cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL HIMA HAN
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 42 Documents
Search results for , issue " Vol 4, No 2 (2017)" : 42 Documents clear
KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIBAWAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN Aulia, Rizky
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lahirnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang ruang/BPN tahun 2015 merupakan babak baru bagi kelembagaan BPN. Kini, fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Perubahan itu berdampak pada bertambahnya kewenangan sebuah lembaga negara, sehingga kewenangan kementerian tersebut semakin meningkat dan strategis.  Namun faktanya, banyak kendala yang terjadi dilapangan setelah BPN disandingkan dengan Dirjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. permasalahannya 1. Bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2. Bagaimana dampak hukum terhadap kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah  Kementerian Agraria dan Tata Ruang.Penelitian ini bersifat normatif empiris, Data primer diperoleh dari wawancara dengan Staf Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Kantor Wilayah Provinsi Lampung serta Kepala seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Data sekunder diperoleh dengan membaca, mengutip buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis secara deskripsif kualitatif.Hasil penelitian diketahui bahwa, 1. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN merupakan peluang kelembagaan untuk menyatukan pengelolaan pertanahan secara komprehensif. Pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak sebatas ruang permukaan tanah namun merangkup ruang dibawah tanah, ruang diatas tanah, ruang perairan serta ruang permukaan tanah itu sendiri, 2. Dampak Positif keberadaan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengamanahkan pada negara untuk menyelenggarakan urusan pertanahan secara menyeruluh meliputi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dampak Negatif Kewenangan BPN dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN adalah diperlukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan penataan pertanahan, agar memudahkan pelaksana di lapangan. DAFTAR PUSTAKA Asshidiqie, Jimly. 2006. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Konstitusi Press._____________. 2010. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sinar Grafika.Fauzi, Noer. 2001. Prinsip-prinsip Reforma Agraria, Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.Firmansyah, dkk. 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Jakarta: KRHN.Hadimoeljono. 2013. Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Mencari Kelembagaan Pemanfaatan Ruang yang Efektif’ dalam Buletin Tata Ruang dan Pertanahan, Edisi II Tahun 2013, Jakarta: Direktorta Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas.Hakim, Lukman. 2010. Kedudukan Komisi Negara Di Indonesia, Malang: Setara Press.Harsono, Boedi. 2010. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Bandung: Mandar Jaya.Soehardi, Harjono. 2006. Pemantapan Penyusunan Konsep-konsep Tentang Kebijakan Pemanfatan Tanah Perkotaan di Lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.Syarief, Elza. 2012. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.Yusnani, dkk. 2016. Hukum Pemerintahan Daerah, Malang: Intelegasi Media. Sumber lainPasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata RuangPasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan NasionalPasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata RuangRPJMN Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2015
PENGISIAN JABATAN FUNGSIONAL DI INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG Robbi, M. Fadli
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Pengisian Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Bandar Lampung bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dari pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan. Hal ini diatur dalam Permenpan Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dan Angka Kreditnya.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pengisian Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Bandar Lampung dan apa saja faktor penghambat pengisian Jabatan Fungsioanal di Inspektorat Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan normatif dan pendekatan empiris.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengisian jabatan fungsional di Inspektorat Kota Bandar Lampung melalaui tiga cara; (1) pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali; (2) pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional yang dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan; (3) pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional. Faktor Penghambat Pengisian Jabatan Fungsional yang dihadapi adalah faktor peserta diklat yang gagal dalam ujian, faktor belum memenuhi syarat dan faktor batas usia. Saran yang dapat diberikan sebaiknya pemerintah Kota Bandar Lampung tetap melakukan perbaikan terhadap pengisian jabatan fungsional di inspektorat kota bandar lampung dan memperhatikan formasi agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan memperhitungkan perbandingan antara jumlah Pejabat Fungsional dengan beban kerja yang ada pada unit kerja yang bersangkutan. Daftar PustakaAnggriani, Jum. 2012.Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha IlmuC.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar GrafikaH. Bohari. 1992.Pengawasan Keuangan Negara.Jakarta: Rajawali PersHAW. Wijadja. 2001. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom. Jakarta: Raja GrafindoMakhfuz, M. 2013.Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha IlmuRidwan Tjandra. 2008.Hukum Administrasi Negara. Yoyakarta: Universitas Atmajaya Peraturan Perundang-undaganUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar LampungPeraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi  dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dan Angka Kreditnya.
PEROLEHAN TANAH KARENA PEWARISAN DAN PENDAFTARANNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA Nurmayani, S.H., M.H., Ahmad Sobari Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.H.
