cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL HIMA HAN
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 3 Documents
Search results for , issue " Vol 6, No 1 (2019)" : 3 Documents clear
PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON KENALI KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pertiwi, Sintiya Eka; Yuswanto, Yuswanto; Nurmayani, Nurmayani
JURNAL HIMA HAN Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan keuangan dilakukan untuk bisa tertib administrasi baik itu dari segi akuntabilitas dan transparansi dari pihak-pihak yang diamanatkan untuk dapat mengelolaa keuangan tersebut dengan baik. Pekon diberi wewenang oleh pemerintah pusat dalam mengelola keuangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri, yang diharapkan untuk bisa mensejahterakan masyarakat pekon. Pengelolaan keuangan pekon masih sangat kurang karena hanya mengandalkan sumber daya manusia yang ada dan masih rendahnya kemampuan berpikir dalam mengelola keuangan. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah pengelolaan keuangan Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ? (2) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan keuangan Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ? Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris. Sumber data menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian lapangan. Sedangkan metode pengolahan data yakni dengan editing, identifikasi, pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengelolaan keuangan pekon dapat dilihat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan pekon kenali yang dilakukan oleh aparat sudah berjalan, namun belum memenuhi prosedur yang diatur. Berdasarkan uraian yang dilakukan semestinya dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan keuangan yakni ada faktor pendukung yang terdiri dari meningkatkan potensi kepala pekon dan pendamping pekon sedangkan faktor penghambatnya, rendahnya sumber daya manusia yang handal dan kreatif, kurangnya partisipasi penduduk, kurangnya sistem administrasi keuangan pekon, kurangnya fasilitas dan peralatan.Kata Kunci : Pengelolaan, Keuangan, Pekon.  Daftra Pustaka :Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa Pekan Baru. Jakarta: Red Post Press.Arikunto, Suharsini. 1988. Pengelolaan Kelas dan Siswa. Jakarta: CV. Rajawali. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.Fadli, Mohammad, dan Mustafa Lutfi. 2013. Pembentukan Desa yang Partisipasif. Malang: UB Press.Kamus Bahasa Indonesia. 2013. Medan: Bitra Indonesia.Kansil. 1991. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Jakarta: PT. Rineka Cipta.Nurmayani, 2015. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Nurcholis, Hanif. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Grasindo.Stoner, James A.F. 2006. Management Englewood Chiffs. N J: Prentice. Hal,Inc.Surianingrat, Bayu. 1985. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. Jakarta: Aksara Baru.Widjaja, HAW. 2013. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Yuswanto. 2017. Dinamika Penegakan Hukum Pemerintahan Daerah. Bandar Lampung: CV. Anugraha Utama Raharja.Yuswanto. 2012. Hukum Desentralisasi Keuangan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Peraturan Perundang-undangan :Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 Tentang DesaPeraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang DesaPeraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Proses Penetapan Rancangan APBDesaPeraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DesaPeraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi PekonPeraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 20 (Dua Puluh) Pekon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung BaratPeraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon) tahun anggaran 2017Rancangan Peraturan Pekon Kenali Nomor 00X Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pekon (tahun anggaran 2017). 
