cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL HIMA HAN
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 39 Documents
Search results for , issue " Vol 4, No 3 (2018)" : 39 Documents clear
KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., Ridho Indra Cahya Charles Jackson, S.H., M.H.
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jalan merupakan prasarana transportasi darat, diwilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemeliharaan infrastruktur jalan ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten. Kondisi jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum baik pembangunan jalan belum merata dan pembangunan belum optimal sehingga jalan yang diperbaiki cepat rusak padahal dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8A Tahun 2011, jelas menginstruksikan agar pembangunan jalan yang dilakukan oleh penyelenggara jalan harus optimal dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.                               Permasalahan dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimanakah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat? (2) Apa saja faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat?Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (Library research), dan studi lapangan (Field research). Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1) Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah melakukan pembinaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan. (2) Faktor-faktor penghambat pembangunan jalan yaitu pertimbangan anggaran, lokasi, partisipasi masyarakat, serta pembebasan lahan.Saran yang disampaikan yaitu; (1) Sebaiknya Dinas PU Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penggunaan dana diutamakan untuk pembangunan atau perawatan jalan. (2) Sebaiknya Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menambah dana pembangunan Dinas PU dan sebaiknya Dinas PU lebih merangkul masyarakat. Kata Kunci: Kewenangan, Jalan, Tulang Bawang Barat DAFTAR PUSTAKASumber Buku:Alrasyid, Harun. Pengesian Jabatan Presiden (Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai Sidang Majelis Permusyawaratan 1993). Jakarta: Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Gadjong, Agussalim Andi. 2007. Pemerintahan Daerah (kajian politik dan hukum). Bogor: Ghlmia Indonesia  HR, Ridwan. 2002. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, Boerhanoeddin. Kamus Istilah Hukum Fockema Nurmayani. 2015. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Universitas Lampung Prajudi, Atmosudirdjo. 1990. Dasar-dasar Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia Teori Organisasi. STIA-LAN Press R.J, Kodoatie. 2003. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Setiawan, Guntur. 2004. Implementasi Dalam Birokrasi pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pers Soekanto, Soerjono. 1986. Penelitian hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali PersSoekanto, Soerjono. 2012. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Wilian Dunn 1999 dalam Winarno 2012: 35 Peraturan Perundang-undangan:Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8A Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Tulang Bawang Barat. Website:http://newslampungterkini.com/news/15106/pembangunan-jalan-gedung-ratu-telah-rusak-tokoh-masyarakat-kecam-kontraktor.html 
KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERITAHAN DAERAH Nurmayani, S.H., M.H., Mery Farida Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Kerugian negara akibat korupsi di instansi pemerintahan daerah terus meningkat, seiring dengan bertambahnya transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga untuk menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara di daerah. Secara konstitusional BPK adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenanga tersebut, tetapi beberapa tahun terakhir Aparat Penegak Hukum berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP Nomor: Kep-109/A/JA/09/2007; No. Pol.: B/2718/ Ix/2007; dan Nomor: Kep-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi meminta bantuan BPKP untuk melakukan penentuan kerugian negara, sehingga hal ini mejadi polemik di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian negara Akibat Korupsi di Instansi Pemerintah Daerah?Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data yaitu data Sekunder dan Analisis data yang digunakan yaitu Analisis deskriptif kualitatif..BPKP berwenangan melakukan penghitungan kerugian negara  yang didasarkan pada Putusan MK No. 31/PUU-X/2012 dan  Pasal 3 huruf e Undang-Undang No, 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pemeriksaa Keuangan dan pembangunan yang menyatakan penghitungan kerugian negara BPKP melalui Audit Investigasi, tetapi berdasarkan  Peraturan Kepala BPKP  Nomor: Per-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi sebelum melakukan penghitungan kerugian negara BKPK harus mendapat permintaan terlebih dahulu oleh APH Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun, menyatakan bahwa BPKP hanya memilki kewenangan Menghitung Kerugian Negara dan yang memiliki kewenangan menghitung kerugian negara adalah hakim dan BPK. Selain itu yang menjadi alasan BPKP tidak berwenang adalah BPKP hanya menerima mandat dari APH, sehingga Laporan BPKP bukan merupakan KTUN dan bersifat informatif.  Kata Kunci: Kewenangan, Badan Pemeriksa Keuangan Dan pembangunan, Penentuan Kerugian Negara, Pemerintah Daerah                                                                            Daftar PustakaDirektorat Penyusun APBN. Direktorat Jedral Anggran, Informasi APBN 2017, APBN Yang Lebih Kredibel dan berkualitas ditengah ketidakpastian global, Kementrian KeuagangSoekanto, Soerjono. 1984.  Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta: JakartaWaluyo, Bambang. 2008.  Penelitian Hukum dalam Praktek.  Sinar Grafika: JakartaYuntho, emerson, dkk. 2014. Penerapan Unsur Merugikan Negara Daam Kasus Tindak Pidana Korupsi. Indonesia Corruption Watch: Jakarta SelatanYuswanto. 2014.  Hukum Keuangan  Negara. Justice Publisher: Bandar LampungSari, Rita Novita. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh BPKP Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/TUN/2015), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016Agung Suseno. 2010. Eksistensi  BPKP Dalam Pengawasan Keuangan Negara. Vol. 17, no. 1Chandra Ayu Astuti, Anis Chariri. 2015. Penentuan Kerugian Negara yang dilakukan Oleh BPKP dalam Tindak Pidana Korupsi,  Vol. 4. No. 3  
PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PROGRAM FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN Ati Yuniati, S.H., M.H., Dea Fanawa Punkai Upik Hamidah, S.H., M.H.
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNGTERHADAP PROGRAM FASILITAS LIKUIDITASPEMBIAYAAN PERUMAHANProgram Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di Kota Bandar lampungmemiliki permasalahan dari regulasi pengawasan terutama dalam bentuk perizinandalam hal Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga penyelenggaraan pembangunanperumahan terdapat kesulitan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat BerpenghasilanRendah menjelaskan bahwa pembangunan atas perumahan murah bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah juga harus memiliki bentuk perizinan sesuai dengan yangdiatur Pemerintah Daerah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah:1. Bagaimanakah pengawasan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung terhadapprogram Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan? 2. Apakah faktor-faktor yangmenjadi penghambat terhadap Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan diKota Bandar Lampung?Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Data yang digunakan adalahdata primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara kepada respondenyang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. ProsedurPengolahan data dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data.Analisis data yang digunakan dalam penelitian analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bentuk Pengawasan yang dilakukanPemerintah Daerah Kota Bandar Lampung adalah perizinan antara lain IzinDea Fanawa PunkaiMendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh pihak Perusahaan PengembangPerumahan (developer) terhadap pembangunan atas perumahan terkait apakahpembangunan tersebut sudah sesuai peruntukkan lahannya. Izin lokasi, amdal,pengesahan site plan juga sebagai unsur yang harus dipenuhi untuk mendapatkanperizinan mengenai IMB. Faktor yang menghambat dalam proses pelaksanaanProgram Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, antara lain masalah lahanpembangunan perumahan, perizinan, dan persyaratan administrasi pengguna programFasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintah Daerah, Fasilitas Likuiditas PembiayaanPerumahanDaftar PustakaBukuAndi Hamzah, I Wayan Suandra, B.A.Manalu. Dasar-Dasar HukumPerumahan. PT. Rineka Cipta. Jakarta.2006.Herman Hermit. Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman(UU No. 4 Tahun 1992). CV MandarMaju. Bandung. 2009.Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 64 Tahun 2016 TentangPembangunan Perumahan MasyarakatBerpenghasilan RendahPeraturan Walikota Bandar Lampung Nomor53 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi DanTata Kerja Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTA METRO Baihaki, Muhammad Arlen
