cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Evi Kongres
Contact Email
evikongres@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaldih@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
DiH : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 02166534     EISSN : 2654525X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
DiH: Jurnal Ilmu Hukum is published by the by the University Law Faculty Doctor of Law Study Program August 17, 1945 Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. DiH: Jurnal Ilmu Hukum is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum only accepts articles related to the topic of law except business law. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum is available in both print and online.
Arjuna Subject : -
Articles 189 Documents
 1   2   3   4   5 
DESA ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI IMPLIKASI HUKUM SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Hadi, Abd.
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 26 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1580

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian akan menerima dana bantuan pemberdayaan Desa dari seperti yang dijanjikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sistem sosial budaya yang berwujud desa adat dan hukum adat inilah yang secara empirik menjadi perisai, pengawal, pemelihara, dan penjaga eksistensi dan keutuhan masyarakat hukum adat di daerah sejak dahulu kala, dari masa sebelum merdeka, pasca kemerdekaan sampai sekarang. Dalam konteks berbangsa dan bernegara harus diakui bahwa unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini adalah masyarakat hukum adat; mereka telah ada jauh sebelum NKRI berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat (asas Ad Prima Facie). Ketentuan hukum yang menyatakan penghormatan dan pengakuan semu terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas sumber daya alam (pseudo legal recognition) secara eksplisit dirumuskan dalam berbagai perundang-undangan sektoral terutama dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan pemerintahan daerah, antara lain seperti: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Kata kunci: desa adat, hukum ketatanegaraan
OPTIMALISASI PENYELESAIAN HUKUM BAGI PRODUSEN PEDAGANG JAJAN PASAR YANG MENGGUNAKAN ZAT PEWARNA BERBAHAYA (Studi Kasus Home Industry di Kabupaten Lamongan) Afiyah, Siti
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 26 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1581

Abstract

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbukti masih banyaknya produk pangan olahan yang menggunakan bahan tambahan pangan sintetik. Permasalahan tersebut disebabkan oleh lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengetahuan produsen dan konsumen atas standar kualitas produk yang sehat dan aman dikonsumsi, bahkan masih ada konsumen yang mau membeli produk karena harganya terjangkau tanpa mempertimbangkan kualitas keamanan dan kesehatanya. Ibu-ibu rumah tangga sebagai pelaku kegiatan produksi makanan di Kabupaten Lamongan menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dan memiliki potensi yang sangat besar untuk para pelaku usaha mendapatkan keuntungan, hal ini dikarenakan bisnis makanan merupakan bisnis yang sudah sangat terkenal dengan oleh-oleh khas Lamongan. Manajemen produksi pemasaran mempunyai strategi yang tepat untuk dapat bersaing dengan sehat antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalah metode pendekatan kualitatif,karena untuk mengkaji efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat. Disamping itu wawancara kepada produsen yang dilengkapi dengan mencatat data yang ada dilapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi home industry untuk tidak menggunakan bahan sintetik  pada bidang usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dapat digunakan sebagai bekal pengetahuan untuk terjun kemasyarakat serta dapat melindungi konsumen dari peredaran pangan industri rumah tangga yang mengandung zat pewarna berbahaya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Kata kunci: optimalisasi hukum, dan zat pewarna berbahaya
KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Purwanto, Gunawan Adi
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 26 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1582

Abstract

Ketentuan yang diatur di dalam Perbup Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok, menghendaki dimasukkannya Tanah Bengkok ke dalam APBDes, yang berseberangan dengan PP 47 Tahun 2015 yang tidak mengamanatkan sebagaimana yang diatur pada Perbup tersebut. Sehingga diduga menimbulkan kebingungan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan desa, dan cenderung menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atau bahkan korupsi. Bagaimana kedudukan hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok? Bagaimana akibat hukum dengan adanya Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok? Kedudukan hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok setelah dianalisis berdasarkan Teori Stufenbau (Stufenbau des rechts theorie), maka berlakunya suatu norma yang lebih rendah, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi begitu seterusnya sampai kepada suatu norma dasar dan norma yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang berkedudukan di atasnya. Sehingga sudah seharusnya bahwa Peraturan Bupati tidak mengatur hal-hal yang tidak diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya. Akibat Hukum dengan adanya Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok bahwa Peraturan Bupati tersebut yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah “Cacat Konstitusional” dan harus dilakukan proses penindakan bahkan pembatalan oleh pejabat yang berwenang.Kata kunci: pembentukan peraturan perundang-undangan, tanah bengkok, bupati
HUKUM DAN KONSTITUSI: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI PADA HAK ASASI PEREMPUAN DI DALAM KONSTITUSI Afifah, Wiwik
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 26 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1583

