cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL HIMA HAN
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 29 Documents
Search results for , issue " Vol 5, No 2 (2018)" : 29 Documents clear
KEBIJAKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BIDANG PELAYANAN PUBLIK LALU LINTAS KOTA BANDAR LAMPUNG Upik Hamidah, S.H., M.H., Fahman Mundaca Charles Jackson, S.H., M.H.
JURNAL HIMA HAN Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya tugas-tugas Pemerintah yang dilakukan oleh para aparatnya telah di atur dalam Ketentuan Peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tidak akan mencapai tujuannya bila ketentuan peraturan yang tertulis itu harus dilakukan dengan kaku. Hukum yang baik bukanlah merupakan suatu norma yang tertulis dengan indahnya dalam suatu buku tetapi apa yang dilakukan oleh petugas termasuk kebijakan yang harus di perbuat guna mengatasi masalah yang sedang terjadi, professional petugas di tuntut untuk bertindak guna menerapkan hukum sehingga dapat berjalan secara efektif. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan kebijakan Kepolisian Republik Indonesia bidang pelayanan public lalu lintas kota Bandar Lampung dan faktor apakah yang menghambat pelaksanaan kebijakan Kepolisian Republik Indonesia bidang pelayanan public lalu lintas kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang di gunakan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Normatif dan empiris.Sumber data terdiri dari data skunder dan primer.Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data sistematis data.Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kepolisian Republik Indonesia bidang pelayanan public lalu lintas kota Bandar Lampung telah memberikan beberapa kebijakan, antara lain dalam bidang angkutan barang khusus, pemberian Surat Izin Mengemudi, Pelaksanaan izin trayek, tugas gabungan, angkutan yang tidak layak pemberian prioritas pengangkutan, pemakaian helm, yang semua kebijakan di berikan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang di berikan telah memenuhi semua prosedur yang telah ada. Masih adanya factor penghambat kebijakan kepolisian Republik Indonesia bidang pelayanan public lalu lintas kota Bandar Lampung.antara lain kurangnya sumber daya manusia yang berani mengambil resiko akibat kebijakan tersbut. Disiplin loyalitas terhadap atasan, terjadinya multitafsir terhadap ketentuan Undang-undang dan peraturan dijalan raya, adanya egoargonisasi terhadap petugas di jalan raya. Kata kunci: Kebijakan Kepolisian Republik Indonesia, Pelayanan Publik, Lalu Lintas  Daftar PustakaDAFTAR PUSTAKA Abubakar Iskandar dkk Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang Tertib. Direktorat perhubungan darat. Jakrta 1993Andrew R Cecil, et al. Penegakan Hukum Lalu Lintas. Panduan Bagi Paara Polisi dan Pengendara. Bandung: Nuansa Cendikia.Hadiman H. Yang Perlu Diketahui Menuju Tertib Lalu Lintas. Ghadsa Puraeng. Jakarta, 1985Julista Mastamu. Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintah.Kansil, ST. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. 1984. Bina Aksara Jakarta.Kansil. ST. Peraturan Melakukan Tugas Polisi Dilapangan. Politeia. Bogor 1993.Kansil. ST. Peraturan Melakukan Tugas Polisi Dilapangan. Politeia. Jakarta 1975.Karyadi M. Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dengan Komentar Secara Tanya Jawab. Politiea. Bogor, 1976Marbun SF. Dimensi-Dimensi Pemikiran HAN. UII Yogyakarta. 2001Marcus Lukman. Eksistensi Peraturan Kebijakan dan Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Materi Hukum tertulis Nasional. Disertai. Bandung: Universitas Padjajaran, 1996Momo Kelana. Hukum Kepolisian. Garsindo. Jakrta 1994Pamuji S. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Bina Aksara. JakartaPrajudi Atmosudirjo. Hukum HAN. Ghalia Indonesia 1981Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grapindo Husadas 2006)Sitompul, DPM dkk. Hukum Kepolisian di Indonesia. Irsindo. Bandung 1993Soekanto, Soerjono. Inventarisasi dan Analisis Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas. Rajawali 1993Soekanto, Soerjono. Penegakan Hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman. 1993Soekanto, Soerjono. Polisi dan Lalu Lintas.Mandar Maju. Bandung 1990Soekanto, Soerjono. Suatu Tinjauan Sosiologi Terhadap Masalah-Masalah Sosial. Alumni Bandung. 1982Surat Izin Riset Polresta kota Bandar Lampung 
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA BANDAR LAMPUNG Marlia Eka Putri, Madinar Yuswanto