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGELOLAANKUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTAMETRODi dalam lingkungan hidup manusia berperan cukup besar, banyak kegiatan atauaktifitas yang menyebabkan kerusakan atau tercemarnya lingkungan. Sebagaiakibatnya, kini telah terjadi apa yang dinamakan dengan pencemaran lingkunganterutama air. Di Kota Metro masih banyak terjadinya kerusakan lingkunganterutama tentang air menurut Peraturan Daerah Kota Metro No 1 Tahun 2013tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, di dalamperaturan daerah tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro memiliki perandalam mengelola air dan mengendalikan pencemaran air di Kota Metro.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Dinas LingkunganHidup Kota Metro dalam mengelola kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dan Apa sajakah Faktor yang menghambat Dinas Lingkungan Hidup Kota Metrodalam melaksanakan perannya yaitu pengelolaan air dan mengendalikanpencemaran air di Kota MetroPendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridisnormatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan datasekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakanpenelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakananalisis data secara deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Peran DinasLingkungan Hidup Kota metro dalam mengelola air dan mengendalikanpencemaran air di Kota Metro yaitu dengan menjalankan program yang sudah direncanakan menurut Peraturan Daerah Kota Metro No 1 Tahun 2013 tentangPengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yaitu: UpayaKonservasi Sumber Daya di Kota Metro, Penanganan Masalah Banjir,Mensosialisasikan teknologi konservasi sumber daya air yang mudah dan murahseperti biopori dan sumur resapan, Melakukan kerjasama dengan kelompokmasyarakat pemeliharan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam bentuk penanamanpohon sepanjang aliran sungai, Pengendalian Pencemaran Air dan Pengendalianlimbah bahan berbahaya (B3). Kemudian hambatan dari Dinas Lingkungan HidupKota Metro adalah kurangnya tenaga ahli, laboratorium yang belum terakreditasi,kurangnya pengetahuan masyarakat Kota metro tentang membuang limbah dankurangnya tempat pengelolaan limbah di setiap tempat usaha.Kata Kunci: Pengelolaan air, Pencemaran air, Dinas Lingkungan HidupDaftar PustakaAbdul Rauf, Tanggung Jawab Sosial dan.Lingkungan Perusahaan BUMN.terhadap stakeholder (Jakarta, Surya Citra, 2001) Muhammad Akib, Penegakan Hukum.Lingkungan Dalam Perspektif holistik.– Ekologis, (Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2011) Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan.dan Pelaksanaan Pembangunan .Berkelanjutan, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013) Muhammad Akib, Politik Hukum.Lingkungan, (Jakarta, Raja Grafindo, 2012)  Mulyanto, Ilmu Lingkungan. (Yogyakarta,Graha Ilmu, 2007) Abdul Rauf, Tanggung Jawab Sosial dan......Lingkungan Perusahaan BUMN......terhadap stakeholder (Jakarta, Surya......Citra, 2001)Muhammad Akib, Penegakan Hukum......Lingkungan Dalam Perspektif holistik......– Ekologis, (Bandar Lampung,......Penerbit Universitas Lampung, 2011)Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan......dan Pelaksanaan Pembangunan......Berkelanjutan, (Jakarta, PT. Gramedia......Pustaka Utama, 2013)Muhammad Akib, Politik Hukum.......Lingkungan, (Jakarta, Raja Grafindo,.......2012)Mulyanto, Ilmu Lingkungan.........(Yogyakarta,Graha Ilmu, 2007) Peraturan Perundang-UndanganUndang Undang No. 32 Tahun 2009.........Tentang Perlindungan dan.........Pengelolaan Lingkungan HidupPeraturan Daerah Kota Metro No 1 Tahun........2013 Tentang Pengelolaan Kualitas........Air dan Pengendalian Pencemaran........AirPasal 13 Undang- Undang No 11 Tahun........1974 Tentang Pengairan
PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBINAAN KEGIATAN OLAHRAGA REKREASI Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., Devika Tryza Ayodhya Sri Sulastusi, S.H.
