cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 187 Documents
 12   13   14   15   16 
PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN (Analisis Terhadap Ketentaun Pencatatan Perkawinan dalam Perudang-Undangan Islam Indonesia dan Malaysia) HENDRI K
Hukum Islam Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v20i1.8180

Abstract

 ABSTRACTThe marriage registration provisions have long been established. It can be seen from the birth of Law No. 22/1946 concerning marriage registration, divorce, and referral. These provisions were strengthened through Law No. 1/1974, and then it is strengthened again in Islamic Law Compilation (KHI). Likewise in Malaysia, marital condition that must be registered has been long enacted in the marriage law and the marriage certificate. But until now, in Indonesia and Malaysia, the practice of marriage has not been carried out in the presence of marriage registrar employees.This paper is intended to find out why there are still many unregistered marriages in Indonesia and Malaysia. This research is qualitative in the sense that this research is not to find out how many (quantity) people who have unregistered marriages in Indonesia and Malaysia, but rather this study is intended to examine in-depth why there are still many unregistered marriages in Indonesia and Malaysia, then what are the solutions to marriages have not been recorded.The findings of this research indicate that the number of unregistered marriages in Indonesia is caused by some factors. First: The ambiguity of marriage registration regulation in the legislation. Second: Weak legal sanctions against perpetrators. The current legal sanctions have more impact on wives and children who were born while the husbands hardly feel the negative effects. While in Malaysia, although the rules contained in the enactment and the deed of law are very strict in regulating that the marriage is recorded, there is a legal loophole that is exploited by the Malaysians, which is being able to get married in a place more than two marhalah, then the marriage can be re-registered after first going through the trial process and paying a fine in the Sharia Court.ABSTRAK Ketentuan pencatatan perkawinan telah lama diundangkan setidaknya dapat dilihat dari lahirnya UU No 22/ 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Ketentuan tersebut diperkukuh eksitensinya lewat UU No 1/ 1974, kemudian diperkuat lagi dalam KHI. Begitu juga di Malaysia ketentuan perkawinan harus didaftarakan sudah lama diundangkan dalam enakmen maupun akta undang-undang perkawinan, namun hingga kini di Indonesia maupun Malaysia praktek perkawinan tidak dihadapan pegawai pendaftar perkawinan masih banyak dijumpai.Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa masih banyak terjadi perkawinan tidak tercatat di Indonesia dan Malaysia? Penelitian ini berbentuk kualitatif dalam artian penelitian ini tidak untuk mencari seberapa banyak jumlah (kuantitas) orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat di Indonesia dan Malaysia, melainkan penelitian ini lebih ditujukan untuk menelaah secara mendalam mengapa masih banyak perkawinan tidak tercatat di Indonesia dan Malaysia, kemudian bagaimana solusi terhadap perkawinan terlanjur tidak tercatat.Temuan penelitan ini menunjukkan banyaknya perkawinan tidak tercatat di Indonesia disebabkan oleh pertama: Ambigunya aturan pencatatan perkawinan dalam perudang-undangan. Kedua: Lemahnya sanksi hukum terhadap pelaku. Sanksi hukum yang diterapkan saat ini lebih berdampak kepada istri dan anak yang dilahirkannya sementara suami hampir tidak merasakan dampak negatifnya. Sementara di Malaysia meskipun aturan yang terdapat dalam enakmen maupun dalam akta undang-udang sangat ketat mengatur agar perkawinan itu tercatat namun terdapat celah hukum yang dimamfaatkan oleh warga Malaysia, yaitu bolehnya menikah di tempat yang jaraknya lebih dari dua marhalah, kemudian perkawinan tersebut dapat kembali didaftarkan setelah terlebih dahulu melalui proses persidangan dan membayar denda di Mahkamah Syariah.
KONSEP NEGARA DALAM POLITIK ISLAM DI ERA MODERN M. Alpi Syahrin; Jufri hardianto zulfan; Joni Alizon; Musrifah Musrifah; Nuraini Sahu
Hukum Islam Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v20i1.8493

Abstract

ABSTRAKKonstelasi agama dan negara menjadi bahan permbincangan yang hangat dikalangan mereka yang berpaham sekularisme, agama dianggap berbeda dengan negara sehingga mesti dipisahkan. Sedangkan sejarah mencatat terkhusus peradaban Islam mencapai puncaknya melalui kedekatan dan ketataan mereka kepada agamanya, dan berbeda dengan apa yang telah dialami oleh Barat dimasa lalunya. Keberadaan agama adalah  menjadi “fitrah’ yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mesti dijalankan, sehingga mengikat zahir dan bathin seluruh manusia untuk melaksanakannya.
Hubungan Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Abu Bakar
Hukum Islam Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v20i1.8066