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji: (1) Perolehan tanah karena pewarisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama, (2) Pedaftaran tanah yang diperoleh karena pewarisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama, (3) penghambatnya di Kantor Pertanahan. Metode penelitian normatif dan empiris, jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perolehan hak milik atas tanah karena pewarisan berdasarkan putusan pengadilan setelah berlaku UUPA jo. PP No. 24 Tahun 1997, adalah dengan penetapan sebagai ahli waris oleh pengadilan, ahli waris dalam waktu 6 bulan harus mendaftarkan tanah warisannya tersebut ke Badan Pertanahan Nasional. (2) Pedaftaran tanah yang diperoleh karena pewarisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama dilaksanakan dengan kegiatan yaitu ahli waris selaku pemohon (ahli waris) mendaftarkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional dengan persyaratan yaitu mengisi formulir permohonan, bukti identitas ahli waris, surat Kematian atas nama pemegang hak dan surat Tanda Bukti sebagai Ahli Waris berdasarkan putusan pengadilan. (3) Faktor penghambat pendaftaran yang diperoleh karena pewarisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama adalah kurang lengkapnya persyaratan yang diajukan oleh waris dalam pendaftaran tanah dan ahli waris yang tidak mengurus sendiri pendaftaran tanah tetapi dengan menguasakannya kepada pihak lain. Kata Kunci: Peralihan Tanah, Pewarisan, Pengadilan Agama
PENGEMBALIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN JENJANG PENDIDIKAN SMASMK SEDERAJAT DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTA KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI Eka Deviani, S.H., M.H., dedi ernadi Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA Sederajat dari Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 12 ayat (1) dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, dalam pengembalian kewenangan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bersama Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Lampung telah melakukan sosialisasi dan pendataan aset, yang terdiri dari asset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak itu terdiri dari Guru dan Tenaga Pendidik, serta asset tidak bergerak itu meliputi insfrastruktur dan sarana prasarananya. Upaya yang dilakukan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terkait pelimpahan kewenangan SMA/SMK ini yaitu membentuk lima UPTD di lima wilayah untuk kelancaran proses pelimpahan wewenang dan akan mengurus perkara administrative sekolah, guru, sertifikasi guru maupun akreditasi sekolah SMA/SMK yang kewenangannya sudah dialihakan dari kabupaten /kota ke Pemerintah Provinsi.Faktor penghambat dari pengembalian kewenangan ini adalah: luas wilayah dan rentan kendali masih terbatas, masing- masing kabupaten/kota memiliki keberagaman tentang kondisi real di lapangan, jumlah PNS dikabupaten masih sangat terbatas, dan tidak diiringi anggaran dari pusat ke provinsi.  Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan membentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) harus didukung pula oleh pemerintah kabupaten/kota, supaya fungsi dari tujuan dari pelaksanaan pengembalian kewenangan cepat berjalan. Kata Kunci: Pengembalian Kewenangan, Pendataan Aset, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF Afandi, Priyan
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah seringkali menimbulkan sengketa baik sengketa yang bersifat administratif atau sengketa proses dan sengketa hasil. Penyelesaian sengketa administratif menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara sesuai dengan surat edaran mahkamah agung Nomor 7 tahun 2010 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang membagi jenis sengketa pilkada menjadi dua yaitu: sengketa administrasi yang menajdi kewenangan peratun dan sengketa hasil menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. Namum dilain sisi dengan adanya undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dalam pasal 57 c bahwa dalam hal terjadi sengketa didalam pilkada menajdi kewenangan mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga hal ini menimbulkan dualisme hukum pengaturan sengketa pilkada yang diatur didalam undang-undang peratun dan undang-undang pilkada, dan semakin tidak jelasnya kewenangan peratun dalam menangani sengketa pilkada. Dengan demikian, perlu dilakukan suatu penelitian untuk mencari upaya-upaya yang dapat dilakukan pembaharuan hukum demi tercapainya kepastian hukum bagi pencari keadilan. Penelitian ini mengunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach),penelitian difokuskan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait kemudian dihadapkan dengan kasus-kasus sengketa pemilihan kepala daerah. Melalui penelitian hukum normatif ini disimpulkan bahwa kedepan harus ada regulasi hukum yang mempertegas kewenangan peradilan tata usaha negara dalam menangani sengketa pemilihan kepala daerah yang bersifat administratif.DAFTAR PUSTAKAAbdullah, Rojali. 