Abstract

Budaya patriarki mendominasi nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini menyebabkan pola perilaku, kebiasaan, peratuan perundang-undangan hingga sektor ekonomi, politik dan agama memiliki perspektif patriarki pula. Hal ini berdampak pada posisi perempuan yang sub-ordinat, marjinal, rentan mendapatkan kekerasan dan multi beban. Pengaturan perlindungan perempuan bersumber dari konstitusi maupun konvensi Internasional. Jaminan perlindungan hukum perempuan tertuang dalam konstitusi secara umum menyebutkan kedudukan yang sama antara laik-laki dan perempuan. Konteks ini tidak jauh berbeda dengan undang-undang yang secara umum masih bersifat netral gender. Sedanngkan perempuan membutuhkan affirmative action untuk mengejar ketertinggalannya agar dapat sejajar dengan laki-laki. UUD 1945 juga telah mengalami perubahan yang signifikan untuk memberikan jaminan tersebut. Perlindungan hukum memiliki 2 arus baik sebagai upaya preventif maupun upaya penanganan. Jaminan keberadaan dan pemenuhan hak asasi manusia pada perempuan merupakan perlindungan hukum bersifat preventif yang harusnya eksplisit tercantum dalam UUD 1945. Selanjutnya peraturan perundang-undangan dibawahnya engatur secara lex specialis. Meski ini merupakan perjalan panjang, Namun harus tetap konsisten dijadikan upaya penegakan Hak asasi perempuan. Begitu pula pada perlindungan hukum sebagai langkah penanganan pada problematika penegakan hak perempuan. Secara umum, pengakuan hak asasi perempuan sebagai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan tertuang dalam Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D. Secara spesifik terdapat 11 rumpun hak yang melindungi perempuan.Kata kunci: diskriminasi, hak asasi perempuan
PEMBATALAN SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (SPPBJ) DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Situmeang, Ivan Septian
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 26 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1584

Abstract

Kegiatan Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah untuk mendapatkan kebutuhannya baik berupa barang, jasa maupun pembangunan infrasturktur. Pengadaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penyedia atau swakelola. Pada pengadaan melalui pemilihan penyedia barang/ jasa terdapat beberapa tahapan menuju terciptanya hubungan kontraktual, mulai dari pengumuman, pengambilan dokumen, penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang dan pengumuman, sanggahan hingga pada penunjukan penyedia. Pada tahap penunjukan, dimana pejabat pembuat komitmen (PPK) menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) kepada penyedia, para pihak telah terikat secara kontraktual dan tahap selanjutnya adalah wajib menandatangani kontrak pengadaan. Namun pada praktiknya dilapangan PPK sering justru membatalkan SPPBJ dan berakibat kerugian bagi penyedia, tindakan PPK yang demikian tentu bertentangan dengan Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.Kata Kunci: kontrak pengadaan; Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa; tahapan pengadaan
EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Setiawan, Dian Alan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 26 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1585

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan konsep Diversi untuk mewujudkan Keadilan Restoratif agar mengetahui implementasi Undang-Undang tersebut. Pernyataan permasalahan yaitu efektivitas diversi terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak dan sebab-sebab yang menjadi kendala dan juga pendukung penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan penelitian yang dihasilkan  yaitu Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Pemasyarakatan. Penerapan diversi di semua tingkatan dalam system peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negative keterlibatan anakKata kunci: diversi, peradilan pidana, anak
KEBERLAKUKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA BAGI PEKERJA YANG TIDAK MENJADI ANGGOTA SERIKAT PEKERJA Pamungkas, Donny Sigit
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 26 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1586

Abstract

Karakteristik perjanjian kerja bersama yang ada dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang menyimpang dari sifat sebenarnya suatu perjanjian dalam konsep perdata, dimana perjanjian kerja bersama tersebut tidak mengindahkan asas privity of contract yang merupakan salah satu sifat dari suatu perjanjian. Dalam pembahasan jurnal ini di jabarkan secara lebih rinci lagi unsur-unsur dari keempat unsur utama yang ada dalam judul jurnal. Unsur perjanjian kerja bersama dijabarkan lagi akan unsur-unsur syarat sah perjanjian, pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian kerja bersama yang ada dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan tahapan pembuatannya. Unsur pekerja dijabarkan lagi pada unsur-unsur hak dan kewajibannya. Unsur serikat pekerja dijabarkan dalam unus-unsur tujuan, hak dan kewajiban serikat pekerja itu sendiri. Sedangkan unsur asas privity of contract dijabarkan ke dalam unsur-unsur keabsahan suatu perjanjian dalam aspek perdata dan sifat atau karakteristik asas privity of contract.Kata kunci: perjanjian kerja bersama, pekerja, serikat pekerja dan asas privity of contract 
POTENSI RASA KEADILAN DALAM DRAMA MACBETH KARYA WILLIAM SHAKESPEARE Wibowo, Yohana Kurniasari
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 26 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1587