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBINAAN KEGIATAN OLAHRAGA  REKREASI OlehDevika Tryza Ayodhya, Sri Sulastusi, S.H., M.Hum, Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas LampungJalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145Email : vikatry61@yahoo.com  Pada dasarnya tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari segala tugas-tugas pemerintahan yang membebani dan dinilai tidak perlu karena lebih efektif jika ditangani oleh pemerintah daerah.Salah satu bukti nyata otonomi daerah telah terlaksana yaitu wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang pemuda dan olahraga oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dalam kegiatan olahraga rekreasi. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1) bagaimana peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dalam pembinaan kegiatan olahraga rekreasi? (2) faktor internal dan eksternal apakah yang menjadi penghambat dalam pembinaan kegiatan olahraga rekreasi?Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian studi lapangan dan studi kepustakaan, analisis data dilakukan secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dalam pembinaan kegiatan olahraga rekreasi dilaksanakan sesuai dengan Pergub No 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung. Peran tersebut dilaksanakan sebagai perencana, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan  dibidang olahraga rekreasi. Didalam Pergub tersebut dicantumkan tupoksi dari pelaksaan pembinaan kegiatan olahraga rekreasi yang menjadi acuan dalam perkembangan olahraga rekreasi di Provinsi Lampung. Namun dalam kenyataannya olahraga rekreasi, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung masih kurang efektif dalam mengembangkan olahraga rekreasi di Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menghambat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dalam mengembangkan olahraga rekreasi, yaitu kurangnya SDM, Pendanaan dan dari segi eksternal kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap olahraga rekreasi.Kata Kunci: Dinas Pemuda dan Olahraga, Pembinaan, Olahraga RekreasiDAFTAR PUSTAKA HR, Ridwan. 2013. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Mulyadi, Dedy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta. Bandung. Nurmayani, 2009. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandar Lampung. Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Press. Jakarta. Sutrisno, Edy. 2009. Mngenal Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan/Program. Untag Press. Surabaya. Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Alfabeta. Bandung.  Sumber lain Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kupastuntas.com (Lampung Gelar Lomba Surfing Kelas Dunia Krui Pro 2018. Diakses Pada Tanggal 15 April 2018 pukul 20.30 WIB). Lampungpro.com (HUT Provinsi Lampun, Jalan Sehat Momentum Budayakan Olahraga. Diakses pada tanggal 15 April 2018 pukul 20.30 WIB).
TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK BERDASARKAN UPAH MINIMUM KOTA BANDAR LAMPUNG , Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., NadyaDwiPutri , Elman Eddy Patra,S.H.,M.H.
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK BERDASARKAN UPAH MINIMUM KOTA BANDAR LAMPUNG Oleh       NadyaDwiPutri, Elman Eddy Patra,S.H.,M.H Sri Sulastuti, S.H., M.HumBagianHukumAdministrasi Negara FakultasHukumUniversitas LampungJalan Prof. Dr. Soemantri No.1 Bandar Lampung, 35145Email : Nadyadwiputrii@yahoo.com  Di dalam pasal 1 ayat (30) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78  tahun 2015 tentang pengupahan, Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disebut KHL adalah Standar Kebutuhan seseorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan Sejak diluncurkannya UU No.13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan Standart KHL sebagai dasar Penetapan Upah Minimum Propinsi seperti yang diatur dalam Pasal 88 ayat 4.Masalah yang di teliti dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Isi Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang pengupahan Terhadap Kebutuhan Hidup Layak dalam penetapan Upah Minimum di Kota Bandar Lampung? 2.Faktor-faktor Apakah yang Menjadi Penghambat dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 pengupahan Terhadap Kebutuhan Hidup Layak dalam penetapan Upah Minimum di Kota Bandar Lampung?Penelitian ini menggunakan Pendekatan secara yuridis normatif dan Pendekatan secara yuridis empiris Data dan Sumber Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka dan studi lapangan.Hasilpenelitian yang diperolehdalampenelitianTinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Dalam Mewujudkan Kebutuhan Hidup Layak Berdasarkan Upah Minimum Kota Bandar Lampung adalah Faktor Penghambat dalam Penetapan Upah Minimum Kota yakni dalam proses tawar menawar antara pihak pengusaha dan pihak pekerja dalam proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK)Bandar Lampung, adanya ketimpangan pihak yang lebih berat kepada pihak pengusaha oleh dewan pengupahan kota sehingga kesejahteraan para pekerja kurang diperhatikan, keseriusan dan perhatian pihak pengusaha maupun pihak yang terwakilki oleh dewan pengupahan masih rendah.Kata kunci :KebutuhanHidupLayak,TenagaKerja , UpahMinimum DAFTAR PUSTAKAAnggota IKAPI. (2000). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.Bandung; PT.Citra AdityaBakti.Husni, Lalu, 2001 Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.Manulang, Sendjun H, 2001 Pokok-pokok Hukum KetenagakerjaanDi Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.Suparjan dan Hempri Suyatno, 2002 kebijakan upah minimumyang akomodatif  Yogyakarta; Aditya MediaHS Salim., 2003, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, JakartaWijayanti, Asri, 2007, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Reformasi Sinar Grafika, Jakarta.Kelsen, Hans, 2007, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Penerbit:Nusamedia,BandungBahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum,Bandung; MandarMajuSukirno, Sadono, 2014 Mikroekonomi Teori Penghantar Edisi Ketiga,Rajawali PressSuryandono,widodo, 2014, Asas-asas hukum Perburuhan, Jakarta:RajawaliZainudin,Ali. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.Pekerja (Dalam Kajian UU No. 13 Tahun 2003).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 Satria Prayoga, S.H., M.H., Dwi Nur Aulia Upik Hamidah, S.H., M.H.