Abstract

Hubungan antara sumber daya alam (SDA) dan pertumbuhan ekonomi adalah isu yang kontroversial dalam penelitian empiris tentang pembangunan. Sumber daya alam secara historis merupakan faktor pengembangan penting untuk banyak negara. Pada banyak negara berkembang, kendala utama adalah tata kelola yang buruk, akibatnya sumber daya terbarukan terus ditambang, sumber daya tidak terbarukan habis, dan pengurangan intensitas polusi tertinggal. Sebagian besar negara berkembang memliki kekayaan sumber daya, suatu kondisi yang dimanfaatkan negara-negara predator politik untuk memanfaatkan sumber daya dengan cara mendistorsi ekonomi sehingga jatuh ke dalam jebakan yang merongrong pertumbuhan ekonomi dan kebijakan yang ramah lingkungan. Dalam paper ini akan dijelaskan seperti apakah hubungan sumber daya alam terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi serta bagaimana pandangan Islam dalam mengahadapi fenomena tersebut.
PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH Yenni Wiranti
Hukum Islam Vol 20, No 2 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v20i2.11495

Abstract

Penerapan Gugatan Sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia cukup membantu masyarakat dalam hal menyelesaiakan perkara di Pengadilan dengan cepat, sederhana tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Mahkamah Agung telah menerbitkan instrumen hukum yang mengatur teknis yuridis upaya mewujudkan peradilan efektif dan efisien yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. Semua Perma tersebut di atas mengatur upaya mewujudkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif dan efisien antar lain menyediakan upaya teknis yuridis yaitu melalui jalur gugatan sederhana yang mampu menekan biaya perkara, hakim yang mengadili harus miliki kompetensi di bidang ekonomi syariah dengan menerbitkan kebijakan sertifikasi hakim ekonomi syariah untuk menjamin kompetensi hakim sehingga diharapkan dapat menangani perkara secara lebih efektif.
ANALYSIS OF ISLAMIC STOCK PRICE INDEXS IN INDONESIA desi novera danur
Hukum Islam Vol 20, No 2 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v20i2.10733

Abstract

ABSTRACT This study aims to determine whether there is an effect of macroeconomic indicators on the Indonesian Islamic stock price index (ISSI) as an dependent variable. The macroeconomic indicators tested in this study are inflation, exchange rates, interest rates (interbank rates), gold prices and world oil prices which are independent variables. This study uses monthly time series data from the 2015-2019 period. This type of research is a  multiple linear regression Quantity research with the analytical tool used by ARDL to measure the research parameters. The findings of the research show that the inflation and gold price variables have a significant effect on ISSI both in the short and long term, while the other three variables, namely the exchange rate, interest rate and world oil price have an insignificant effect even though the oil price variable the world has a positive relationship, marked by a positive coefficient value. Keywords :      Syariah Stock Index, Macroeconomic Variables
PROBLEMATIKA PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN IMPLEMENTASI KHI PASAL 53 TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI PENGADILAN AGAMA. Muhammad Sabir
Hukum Islam Vol 21, No 1 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v21i1.10723

Abstract

The marriage of a pregnant is a marriage that occurs before do marriage aqad. There have been differences of opinion among scholars regarding this marriage model. Even so, the State of Indonesia as a state based on law also regulates this marriage model which is contained in KHI article 53.The link between the marriage of a pregnant in a religious court is an application for marriage dispensation, because it is found that the requirements for submitting a marriage dispensation are for those who are constrained by the minimum age of marriage (19 years) with various reasons for filing including because of pregnancy. Various factors cause marriage of pregnant women, namely: age factors, lack of education, not understanding religious values and morality, as well as economic factors.
PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PERKARA HARTA BERSAMA NO.0233/PDT.G/2018/PA.TBH DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN Azmil Fauzi Fariska
Hukum Islam Vol 21, No 1 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v21i1.9549

