimal, sering kehabisan blangko, dan pejabatnya sering tidak berada di tempat.Permasalahan dalam penelitian ini adalah (a). Bagaimana implementasi asas pelayanan yang baik dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tumijajar ? (b). Faktor apa sajakah yang menghambat implementasi penerapan asas pelayanan yang baik tersebut ?Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh hasil mengenai implementasi penerapan asas pelayanan yang baik dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tumijajar yaitu dengan adanya loket pelayanan administrasi terpadu yang baru-baru ini dimiliki oleh Kantor Kecamatan Tumijajar. Faktor yang menghambat dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik khususnya di Kantor Kecamatan Tumijajar: (a) Sering terkendalanya di alat Foto dalam pembuatan E-KTP, alat foto yang sering rusak, (b) Blangko untuk membuat E-KTP sering kehabisan, (c) Kurangnya perhatian terhadap kualitas layanan pegawai kepada masyarakat, (d) Ketidak disiplinan pegawai dalam menjalankan tugas, dapat dilihat dari banyaknya pegawai yang masih banyak telat untuk datang ke kantor, (e) Peralatan/sarana dan prasarana yang kurang memadai, dilihat dari jumlah komputer yang masih terbatas di bagian pelayanan umum.Kata kunci :Implementasi, Asas Pelayanan yang Baik, Pelayanan Publik. Jackson. 2014. Hukum Kepegawaian Indonesia. Bandar Lampung: Justice Publisher.Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya BaktiSutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan NepotismeUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikUndang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan DaerahUmam, Khaerul. 2012. Manajemen Organisasi. Bandung. Pustaka Setia.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi PemerintahanPeraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota
PELAKSANAAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 TENTANG PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK MELALUI PENERAPAN KANTONG BELANJA PLASTIK SEKALI PAKAI TIDAK GRATIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG Prawira, Caca Yudha
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur mengenai pengurangan sampah yaitu meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sampah kantong plastik merupakan salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan hidup, salah satu upaya dalam mengurangi timbulan sampah khususnya sampah kantong plastik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di seluruh gerai pasar ritel modern di Indonesia. Namun, faktanya dalam beberapa bulan  ini masih terdapat beberapa gerai pasar ritel modern yang belum menggunakan program kantong plastik berbayar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1.Bagaimana Pelaksanaan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengurangan sampah kantong plastik melalui penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis? 2. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut?Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data skunder, dan data tersier. Analis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.Hasil Penelitian menunjukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat edaran program kantong plastik berbayar, berdasarkan azaz kemanfaatan dan azaz kepentingan umum. Namun, dalam pelaksanaannya pengurangan sampah plastik melalui program kantong plastik berbayar belum berjalan secara optimal. Masih sangat sedikit masyarakat yang membawa kantong belanja sendiri. Sehingga belum ada peningkatan yang signifikan dalam halpengurangan sampah kantong plastik. Faktor penghambat dalam pelaksanaan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengurangan sampah plastik melalui program kantong plastik berbayar diantaranya adalah kurangnya sosialisasi terhadap program kantong plastik berbayar dan tidak ada laporan hasil penggunaan penjualan kantong plastik dan kegiatan yang dilaksanakan dari pihak  perusahaan pasar gerai ritel modern kepada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup serta tidak ada sanksi yang mengatur apabila pasar gerai ritel modern tidak mengikuti program kantong plastik berbayar.Kata Kunci: Pelaksanaan, Sampah, Kantong Plastik
KEBIJAKAN PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI E-COMMERCE Lubis, Melisa Rahmaini
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu potensi di bidang perpajakan adalah pajak atas transaksi e-commerce, sehingga Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan surat edaran sebagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara atas pajak pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terhadap transaksi e-commerce. Permasalahan dalam penelitian: (1) Bagaimanakah kebijakan pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi E-Commerce? (2) Apakah faktor penghambat pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi E-Commerce? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi E-Commerce sebagai kebijakan perpajakan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce dan dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012  tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas transaksi E-Commerce, yang meliputi pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu, pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa, pajak atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada online marketplace merchant oleh penyelenggara online marketplace dan pajak atas online retail. (2) Faktor-faktor penghambat pemungutan adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha online selaku wajib pajak, belum optimalnya database pelaku usaha online, lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak serta pelaku usaha online yang belum memiliki NPWP. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Ditjen Pajak perlu meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha online tentang pentingnya membayar pajak atas transaksi E-Commerce (2) Ditjen Pajak perlu meningkatkan upaya pendataan terhadap pelaku usaha online sehingga potensi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari transaksi E-Commerce akan dapat dioptimalkan.Kata Kunci; Kebijakan Pengaturan, Transaksi E-Commerce
KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH DALAM LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN Kurniawan, Agung
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lelang barang jaminan berupa hak atas tanah dan bangunan, diperlukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dimana obyek lelang itu berada berdasarkan adanya permintaan tertulis dari Kepala Kantor Lelang. Kewajiban untuk meminta SKPT diatur dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3). PP 24/1997.Permasalahannya adalah: (1) Bagaimanakah Kedudukan Hukum Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan? (2) Mengapa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) menjadi salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggunganatas Tanah dan Bangunan?Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustakaan dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan penelitian diketahui bahwa (1) Kedudukan SKPT dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggunga Atas Tanah dan Bangunan adalah wajib dan mutlak. (2) SKPT diperlukan untuk validitas serta menghindari terjadinya pelelangan yang tidak jelas objeknya. SKPT dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah dan Bangunan sangat penting adanya, karena termasuk prosedur PraLelang.Perlu dilakukan penelitian berdasarkan data fisik dan yuridisnya sebelum lelang dilakukan.Kata Kunci : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Lelang, Hak Tanggungan
KEBIJAKAN KEPALA POLISI DAERAH LAMPUNG DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT LAMPUNG Alam, Septian
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan Kepolisian Republik Negara Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap kebijakan kepala polisi daerah lampung dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat Lampung?Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif dan Empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif.Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan kepala Polisi Daerah Lampung dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah program polisi dimana-mana. Dalam hal perlindungan bahwa pihak kepolisian mempunyai kebijakan untuk suatu upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat, dalam hal ini kebijakan yang dibuat oleh kepala Polisi Daerah Lampung adalah untuk menekan tingkat kejahatan seperti penjambretan, begal, kendaraan bodong. Faktor Penghambat kebijakan Kepala Polisi Daerah Lampung dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah keterbatasan fasilitas untuk memberikan pelayanan, salah satu contohnya adalah posko penjagaan polisi, yang tidak ada kursi untuk duduk dan tidak dapat memberi minum karena tidak ada meja, sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal. Kemudian hal lain yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kebijakan Kapolda ini, masyarakat menganggap bahwa program polisi dimana-mana sama halnya dengan patroli, atau pengamanan lalu lintas yang biasa, artinya masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang program polisi dimana-mana.Kata kunci : kebijakan, upaya perlindungan, masyarakat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.Naskah Akademik. Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.(Jakarta 1991)Undang_Undang Dasar 1945Undang-UndangNomr 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaPeraturanPemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
PERENCANAAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENERAPAN KOTA LAYAK ANAK Puteri, Dian Ferdisa
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, serta mendapat perlindungandari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk mewujudkan pemenuhan  Hak Anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan dilaksanakan melalui kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.  Maka dalam hal ini perlu dibentuknya kota layak anak mengingat banyak  kasus-kasus pelanggaran HAM terutama pada anak yang menjadi sorotan dan menyita perhatian publik di Kota Bandar Lampung.Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menerapkan Kota Layak Anak dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam perencanaan Kota Layak Anak? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.Hasil penelitian dan pembahsan ini menunjukkan: Proses perumusaan dalam rangka perencanaan kebijakan KLA telah melalui tahap-tahap yang telah sesuai dengan proses formulasi sebuah kebijakan. Dalam proses perumusan dalam penerapan kebijakan ini, aktor utama atau aktor yang paling dominan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku instansi teknis pengusul raperda dan BKKB dan PP Kota Bandar Lampung yang melakukan pembahasan terhadap kebijakan tersebut. Faktor penghambat yang mendominasi dalam rangka penerapan Kota Layak ini adalah belum adanya peraturan daerah yang mendukung dalam hal pelaksaannya, kemudian belum adanya anggaran yang dikhususkan untuk digunakan dalam penerapan kota layak anak di Bandar Lampung, dan peran masyarakat yang belum masimal dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dengan cara dibentuknya kota layak anak ini.Saran dalam penelitian ini adalah pemerintah kota bandar lampung dalam menyusun perencanaan kota layak anak harus dilakukan semaksimal mungkin dan pemerintah Kota Bandar Lampung harus segera mengesahkan tentang perencanaan Kota Layak Anak ini.Kata Kunci: Perencanaan pemerintah kota, Penerapan,Kota layak anak.