PELAKSANAAN PENGAWASAN PANGAN OLAHAN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG Kurnia, Riandika; Hamidah, Upik; Jackson, S. Charles
JURNAL HIMA HAN Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat Indonesia sanagatlah memerlukan asupan Gizi Pangan Olahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tetapi, diera modern ini, banyak Produsen yang tidak memenuhi ketentuan karena memberikan bahan berbahaya/bahan tambahan kedalam pangan olahan walaupun sudah dilakukan pengawasan secara efektif tetapi masih banyak pangan olahan berbahaya beredar Karena kurangnya sanksi tegas dari pihak BBPOM dan kurang rutinya pengawasan. untuk mewujudkan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Adapun peran pemerintah dan BBPOM sangat penting dalam melaksankan pengawasan seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) Badan pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Maka dari itu perlu dilakukannya penelitian dengan permasalahan: (1).Bagaimanakan Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Pangan Olahan di Bandar Lampung? (2).Apa sajakah Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan Pengawasan terhadap Pangan Olahan di Bandar Lampung?Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum normatif dan studi lapangan dimana dilakukannya sesi wawancara oleh bagian Kepala Inspeksi. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.Berdasarkan hasil penelitian, Bentuk pengawasan yang dilakukan BBPOM adalah sebagai berikut: (1). Yaitu pengawasan Pre-Market yaitu pengawasan sebelum di edarkan di pasaran dan; (2). Pengawasan Post-Market yaitu pengawasan sesudah diedarkan dipasaran. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak produk yang mengandung bahan berbahaya beredar. Faktor penghambat dalam pengawasan adalah: (1). Karena kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan karena hanya memberikan pembinaan, (2) .kurangnya sosialisasi/pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), (3).dan kurangnya sumber daya manusia di sektor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.Saran dalam penelitian ini adalah: BBPOM harus lebih efektif lagi dalam melindungi konsumen, BBPOM harus lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar, BBPOM harus lebih rutin dalam melakukan pengawasan post-market dan pre-market.Kata kunci: Pangan Olahan, BBPOM, Pengawasan BBPOM Daftar Pustaka :Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT.Citra Aditiya    Bakti, 2004) hlm.134Ahmadi, Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 17.Celina Tri Siwi Kristiyanti,S.H., M.Hum,  2008, Hukum Perlindungan Konsumen, cetakan  pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4Dapaterman P dan K, Direktorat Kemahasiswaan.Buku Pedoman Masalah-Masalah Kemahasiswaan, Jakarta, 1977-1978Erman Rajagukguk, makalah “Pentingnya Hukum Perlindungn Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas”, dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen, penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penerbit Ombak, Yogyakarta: 2014, hlm. 1.Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya: 1987, hlm. 1.Sigit Wibowo, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan Penerapan Product liability, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, volume 15, No.1 juni 2008, hlm. 132.Shofie, Yusuf, 2003, perlindungan konsumen dan instrument-instrumenhukumnya, PT citra Aditya Bakti,Bandung, hlm. 8. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta:Rajawali Pers, 1990) hlm. 11 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN VANDALISME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG Ati Yuniati, Gian Apriliansyah M. Akib
JURNAL HIMA HAN Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak perda berkewajiban menertibkan tindakan vandalisme yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, di wilayah Kota Bandar Lampung banyak ditemui pelanggaran berupa coret-coretan maupun tempelan iklan yang memenuhi tempat-tempat seperti flyover, tembok, dll. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan vandalisme oleh Satpol PP di Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana upaya pencegahan terhadap tindakan vandalisme oleh Satpol PP di Kota Bandar Lampung?Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengolahan data yaitu editing, sistematisasi, dan klasifikasi data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.Hasil penilitian ini menunjukkan: (1) Penegakan hukum tindakan vandalisme oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai yang berwenang dalam penegakan Peraturan Daerah di Bandar Lampung dilakukan dengan cara non yustisial dan cara administratif, namun dalam penerapannya Satuan Polisi Pamong Praja menemui banyak kendala sehingga penegakan terhadap pelaku pelanggaran tindakan vandalisme belum maksimal (2) Upaya pencegahan terhadap tindakan vandalisme oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung berupa upaya preventif dan upaya represif. Antara lain seperti Bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Polri dalam melakukan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan; kemudian rutin melaksanakan pemantauan dan patroli dibeberapa titik; melakukan penjagaan siaga ditempat fasilitas umum dan persimpangan jalan.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindakan Vandalisme, Satuan Polisi Pamong PrajaDAFTAR PUSTAKAUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban UmumPrasetyo, Teguh. 2013, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta : Media PerkasaTim Penyusun KBBI. 1990, Kamus Besar Bahasa Indonsia, Jakarta: Balai PustakaRahayuningsih, F. 2007, Pengelolaan Perpustakaan, Yogyakarta: Graha IlmuSoekanto, Soerjono. 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI PressSoekanto, Soerjono. 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo PersadaSupandji, Hendarman. 2012, Law Enforcement: Harapan dan Tantangan, Jakarta: Gramata Publishing

Page 1 of 1 | Total Record : 3