1992.  Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Rajawali Pers.Anggraini, Titi dkk. 2011. Menata Kembali, Perludem. Jakarta, Kata pengantar iv.Mawardi, Irvan. 2014. Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Pemilukada. Yogyakarta: Rangkang Education.Nasir, M. 2003. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Djambatan.Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara, Jakarta. PT Raja Grafindo PersadaSantoso, Topo. Dkk. 2006. Penegakan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, kajian Pemilu 2009-2014. Jakarta: Perluden.Soeroso, R. 1994. Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan. Jakarta: Sinar Grafika.Tjandra, W. Riawan. 1999. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Universitas AtmajayaUtrecht, E. 1986. Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah  (perubahan kedua)Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelengaraan Pemiluhttp://www.pengertianmenurutparaahli.net/ pengertian-pilkada-serentak/https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pengadilan_Tata_Usaha_Negarahttps://Putusan.Mahkamahagung.Go.Id/ Putusan/3d819ca61e8153f3a8f1d5fa7ad75e49
PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT DAN PENGAWASANNYA DI KABUPATEN PESISIR BARAT Rusmana, Roby Surya
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memiliki potensi tambang jenis batuan yang cukup baik, yang akhirnya dijadikan masyarakat lokal sebagai salah satu mata pencaharian. Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan perizinan mengakibatkan lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut kegiatan pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Permasalahan dalam skripsi adalah: (1) Bagaimana mekanisme pemberian IPR di Kabupaten Pesisir Barat ? (2) Bagaimana pengawasan terhadap pertambangan rakyat di Kabupaten Pesisir Barat ? (3) Apa faktor penghambat pemerintah daerah melakukakan pengawasan terhadap pertambangan tersebut ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitataif.Hasil penelitian bahwa mekanisme pemberian IPR di Kabupaten Pesisir Barat, pada awalnya pemohon mengajukan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dan Dinas Lingkungan hidup yang kemudian akan memberikan surat rekomendasi kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung agar izin diberikan atau ditolak. Bentuk pengawasan kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Pesisir Barat dilakukan dengan beberpa tahapan yaitu Pengawasan Langsung, dan pengawasan tidak langsung, serta pasca pengawasan. Faktor penghambat pemerintah daerah melakukan pengawasan ada 2 faktor yaitu: (1) faktor internal: adalah kurangnya personil dari staf/aparatur pemerintahan, kurangnya kendaraan operasional untuk menempuh ke lokasi, kurangnya biaya perjalanan dinas untuk melakukan pendataan. (2) faktor eksternal: kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya laporan dari masyarakat dan kegiatan yang berskala kecil. DAFTAR PUSTAKAHelmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.HS Salim. 2012. Hukum Pertambangan Mineral & Batubara. Jakarta: Sinar GrafikaMuchsan.1982. Pengantar Hukum Administrosi Negara Indonesia. Yogyakarta: LibertyPutyatmoko,Y.Sri. 2009. Perizinan Problem dan upaya pembenahan. Jakarta: GrasindoRidwan, Dkk. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: NuansaSoekanto,Sri Mamudji Sri. 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Sunggono Bambang. 2011. Metodelogi Penelitian Hukum,  Jakarta: PersadaSutedi Andrian. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu BaraUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi PemerintahanUndang-Undang Nomor 32 tahun 2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupPeraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu BaraPeraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah OtonomMinority study club. 2013. Definisi dan Fungsi Pertambangan. http://minoritystudyclub.blogspot.co.id/2013/04/definisi-dan-fungsi-pertambangan-rakyat.html. Diakses 7 November 2016 pukul 22.20 WIBKerinci asli. 2011. Penggolongan Bahan Galian Menurut UU No. http://aslikerinci.blogspot.co.id/2011/02/penggolongan-bahan-galian-menurut-uu-no.html. Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2015. Pukul 15.20 WIB.
PENERAPAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG Efriliandis, Rizky
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sikap disiplin sangat mempengaruhi kegiatan perkuliahan dan prestasi dari mahasiswa. Pelanggaran disiplin perlu diberikan sanksi bagi para mahasiswa. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan mahasiswa maka dibuatlah peraturan akademik yang mengacu pada kebijakan tentang pelanggaran disiplin diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung, No. 996 tahun 2016.Permasalahan penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin di FH Unila? (2) Apakah faktor penghambat dalam penerapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin di FH Unila?Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengelolaan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin di FH Unila adalah dilakukan dengan cara diberikan teguran lisan dan diberikan teguran tertulis. Teguran lisan dan teguran terulis itu merupakan sebuah sanksi yang sesuai dengan bab IV pasal 9 ayat 3 keputusan rektor unila No. 359/UN26/DT/2012. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi adalah melibatkan orang luar untuk melakukan tindakan pelanggaran disiplin di FH Unila yang di luar kontrol keputusan dekan FH Unila.Saran penelitian ini adalah diharapkan membuatkan data untuk mahasiswa yang terkena sanksi dan melakukan pelanggaran disiplin, mengingat bahwa sebelumnya tidak ada data yang akurat untuk mahasiswa yang terkena sanksi. DAFTAR PUSTAKASemiawan, Conny R. 1999. Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin. Jakarta: PT. Grasindo.Soekanto, Soerjono. 1983. Bina Cipta: Penegakan Hukum, Bandung.Sugeng Harianto, Rektor. 2013. Panduan Penyelengaraan Program Sarjana, Universitas Lampung, Bandar Lampung.Suyanto. 2005. Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Peraturan Dunia Global. Jakarta: PSAP.Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Perguruan Tinggi.Peraturan Rektor Universitas Lampung. 2016. No. 996 Tahun 2016, Peraturan Akademik Rektor Universitas Lampung, Bandar Lampung.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang undangan.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Pendidikan Tinggi.
PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2014 Ambar Wati, Ade Retsy
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih tanpa adanya asap rokok. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mengatur tentang kawasan atau ruangan dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok. Tempat sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum,dan tempat kerja, tempat umum, tempat sarana olah raga, dan tempat lainnya yang ditetapkan merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Dari kesembilan klasifikasi tempat tersebut, Kantor Dinas kesehatan Kota Metro, Kantor Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro, RSUD Jend. Ahmad Yani kota metro, dan Masjid Taqwa kota metro, dipilih sebagai tempat penelitian yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Namun penerapan di kawasan RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro masih belum berjalan dengan efektif karena masih banyak pelanggaran yang terjadi.Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimanakah penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014? Apakah faktor penghambat penerapan dari Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris untuk memperoleh data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Kawasan tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Kantor Dinas Kesehatan Kota Metro dan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup serta masjid Taqwa kota metro sudah berjalan baik, dengan cara memasang stiker-stiker tentang Kawasan Tanpa Rokok disejumlah titik di lingkungan tersebut . Faktor-faktor penghambat dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok ialah belum efektif sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengawas yaitu walikota Metro,Sekretaris Daerah kota Metro,Kepala dinas Kesehatan kota metro serta anggota-anggota tim pengawas KTR, Rendahnya nya kesadaran dari masyarakat untuk memahami kawasan tanpa rokok. DAFTAR PUSTAKAAkib, Muhammad. 2011. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-         Ekologis. Bandar Lampung: Universitas Lampung.Ali, Zainudin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Sinar Grafika.Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet-6. Jakarta:       PT. Raja Grafindo Persada.Aulia LE, 2010, Stop Merokok, Yogyakarta: Garai ilmu.Ariyadin. 2011. Rokok Anda: Relakah Mati demi Sebatang Rokok?. Yogyakarta: Manyar            Media.Handayaningrat. 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Gunung Agung.HR, Ridwan. 2002. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press Indonesia.Jaya M. 2009. Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok. Sleman: Rizma.Komalasari D. 2008. Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok pada Remaja. Yogyakarta:           Universitas Gajah Mada Press.Mu’tadin Z. 2010. Remaja dan Rokok. Yogyakarta: Garai ilmu.Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.Nugraha, dkk. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex        Media Komputindo.Soekanto, Soerdjono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali         Pers.Soerodjo, Widyastuti. 2011. Pedoman Pelatihan Pengawasan Penegakan Hukum Kawasan           Tanpa Rokok. Jakarta: TCSC-IAKMI.Sofianto, Hufron. 2010. Mengenal Bahaya Rokok Bagi Kesehatan. Bogor: Horizon.Sulistyowati, Lily S. 2011. Prototype Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta: Kemenkes RI.Syukur, Abdullah. 1987. Kumpulan Makalah “ Study Implementasi Latar Belakang Konsep         Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan’. Ujung pandang:  Persadi.Trim, Bambang. 2006. Merokok Itu Konyol. Jakarta: Ganeca Exact.Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja          Grafindo Persada.William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Hanindita Graha WidiaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap.http://rimalrimaru.com/pengertian-pelaksanaan.http://nefosnews.com/2014/01/jumlah-perokok-di-Indonesia-tertinggi-kedua-di-dunia.html.Asep Haryono. 2014, Wacanakan Perda Kawasan Tanpa Rokok, http://www.pontianakpost.com/prokalbar/sambas/wacanakan-perda-kawasan-tanpa rokok.html.TCSC. 2012, Kawasan Tanpa Rokok dan Implementasinya,http://tcscindonesia.org/2012/08asan-tanpa-rokok-dan-implementasinya.pdf.