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan sumber data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bandarlampung, karyawan yang terdaftar sebagai peserta BPJS baru mencapai 157.000 orang. Jumlah ini lebih kecil dari jumlah pekerja yang terdaftar di data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang merilis jumlah pekerja di Provinsi Lampung sebanyak 407.190 pekerja/karyawan. Menilik data ini, perbandingan jumlah di antara keduanya cukup besar. Apabila dirata-ratakan, dari 3 pekerja di Bandar Lampung, hanya satu yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sangat penting untuk diketahui apa saja yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan yang terjadi ini.Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana landasan hukum pelaksanaan program BPJS di Kota Bandar Lampung? b) Bagaimana Pelaksanaan Program BPJS menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011?Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber data yang bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan editing, sistematika, dan klasifikasi data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dijalankannya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan upaya negara dalam menjalankan konstitusi dan memenuhi hak pekerja untuk memperoleh kesejahteraan. Pemerintah melalui Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara jaminan sosial telah memberikan ultimatum yang pada intinya menegaskan bahwa pemerintah melalui aturan itu membentuk badan yang akan menyelenggarakan program jaminan sosial Kata kunci : BPJS, Undang-undang nomor 24 Tahun 2011Daftar PustakaAsyhadie, Zaeni. 2008.Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada                       Djumadi. 2008. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Husni, Lalu. 2007. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Husni, Lalu. 2001. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Khakim, Abdul. 2007. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Marsh, S.B. dan J. Soulsby. 2006.  Hukum Perjanjian.  Bandung: Alumni Masriani, Yulies Tiena. 2009. Pengantar Hukum. Jakarta: Sinar GrafikaSutedi, Adrian . 2009. Hukum Perburuhan Jakarta: Sinar Grafika Usman, Nurdin. 2002. Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Wijayanti, Asrip. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika  Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga KerjaUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
PEPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BORONGAN PEMBANGUNAN FLY OVER DI KOTA BANDAR LAMPUNG Eka Deviani, S.H., M.H., Ika Chania Maldeva Syamsir Syamsu, S.H., M.H.
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dilakukan untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara normatif ada jaminan terhadap hak-hak pekerja borongan namun tidak implementatif dan sulit dilaksanakan yang pada kenyataannya terlampau banyak pelanggaran yang terjadi sementara aturan mengenai penegakan hukumnya tidak jelas, lingkup pekerjaan yang perlindungan hukumnnya masih tidak jelas adalah terhadap pekerja borongan pembangunan fly over di wilayah Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja borongan pembangunan fly over di Kota Bandar Lampung? (2) Apakah yang menjadi faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya  pelanggaran atas perlindungan hukum terhadap pekerja borongan pembangunan fly over di kota Bandar Lampung? Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer, data sekunder dan data tersier, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perlindungan hukum terhadap pekerja borongan dapat dilihat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perjanjian/kontrak kerja dengan sistem PKWT. PT. Dewanto Cipta Pratama yang berperan sebagai perusahaan penyedia jasa berkewajiban mengikutsertakan pekerjanya pada program BPJS, menyediakan perlengkapan keselamatan kerja dan bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja, sementara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung berkewajiban memberi pengawasan atas pelaksanaan kerja. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan pelanggaran atas perlindungan hukum terhadap pekerja borongan diantaranya masih ada perusahaan yang tidak mematuhi program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, rendahnya perlindungan hukum terhadap pekerja, rendahnya upah, perbedaan peraturan perusahaan dan peraturan pemerintah serta tidak adanya sanksi yang jelas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Borongan, Pembangunan Fly Over di Kota Bandar Lampung.Daftar PustakaSoedarjadi, 2008, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Yogyakarta : PustakaBambang, Joni, 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: Pustaka Setia.Muhammad, AbdulKadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : Citra  Aditya Bakti.Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran, dan Penghentian Manfaat Jaminan PensiunFenny Nathalia Khoe, 2013, Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 Nomor 1http://m.harnas.co/2017/03/01/kemenaker-kematian-akibat-kecelakaan-kerja-tinggi.html.
PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Eka Deviani, S.H., M.H., Nabila Zatadini Sri Sulastusi, S.H., M.Hum.
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan merupakan proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui suatu upaya yang dilakukan secara terencana. Menurut Renstra BAPPEDA dalam satu dasa warsa terakhir, lemahnya fungsi koordinasi dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengakibatkan pembangunan yang telah terjadi kurang mencerminkan tuntutan kebutuhan riil daerah dan aspirasi masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimana peran Bappeda dalam peningkatan dan pecepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara? (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat peran Bappeda dalam peningkatan dan pecepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara?Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer, data sekunder dan data tersier, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Peran BAPPEDA telah dilaksanakan dengan merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor   01   Tahun   2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Peran tersebut dilaksanakan sebagai peran perencana, pengkoordinasi, dan pengendali pelaksanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. BAPPEDA juga mempunyai Bidang Prioritas Pembangunan (Windu Cita) Kabupaten Lampung Utara merujuk pada SK Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang secara Konkrit tercermin dalam bentuk Kegiatan-kegiatan Pembangunan yang diselenggarakan setiap tahun anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menghambat kesuksesan BAPPEDA dalam pembangunan yaitu kurangnya SDM, kapasitas dan kapabilitas serta kurangnya staf yang memiliki kemampuan dalam mendukung administrasi dan teknis di Kabupaten Lampung Utara. Kata Kunci : Peran Bappeda, Peningkatan dan Percepatan , Pembangunan Kabupaten Lampung Utara  Daftra PustakaDAFTAR PUSTAKA A.    Buku-BukuAli,Zainuddin. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. HR ,Ridwan. 2016. Hukum Administrasi Negara. Jakarta :Rajawali Pers  Inu,Kencana Syafie.2002. SistemPemerintahan Indonesia.Jakarta:Rineka Cipta. Katsasmita,Ginanjar. 1996 Pembangunan Untuk Rakyat. Jakarta PT. Pustaka Cidesindo. Kuncoro Mudrajad ,2014 Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembanguna  Daerah  Nasution,Zulkarimen. 2007. Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.  Nugroho dan Rochmin Dahuri. 2004. Pembangunan wilayah. Jakarta Ghalia Indonesia. Prajudi,Atmosudirjo, S. Prof., Dr., Mr. Hukum Administrasi Negara .Jakarta:Ghalia Indonesia.  Poedarminta,W.J.S. 1987. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Salim, Peter dan Yeni Salim. 1995.Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Jakarta: Modernpres.  Soekanto, Soejono. 2002. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:Universitas Indonesia UI-Press. Soekanto,Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo. Sudirwo,Daeng. 1981. Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung.  Syafiie Kencana, 2002 Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta:  Rineka Cipta T, Moeljarto. 1995.Politik Pembangunan (Sebuah Analisis Konsep, Arah  dan Strategi). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.   Thohah,Miftah. 1997. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara.   Jakarta : Raja Grafindo Persada. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.  Prawiranegara Mirwansyah, Pemahaman Dasar Tentang Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota. B.     PeraturanPerundang-Undangan1)      Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.2)      Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.3)      Peraturan Menteri Dalam Negri No.57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.4)      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.5)      KEPRES No. 27 Tahun1980  tentang Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia.6)      Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah.7)      Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara, No. 1 Tahun 2015 , Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara, Pasal II Ayat (1) dan (2).8)      Peraturan Bupati Lampung Utara, No.42 Tahun 2016  tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.9)      Peraturan Bupati Lampung Utara, No. 28 Tahun 2017 , tentangUraianTugas Daerah Kabupaten Lampung Utara10)  Renstra Kab.Lampung Utara
KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN PRINGSEWU Ati Yuniati, S.H., M.H., muhammad iqbal Upik Hamidah, S.H., M.H.
