cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL HIMA HAN
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 3 Documents
Search results for , issue " Vol 5, No 1 (2018)" : 3 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD. DR. H. BOB BAZAR, SKM Elman Eddy Patra, S.H., M.H., TRY RULIYANTI Dr. H.S. Soerjatisnanta, S.H., M.H.
JURNAL HIMA HAN Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum pelayanan kesehatan terhadap pasien sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD. Dr. H. Bob Bazar, SKM serta menganalisis faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum pasien sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian studi lapangan dan studi kepustakaan, analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap pasien sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pelayanan kesehatan di RSUD. Dr.H. Bob Bazar, SKM dilihat dari aspek regulasi sudah terlindungi hak-haknya sebagai konsumen jasa, sebagai pasien rumah sakit maupun sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan peraturan lain yang terkait. Namun dilihat dari data responden ada juga beberapa pasien sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang haknya tidak terlindungi dalam segi pelayanan medis maupun fasilitas kesehatannya yang berjumlah sekitar 2,5%. Faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum tersebut terdiri dari faktor internal yaitu komunikasi yang kurang, fasilitas tenaga kesehatan yang tidak memadai serta fasilitas kotak pengaduan yang tidak digunakan oleh pasien BPJS. Sedangkan faktor eskternal yaitu pasien yang tidak membayar iuran, pasien yang tidak membawa persyaratan lengkap serta pasien yang salah mendaftarkan diri dalam keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien BPJS Kesehatan, Rumah Sakit. Daftar PustakaAbdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. 
KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG Marlia Eka Putri, S.H., M.H., Nandha Risky Putra Nurmayani, S.H., M.H.
JURNAL HIMA HAN Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan pendataan ulang izin mendirikan bangunan di kota Bandar Lampung sebagai bentuk upaya penertiban dan peningkatan pendapatan Daerah.Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung serta Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota bandar Lampung, Dinas Tata kota kota bandar lampung dan kecamatan di kota bandar Bandar Lampung.Pengumpulan data dilakukan denganstudi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Kebijakan pendataan ulang izin mendirikan bangunan di Kota Bandar Lampung menjadi salah satu pengambilan kebijakan yang sangat tepat guna menunjang pendapatan asli daerah yang nantinya diperuntukan untuk kegiatan pembangunan.Saran dalam penelitian ini adalah Kebijakan pendataan ulang izin mendirikan bangunan salah satu kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan terlebih dahulu mengkaji setiap aspek yang harus diperbaiki. bentuk peringanan terhadap pajak menjadi salah satu kunci menciptakan kesadaran akan pajak bagi masyarakat yang nantinya manfaat akan dikembalikan dan dirasakan oleh masyarakat. Kata Kunci : Kebijakan, Pendataan, Izin Mendirikan Bangunan DFTAR PUSTAKAAdrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta : Sinar Grafika. Wibowo Edi. Hukum dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004. Marlia Eka Putri, 2015, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bandar Lampung : Aura Publihsing. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017 http://lampungnetwork.com/index.php/berita/daerah/1581-pemkot-mendata-ulang-pbb-kelurahan-panjang-utara di akses pada tanggal 26 Juli 2017.http://www.saibumi.com/artikel-81936-pemprov-lampung-batalkan-sebagian-perda-kota-bandar-lampung-terkait-apbd-2017.html#ixzz4oUk5nn2v  di akses pada tanggal 27 Juli 2017www.kotabandarlampung,go.id Tahun 2013, diakses 20 Juli 2017 
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENATAAN PASAR SMEP UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Fathoni, Steven Chen F.X Sumarja
JURNAL HIMA HAN Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perdagangan memiliki kewenangan  menata pasar tradisional di Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, salah satunya Pasar Smep. Kondisi penataan Pasar Smep belum ideal, sehingga Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung perlu menyusun program tentang penataan pasar. Permasalahan penelitian adalah apakah kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penataan Pasar Smep untuk Pemberdayaan UMKM?, bagaimana Pelaksanaan  Penataan Pasar Smep untuk pemberdayaan UMKM?, dan bagaimana penataan yang ideal terhadap UMKM di Pasar Smep? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data yaitu data primer, berasal dari wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Para Pelaku Usaha di Pasar Smep. Data Sekunder dari  pengumpulan peraturan perundang-undangan, dokumen dan pustaka yang terkait dengan pasar. Analisis data yang digunakan yaitu analisis peraturan perundang-undangan dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunujukkan bahwa kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung ialah merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, yaitu pelaksana kebijakan, pelaksana evaluasi dan pelaporan, pelaksana administrasi dinas, dan pelaksana fungsi lain. Penataan Pasar Smep saat ini belum ideal mengingat kondisi pasar tidak sesuai dengan syarat pasar rakyat ideal berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, dan tempat penampungan sampah sementara, dan itu semua belum tersedia. Penataan pasar yang ideal seharusnya mewujudkan syarat pasar rakyat yang ideal, yaitu terwujud dan terpeliharanya sarana prasarana pasar berdasarksn ketentuan perundang – undangan.  Kata Kunci : Kewenangan, Penataan, Pasar Smep, UMKMDAFTAR PUSTAKA A.  Buku/Jurnal/Skripsi  Kotler, Philip, dkk. 2013. Manajemen Pemasran. Erlangga: Jakarta. Kamil, Mustofa. 2016.  Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Direktori Jurusan PendidikanKementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.2018. Kinerja Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung. Jakarta Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2010 – 2011” , (Jakarta: Koperasi dan UMKM,2011)Hlm 1 Arfandi Ananda, “Fenomena Persaingan anatara Indomaret dan Pasar Tradisional di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda” (Samarinda:Universitas Mulawarman 2018), Hlm 127-129Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, “Kinerja Pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung” ,(Jakarta :Koperasi dan UMKM,2018),Hlm. 5. 

Page 1 of 1 | Total Record : 3