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Azwar, Shelly Malinda
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan di Kabupaten Lampung Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 - 2031. Akan tetapi dalam pemanfaatan ruang belum terlaksana dengan optimal oleh karena itu perlu data-data penelitian pengendalian pemanfaatan ruang.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara kepada responden sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengaturan zonasi dengan cara mengklasifikasikan rencana penggunaan ruang, menyiapkan beberapa bentuk perizinan, Pemberian Insentif dan Disinsentif yang belum terlaksana. Penyebab belum terlaksananya Insentif dan Disinsentif di Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya pemanfaatan ruang yan tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti kawasan pendidikan jaraknya sangat dekat dengan kawasan  industri yang ada dikecamatan kalianda. Hal inilah sebagian contoh kecil mengapa Insentif dan Disinsentif belum terlaksana. Beberapa hal lain penyebab pemerintah daerah belum melaksanakan insentif dan disinsentif dikarenakan tidak mempunyai akses terhadap rencana-rencana pembangunan sektoral yang dibuat dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Sehingga sanksi yang tegas belum dapat terlaksana di Kabupaten Lampung Selatan.Faktor pendukung pengembangan wilayah bagi tata ruang Kabupaten Lampung Selatan mengacu pada Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Lampung Selatan yaitu cepatnya pertumbuhan berbagai bidang seperti masalah ekonomi, masalah sosial, masalah daya dukung lingkungan dan masalah tata ruang, infrastruktur seperti permasalahan infrastruktur bidang daerah tertinggal, pembangunan infrastruktur bidang sosial, bidang daya dukung lingkungan, pertanian dan pariwisata, Peraturan perundang-undangannya masih bersifat umum, pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan menyebabkan kepadatan penduduk semakin tinggi sehingga efisiensi pemanfaatan ruang menjadi tuntutan yang dapat dihindari, kurangnya sumber daya manusia dan pendanaan serta kurangnya pemahaman aparatur pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangnya. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengendalian, Pemanfaatan Ruang.
PELAKSANAAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG Penghuni, Saputri Ratu
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/02/MEN/ III/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dalam Bab VIII pasal 22 Ayat (1) izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diberikan oleh direktur pengendalian pengunaan tenaga kerja asing dan dalam ayat (2) izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dalam hal perpanjangan diberikan oleh Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota, melalui Dinas Tenaga Kerja.Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung? 2) Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Bandar Lampung ? Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data skunder, dan data tersier. Analis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan proses pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja kota bandar lampung terhadap perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing melalui pemberian izin memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. Faktor –faktor penghgambat dalam pemberian izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung antara lain: 1) Pihak pengguna TKA lalai, dengan sengaja tidak mengurus perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), 2) Kurangnya kordinasi antara kantor imigrasi yang menerbitkan izin tinggal dengan Disnakertrans Provinsi Lampung atau Kemenakertrans sebagai instansi yang mengeluarkan izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, 3) Lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung terhadap TKA yang ada di Kota Bandar Lampung, 4) Belum optimalnya program sosialisasi yang disebabkan tidak tersedianya anggaran dari kemenakertrans.Kata kunci: pelaksanaan, pengawasan, tenaga kerja asing
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN PETI KEMAS PELINDO II CABANG PANJANG Andrianto, Dimas Rilo
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah yang memiliki pelabuhan kapal dan mengenakan retribusi pelayanan terhadap kapal-kapal yang berlabuh atau bongkar muat di wilayah pemerintahannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhan yang bertujuan untuk mengatur pelayanan kepelabuhan, termasuk di dalamnya penarikan retribusi kapal. Permasalahan: Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi pelayanan kapal di Pelabuhan Peti kemas Pelindo II Cabang Panjang dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan kapal di Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Panjang?Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: Kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi pelayanan kapal di Pelabuhan Peti kemas Pelindo II Cabang Panjang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhan, bahwa kewenangan daerah provinsi di wilayah laut adalah kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya dan pengaturan administratif pengaturan dalam bentuk pemungutan retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan kapal di Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Cabang Panjang terdiri dari: adanya Pengaturan Kepelabuhan yang Tidak Harmonis dan adanya Tarik Menarik Kepentingan Antar Instansi dalam Pengelolaan Pelabuhanyang multi sektoral. Saran dalam penelitian ini adalah: Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Pelayaran yang diikuti denganperubahan peraturan pelaksana tentangkepelabuhan di bawahnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Dalam menyikapi aturan mengenai pengelolaan pelabuhan, semua pihak hendaknyamemandang kewenangan di wilayah laut sebagai sebagai manajemen pelabuhan yang mencakup keselamatan lalu lintas pelayaran, sistemnavigasi dan persandian, perijinan bagi kapal yang akan berlabuh atauberlayar, administrasi bongkar muat, dan sebagainya.Saran: Kewenangan, Retribusi, Pelayanan Kapal Admosudirjo, Prajudi.2001. Teori Kewenangan. PT. Rineka Cipta Jakarta.Asshiddiqie,Jimly. 2006, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta,Djamali, R. Abdoel. 2001. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.Gaffar,Affan. 2006. Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya, Citra Aditya Bakti, Jakarta.H.R.,Ridwan. 2003. Hukum Administrasi Negara, Cet.II, UII Press, Yogyakarta.Himawan, Muammar. 2004. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta.Jefferson,Rumajar. 2006. Otonomi Daerah: Sketsa. Gagasan dan Pengalaman, Media Pustaka,  Manado.Kaho,Josef Riwu. 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta.Kantaprawira,Rusadi. 1998. Hukum dan Kekuasaan,Universitas Islam Indonesia, YogyakartaMunir,Sirojul. 2013. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya, Genta Publishing, YogyakartaSetiardja,A. Gunawan. 1990. Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kanisius, Yogyakarta.Soekanto,Soerjono. 1983. Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.Sofian, Rayanto. 2001. Pembangunan Daerah di Era Otonomi. Yayasan Obor. Jakarta.Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung.Tambunan,RJ. 2007. Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Daerah. Rineka Cipta. JakartaWidiati, Ninik. 2007. Revitalisasi Keuangan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.Undang-Undang Dasar 1945 Hasil AmandemenUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang KepelabuhananPeraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan KepelabuhanPeraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK BERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG Khairullah, Risky
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menara Telekomunikasi adalah sebuah perkembangan teknologi yang menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat yang tidak terlepas dari alat komunikasi, sehingga terjadinya peningkatan pembangunan. Menara telekomunikasi diatur di dalam UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi di Kota Bandar Lampung di atur dalam Peraturan Walikota No 7 tahun 2015 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi tetapi, dalam penerapan di lapangan masih terdapat menara telekomunikasi yang belum memiliki izin dan sampai saat ini masih ada beberapa yang berdiri. Permasalahannya adalah (1) bagaimanakah penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi tak berizin di Bandar lampung (2) faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum menara telekomunikasi tak berizin di Bandar lampung.Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan data sekunder, data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa, (1) Penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi tak berizin di kota Bandar lampung dilakukan dengan dua cara yaitu: Secara preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan, kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. yaitu dilakukan dengan cara penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan (pengambilan sampel, penghentian dan sebagainya) Kemudian Secara Reprensif jelas diatur dalam Pasal 26 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 berupa sanksi adminisratif yaitu peringatan tertulis, penghentian pembangunan kegiatan pembangunan, penghentian sementara operasional menara, pembekuaan sementara IMB menara, pencabutan IMB menara dan perintah pembongkaran menara. (2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi tak berizin di Kota Bandar Lampung antara lain, kurang Optimalnya Tim Pengawasan Pemerintah Kota Bandar lampung, kurangnya Sumber Daya Manusia yang menangani mengenai Pengendalian Menara Telekomunikasi, Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang tidak mempunyai itikad baik; dan kurangnya kordinasi antar satuan kerja perangkat daerah.Saran dalam penelitian ini adalah 1) Penerapan perizinan agar memberikan kepastian hukum kepada penanggung jawab terhadap pihak pendiri menara telekomunikasi; dan 2) reformasi birokrasi dalam proses permohonan perizinan dan penambahan sumber daya manusia sebagai pengawas dan pengendali untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum dibidang perizinan telekomunikasi di Kota Bandar Lampung.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perizinan, Menara Telekomunikasi

Page 1 of 2 | Total Record : 19