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENDAFTARANTANAH DI KABUPATEN PRINGSEWU Untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah dilakukan pendaftaran tanah,pendaftaran  tanah  dilaksanakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional.  BadanPertanahan  Nasional  terdiri  atas  Badan  Pertanahan  Nasional  Pusat,  KantorWilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi,  Kantor  PertanahanKabupaten/Kota. Pendaftaran Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahjoPeraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun1997  tentang  Peraturan  Pelaksana  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun1997.  Permasalahan  penelitian: Bagaimanakah  Kewenangan  Kantor  PertanahanDalam  Pendaftaran  Tanah  di  Kabupaten  Pringsewu, Apakah  Faktor-faktorPenghambat  Kewenangan  Kantor  Pertanahan  Dalam  Pendaftaran  Tanah  diKabupaten  Pringsewu. Penelitian secara yuridis  normatif  dan  empiris. Sumberdata: studi kepustakaan, studi lapangan. Pengumpulan data: studi pustaka,  studidokumen,  wawancara. Pengolahan  Data:  Pemeriksaan  data,  rekonstruksi  data,sistematika  data. Analisis  data: Deskriktif kualitatif. Hasil  penelitian  danpembahasan: Kewenangan  Kantor  Pertanahan dalam pendaftaran tanah  diKabupaten  Pringsewu,  sebagai  pelaksana  pendaftaran  tanah  secara sistemikmaupun  sporadik, pelaksana pemeliharaan  data  pendaftaran tanah,  sebagaipembina  terhadap  pembantu  pelaksana  pendaftaran  tanah  (PPAT,  PanitiaAjudikasi,  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf,  Pejabat  Kantor  Lelang) . Faktorpenghambat pelaksanaan kewenangan Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanahdi  Kabupaten  Pringsewu, kesalahan  informasi dari pihak  pemohon, sanggahanpihak lain saat  proses  pendaftaran  tanah  (ajudikasi)  berlangsung,  pemohonmenggunakan  jasa calo. Saran penelitian  adalah Kantor  Pertanahan  KabupatenPringsewu harus memaksimalkan sosialisasi dan mempermudah akses pendaftarantanah kepada para pemohon pendaftar tanah baik secara sistemik dan sporadik.kata kunci kewenangan tanah pendaftaran  Boedi Harsono,Hukum AgrariaIndonesia, Jakarta, PenerbitDjambatan, 2009.FX.  Sumarja,Hukum  PendaftaranTanah,  Bandar  Lampung,  PenerbitUniversitas Lampung, 2009.Samun Ismaya,Hukum  AdministrasiPertanahan,  Yogyakarta,  GrahaIlmu, 2013.Wayan Suandra,Hukum PertanahanIndonesia, Jakarta, Bumi Aksara,1994.    Untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah dilakukan pendaftaran tanah,pendaftaran  tanah  dilaksanakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional.  BadanPertanahan  Nasional  terdiri  atas  Badan  Pertanahan  Nasional  Pusat,  KantorWilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi,  Kantor  PertanahanKabupaten/Kota. Pendaftaran Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahjoPeraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun1997  tentang  Peraturan  Pelaksana  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun1997.  Permasalahan  penelitian: Bagaimanakah  Kewenangan  Kantor  PertanahanDalam  Pendaftaran  Tanah  di  Kabupaten  Pringsewu, Apakah  Faktor-faktorPenghambat  Kewenangan  Kantor  Pertanahan  Dalam  Pendaftaran  Tanah  diKabupaten  Pringsewu. Penelitian secara yuridis  normatif  dan  empiris. Sumberdata: studi kepustakaan, studi lapangan. Pengumpulan data: studi pustaka,  studidokumen,  wawancara. Pengolahan  Data:  Pemeriksaan  data,  rekonstruksi  data,sistematika  data. Analisis  data: Deskriktif kualitatif. Hasil  penelitian  danpembahasan: Kewenangan  Kantor  Pertanahan dalam pendaftaran tanah  diKabupaten  Pringsewu,  sebagai  pelaksana  pendaftaran  tanah  secara sistemikmaupun  sporadik, pelaksana pemeliharaan  data  pendaftaran tanah,  sebagaipembina  terhadap  pembantu  pelaksana  pendaftaran  tanah  (PPAT,  PanitiaAjudikasi,  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf,  Pejabat  Kantor  Lelang) . Faktorpenghambat pelaksanaan kewenangan Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanahdi  Kabupaten  Pringsewu, kesalahan  informasi dari pihak  pemohon, sanggahanpihak lain saat  proses  pendaftaran  tanah  (ajudikasi)  berlangsung,  pemohonmenggunakan  jasa calo. Saran penelitian  adalah Kantor  Pertanahan  KabupatenPringsewu harus memaksimalkan sosialisasi dan mempermudah akses pendaftarantanah kepada para pemohon pendaftar tanah baik secara sistemik dan sporadik.

Page 1 of 4 | Total Record : 39