Abstract

Cerita ini tentang seorang prajurit hebat di Skotlandia bernama Macbeth yang menjadi raja setelah membunuh raja sebelumnya, yaitu Raja Duncan. Pembunuhan terjadi atas hasrat dan keinginannya menjadi raja setelah mendengar ramalan 3 penyihir dan dengan didukung penuh dan bekerjasama dengan istrinya, yaitu Lady Macbeth.Pada masa pemerintahannya, Macbeth memerintah secara tiran. dia tidak dicintai oleh rakyatnya sehingga banyak mendapatkan perlawanan dari prajurit-prajurit dan rakyatnya. Banyak korban, banyak sekali terjadi pembunuhan dan kematian.Akhirnya, usaha-usaha perlawanan dilakukan dari rakyat dan prajurit, untuk membunuh Macbeth demi mengembalikan negara yang aman dan adil seperti sebelumnya dan untuk mengembalikan tahta yang seharusnya menjadi hak Malcolm, putra raja Duncan. Salah satu tokoh pejuang dalam cerita ini yaitu Macduff.  Macduff adalah seorang Scotlandia yang setia dan mencintai tanah airnya, dialah tokoh yang membunuh Macbeth. Macduff adalah tokoh yang berjuang dan mengembalikan hak tahta raja Malcolm.Pada akhir cerita, Macbeth mati ditangan Macduff, Lady Macbeth mati bunuh diri karena rasa bersalah atas kejahatan yang dilakukannya, dan Malcolm, putra raja Duncan, mendapatkan kembali haknya menduduki tahta raja.
HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat) Hadi, Syofyan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 26 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1588

Abstract

Sebagai produk budaya, hukum selalu eksis dalam setiap masyarakat. Karenanya, hukum yang tidak diciptakan, namun hukum ditemukan dalam masyarakat (the living law). Namun seiring lahirnya negara modern, the living law cenderung dihilangkan dan diganti dengan hukum positif (state law). Bahkan the living law tidak dianggap sebagai hukum. Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia the living law masih diakui dengan batas-batas tertentu, seperti pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya tradisionalnya, pengakuan hak ulayat dan sebagainya.Kata kunci: hukum positif, the living law,  sistem hukum
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DENGAN JAMINAN ATAS OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG SAMA Hidayat, Danny Robertus
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 27 (2018)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1590

Abstract

Dalam kegiatan berbisnis manusia membutuhkan suatu modal guna menunjang kegiatan dan kelangsungan usahanya, dimana dalam mendapatkan pinjaman modal seringkali dan senantiasa di peroleh dari lembaga perbankan. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang. Dalam praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara notariil. Sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam atau Debitur akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerima kredit, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Debitur. Mengingat agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Para debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya. Akibatnya debitur tidak dapat membayar utangnya, maka akan menimbulkan kredit bermasalah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang dan pengembalian kredit dapat dilakukan dengan cara membayar angsuran kredit yang disebut sebagai prestasi. Apabila debitur tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pembayaran terlewati, maka dapat dikatakan bahwa debitur telah wanprestasi. Dengan terjadi kredit bermasalah atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena suatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikannya dengan melakukan eksekusi barang jaminan.Kata kunci: kredit, agunan, wanprestasi

Page 1 of 19 | Total Record : 189

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2011 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 18 Nomor 1 Februari 2022 Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021 Volume 17 Nomor 1 Februari 2021 Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020 Volume 16 Nomor 1 Februari 2020 Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 Vol 14, No 27 (2018) Vol 13, No 26 (2017) Vol 13, No 25 (2017) Vol 12, No 24 (2016) Vol 12 No 23 (2016) Vol 11, No 22 (2015) Vol 11 No 21 (2015) Vol 10, No 20 (2014) Vol 10 No 19 (2014) Vol 9 No 18 (2013) Vol 9 No 17 (2013) Vol 8 No 16 (2012) Vol 8 No 15 (2012) Vol 7 No 14 (2011) Vol 7 No 13 (2011) More Issue