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang memutuskan perkara harta bersama yang mana hakim memutuskan Penggugat (suami) mendapatkan 1/4  sedangkan Tergugat (istri) mendapatkan 3/4  dari harta bersama. Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menyebutkan bahwa: “ Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.sesuai dengan hakim dalam memutuskan perkara itu berdasarkan Legal Certainty (kepastian hukum) dan Legal Justice (keadilan hukum), kepastian hukum adalah apa yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum islam, seperti perkara ini menurut legal certainty maka pembagian nya adalah isteri mendapat 1/2  dan suami pun mendapat 1/2  maka jika hanya ini yang diberlakukan secara kaku dalam perkara tersebut akan mereduksi nilai-nilai keadilan itu sendiri, dengan demikian hakim dalam menetapkan perkara harta bersama ini menggunakan Legal Justice (Keadilan Hukum). Dalam islam konsep keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Selama perkawinan Tergugat (istri) lebih dominan dalam mencari nafkah dan menghasilkan harta, yang kemudian harta tersebut menjadi sumber untuk membeli dan merenovasi rumah yang sekarang ini menjadi objek sengketa.
ARGUMENTASI SUNNAH DAN SYI’AH TENTANG HUKUM PERNIKAHAN MUT’AH (KAJIAN KRITIS METODOLOGIS) chamim tohari
Hukum Islam Vol 20, No 2 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v20i2.9446

Abstract

This research examines about mut'ah marriage law and its argumentations, both from the Sunnah and Shi'a groups. This study is limited to the following problem formulations: (1) How is the law of marriage mut'ah according to the Sunnah group and its argumentations? (2) What is the law of mut'ah marriage according to the Shi'ites and their argumentation? (3) What are the similarities and differences in the manhaj used between the Sunnah and Shiite groups related to the mut'ah marriage law? And (4) And (4) How strong are the sources of law and manhaj that are used to determine mut'ah marriage law? This research is a library research (library research) with ushuliyah approach as the approach chosen to understand and conclude this problem. The results of this study can be concluded that according to the Sunnah schools of thought, mut'ah marriage is haram forever, while according to the Shi'ite schools of mut'ah is lawful for eternity. This difference is not only due to the difference in the use of an exploitative argument, it is also caused by differences in manhaj in punishing mut'ah marriages. The similarity is that the two groups use the Qur'anic proposition, but differ in interpretation. Both groups also use the Hadith argument, but it is exploitative. The Sunnah group in their ijtihad uses the nasakh-mansukh, qiyas and istislahi methods, while the Shi'a group uses the tarjih, ijma 'sahabah, istishab and istislahi methods. According to the author, the arguments and arguments of the two groups together do not reach a convincing degree (qath'i). So the authors suggest that what should be used to forbid or justify mut'ah is the argument of limitation and maslahah.
IKHTILAF SAHABAT MENURUT SYAH WALIYULLAH AL-DAHLAWI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN IJTIHAD DALAM ASPEK HUKUM KELUARGA M. . Ihsan
Hukum Islam Vol 20, No 2 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v20i2.9760

Abstract

AbstractThis article study abaut many causes the difference of sahabah’s views according to Syah Waliyulllah al-Dahlawi and its related to the defeloping of ijtihad in family law. The method that used in this article is library reseach. After researching is knewn  that the causes of differenfes of sahabah is caused the difference to judge and understand about the Tradition of Muhammad prophet, many verses of al-Quran has several meaning, difference of method using in understansing nash. Key words ; ikhtilaf sahabat, taklid, talfiq, hukum keluarga
Fenomena Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama di Malaysia dan Indonesia : Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam Mohammad Abdi Almakstur; Azni Azni; Khairil Anwar; Mardiana mardiana
Hukum Islam Vol 21, No 1 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v21i1.10633

Abstract

This study elaborates on the psychological causes of divorce claims made by wives against her husband in Indonesia and Malaysia. Phenomenon divorce is worth investigating because statistically, the number is much higher than the husband. The method in this research used a random sampling approach, where 400 of 200 wives from Indonesia and 200 wives from Malaysia. Sample in the research is determined randomly from various locations, namely; Religious Courts in Indonesia, Officials of the Shari'ah Court in Malaysia, Lawyers / Advocate Offices in Indonesia and Malaysia, respondents who have experienced divorce in Indonesia and Malaysia, respondents from families who are still intact in Indonesia and Malayasia, some Islamic Office in Indonesia and Official of Islamic Progress Office (JAKIM) in Malaysia. The results of this study indicate that the indicators measured from the variables indicate the existence of potential leads to divorce, indicators that are measured from the husband's behavior variable can indicate the potential to lead to divorce, the variable measuring indicator also provides guidance on the direction of divorce, then some attitude indicators bring opportunities for divorce. It is hoped that this study can be used as input for missionary activists, the head of the Office of Religion, that the occurrence of divorce from a wife statistically, the highest number divorce than a husband, is caused by psychological factors.

Page 14 of 19 | Total Record : 187

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM Vol 22, No 2 (2022): HUKUM KELUARGA SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH Vol 21, No 2 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 21, No 1 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 2 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 19, No 2 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016 Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016 Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015 Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013 More Issue