PENEGAKAN HUKUM OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP AIR MINUM DALAM KEMASAN TANPA IZIN EDAR pamory, novri dimas
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan Hukum terhadap Air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan harus dilaksanakan dengan baik sehingga dapat melindungi hak sebagai konsumen. Namun demikian masih terdapat masalah dan hambatan dalam penegakan hukum oleh BBPOM , karena beberapa produsen air minum dalam kemasan masih banyak yang melanggar dan lalai untuk melakukan pendaftaran Air Minum Dalam Kemasannya seperti CV. Tirta Buana dan perusahaan perseorangan dengan merk AMDK Yasmin yang tidak memiliki izin edar dan ternyata sudah beredar dipasaran. Hal tersebut melanggar Undang- Undang No. 18 tahun 2012 dan Peraturan Mentri perindustrian Nomor : 705/MPP/Kep/11/2013 tentang persyaratan teknis Industri AMDK Dan perdagangan Air Minum Dalam Kemasan . Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakan Penegakan hukum oleh BBPOM kota Bandar Lampung terhadap Air Minum Dalam Kemasan tanpa izin Edar dan (2) faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum oleh BBPOM Bandar Lampung.Metode Penelitian Hukum yang digunakan termasuk jenis penelitian hukum Normatif Empiris.Dari keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan arti terhadap data dan disajikan dalam bentuk kalimat untuk selanjutanya ditarik kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa Penegakan Hukum Oleh BBPOM kota Bandar Lampung terhadap Air Minum Dalam Kemasan yang tidak memiliki izin edar selanjutnya diberikan sanksi administratif berupa Surat Peringatan Keras dan surat pernyataan terhadap dua Usaha AMDK yaitu AMDK Merek Tirta Buana dan Yasmin yang substansinya tidak di izinkan untuk memproduksi dan mengedarkan Air Minum Dalam Kemasannya di pasaran. Faktor- faktor yang menghambat dalam penegakan hukum administratif oleh BBPOM terhadap Air minum dalam kemasan yaitu kurang baiknya sistematisasi dan sinkronisasi perangkat hukum, kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang standar mutu Air minum dalam kemasan, sanksi yang diberikan kurang tegas. Saran yang penulis kemukakan dalam penelitian ini antara lain : pertama BBPOM kota Bandar Lampung  dapat meningkatkan koordinasi, perencanaan, pembinaan terhadap proses pendaftaran air minum dalam kemasan sesuai dengan sistem manajemen mutu. kedua, BBPOM kota Bandar Lampung agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap para pelaku usaha air minum dalam kemasan. Ketiga, meningkatkan peran masyarakat dalam sistem kewaspadaan memilih Air minum dalam kemasan.Kata kunci: BBPOM, Penegakan hukum, peraturan, AMDK
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP KUALITAS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA BANDAR LAMPUNG Muhyin, R.Robby Yendra
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk depot air minum sendiri, izin yang harus dimiliki seperti surat izin usaha (SIUP), surat izin tempat usaha (SITU), dan tanda daftar perusahaan (TDP). Namun dalam praktiknya, sering ditemukan depot air minum yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku namun bebas melakukan usahanya, hal ini menunjukan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari dinas yang terkait khususnya Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Permasalahan yang diteliti penulis adalah bagaimanakah pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dengan cara seleksi, pemeriksaan, klasifikasi, dan penyusunan data serta penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pembinaan dan Pengawasan terhadap kualitas air pada depot air minum di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh tim pembinaan dan pengawasan air isi ulang yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana-sarana yang digunakan dalam usaha depot air minum tersebut. Faktor penghambat dalam pengawasan kualitas depot air minum yaitu belum tersedianya alokasi dana untuk seksi penyehatan lingkungan dalam melakukan pengawasan serta belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengawasan kualitas air depot air minum. Adapun saran yang diajukan penulis yaitu, sebaiknya intensitas pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas air pada depot air minum yang ada di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh petugas kesehatan Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan. Selain itu Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memberikan usulan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pengawasan Kualitas Air Pada Depot Air Minum kepada DPRD kota Bandar Lampung untuk menjamin kepastian hukum bagi usaha depot air minum serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengkonsumsi air depot air minum, Kata Kunci  : Pembinaan, Pengawasan, Kesehatan, Depot Air Minum