JURNAL HIMA HAN Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan Non Formal PAUD, merupakan pendidikan yang paling mendasar menempati posisi yang sangat, diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Hal tersebut, mengubah sistem pemberian izin dengan memberikan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang beleumnya kewenangan tersebut dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Berubahnya sistem pemberian izin tersebut memberikan dampak pada para pembuat izin dan pemilik izin sebelumnya, dikarenakan berubahnya syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dikeluarkannya izin.Berdasarakan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul ini dengan tujuan untuk mengetahui cara pembuatan izin dan faktor penghambat dari pengeluaran izi PAUD dan dalam penelitiannya ini metode yang digunakan adalah pendekatan normative empirisKewenangan pemberian izin mendirikan PAUD di kota Bandar Lampung  saat ini tidak secara langsung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung namun melalui DPMPTSP. Pembuat izin tersebut tidak dapat langsung diberikan oleh DPMPTSP, tetapi sebelumnya memerlukan surat rekomendasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandarlampung yang sebelumnya telah melakukan survey pada PAUD terkait yang akan menilai apakah PAUD tersebut layak untuk beroperasi.Terdapat faktor penghambat dalam pemberian izin mendirikan PAUD di kota Bandar Lampung yaitu: 1) dilihat dari sarana dan prasarana yang ada dalam PAUD tidak memenuhi standar Permendikbud nomor 137 tahun 2014, 2) survey yang dilakukan oleh dinas pendidikan apabila tidak sesuai, izin tidak didapatkan dan PAUD tersebut tidak dapat mengeluarkan ijazah bagi murid PAUD tersebut. 3) perpanjangan dalam pemberian izin yang dilakukan oleh DPMPTSP dinilai terlalu lama, berbeda saat pemegang pemberian izin dilakukan oleh dinas pendidikan lebih cepat penerbitan izin tersebut. Kata kunci :Pembangunan PAUD, Persyaratan Izin, Faktor Penghambat, Standar PAUD DAFTAR PUSTAKA Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. 1994. Jakarta:Ghalia Indonesia Hadjon, Philipus M. 1993. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika Kansil, dan Christine S.T. Kansil. 2004. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Kamil, Mustofa. 2009. PendidikanNonformal. Bandung:Alfabeta  Nurmayani. 2014. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Ridwan, HR. 2010. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada Sunarno, Siswanto. 2006. Hukum        Pemerintahan Daerah.        Jakarta:Sinar Grafika Sutendi, Adrian. 2017. Hukum        Perizinan Dalam Sektor        Pelayanan Publik.        Jakarta: Sinar  Grafika Yuswanto. 2014. Hukum Keuangan  Negara. Bandar Lampung: Justice Publisher Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cetakan Ke-I. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARAS UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG Eka Deviani, Chandra Wiky Pratama Syamsir Syamsu
JURNAL HIMA HAN Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aktifitas suatu perusahaan baik barang maupun jasa tidak jarang menimbulkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan sekitarnya. Untuk membentuk citra yang positif di masyarakat, perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh BUMN yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang merupakan realisasi dari pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per–02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL. Program tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dikarenakan : SDM perusahaan yang terbatas dalam hal pelaksanaan serta penyalahgunaan prosedur program oleh oknum masyarakat seperti tidak boleh bekerja sama dengan lembaga lain. Permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung? (2) Apa saja kendala dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan  tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa : (1) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dilaksanakan dengan 2 (dua) program yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program Kemitraan yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Program Bina Lingkungan yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. (2) Kendala dalam pelaksanaannya meliputi 2 (dua) faktor, yaitu (internal) : a. Sosialisasi yang belum optimal, terbatasnya waktu dan (eksternal) : Kurangnya kesadaran mitra binaan untuk berkembang dan masih menunggak iuran pinjaman. Saran dalam penelitian ini adalah : Sosialisasi oleh perusahaan dan sinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung lebih ditingkatkan lagi agar pelaksaan PKBL berjalan maksimal.   Kata Kunci : Pelaksanaan, Program, PKBL, BUMN.DAFTAR PUSTAKA Buku Literatur :HR. Ridwan. Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi,Jakarta : Rajawali Pers, 2013.Nikmatullah. Dewangga, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Corporate Social Responsibility, Disertasi Program Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2013.Nor. Hadi. Corporate Social Responsibility, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.Rahardjo. Sartjipto. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.Rusdianto. Ujang. CSR Communications  A Framework for PR Practitioners, dalam prakata Dr. Yanti Setianti, S.Sos., M.Si, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.Saidi. Zaimi dan Abidin. Hamid. Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosialdi Indonesia, Jakarta: Piramedia, 2004.Soekanto. Soerjono. Pengantar Penelitian  Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2014.Suparman, Corporate Social Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan & Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat. Disertasi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, Vol 2: 69-81. 2013.Warasssih. Esmi. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011. Peraturan Perundang-undangan:Undang-undang Dasar 1945Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan TerbatasPeraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per–02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik NegaraPeraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.  Sumber Internet (Website):https://www.bappenas.go.id/Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah. diakses pada  26 oktober 2018. https://www.bappenas.go.id/Rencana Pembangunan Jangka Panjang, diakses pada 26 oktober 2018. http://www.bappeda.lampungprov.go.id/RKPD 2018. diakses pada 26 oktober 2018http://www.pln.co.id/tentangkami/profil-perusahaan, diakses pada 4 oktober 2018.https://www.facebook.com/Layanan-Informasi-PLN-Lampung/Sejarah PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung Sebelum Terbentuknya PT. PLN (Persero) diakses pada 2 November 2018. Sumber Gambar : PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung/STH.00.01/UID-LAMPUNG/2018 Sumber Lain :Wawancara dengan Lolyta Destisa Dianty, S.Ikom,. Assistant Analist CSR & PKBL PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung.Wawancara dengan Bapak Suyut, Ketua Kelompok Tani Desa Agro Wisata Widya, Sinar Harapan, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung.  
KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBINAAN PELAKU USAHA KECIL Elman Eddy Patra, M. Syarif Hidayatulloh Charles Jackson
JURNAL HIMA HAN Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan pelaku usaha kecil sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sektor usaha yang membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil? (2) Apakah faktor-faktor penghambat kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil?Penelitian ini menggunkan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil dilaksanakan sebagai berikut: a) Mempermudah perizinan pelaku usaha kecil, yaitu tidak mewajibkan adanya Izin Usaha Industri (IUI) agar para pelaku usaha kecil semakin mudah dalam mengembangkan usaha mereka tanpa harus terbebani dengan biaya perizinan usaha yang justru akan membebani mereka dalam melaksanakan usaha. b Peningkatan akses kepada sumber daya produktif, yaitu dengan  pendidikan dan pelatihan wirausaha kepada sumber daya manusia pelaku usaha kecil. c) Pengembangan kewirausahaan dan usaha kecil berkeunggulan kompetitif melalui pemberian bantuan berupa modal usaha bergulir bagi para pelaku usaha kecil. (2) Faktor-faktor penghambat kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil adalah sebagai berikut: a) Pelaku Usaha Kecil Tidak Mau Mendaftarkan Usahanya walaupun telah diberikan kemudahan dalam pendaftaran dan perizininanya.  b) Keterbatasan anggaran dalam program bantuan dana bergulir kepada pelaku usaha kecil sehingga pemberian bantuan modal bergulir kepada pelaku usaha kecil tidak maksimal. Disarankan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung untuk: (1) Secara lebih aktif mensosialisasikan pentingnya pendaftaran usaha kecil kepada masyarakat (2) Meningkatkan intensitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha kecilKata Kunci: Kebijakan, Pembinaan, Pelaku Usaha KecilDAFTAR PUSTAKA Admosudirjo, Prajudi. 2001. Teori Kewenangan, Rineka Cipta Jakarta Agustino, Ferdinand. 2008. Pengantar Kebijakan Negara. Bina Cipta. Jakarta. Azwar, Azrul. 1999.  Pengantar Administrasi, BinaAksara, Jakarta. 1999.Djamali, R. Abdoel. 2001. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Fauzi, Ahmad. 2001. Membangun Usaha Kecil dan Menengah, Bina Cipta, Jakarta, Gaffar, Affan. 2006. Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya, Citra Aditya Bakti, Jakarta Hasibuan, Malayu S.P.2004. Organisasi dan Manajemen. Rajawali Press, Jakarta. Hariyoso, Soewarno. 2002. Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi, Penerbit Erlangga, Jakarta. Himawan, Muammar. 2004. Pokok-Pokok Organisasi Modern, Bina Ilmu, Jakarta, Perry, Martin. 2000. Mengembangkan Usaha Kecil. Murai Kencana.Jakarta. Ridwan HR, 20003. Hukum Administrasi Negara, Cet.II, UII Press, Yogyakarta Soeprapto.2000. Evaluasi Kebijakan. Rineka Cipta. Jakarta Soekanto, Soerjono. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.  Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.  Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung.
PROSES PEMBENTUKAN WILAYAH KABUPATEN SUNGKAI BUNGA MAYANG DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Upik Hamidah, Ahmad Nurmayani
JURNAL HIMA HAN Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemekaran daerah dalam UU 23 Tahun 2014 merupakan pemecahan provinsi atau daerahkabupaten/kota  untukmenjadi  duaatau lebihdaerahbaru.Salah satu  daerah yang rencananya akan dimekarkan menjadi Kabupaten adalah Kabupaten Sungkai Bunga  Mayang,  yang  terletak  di  Lampung  Utara.Permasalahan  yang  dikaji penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembentukan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang dari segi Hukum Administrasi Negara dan apa saja faktor penghambat dalam proses pembentukannya.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga   Mayang   terdiri   dari   Proses   penjaringan   aspirasi   dari   masyarakat, persetujuan bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kotaserta Persetujuan Gubernur dan Rekomendasi Menteri.Syarat pemekaran calon Kabupaten Sungkai  Bunga Mayang secara admintratif dan teknis sudah terpenuhi tetapi syaratsecara fisik terdapat dua indikator yang tidak terpenuhi yaitu lokasi calon ibukota yang belum ditetapkandan tidak adanya perencanaansarana dan prasarana pusat pemerintahan. Faktor penghambat pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang diantaranya faktor sosial yaitu adanya masyarakat yang tidak menyetujui pemekaran, faktor dana yang kurang, faktor lokasi pusat pemerintahan yang belum tetap dan moratorium. Saran yang dapatdiberikanadalahdiharapkanpemerintah Lampung Utara dapat melaksanakanseluruhprosedurdansyaratpemekaransesuaiperaturan yang  adadanmelakukan  sosialisasi  mengenai  pemekaran  daerah  untuk menghindari kesalahpahaman dalam masyarakat. Kata kunci:  Faktor penghambat pemekaran, Kabupaten Sungkai Bunga MayangPemekaran Daerah, Prosedur dan Syarat-Syarat Pemekaran.
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH PEJABAT DAN BADAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG NO: 16/G/2016/PTUN-BL) Fathoni, Muhammad Edwin JR H S Tisnanta
JURNAL HIMA HAN Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang berwenang menyelesaikan permasalahan Administrasi Negara (Sengketa Tata Usaha Negara). Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tugas secara umum menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetapalah yang dapat dilaksanakan. dimulai sejak putusan diumumkan yang dikirimkan kepada para pihak atas perintah  ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama. Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap pun terdapat beberapa kasus dilapangan dimana Putusan tersebut tidak dilaksanakan dengan beberapa alasan seperti tidak dapat dilaksanakan dan tidak mau dilaksanakan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka pengumpulan data  dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan peraturan perundang undangna yang berkaitan dengan pelaksanaan putuasn pengadilan.   Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa (1). pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No:16/G/2016/PTUN-BL dengan cara membatalkan Peralihan sertifikat hak milik mencabut KTUN berupa sertifikat tanah atas nama shanty refda dan menerbitkan KTUN baru berupa sertifikat tanah atas nama Penggugat yaitu Marni. (2). Bila putusan diatas tidak dilakukan pejabat atau badan tata usaha Negara tersebut dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi, penjatuhan sanksi administratif, publikasi. Kata Kunci: pelaksanaan putusan, PTUN, Pejabat dan Badan TUN DAFTAR PUSTAKA Basah, Sjachran. 1992. Menelaah Liku Liku Rancangan Undang Undang No- tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung. Alumni. Bedner, Adriaan W. 2010. Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia.Huma. van Vollenhoven institute. Jakarta. KITLV-Jakarta. Budiarjo. Miriam. 1982. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia. Gofar, H. Abdullah. 2014. Teori dan Praktik Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara. Malang. Tunggal Mandiri. H. R. Ridwan. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Mohammad Afifudin Soleh. 2018.  Mimbar Keadilan Jurnal ilmu Hukum. Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. hlm 31-32 Muhjad, M. Hadin. 1985Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. cetakan pertama. Banjarmasin. Akademika Pressindo.Tjandra, W. Riawan. 2009. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa. Yogyakarta. Penerbit Universitas Atma Jaya. Yusrizal. 2015. Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Unimal Press. Sulawesi. 
PERANAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENEGAKKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI NOTARIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG Upik Hamidah, Nurul Fadillah Putri FX. Sumarja
JURNAL HIMA HAN Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Notary Supervisory Council as a body established by the Minister of Law and Human Rights, is not only authorized to supervise and inspect Notary. The Notary Supervisory Board acts to prevent or correct errors, irregularities, and others that are inconsistent with specified duties and authorities. Supervision is not to find fault with the person, but to find fault with the results of the implementation of his work. Keywords : supervisory board, Notary Public Daftar PustakaLiber Sonata Depri, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris:      Karakterisitik Khas Dari Metode Mneeliti Hukum, Jurnal Fiat Justisia Fakultas Hukum Unila, Vol.8, No.1, 2014.Marsa JP Oddy, Analisis Hukum Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Notaris    Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Lembaga Keuangan Bank (Studi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung), Jurnal Cepalo Magister Hukum Unila, Vol.2, No.1, 2018.Soerjono Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1984.Sumarja, FX., Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing, Yogyakarta: STPN Press, 2015.    
PERAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DALAM PENGAWASAN PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung) Ati Yuniati, Yulianti Wulandari S Elman Edi Patra
JURNAL HIMA HAN Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mengawasi PROPER, pemerintah mengupayakan suatu peran khusus yang diberikan kepada pegawai pengawas lingkungan hidup untuk mengawasi Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran pejabat pengawas lingkungan hidup daerah dalam pengawasan program PROPER di Provinsi Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup dalam program PROPER di Provinsi Lampung?Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan adanya: (a) Peran pejabat pengawas lingkungan hidup dalam pengawasan program PROPER membentuk (1) Dewan Pertimbangan, memberikan masukan terhadap status penataan atau peringkat sementara PROPER (2) Tim Teknis, melaksanakan persiapan pelaksanaan PROPER (3) Pejabat Umum, merupakan pengawas lingkungan hidup yang mengawasi secara umum pelaksanaan atau tata cara program PROPER. (4) Pejabat Spesialis, mengawasi secara khusus teknis dalam program PROPER.(b)Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dalam program PROPER dikarenakan (1) Kurangnya tenaga ahli yang mampu untuk mengawasi program PROPER. (2) Terdapat kendala pelaksanaan dikarenakan terjadinya perubahan mekanisme peraturan penilaian pengawasan untuk program PROPER. (3) Belum semua perusahaan mengikuti program PROPER dikarenakan anggaran Pemerintah yang masih terbatas. (4) Serta keterbatasan calon peserta dikarenakan masih banyak calon peserta yang belum masuk kriteria program PROPER.DAFTRA PUSTAKALiteraturAnwar, Saiful. 2004. Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara. Glora Madani Press. hlm 127.Bambang, S. 1997. Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 39.Bauer, Jeffrey C. 2003. Role Ambiguity and Role Clarity Clermont : A Comparison of Attitudes in Germany and the United States.Hamzah, Andi. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 1.Makarao, Taufik M. 2006. Aspek-aspek Hukum Lingkungan. PT. Indeks. hlm 3.Manulang, M. 2002. Dasar-dasar Manajemen. UGM PERSS. Yogyakarta.Akib, Muhammad. 2016. Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional. Raja Grafindo Persada. Jakarta.Nurmayani. Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar). Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm 81.___________, 2009. Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajar). Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm 82.R. M. Gatot, P, Soemartono. 2004. Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 46.Siagian, Sondang, P. 2000. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta. hlm 135.Rangkuti, Sundari, S. 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, edisi kedua. Airlangga University Press. Surabaya. hlm 2.Soekanto, Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Rajawali Pers.____________, 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta. hlm, 42. Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air, Pengendalian Pencemaran Air.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3  serta Pengendalian Kerusakan Lingkungan .Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.Peraturan Menteri Pemberdayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.LainnyaProper : Kementerian Lingkungan Hidup diakses dari www.menlh.go.id pada tanggal 17 Oktober 2018 Pukul 23.00.PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja) Perusahaan dalam Bidang Lingkungan Hidup https://newberkley.wordpress.com pada tanggal 21 September Pukul 11.22. 
PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) ATAS WAJIB PAJAK MELALUI ELECTRONIC FILING SYSTEM (E-FILING) Syamsir Syamsu, Dinda Metasa F.X. Sumarja
JURNAL HIMA HAN Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara online melalui Electronic Filing System (E-Filing). Dasar hukumnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per.01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik Ppermasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atas wajib pajak melalui Electronic Filing System (E-Filing)? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atas wajib pajak melalui Electronic Filing System (E-Filing)? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Narasumber terdiri dari pegawai KPP Pratama Tanjung Karang dan perwakilan wajib pajak. Analisis data lakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atas wajib pajak melalui Electronic Filing System (E-Filing) dilaksanakan wajib pajak dengan mengajukan Surat Permohonan memperoleh e-FIN untuk melaksanakan e-SPT, Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP memberikan e-FIN. Wajib Pajak kemudian mendaftar ke ASP dan meminta Digital Certificate ke Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP. Wajib Pajak melakukan e-Filing/e-SPT melalui ASP yang diteruskan ASP ke KPP dan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP memberikan Bukti Penerimaan SPT elektronik. 2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyampaian SPT atas wajib pajak melalui E-Filing adalah kendala teknis yaitu server DJP yang mengalami down (penurunan kemampuan untuk diakses publik) terutama pada saat tahun pajak dan keterbatasan kuantitas sumber daya manusia pada KPP Pratama Tanjung Karang. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Diperlukan sosialisasi secara lebih luas mengenai Electronic Filing System atau e-Filing (e-SPT) kepada seluruh masyarakat selaku wajib pajak. (2) Direktorat Jenderal Pajak agar meningkatkan kualitas server agar tidak sering mengalami down apabila diakses, terlebih pada saat tahun pajak.Kata Kunci: Penyampaian SPT, Wajib Pajak E-FilingDAFTAR PUSTAKAResmi, Siti. 2003. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta. Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri dan Eka Deviani. Hukum Pajak. 2013. PKKPUU FH Unila. Bandar Lampung.Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta. Abimanyu, Anggito. 2004. Reformasi Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta, Gunadi, 2002. Ketentuan Pajak Penghasilan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Indonesian Tax Review, e-Filing: Era Baru dalam Perpajakan Indonesia, Volume IV, Edisi 29, 2005. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56fdf3073475f/beragam-keluhan-wp-lapor-pajak-lewat-e-filling. Diakses Rabu 18 April 2018 
PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (Studi pada PT Bukit Asam Bandar Lampung) Ati Yuniati, M. Faqih Rananda Syamsir Syamsu
JURNAL HIMA HAN Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan dengan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesenjangan yang terjadi di lapangan adalah tenaga kerja kurang memahami hak-hak yang seharusnya mereka terima setelah diikutsertakan oleh perusahaan pada program BPJS Ketenagakerjaan, padahal sebagian besar tenaga kerja PT. Bukit Asam (Persero) merupakan tenaga lapangan sangat rentan mengalami kecelakaan kerja.Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pemenuhan hak buruh atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Bukit Asam Bandar Lampung? (2) Bagaimana hubungan pelaksanaan BPJS dengan status buruh pada PT Bukit Asam Bandar Lampung? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pemenuhan hak buruh atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Bukit Asam Bandar Lampung dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mendaftarkan para buruh/pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, sehingga para buruh mendapatkan jaminan atas kesehatan dan keselamatan kerja mereka dari perusahaan yang meliputi program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun. (2) Hubungan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dengan status buruh sebagai pekerja tetap adalah dengan mendaftarkan seluruh pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja tidak tetap dilaksanakan dengan program Bukan Penerima Upah (BPU) dari BPJS. Beberapa fasilitas yang akan didapat para pekerja tidak tetap adalah mendapatkan fasilitas perawatan dan pengobatan, mendapatkan cover penuh, mendapatkan jaminan kematian dan iuran yang murah dan terjangkau. Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, Keselamatan KerjaDAFTAR PUSTAKA Asyhadie, Zaeni. Hukum Kerja, Rajawali Press, Jakarta, 2007. Dadang Budiaji dkk, Modul Diklat Konsultan Hukum Perusahaan, Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, 2007.Effendi, M. Arief. The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi Salemba Empat, Jakarta, 2008 Diana, A.  dan C. Tjipto. Pengantar Kebijakan Negara, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2003 Fakhruddin, Hendy M. Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008. Hadjon, Phillipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987 Husni, Lalu.  Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan, Penerbit PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2004.Manulang, Sendjun. H. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Soebagjo, Felix O. dan Erman Radjagukguk. Hukum Perburuhan, TURC Press, Jakarta, 2006 Soepomo, Imam.  Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1995. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983. Suharto, Edi. Pekerja Sosial di Dunia Industri, Refika Aditama, Bandung, 2009. Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. Wijayanti, Asri. Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta, 2012. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja   

Page 1 of 3 | Total Record : 29